Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TWK - FIGURAL - SPASIAL

Total questions: 90

Worksheet time: 45mins

Name
Class
Date
1.

Pancasila, sebagai bintang penuntun bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi kompas moral bagi seluruh rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah gempuran budaya asing dan pengaruh globalisasi, bagaimana kita dapat menjaga eksistensi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?

a)

Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak melalui pendidikan formal dan informal

b)

Melarang budaya asing dan pengaruh globalisasi masuk ke Indonesia.

c)

Mengubah nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan perkembangan zaman.

d)

Membiarkan masyarakat mengikuti budaya asing dan pengaruh globalisasi tanpa arahan.

e)

Mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk menghafal Pancasila di luar kepala.

2.

Dalam konteks kedaulatan rakyat, bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi jika terdapat kelompok yang tidak setuju dengan salah satu sila Pancasila?

a)

Menindak tegas kelompok tersebut tanpa dialog

b)

Mengadakan pendidikan publik mengenai nilai-nilai Pancasila

c)

Mengubah Pancasila sesuai keinginan kelompok tersebut

d)

Mengabaikan kelompok tersebut dan melanjutkan program pemerintah

e)

Menjatuhkan sanksi kepada anggota kelompok tersebut

3.

Apabila terdapat usulan kebijakan yang kontroversial, apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kerakyatan?

a)

Mengesahkan kebijakan tanpa meminta masukan dari rakyat

b)

Melakukan survei nasional untuk mengumpulkan pendapat rakyat

c)

Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada presiden

d)

Mengadakan pemungutan suara di DPR tanpa diskusi publik

e)

Menetapkan kebijakan berdasarkan pendapat pakar saja

4.

Sebuah daerah ingin mengimplementasikan program baru yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Sesuai dengan asas musyawarah dan mufakat, langkah apa yang sebaiknya diambil?

a)

Memutuskan pelaksanaan program tanpa konsultasi dengan daerah lain

b)

Berdiskusi dengan daerah lain untuk mendapatkan perspektif yang beragam

c)

Mengabaikan masukan dari masyarakat dan hanya mendengarkan para ahli

d)

Melaksanakan program secara uji coba tanpa pemberitahuan kepada masyarakat

e)

Menunda pelaksanaan program hingga ada perintah dari pemerintah pusat

5.

Dalam sebuah desa, terdapat 5 keluarga yang masing-masing membutuhkan bantuan. Pemerintah desa memiliki dana terbatas dan harus memutuskan siapa yang akan menerima bantuan terlebih dahulu. Berdasarkan prinsip keadilan sosial, bagaimana pemerintah desa harus menentukan prioritas?

a)

Keluarga dengan jumlah anggota terbanyak

b)

Keluarga yang memiliki anak-anak sekolah

c)

Keluarga dengan penghasilan terendah

d)

Keluarga yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya

e)

Semua keluarga menerima bantuan secara merata

6.

Sebelum Pancasila menjadi sempurna seperti saat ini, terdapat tiga kali persidangan perumusan dasar negara, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal … 

a)

1 Mei 1945

b)

1 Juni 1945

c)

22 Mei 1945

d)

14 Juni 1945

e)

22 Juni 1945

7.

Indonesia sebagai negara Demokrasi termasuk salah satu negara yang menganut konsep pemisahan kekuasaan…

a)

Legislatif (menjalankan) - Eksekutif (Membuat) - Yudikatif (Mengadili)

b)

Legislatif (Membuat) - Eksekutif (Menjalankan) - Federal (Hubungan luar negeri)

c)

Legislatif (Membuat) - Eksekutif (Menjalankan) - Yudikatif (Mengadili)

d)

Legislatif (mengadili) - Yudikatif (Menjalankan) - Eksekutif (Membuat)

e)

Eksekutif (membuat) - Legislatif (Menjalankan) - Federal (Mengadili)

8.

