NEW
Font size
WorksheetsQuiz Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Total questions: 15
Worksheet time: 6mins
Berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009 membahas mengenai...
Pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah
Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Penyerahan atas barang kena pajak
Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak ( NPPKP)
2. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak ( NPPKP) akan diperoleh setelah wajib pajak mengajukan permohonan pengukuhan PKP dan menerima...
A. Bukti penerimaan surat
B surat pengukuhan pengusaha kena pajak
C .surat keputusan Direktur Jenderal Pajak
D surat keterangan terdaftar
E. formulir pengukuhan pengusaha kena pajak
3. Berdasarkan Pemungutan pajak terhadap pengusaha kena pajak PKP yang tidak termasuk kecuali ...
A. Impor barang kena pajak
B penyerahan atas barang kena pajak
C. ekspor barang kena pajak berwujud
D. Impor barang tidak kena pajak
E. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
4. Peraturan yang mengatur mengenai ketentuan tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan PKP adalah ...
A. UU Nomor 42 tahun 2009
B. PER Nomor 21/PJ/ 2013
C. PMK nomor 182/PMK.05/2015
D.PMK Nomor 128/ PMK.04/2016
E. PMK Nomor 147/PMK.03/ 2017
5. Surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)yang diberikan identitas dan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak (PKP) merupakan pengertian dari....
A. PKP
B. KPP
C.SPPKP
D.NPPKP
E.IBKP
6. Berapa penerimaan bruto yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu....
A. 7,8 miliar
B. 4,8 miliar
C. 2,1 miliar
D.1.4 miliar
E. 200 juta
7. KPP atau KP2KP akan melakukan survei lapangan terhadap wajib pajak badan paling lambat yaitu...
A. 2 hari
B. 5 hari
C. 1 hari
D. 4 hari
E. 3 hari
8. Tata cara permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak ( NPPKP) untuk wajib pajak badan :
1) fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia atau fotocopy paspor bagi warga negara asing ditambah surat keterangan tempat tinggal dan instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing
2) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa
3) fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT ( Badan Usaha Tetap)
Urutkan mana yang paling tepat...
A. 2,1,3
B. 1,2,3
C.3,1,2
D. 3,2,1
E. 1,3,2
9. BUMD yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta wajib pajak BUMN termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal induknya lebih dari...
A. 20%
B. 35%
C. 50%
D. 40%
E. 15%
10. Wajib pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam Di mana tempat pendaftaran dan pelaporan usaha...
A. KPP perusahaan negara dan daerah
B KPP penanaman modal asing II
C KPP perusahaan masuk bursa
d KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak orang asing
E. KPP badan dan orang asing
11. Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usahanya dilakukan bagi pengusaha...
A. Orang pribadi
B. Orang pribadi atau yang mempunyai tempat kegiatan usaha
C. Wajig pajak orang pribadi
D. Pengusaha kena pajak tertentu
E. Pengusaha badan
Seorang pengusaha telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah mengajukan permohonan, kapan ia resmi memiliki NPPKP?
A. Saat menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari KPP
B. Saat menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Direktorat Jenderal Pajak
C. Saat menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait status PKP
D. Saat menerima Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
E. Saat melaporkan transaksi kena pajak pertama kali
Dalam kondisi tertentu, status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa dicabut sehingga NPPKP tidak berlaku lagi. Manakah yang bukan termasuk alasan pencabutan NPPKP?
A. Pengusaha mengajukan permohonan pencabutan karena omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar
B. Pengusaha tidak lagi melakukan kegiatan usaha
C. Pengusaha tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN selama 3 bulan berturut-turut
D. Pengusaha mengubah bentuk badan hukum dari PT menjadi CV
E. Pengusaha terbukti melakukan pelanggaran perpajakan berat dan dicabut status PKP-nya oleh DJP
Apa konsekuensi bagi pengusaha yang telah memiliki NPPKP tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagai PKP, misalnya tidak memungut dan menyetor PPN?
A. Dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga keterlambatan
B. Tidak akan ada konsekuensi selama tidak ada pemeriksaan dari DJP
C. Dapat dikenakan pencabutan NPWP secara otomatis oleh DJP
D. Hanya akan diberikan peringatan tanpa sanksi keuangan
E. Status PKP tetap berlaku tanpa ada sanksi, tetapi transaksi tidak diakui oleh DJP
Siapa yang menerbitkan NPPKP bagi Pengusaha Kena Pajak?
A. Kementerian Perdagangan
B. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
C. Kementerian Keuangan
D. Badan Pusat Statistik (BPS)
E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
