NEW
Font size
WorksheetsTRYOUT PILAR 2 - UUD - SEVCO - MR. ARDHY
Total questions: 30
Worksheet time: 30mins
Berikut yang bukan merupakan menyimpangan terhadap konstitusi adalah.....
Kekuasaan presiden tidak terbatas
Terjadinya instabilitas nasional
Presiden tidak dapat membubarkan DPR
Bentuk negara menjadi serikat
Munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme
Konstitusi yang berlaku di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. berikut
ini salah satu ciri saat pelaksanaan UUD semntara tahun 1950 yang tepat adalah
Pengangkatan Presiden seumur hidup
Pemerintahan yang sentralistik
Terjadi pergantian kabinet selama 7 kali
Perubahan sistem pemerintahan dari Presidensil ke Parlementer
Banyak program pemerintahan yang tidak berjalan, akibat revolusi fisik
Pokok pikiran kedaulatan rakyat dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pasal …
1 ayat (1)
1 ayat (2)
1 ayat (3)
2 ayat (1)
2 ayat (2)
Dalam Sejarah Penerapan Konstitusi di Indonesia, terjadi perubahan/
Amandemen UUD sebanyak 4 kali, amandemen ke 2 terjadi pada ….
18 Agustus 1999
18 Agustus 2000
09 November 2001
19 Oktober 1999
11 Agustus 2001
PasaI berapa saja UUD 1945 pertama kaIi di-amandemen ...
PasaI 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21
PasaI 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22.
PasaI 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23.
PasaI 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24.
Pasal 5,10,13,14,16,18,29 dan 32
Bunyi Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 yakni ….
MPR terdiri atas DPR dan DPD dan dipilih melalui Pemilu
Presiden memegang kekuasaan atas AD, AU, dan AL
Presiden dibantu oleh 1 Wakil Presiden
Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan
Presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih lagi dalam 1 periode lagi
DPD tidak dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan....
Rancangan Undang-Undang
Agama
Pajak
Pendidikan
APBN
Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia pada UUD 1945 terletak pada bab ...
XV
XVI
XA
XI
XII
Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara diatur melalui UUD 1945 Pasal ...
26 Ayat 1
27 Ayat 1
27 Ayat 2
30 Ayat 1
30 Ayat 2
Pemberian grasi, amnesti, abolisi,dan rehabilitasi oleh presiden diatur secara
lengkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal....
11
12
13
14
15
Undang-Undang yang berlaku di Indonesia kurun waktu 1950-1959 adalah UUDS
1945, yaitu bersifat sementara. tentunya harus diganti oleh UUD yang baru.
badan yang bertugas untuk menyusun UUD baru yakni….
KNIP
Badan Konstituante
DPR
DPD
Panitia 9
Pemerintah Kabupaten X mengadakan pelatihan menjahit gratis untuk ibu-bu
rumah tangga. kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
perempuan. DIharapkan pelatihan ini akan menambah penghasilan keluarga.
Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, sesuai dengan ketentuan UUD NRI
Tahun 1945, terutama ....
Pasal 34 Ayat (2)
Pasal 33 Ayat (2)
Pasal 33 Ayat (4)
Pasal 34 Ayat (1)
Pasal 33 Ayat (1)
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia menggunakan Konstitusi berupa…
UUDS
Konstitusi RIS
UUD 1945
UUD 1945 hasil pengesahan PPKI
Konsepsi Nasakom
Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada masa….
UU 1945 periode pertama 1945-1949
UU 1945 periode 1959-1966
UUDS 195
Konstitusi RIS
Demokrasi Liberal dan Demokrasi terpimpin
Bab V batang tubuh UUD 1945 membahas tentang….
Bentuk dan kedaulatan Negara
Kementrian Negara
MPR
Kekuasaan pemerintahan Negara
Pemerintah Daerah
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang MAha Esa, berdasarkan UUD 1945,
pasal…
30:1
29:2
30:1
29:1
32
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum. pernyataan tersebut merupakan bunyi ….
Pasal 6A ayat 2
Pasal 6A ayat 5
Pasal 6
Pasal 6A Ayat 1
Pasal 5
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai
berikut ….
Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR)
Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (3), apabila Dewan
Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka, langkah yang dilakukan
pemerintah adalah ….
Mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu
Tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana
yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
Tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana
yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
Menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu
Merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk
kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara
ialah…
Orang-orang bangsa Indonesia asli
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah
bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah
mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara
Dalam penanganan pasien COVID-19, pemerintah saat itu mempersiapkan
segala hal yang dibutuhkan dalam upaya penanganan. Mulai dari tenaga medis,
ruang perawatan hingga dukungan penuh dari instansi lembaga baik pemerintah
maupun swasta. Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto saat melakukan
konferensi pers di Kantor Presiden, Senin (14/9/20), menyatakan untuk tenaga
medis sudah siap bekerja termasuk bantuan tenaga relawan. Total relawan
Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat dan internship (magang) yang sudah
ditempatkan ada 16.286 orang yang tersebar di rumah sakit dan laboratorium
sarana kesehatan untuk melayani terkait COVID-19. "Dan masih ada 3.500
dokter internship, 800 Tenaga Nusantara Sehat, dan disamping itu ada tenaga
relawan 685 orang, termasuk ada dokter spesialis paru, anastesi, penyakit dalam
dan tenaga kesehatan lain seperti perawat, dokter umum dan lainnya yang siap
di-deploy-kan (diterjunkan), siap untuk membantu bila dibutuhkan tenaga
tambahan," tegas Terawan. Pada kesiapan fasilitas kesehatan, menurutnya
pemerintah telah menambah tempat isolasi pasien baik untuk gejala ringan atau
yang tanpa gejala. Upaya pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas
kesehatan tersebut merupakan pengamalan pasal ke …
Pasal 33 Ayat 1
Pasal 33 ayat 3
Pasal 34 ayat 1
Pasal 34 ayat 3
Pasal 31 ayat 2
Tidak bisa dipungkiri bahwa pesta Budaya Tabuik yang dihelat sejak ratusan
tahun itu sudah menjadi daya tarik dunia pariwisata oleh turis luar negeri.
Bahkan saat ini agenda rutin yang sudah masuk ke dalam kalender. pariwisata
itu menjadi salah satu daftar nominasi Anugrah Pesona Indonesia 2017 Provinsi
Sumatera Barat kategori Atraksi Budaya Terpopuler. Bahkan beberapa hasil
dokumentasi foto Pesta Budaya Tabuik milik Lembaga Kantor Berita Nasional
(LKBN) Antara turut dipamerkan di Kota Hamburg Jerman pada 2016 lalu
sebagai ajang promosi internasional. Maka tidak heran jika kekayaan budaya
yang dimiliki oleh kota berjuluk Tabuik ini merambah hingga ke tingkat
Internasional. Selain itu pada 2005 tabuik juga sempat dipamerkan di negara
Amerika Serikat sebagai salah satu upaya promosi internasional. Upaya
pemerintah dalam memamerkan budaya Tabuik dengan tujuan untuk
memajukan kebudayaan nasional di pentas internasional merupakan
pengamalan pasal ke ..
Pasal 31 ayat 3
Pasal 31 ayat 2
Pasal 31 ayat 1
Pasal 32 ayat 2
Pasal 32 ayat 1
Peraturan ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan
bersama Presiden. Peraturan ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Mekanisme pembuatan peraturan ini adalah: pertama diajukan ke DPR dalam
persidangan berikut. DPR dapat menerima atau menolak tanpa melakukan
perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Peraturan ini ditetapkan menjadi UU. Bila
ditolak oleh DPR, Peraturan ini harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan yang dimaksud dalam kalimat diatas ialah …
Perda
PERPU
Peraturan Pemerintah
UUD 1945
Peraturan Presiden
Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1 hasil amandemen, Presiden memberi
grasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan……
MPR
DPR
MA
DPA
JAKSA AGUNG
Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
berupa penghianatan kepada negara sesuai yang terdapat pada pasal 7B UUD
1945, bagaimana prosedur pemberhentian nya..
Pemberhentian dilakukan secara kolaboratif oleh DPR dan MPR tanpa
menunggu persetujuan oleh lembaga lain
Pemberhetian dilaksanakan dengan mendegar pendapat DPR tanpa melibatkan
MPR
Pemberhentian dilakukan secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi
Pemberhentian dilakukan oleh MPR atas usulan DPR dan telah diproses oleh
Mahkamah konstitusi
Pemberhentikan dilaksanakan oleh MPR dengan melibatkan DPR, DPD, dan
DPRD
Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Salah satu wewenang utama lembaga ini adalah...
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Meninjau undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Memeriksa undang-undang terhadap Undang-Undang Dasa
Mengkaji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Mengevaluasi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasa
Menurut Pasal 24C Ayat 3, Jumlah Hakim konstitusi 9 orang dengan komposisi....
3 dari DPR, 3 dari DPD dan 3 dari MPR
4 dari MA dan 5 dari MK
3 dari DPR, 3 dari Presiden dan 3 dari MA
3 dari MPR, 3 dari Presiden, 3 dari KY
Semua dari Hakim Agung dan disahkan oleh Presiden
Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara diatur dalam....
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 36A
Pasal 36B
Pasal 36C
Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarya kemakmuran rakyat. merupakan bunyi
pasal ....
Pasal 32 : 2
Pasal 34: 2
Pasal 33 : 3
Pasal 33:2
Pasal 34:1
Bab X batang tubuh UUD 1945 membahas tentang….
HAM
WILAYAH NEGARA
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
AGAMA