UUD NRI 1945 mengalami 4 kali amandemen pada tahun...

a)

1945 - 1946 - 1947 - 1948

b)

2000 - 2001 - 2002 - 2003

c)

1990 - 1991 - 1992 - 1993

d)

1999 - 2000 - 2001 - 2002

e)

2004 - 2005 - 2006 - 2007

9.

Dalam sebuah rapat desa, terjadi perdebatan mengenai penggunaan dana desa. Seorang warga menyarankan agar dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas umum, sementara yang lain ingin dana itu digunakan untuk beasiswa pendidikan anak-anak tidak mampu. Berdasarkan Sila keempat Pancasila, apa yang sebaiknya dilakukan?

a)

Menggunakan dana desa untuk fasilitas umum karena lebih banyak warga yang akan diuntungkan.

b)

Menggunakan dana desa untuk beasiswa karena pendidikan adalah investasi jangka panjang

c)

Membagi dana desa menjadi dua bagian untuk kedua keperluan tersebut.

d)

Melakukan musyawarah lebih lanjut untuk mencapai mufakat yang adil dan bijaksana

e)

Memutuskan berdasarkan suara terbanyak tanpa musyawarah lebih lanjut.

10.

Sebuah kelompok tani ingin memilih ketua baru. Ada dua calon: seorang yang berpengalaman tetapi kurang populer, dan seorang yang populer tetapi kurang berpengalaman. Berdasarkan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, kriteria apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam pemilihan ini?

a)

Pengalaman karena ini menjamin kemampuan mengelola kelompok tani.

b)

Popularitas karena ini mencerminkan kepercayaan anggota kelompok tani.

c)

Kombinasi antara pengalaman dan popularitas.

d)

Kepemimpinan yang dapat mewakili aspirasi semua anggota kelompok tani.

e)

Kepemimpinan yang berkomitmen pada peningkatan kesejahteraan anggota.

11.

Di sebuah perusahaan, terdapat kebijakan bahwa setiap karyawan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi. Namun, terdapat laporan bahwa beberapa karyawan merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama karena faktor usia. Apa strategi terbaik yang dapat diterapkan oleh manajemen untuk memastikan semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama?

a)

Menyediakan pelatihan secara online agar dapat diakses oleh semua karyawan.

b)

Membuat jadwal pelatihan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan karyawan

c)

Melakukan survei kebutuhan pelatihan untuk semua karyawan secara berkala.

d)

Memberikan prioritas kepada karyawan yang lebih tua karena mereka lebih berpengalaman.

e)

Mengabaikan laporan tersebut karena pelatihan tidak wajib diikuti oleh semua karyawan

12.

Dalam konteks Pancasila sebagai basic belief system, bagaimana prinsip ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ dapat diwujudkan dalam kebijakan publik?

a)

Dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil

b)

Melalui redistribusi pendapatan yang lebih adil antar kelompok masyarakat

c)

Dengan menghapuskan semua bentuk subsidi yang diberikan oleh negara

d)

Melalui penerapan sistem meritokrasi dalam penerimaan pegawai negeri

e)

Dengan memastikan akses pendidikan yang sama untuk semua warga negara

13.

Pancasila sebagai basic belief system menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Dalam konteks globalisasi, bagaimana Pancasila dapat mempertahankan identitas nasional tanpa mengisolasi Indonesia dari pengaruh global?

a)

Dengan menutup diri dari kerjasama internasional

b)

Melalui adaptasi nilai-nilai global yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

c)

Dengan memperkuat barisan pertahanan terhadap budaya asing

d)

Melalui penolakan terhadap investasi asing di sektor strategis

e)

Dengan mempromosikan Pancasila sebagai model tata kelola global

14.

Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi dasar dalam pengejawantahan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan dalam kebijakan publik?

a)

Dengan memberlakukan aturan yang memihak pada satu agama

b)

Melalui kebijakan yang mendiskriminasi kelompok minoritas

c)

Dengan mengesampingkan kebebasan beragama

d)

Menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan bagi semua warga negara

e)

Mengutamakan pendapat mayoritas dalam setiap kebijakan

15.

