Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah

Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya

Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 adalah Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam.

Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik.

Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR.

Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kebebasan mendapatkan informasi.

Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.

Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Ombudsman.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam memutus suatu perkara, maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya.

Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.

Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Alasan MPR-RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah …

Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat adalah …

Panitia sembilan dibentuk pada tanggal ...

Panitia sembilan dibentuk pada tanggal ...

Rumusan pancasila yang dipakai sampai sekarang adalah rumusan yang terdapat dalam ..

Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal ...

Berikut merupakan butir yang di usulkan Ir. Soekarno adalah ...

Berikut ini yang termasuk tokoh Panitia sembilan adalah ..

Prinsip keadilan sosial dalam Batang Tubuh UUD 1945 antara lain tercermin dalam Pasal 34 yang mengatur ....

Tiga fungsi pokok Pancasila adalah ....

Dalam sidang BPUPKI pertama dibahas sebuah rumusan penting yaitu ....

Ketentuan di dalam UUD Negara RI 1945 yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan

sistem pemerintahan presidensial, yaitu....

Pancasila sering disebut sebagai way of life, weltanschauung, ini berarti pancasila berfungsi sebagai….

Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali di-amandemen ...

Kapan amandemen pertama dilakukan ...

Pasal berapa UUD 1945 keempat kali di-amandemen ...

Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembetukan Mahkamah Konstitusi ...

Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi. ..

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal. ..

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pas al. ..

Jepang menguasai bangsa Indonesia sejak tahun 1939 dengan tujuan ...

Yang bukan makna Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah ...

Indonesia yang merdeka merupakan negara yang berdaulat berdasarkan ...

Konsep dasar negara Indonesia dibicarakan pada sidang ...

Panitia Sembilan bersidang untuk mempersatukan konsep ...

Salah satu unsur dari norma kesopanan, yang berlaku dalam masyarakat adalah ....

Norma yang sanksinya dapat berupa cemoohan dari orang lain, dibicarakan, bahkan diusir dari kelompok masyarakat tertentu dinamakan norma ...

Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang terus dipertahankan disebut dengan ....

Norma berdasarkan daya mengikatnya adalah sebagai berikut, kecuali ....

Pengesahan UUD 1945 dilakukan oleh PPKI pada tanggal ...

UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar NKRI yang disusun oleh ...

Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kali dipilih oleh ...

Cita-cita dan tujuan proklamasi kemerdekaan dituangkan dalam ...

Periode berlakunya UUDS 1950 mulai dari ...

Berapakah jumlah pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ...

Kedaulatan berasal dari kata dasar ...

Sistematika UUD 1945 pada saat disahkan tanggal 18 Agustus 1945 terdiri dari ...

Istilah Konstitusi lebih tepat diartikan sebagai ...

Berlakunya UUD. 1945 dikukuhkan oleh ...

Perbuatan yang mencerminkan ketaatan dan ketangguhan terhadap peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut, kecuali ...

Sidang BPUPKI I (pertama) membicarakan asas Indonesia merdeka berlangsung pada tanggal ...

Isi teks Proklamasi paragraf I adalah ...

Dasar negara Indonesia merdeka terdapat dalam teks ...

Sidang BPUPKI II dilaksanakan tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945 untuk membahas ...

Lembaga yang dianggap sebagai perwujudan seluruh rakyat Indonesia adalah ...

Dibawah ini adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia (darat dan laut), kecuali :

Sudut pandang seseorang atau kelompok dalam memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal disebut dengan :

Dibawah ini adalah nilai-nilai wawasan kebangsaan, kecuali :

Kumpulan dari masyarakat yang membentuk Negara disebut dengan :

Yang bukan merupakan unsur dari Negara adalah :

Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai aspirasi bangsa dan tujuan nasional, yang mencakup 4 hal, kecuali :

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam

Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar ideologi politik berbangsa dan bernegara. Sumber dasar politik ini adalah …..(Wawasan Kebangsaan)

Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar cita-cita berbangsa dan bernegara. Sumber dasar cita-cita berbangsa dan bernegara adalah …(Wawasan Kebangsaan)

Titik temu pandangan golongan nasionalis Islam dengan Nasionalis sekuler tentang pentingnya nilai ketuhanan sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada ...(Wawasan Kebangsaan)

Jumlah helai bulu sayap Burung Garuda Pancasila ada berapa helai?

