Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz KLS 8 - Hukum Perundang-undangan Indonesia

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Dasar hukum tata urutan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam …

a)

UUD 1945 Pasal 1

b)

UU No. 12 Tahun 2011

c)

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2011

d)

Keputusan Presiden

2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi … dalam tata urutan perundang-undangan.

a)

Terendah

b)

Tertinggi

c)

Setara dengan Undang-Undang

d)

Di bawah Peraturan Pemerintah

3.

Undang-Undang (UU) dibuat oleh …

a)

Presiden dan Mahkamah Agung

b)

DPR dan Presiden

c)

MPR dan Presiden

d)

DPR dan Mahkamah Konstitusi

4.

Peraturan yang berada di bawah Undang-Undang dalam hierarki perundang-undangan adalah …

a)

Peraturan Pemerintah (PP)

b)

Peraturan Menteri

c)

Keputusan Presiden

d)

Peraturan Desa

5.

Peraturan Daerah dibuat oleh …

a)

DPR dan Presiden

b)

DPRD dan Gubernur/Walikota/Bupati

c)

Presiden dan Mahkamah Agung

d)

Mahkamah Konstitusi dan DPRD

6.

Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan pada tanggal …

a)

17 Agustus 1945

b)

18 Agustus 1945

c)

20 Agustus 1945

d)

21 Agustus 1945

7.

Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh …

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Mahkamah Agung

d)

Menteri

8.

Keputusan Presiden (Keppres) dibuat oleh …

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

MPR

9.

Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah provinsi disebut …

a)

Peraturan Kabupaten

b)

Peraturan Kota

c)

Peraturan Gubernur

d)

Peraturan Daerah Provinsi

10.

Siapa yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945?

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Presiden

d)

DPR

11.

Tata urutan perundang-undangan ditetapkan agar …

a)

Pemerintah dapat lebih berkuasa

b)

Tidak terjadi tumpang tindih aturan

c)

Masyarakat lebih patuh

d)

DPR lebih mudah membuat peraturan

12.

Peraturan Desa dibuat oleh …

a)

DPR

b)

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

c)

Camat

d)

Gubernur

13.

Jika ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan tersebut dapat …

a)

Tetap berlaku

b)

Dicabut atau dibatalkan

c)

Diganti oleh kepala daerah

d)

Disahkan oleh presiden

14.

Peraturan yang dibuat oleh kementerian disebut …

a)

Peraturan Menteri

b)

Peraturan Presiden

c)

Peraturan Daerah

d)

Peraturan Mahkamah Agung

15.

Siapa yang berwenang membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Mahkamah Agung

d)

Gubernur

16.

Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah melalui …

a)

Keputusan Presiden

b)

Sidang Mahkamah Agung

c)

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d)

Rapat DPR dan Presiden

17.

Tata urutan perundang-undangan di Indonesia disusun berdasarkan prinsip …

a)

Kekuasaan mutlak

b)

Hierarki hukum

c)

Kewenangan individu

d)

Demokrasi liberal

18.

Undang-Undang disahkan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari …

a)

Mahkamah Agung

b)

DPR

c)

MPR

d)

Menteri

19.

Jika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang, maka yang berlaku adalah …

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Undang-Undang

c)

Keputusan Presiden

d)

Peraturan Menteri

20.

Siapa yang bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan?

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

d)

Gubernur