Sebagai tolok ukur dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana prinsip ini mempengaruhi pembuatan UU yang berkaitan dengan redistribusi kekayaan?

a)

UU harus dibuat untuk menguntungkan golongan tertentu saja

b)

Redistribusi kekayaan dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat

c)

Pembuatan UU tidak memperhatikan kesenjangan sosial

d)

UU dirancang untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata

e)

Redistribusi kekayaan hanya dilakukan pada saat tertentu

16.

Apabila terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara dua kelompok masyarakat, apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga prinsip persatuan?

a)

Mengadakan debat terbuka untuk menyelesaikan perbedaan.

b)

Memfasilitasi mediasi oleh tokoh netral dan dihormati kedua belah pihak.

c)

Menerapkan sanksi kepada kelompok yang dianggap mengganggu persatuan.

d)

Mengabaikan perbedaan tersebut demi menjaga keharmonisan.

e)

Membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak untuk meredakan ketegangan.

17.

Dalam konteks Prinsip Persatuan Indonesia, mengapa penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai persatuan?

a)

Untuk menghindari konflik dan perpecahan antar kelompok

b)

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu.

c)

Untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

d)

Untuk memastikan keberlangsungan budaya dan tradisi lokal.

e)

Untuk mencegah terjadinya dominasi oleh kelompok tertentu.

18.

Dalam proses pembentukan Pancasila, setiap anggota BPUPKI membawa pandangan dan ide yang berbeda. Jika Anda adalah anggota BPUPKI, bagaimana Anda akan menyikapi perbedaan pendapat tersebut?

a)

Menghargai setiap pendapat dan berusaha menemukan titik temu.

b)

Menolak pendapat yang tidak sejalan dengan ide pribadi Anda.

c)

Mengusulkan untuk mengadakan pemungutan suara demi mencapai keputusan cepat.

d)

Memilih untuk diam dan mengikuti apa yang diputuskan oleh mayoritas.

e)

Berusaha mempersuasif anggota lain agar menerima pandangan Anda.

19.

Dalam konteks sosialisme yang terkandung dalam Pancasila, bagaimana seharusnya pemerintah mengelola sumber daya alam yang melimpah?

a)

Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada swasta

b)

Mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umum dengan prinsip keadilan

c)

Membagi-bagikan sumber daya alam secara gratis kepada masyarakat

d)

Menjual sumber daya alam kepada negara lain

e)

Menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan kelompok tertentu saja

20.

Sejalan dengan nilai demokrasi dalam Pancasila, bagaimana proses pembuatan kebijakan seharusnya dilakukan?

a)

Presiden membuat kebijakan tanpa keterlibatan lembaga lain

b)

Kebijakan dibuat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat antarlembaga

c)

DPR sebagai satu-satunya lembaga yang membuat kebijakan

d)

Kebijakan ditentukan berdasarkan suara terbanyak dalam pemungutan suara

e)

Kebijakan dibuat oleh dewan pakar tanpa intervensi pemerintah

21.

Sebagai negara republik, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Apa implikasi dari hal ini terhadap proses pembuatan kebijakan?

a)

Kebijakan dibuat oleh satu orang pemimpin tanpa masukan

b)

Rakyat memiliki hak suara dalam setiap kebijakan yang dibuat

c)

Kebijakan dibuat secara acak tanpa perencanaan

d)

Pemerintah asing turut serta dalam pembuatan kebijakan

e)

Kebijakan hanya dibuat oleh golongan tertentu

22.

Dalam sebuah negara demokrasi, konstitusi berperan sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi juga menjamin hak-hak dasar warga negara. Jika suatu ketika terjadi perubahan sosial yang signifikan dan membutuhkan penyesuaian dalam konstitusi, mekanisme apa yang paling sesuai untuk memastikan bahwa perubahan tersebut mencerminkan kehendak rakyat dan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi?

a)

Referendum nasional untuk setiap perubahan pasal.

b)

Peninjauan oleh panel ahli hukum yang diangkat oleh pemerintah.

c)

Diskusi terbuka di parlemen dengan partisipasi publik.

d)

Dekrit presiden tanpa persetujuan legislatif.

e)

Voting rahasia oleh wakil rakyat terpilih

23.