Landasan Idiil Bangsa Indonesia adalah :

Berikut adalah nilai bela negara yang harus dikembangkan :

Berikut adalah nilai bela negara yang harus dikembangkan :

Gabungan semua alat perlengkapan atau perangkat negara dikenal dengan istilah....

Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang....

Upaya yang tepat dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia pada saat ini adalah …

Lembaga Negara yang membantu Presiden dalam memberantas Korupsi adalah....

Dalam proses pemilihan umum ( Pemilu ) dan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) di Indonesia

berdasarkan LUBER. LUBER kepanjangan dari....

Perhatikan beberapa pernyataan pasal 19 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa,

1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum

2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang

3) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang

4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang

5) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

Pasal 19 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Dewan Perwakilan Rakyat ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor ....

Perhatikan beberapa pernyataan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki

1) fungsi legislasi

2) fungsi yudikatif

3) fungsi eksekutif

4) fungsi anggaran

5) fungsi pengawasan

Pasal 20A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur fungsi Dewan Perwakilan Rakyat ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor ....

Di dalam pasal 22C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, mengatur ;

1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum

2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

4) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

5) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

Pasal 22C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor ....

Di dalam pasal 22D ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa“Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang mengenai otonomi daerah, .... pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”

1) pembentukan,pemekaran dan penggabungan daerah,

2) membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

3) mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

4) hubungan pusat dan daerah,

5) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

Pasal 22D ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor ....

Di dalam pasal 22E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, mengatur ....

Di dalam pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur ....

Dalam pasal 23C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur ....

Di dalam pasal 23B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

Di dalam pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

“Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

Dalam pasal 23G Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

Dalam pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

Di dalam pasal 24A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

Di dalam pasal 24B ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

Dalam pasal 24C ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang- undang.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

Di dalam pasal 26 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

Di dalam pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

Di dalam pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa

Di dalam pasal 30 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa;” Tentara Nasional Indonesia terdiri atas ... sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.”

(1) Angkatan Darat,

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia

(3) Angkatan laut

(4) Angkatan Udara.

Pasal 30 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Tentara Nasional Indonesia terdiri atas ....

Di dalam pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa

Di dalam pasal 30 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa,

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui ... oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

Dalam pasal 33 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa,...

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang- undang.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

“Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

“Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

Dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam konteks ketatanegaaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena memuat hal yang sangat fundamental, diantaranya terdapat dalam alinea ke 4, yang memuat....

Aturan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah perubahan terdapat dalam...

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas empat alinea. Setiap alinea dalam pembukaan memiliki makna khusus bilamana ditinjau dari isinya.. Pokok pikiran kedua menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin di capai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu kausa-finalis (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut. Yang merupakan pokok pikiran ke 2 adalah...

Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ...

Salah satu kesepakatan dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan adendum adalah …

Salah satu kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah melakukan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Hal tersebut diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia terutama ...

Salah satu hak yang dimiliki Presiden adalah mengajukan rancangan Undang-undang, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UUD negara RI Tahun 1945. Lembaga yang menerima pengajuan Rancangan Undang-Undang dari Presiden adalah...

Usul pemberhentian Presiden dan atau wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan dari anggota DPR. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya….

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah…

Negara Indonesia adalah negara yang merdeka yang mempunyai kedaulatan kedalam dan ke luar. Salah satu bukti bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan ke luar adalah dengan menempatkan duta di negara sahabat. Pengangkatan Duta dilakukan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pernyataan tersebut diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terutama ....

Ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu system kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) dinyatakan“negara Indonesia adalah negara hukum” dan dalam pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali”. Dan ketentuan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka Sistem kedaulatan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah ….

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pernyataan tersebut terdapat di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,pasal....

Perhatikan pernyataan berikut !

1) Mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan Otda

2) Mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan pemekaran dan penggabungan negara

3) Mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

4) Mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam

Kewenangan dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor….

Pasal 22 E merupakan pasal yag berhubungan dengan kegiatan pemilu. Pada Tahun 2019 yang akan datang Bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang akan dilaksanakan tersebut pada dasarnya adalah untuk memilih...

Untuk mengantisipasi permasalahan keuangan negara, salah satunya berasal dari Pajak dan pungutan lain. Keberadaan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam UU. Hal tersebut sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal...

Sesuai dengan pasal 23E, hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, diserahkan kepada beberapa lembaga untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang. Lembaga yang menerima hasil pemeriksaan keuangan tersebut adalah...

Perhatikan pernyataan berikut !

1) Mengadili pada tingkat kasasi

2) Menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang terhadap undang-undang

3) Memutus pembubaran politik

4) Memutus sengketa kewenangan Negara.

