WorksheetsSoal PPN
Total questions: 22
Worksheet time: 11mins
Name
Class
Date
1.
Dalam kondisi overpayment PPN pada masa pajak tertentu, restitusi dapat diajukan jika memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat utama adalah:
a)
Menjadi PKP selama 5 tahun berturut-turut
b)
Tidak pernah terlambat melaporkan SPT Tahunan
c)
Tidak memiliki utang pajak lain yang belum diselesaikan
d)
Semua jawaban benar
2.
Jika PKP tidak membuat faktur pajak sesuai waktu yang ditentukan, sanksi administrasi yang dikenakan adalah:
a)
1% dari DPP
b)
2% dari PPN yang terutang
c)
1% dari harga jual
d)
2% dari harga jual
3.
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) secara konsinyasi harus membuat faktur pajak pada saat:
a)
BKP dikirimkan ke pihak penerima konsinyasi
b)
BKP terjual ke konsumen akhir
c)
Pembayaran diterima dari pihak penerima konsinyasi
d)
Akhir bulan berikutnya setelah penjualan
4.
PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri jika luas bangunan melebihi:
a)
150 m²
b)
200 m²
c)
300 m²
d)
100 m²
5.
Fasilitas PPN tidak dipungut diberikan untuk barang-barang tertentu, salah satunya adalah:
a)
Barang ekspor
b)
Barang kebutuhan pokok
c)
Barang modal yang diimpor untuk kegiatan tertentu
d)
Barang mewah impor
6.
Dalam kasus Faktur Pajak tidak lengkap/salah, PKP harus melakukan:
a)
Pembetulan faktur pajak
b)
Membuat faktur pajak pengganti
c)
Menghapus faktur pajak
d)
Tidak perlu melakukan tindakan apa pun
7.
Dalam mekanisme PPN, siapa yang menanggung beban pajak secara ekonomi?
a)
Konsumen akhir
b)
Pengusaha Kena Pajak
c)
Penjual
d)
Pemerintah
8.
Jika PKP melaporkan SPT Masa PPN terlambat, maka sanksi administrasi berupa denda adalah:
a)
100.000
b)
500.000
c)
sesuai dengan tarif KMK
d)
2% dari total kurang bayar
9.
Dalam transaksi penggabungan perusahaan, penyerahan BKP yang dilakukan antarperusahaan biasanya:
a)
Dikenai PPN normal
b)
Dibebaskan dari PPN
c)
Dikenai PPN final
d)
Tidak dianggap sebagai penyerahan
10.
Untuk mengajukan restitusi PPN, PKP dengan kriteria tertentu dapat menggunakan mekanisme:
a)
Audit terbatas
b)
Pemeriksaan biasa
c)
Pengembalian pendahuluan
d)
Pengurangan pajak langsung
11.
Dalam impor BKP, PPN dikenakan oleh:
a)
Importir melalui self-assessment
b)
Direktorat Jenderal Pajak
c)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
d)
Bank devisa yang bersangkutan
12.
Ketentuan tentang pengkreditan Pajak Masukan dalam transaksi campuran mengatur bahwa Pajak Masukan:
a)
Selalu dikreditkan penuh
b)
Tidak dapat dikreditkan sama sekali
c)
Dikreditkan secara proporsional
d)
Dikreditkan hanya untuk BKP tertentu
13.
Penyerahan BKP strategis, seperti rumah sederhana dan sangat sederhana, memperoleh fasilitas:
a)
Dibebaskan dari PPN
b)
Tidak dipungut PPN
c)
Dikenai tarif PPN 0%
d)
Dikenai PPN final
14.
Dalam impor BKP tidak berwujud, siapa yang bertanggung jawab menyetor PPN?
a)
Pengimpor barang
b)
Penyedia barang di luar negeri
c)
Direktorat Jenderal Pajak
d)
Konsumen yang memanfaatkan barang tersebut
15.
Dalam hal terjadi pembetulan Faktur Pajak, PKP harus menyampaikan faktur pajak pengganti dalam:
a)
Bulan yang sama dengan faktur asli
b)
Masa pajak berikutnya
c)
Tidak ada batasan waktu tertentu
d)
Akhir tahun berjalan
16.
Faktur Pajak gabungan diterbitkan jika:
a)
Terdapat beberapa penyerahan dalam satu hari kepada pembeli yang sama
b)
Terdapat transaksi dalam satu bulan kalender kepada pembeli yang sama
c)
Terdapat banyak transaksi dengan penjual yang sama
d)
Penyerahan dilakukan lintas masa pajak
17.
Dalam mekanisme penghitungan pajak, PKP harus mengajukan faktur pajak atas transaksi ekspor barang kepada:
a)
Konsumen luar negeri
b)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
c)
Direktorat Jenderal Pajak
d)
Bank pembayaran
18.
Dalam konteks pembelian barang impor, PPN harus dibayar oleh importir pada saat:
a)
Barang diterima di gudang
b)
Barang dilepas dari kawasan pabean
c)
Barang dijual kembali
d)
Barang dinilai oleh bea cukai
19.
Jika PKP lupa melaporkan faktur pajak keluaran, maka faktur pajak jika ingin dianggap ada hanya dapat dilakukan dalam waktu:
a)
1 bulan setelah SPT
b)
2 bulan setelah transaksi
c)
3 bulan setelah faktur dibuat
d)
Tidak ada batasan waktu
20.
PT X, sebuah PKP, menjual BKP kepada Kementerian Keuangan yang merupakan Pemungut PPN. Nilai transaksi Rp200.000.000. Berapa jumlah PPN yang harus disetorkan oleh PT X?
a)
0
b)
20.000.000
c)
22.000.000
d)
11.000.000
21.
Yang merupakan Non Jasa Kena Pajak (JKP), adalah…
a)
Jasa Asuransi
b)
Jasa Pendidikan
c)
Jasa Boga atau Katering
d)
Jasa Pengiriman Uang dengan Wesel Pos
22.
PPN terutang atas Jasa Pengiriman Paket dengan penggantian Rp1.000.000,00 sebesar…
a)
Tidak dipungut karena jasa paket
b)
110.000
c)
11.000
d)
1.100
100 %