Konstitusi merupakan dokumen yang sakral. Konstitusi memberikan panduan bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya dan menjamin hak-hak warga negara. Misalnya, konstitusi menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bebas berbicara. Namun, di sisi lain, konstitusi juga memberikan batasan untuk melindungi kepentingan umum, seperti larangan terhadap ujaran kebencian. Jika seorang warga negara membuat pernyataan yang menyinggung kelompok tertentu di media sosial, bagaimana konstitusi dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara hak kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap kelompok yang tersinggung?

a)

Konstitusi tidak dapat digunakan karena kebebasan berbicara adalah hak mutlak.

b)

Konstitusi memungkinkan pemerintah untuk membatasi kebebasan berbicara demi melindungi kepentingan umum.

c)

Konstitusi hanya melindungi pernyataan yang mendukung pemerintah

d)

Konstitusi tidak memiliki peran dalam kasus ini karena media sosial merupakan ranah privat.

e)

Konstitusi secara otomatis mengkriminalisasi semua pernyataan yang menyinggung.

24.

konstitusi merupakan dokumen yang sakral. Konstitusi tidak menjelaskan setiap detail kehidupan sehari-hari warga negara, melainkan menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh semua peraturan lainnya. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Jika suatu hari terjadi kasus di mana warga negara merasa bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan prinsip konstitusi, langkah apa yang paling tepat untuk mereka lakukan?

a)

Mengabaikan undang-undang tersebut dan bertindak sesuai keinginan pribadi.

b)

Mengajukan petisi kepada pengadilan untuk meninjau ulang undang-undang tersebut.

c)

Melakukan protes di jalan-jalan tanpa mencari tahu proses hukum yang berlaku.

d)

Menunggu sampai ada orang lain yang menyelesaikan masalah tersebut.

e)

Mencoba mengubah undang-undang melalui proses legislatif.

25.

Konstitusi berperan sebagai fondasi yang menjamin hak dan kewajiban warga negara serta pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga-lembaga pemerintahan. Konstitusi juga memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Jika suatu ketentuan dalam konstitusi negara X menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilu,” namun dalam praktiknya, sebuah kelompok minoritas tidak diberikan hak untuk memilih, bagaimana prinsip konstitusional yang dilanggar dan apa implikasinya terhadap prinsip demokrasi?

a)

Prinsip Kesetaraan di depan hukum, mengurangi legitimasi pemerintah.

b)

Prinsip Kedaulatan Rakyat, menyebabkan diskriminasi sistemik.

c)

Prinsip Pembagian Kekuasaan, tidak ada implikasi langsung terhadap demokrasi.

d)

Prinsip Hukum Tertinggi, menimbulkan ketidakpercayaan pada sistem hukum.

e)

Prinsio kesejahteraan umum tidak relevan dengan situasi yang diberikan

26.

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah mencapai puncaknya dan mengantarkan bangsa ke gerbang kemerdekaan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini merupakan hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang patut kita hargai dan lestarikan. Bagaimana kita dapat mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan bangsa, agar cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dapat terwujud?

a)

Menuntut pemerintah untuk menyediakan semua kebutuhan rakyat tanpa usaha dan kerja keras.

b)

Menyebarkan berita bohong dan provokasi untuk menciptakan kekacauan dan keributan

c)

Memanfaatkan kemerdekaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tanpa mempedulikan kepentingan bersama.

d)

Berdiam diri dan tidak peduli terhadap kondisi bangsa dan negara.

e)

Bekerja keras, berinovasi, dan berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara.

27.

Seorang pejabat pemerintahan terbukti melakukan korupsi. Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, apa yang harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini?

a)

Memberikan perlakuan khusus karena statusnya

b)

Menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada warga biasa

c)

Menyamakan proses hukumnya seperti warga negara lainnya

d)

Mengabaikan kasus tersebut demi stabilitas politik

e)

Menutup informasi kasus dari publik untuk menghindari kegaduhan

28.