Wewenang Mahkamah Agung ditunjukkan oleh nomor….

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar.Hal itu sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal...

Pasal 26 UUD Negara RI tahun 1945 berkenaan erat dengan masalah warga negara. Yang dimaksud warga negara menurut pasal ini adalah...

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap warganya, yakni bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Hal ini merupakan pengamalan dari Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal...

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia sekarang ini lebih diprioritaskan dalam pelaksanaaan hukum di Indonesia, karena pelaksanaannya dijamin dalam Undang-Undang dasar terutama...

Dengan maraknya tindak kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan oleh oknum teman sebayanya ataupun oknum orang tua, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 28 B UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas ...

Pokok pikiran ke 4 dalam pembukaan dijabarkan dalam pasal – pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada pasal...

Dalam mencapai tujuan negara terutama dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, ,maka Pemerintah memprioritaskan kegiatan pendidikan bagi warganya. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi...

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional terutama tercapainya kegiatan Wajib Belajar 9 Tahun dengan hasil yang memuaskan , maka salah satunya Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD. Hal itu merupakan amanat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal...

Salah satu cara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia sesuai dengan Pasal 32 Undang- Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah dengan cara...

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan test untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata per-tumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisikal. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 adalah pasal yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang-perorang. Karena perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas...

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) kebersamaan

(2) berkelanjutan

(3) berkedaulatan

(4) berwawasan lingkungan

(5) kebermanfaatan

Yang merupakan prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi ditunjukkan dengan nomor...

Dalam pasal 34 UUD Negara RI Tahun 1945, selain memelihara fakir miskin dan anak terlantar, negara juga mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan...

Yang menjadi perekat dan kekuatan bagi Bangsa Indonesia sesuai Bab XV adalah...

Istilah Pancasila menurut Darji Darmodiharjo, SH, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abd XIV, yang terdapat pada buku Negarakertagama dan Sutasoma. Kedua buku itu masing-masing merupakan hasil karya ...

Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan kekuatan 62 anggota tokoh Bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang. Adapun yang menjadi ketua dan 2 wakil ketua BPUPKI adalah...

BPUPKI dalam menjalankan tugasnya telah melakukan beberapa kali persidangan.Sidang yang pertama tanggal 29 Mei- 1 Juni telah menghasilkan suatu karya yang sangat besar dan berharga bagi bangsa Indonesia yaitu...

Yang termasuk tokoh perumus Pancasila pada sidang BPUPKI secara berurutan  adalah …

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

1) Peri Kemanusiaan

2) Persatuan

3) Kekeluargaan

4) Keseimbangan lahir dan bathin

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

6) Ketuhanan yang berkebudayaan

Dari pernyataan diatas, yang termasuk sebagian usulan rancangan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo ditunjukkan dengan nomor....

Perhatikan rancangan dasar negara di bawah ini!

Ketuhanan Yang Maha Esa Kebangsaan Persatuan Indonesia Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rancangan dasar negara tersebut, disampaikan secara tertulis kepada BPUPKI oleh se orang tokoh Bangsa Indonesia yang ditunjukkan dengan nomor...

Panitia Sembilan adalah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI dengan beranggotakan sembilan orang. Yang termasuk ke dalam anggota panitia sembilan diantaranya...

Rumusan dasar negara yang tercantum dalam “ Piagam Jakarta “ dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” Maksud perubahan tersebut adalah...

Perhatikan pernyataan berikut ini :

1) Menetapkan dasar negara

2) Menetapkan UUD 1945

3) Memilih Presiden dan wakil Presiden yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta

4) Membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia

5) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

Dari pernyataan diatas, yang termasuk hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ditunjukkan dengan nomor....

Selain sebagai Dasar Negara, Pancasila juga berfungsi sebagai Moral Pembangunan yang berarti...

Dalam merumuskan Pancasila, para pendiri negara mempunyai komitmen yang sangat luar biasa yang sewajarnya kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen yang dimilik para pendiri negara diantaranya...

Pengamalan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan di masyarakat diantaranya dapat dilaksanakan dengan cara...

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Pernyataan diatas merupakan salah satu nilai- nilai Pancasila terutama sila...

Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, merupakan salah satu perwujudan bangga sebagai Bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu sikap yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia karena sesuai dengan Pancasila terutama sila...

