Setiap perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan & bermanfaat dalam mengatur kehidupan

Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas perundang-undangan tersebut di masyarakat.

Perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan, sistematika, pemilihan kata/istilah, bahasa hukum yang jelas & mudah dimengerti.

Harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, perundang-undangan yang dibuat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila & UUD 1945.

Tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan latar belakang (agama, ras, suku, golongan, gender, status sosial)

Harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Harus mencerminkan sifat & watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI.

Harus mencerminkan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.