Dalam konteks kesetaraan di hadapan hukum, bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok warga?

a)

Mengizinkan aksi dengan syarat tidak mengganggu ketertiban umum

b)

Melarang semua bentuk demonstrasi

c)

Memberikan izin hanya jika aksi mendukung pemerintah

d)

Menggunakan kekuatan untuk membubarkan aksi secara paksa

e)

Mengabaikan aksi tersebut dan tidak memberikan respons apapun

29.

Seorang warga negara asing melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Berdaarkan prinsip kedaulatan hukum, bagaimana seharusnya ia diperlakukan?

a)

Dideportasi tanpa proses hukum

b)

Diberikan hukuman yang lebih ringan karena statusnya sebagai warga asing

c)

Diperlakukan sama seperti warga negara Indonesia yang melanggar hukum

d)

Ditahan tanpa proses hukum yang jelas

e)

Diberikan kekebalan diplomatik secara otomatis

30.

Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, siapa yang memiliki wewenang untuk menyetujui Anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum dijalankan?

a)

Lembaga negara tertinggi

b)

Kepala lembaga eksekutif

c)

BPK sebagai lembaga yang berwenang memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan hukum

d)

Lembaga keuangan negara ysng bertugas merancang dan menyusun APBN

e)

Lembaga legislatif DPR

31.

Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD NRI tahun 1945 pasal 4. Makna dari pasal tersebut adalah...

a)

Presiden dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan

b)

Presiden memiliki wewenang mengangkat kepala kepolisian

c)

Presiden memegang seluruh kekuasaan eksekutif tanpa batas

d)

Presiden harus berbagi kekuasaan dengan DPR dan lembaga negara lainya

e)

Presiden memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan

32.

Dalam proses pengangkatan duta, DPR memiliki peran sangat penting dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Di bawah ini yang merupakan aspek yang sangat tepat terkait pentingnya pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta adalah...

a)

Kewenangan DPR dalam mengangkat duta

b)

Gaji dan tunjangan duta ditentukan oleh DPR

c)

DPR memiliki hak untuk menggantikan calon duta yang diajukan oleh Presiden

d)

DPR bertanggung jawab dalam merancang kebijakan luar negeri yang melibatkan duta-duta yang diangkat oleh Presiden

e)

DPR memberikan saran dan evaluasi terhadap calon duta yang diajukan oleh Presiden

33.

Peran sila pertama Pancasila dalam menjaga kerukunan di lingkungan kerja

yang memiliki latar belakang agama berbeda adalah?

a)

Mengadakan kegiatan sosial bersama seluruh karyawan

b)

Membuat forum diskusi tentang pemahaman agama di tempat kerja.

c)

Memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing

d)

Mengadakan pelatihan tentang kerukunan beragama bagi rekan kerja

e)

Mengadakan agenda keagamaan secara bergantian setiap hari

34.

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini memiliki arti...

a)

Melibatkan aspek keagamaan dalam setiap keputusan negara tanpa

terkecuali.

b)

Mewajibkan seluruh warga negara untuk memeluk agama tertentu.

c)

Mengakui keberadaan Tuhan serta menjalankan ajaran agama dengan

penuh kepatuhan.

d)

Mengutamakan kegiatan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

e)

Menyusun undang-undang yang sepenuhnya berdasarkan ajaran agama

tertentu.

35.

Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan global karena...

a)

Pancasila menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai

nasional.

b)

Pancasila memungkinkan penyesuaian nilai-nilai sesuai perkembangan

zaman.

c)

Pancasila dapat diubah sesuai keinginan pemerintah yang berkuasa.

d)

Pancasila mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan.

e)

Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala perbedaan.

36.