Perhatikan pernyataan berikut ini :

1) saling menghormati antar teman yang berbeda agama

2) bekerja sama dalam kegiatan Pramuka

3) ketua kelas memutuskan sendiri terhadap masalah kelasnya

4) wali kelas mengajak seluruh siswa membicarakan kebersihan kelas

5) menghormati orang yang sedang melakukan ibadah

6) memotong pendapat teman dalam diskusi

Dari pernyataan diatas, yang termasuk pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah ditunjukkan dengan nomor....

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) Menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa

(2) Menjaga keamanan dan ketertiban

(3) Menghormati hak dan kebebasan orang lain

(4) Menjaga kepentingan kelompok/etnis tertentu

Makna kemerdekaan mengemukaan pendapat yang bertanggungjawab,sesuai dengan Pancasila sila ke 4 ditunjukkan dengan nomor...

Kegiatan anak tersebut diatas merupakan perwujudan pengamalan nilai-nilai Pancasila terutama sila...

Perhatikan nilai-nilai berikut !

1. Gotong royong

2. Kekeluargaan

3. Pengambilan suara terbanyak

4. Mengedepankan hak-hak individu

5. Musyawarah mufakat

Dari pernyataan diatas, yang termasuk nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah ....

Sebagai warga negara Indonesia kita seharusnya bangga dengan adanya keanekaragaman kebudayaan. Bermacam-macam bentuk kebudayaan itu merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kita harus menghormati keanekaragaman budaya. Kita juga harus melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan budaya yang ada sekarang ini.

Perhatikan pernyataan ini!

1) Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya.

2) Tidak menjelek-jelekkan, menghina, dan merendahkan ras orang lain.

3) Menyelidiki ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari.

4) Bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri.

5) Mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional

Cara menghormati keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ditunjukkan dengan sikap ….

Berdasarkan bagan diatas yang mencerminkan sikap pengamalan nilai- nilai Pancasila dalam demokrasi di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh nomor…

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini !

1) Percaya akan kemampuan diri sendiri

2) Kelemahan bukan sebagai penghambat

3) Menyelesaikan pekerjaan dengan santai

4) Berani mempertanggungjawabkan perbuatan

5) Menyadari memiliki kelemahan dan kelebihan

Berdasarkan pernyataan diatas, contoh perilaku menghargai diri sendiri yang sesuai dengan nilai- nilai Pancasila terdapat pada nomor....

Perhatikan pernyataan di bawah ini !

(1) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama hanya dengan pemeluk agama yang sama

(2) Tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain dalam kegiatan bermusyawarah

(3) Mengembangkan sikap intoleran terhadap sesama warga yang berbeda suku, agama, ras dan antar golongan

(4) Mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran

Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditunjukan dengan nomor....

Perhatikan beberapa contoh perilaku di bawah ini!

(1) Setiap ambil keputusan selalu dengan cara musyawarah

(2) Menciptakan suasana pergaulan yang dinamis dan kompetitif

(3) Menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya

(4) Tidak saling mengejek teman yang berbeda keyakinan

Perilaku yang sesuai dengan Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa diatas merupakan sikap yang sangat terpuji, karena merupakan perwujudan nilai- nilai Pancasila terutama nilai...

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) Suka bekerja keras

(2) Mengembangkan rasa cinta tanah air

(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

(4) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa salira

Nilai- nilai yang sesuai dengan Pancasila terutama Sila Keadilann Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah ….

Kegiatan mengemukakan pendapat yang benar dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ditunjukan oleh gambar ....

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, adat, dan keanekaragaman suku bangsa, namun tetap satu karena diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Seperti nasihat John F. Kennedy berikut “ Jika kita tidak bisa mengakhiri perbedaan-perbedaan kita, paling tidak kita dapat membantu dunia aman untuk keanekaragaman “. Berdasarkan nasehat tersebut, kita dapat menyikapi perbedaan dengan cara....

Gambar diatas merupakan wujud pengamalan Pancasila, terutama sila...

Sebagai pembelajaran berorganisasi, setiap tahun di sekolah pasti ada pemilihan Ketua Osis. Pada tahap kampanye calon ketua OSIS selalu mensosialisasikan program –programnya serta visi dan misi apabila terpilih menjadi Ketua Osis. Sebagai seorang siswa yang baik, sikap yang harus dikembangkan, adalah ….

Sebagai generasi yang lahir setelah bangsa Indonesia merdeka, maka saya sebagai seorang pelajar dalam ikut serta mempertahankan dan mengamalkan nilai- nilai Pancasila bertekad ....