Jika seorang presiden sedang menjalani proses pemberhentian oleh MPR atas usul DPR. Presiden tersebut memiliki hak untuk memberikan pembelaan. Jika presiden memilih untuk tidak menggunakan hak tersebut, apa implikasi konstitusional yang mungkin terjadi?

a)

Proses pemberhentian akan dihentikan karena presiden tidak memberikan pembelaan.

b)

MPR akan langsung memutuskan pemberhentian tanpa mendengarkan pembelaan.

c)

Presiden akan diberi kesempatan kedua untuk memberikan pembelaan.

d)

Hak presiden untuk membela diri akan diberikan kepada wakil presiden.

e)

Proses pemberhentian akan tetap berlanjut sesuai dengan mekanisme yang ada.

37.

Apabila MPR menerima usul dari DPR untuk memberhentikan presiden, tetapi Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa usul tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, apa yang seharusnya dilakukan oleh MPR? 

a)

MPR harus tetap melanjutkan proses pemakzulan.

b)

MPR harus menunda proses pemakzulan sampai ada bukti lebih lanjut.

c)

MPR harus membatalkan usul pemakzulan dan meminta DPR untuk merevisinya.

d)

MPR harus mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan melanjutkan proses.

e)

MPR harus mengadakan sidang istimewa untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi.

38.

Amandemen UUD 1945 menghasilkan perubahan dalam struktur pemerintahan, termasuk pemisahan kekuasaan yang lebih tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagaimana pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia?

a)

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

b)

Menimbulkan konflik antar lembaga negara

c)

Memperkuat dominasi partai politik tertentu

d)

Mengurangi efektivitas pengambilan keputusan

e)

Mendorong partisipasi masyarakat dalam politik

39.

Teks pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang memiliki makna tersendiri. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea pertama adalah...

a)

Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

b)

Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

c)

Tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

d)

Bentuk Negara

e)

Kemerdekaan merupakan hak setiap warga negara

40.

Pada Bunyi pasal 28C ayat 1 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.Pernyataan dibawah ini yang sesuai dari isi pasal diatas adalah...

a)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

b)

Setiap orang berhak membentuk keluarga yang harmonis dan sejahterah

melalu perkawinan yang sah

c)

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupanya

d)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

e)

Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

41.

Pilih gambar yang sesuai

a)
b)
c)
d)
e)
42.

Gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

43.

Jawab gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

44.

Jawab gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

45.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

46.

Pilih rotasi kubus yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

47.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

48.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

49.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

50.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

51.
a)

b)

c)

d)

e)

52.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

53.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

54.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

55.
a)

b)

c)

d)

e)

56.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

57.
a)

b)

c)

d)

e)

58.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

59.
a)

b)

c)

d)

e)

60.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

61.
a)

b)

c)

d)

e)

Tidak ada jawaban

62.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

63.
a)

b)

c)

d)

e)

64.
a)

b)

c)

d)

e)

65.
a)

b)

c)

d)

e)

Tidak ada jawaban

66.
a)

b)

c)

d)

e)

Tidak ada jawaban

67.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

A

e)

E

68.
a)

b)

c)

d)

e)

69.
a)

b)

c)

d)

e)

70.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

71.
a)

b)

c)

d)

e)

72.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

73.
a)

b)

c)

d)

e)

Tidak ada jawaban

74.
a)

b)

c)

d)

e)

75.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

76.
a)

b)

c)

d)

e)

77.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

78.
a)

b)

c)

d)

e)

79.

.

a)

b)

c)

d)

e)

80.

.

a)

b)

c)

d)

e)

81.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

82.

.

a)

b)

c)

d)

e)

83.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

84.

.

a)

b)

c)

d)

e)

85.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

86.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

87.
a)

1-4-3-2-5

b)

1-4-2-3-5

c)

1-3-2-5-4

d)

1-3-2-5-4

e)

1-2-4-3-5

88.

Pilih gambar yang sesuai

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

89.
a)

5-3-1-4-2

b)

5-3-1-2-4

c)

5-3-4-2-1

d)

5-1-4-3-2

e)

3-1-4-5-2

90.
a)

4-2-3-1-5

b)

4-2-1-5-3

c)

4-2-1-3-5

d)

2-1-4-3-5

e)

1-3-2-5-4