Administrasi Dokumen, Kontrak Proyek & Litigasi

Manajemen Proyek, Manajemen Risiko & Metode Konstruksi

Administrasi Kontrak, Manajemen Konstruksi & Legal

Administrasi Kontrak, Manajemen Risiko & Legal

Kontraktor berhak mendapatkan tambahan waktu pelaksanaan pada saat berlangsung Force Majeure saja dan keterlambatan design

Kontraktor tidak berhak mendapatkan tambahan waktu akibat perubahan design tersebut

Keterlambatan akibat Kontraktor adalah keterlambatan mendatangkan tenaga selama 14 hari dikurangkan dengan force majeure, karena force majeure memberikan hak klaim tambahan waktu kepada Kontraktor

Kontraktor tidak berhak mendapatkan tambahan waktu pelaksanaan untuk keterlambatan 1 Juni sampai 14 Juni 2023 walaupun terdapat force majeure

Gempa bumi

Angin topan/badai

Cuaca buruk

Kerusuhan

Pemutusan Kontrak

Teguran verbal

Gugatan wanprestasi

Notifikasi tertulis secara berkala

Perubahan desain

Keterlambatan karena pihak yang berwenang/authority

Perubahan peraturan perundang-undangan

Kondisi fisik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya

Kontraktor tidak dapat menyiapkan bahan yang diminta untuk variasi

Variasi tersebut memicu perubahan substansial dalam pekerjaan

Apabila pekerjaan variasi tersebut dikerjakan maka berdampak buruk terhadap keamanan/stabilitas pekerjaan

Item pekerjaan yang diinstruksikan variasi tersebut adalah pekerjaan rugi

Kontraktor harus memberikan notifikasi dalam waktu 28 hari sejak menyadari atau seharusnya menyaradari peristiwa yang akan menimbulkan klaim, apabila tidak diberikan maka menghilangkan hak klaim Kontraktor

Klaim diajukan ke Engineer/Konsultan MK

Klaim diajukan ke Pemberi Tugas dan di cc kan ke Engineer

Didalam notifikasi klaim pada pilihan a di atas, Kontraktor tidak perlu mencamtumkan detail perhitungan klaim

Kontrak lumsum tidak dimungkinkan perubahan lingkup

Untuk kontrak design and build lumsum, dimungkinkan untuk klaim kondisi fisik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya

Kontrak lumsum dapat berlaku penyesuaian harga sepanjang masa kontrak lebih dari 18 bulan

Kontrak lumsum berorientasi pada produk/keluaran

Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang memiliki 110% dari harga satuan HPS

Menurut Perka LKPP: Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS

Pada saat melakukan addendum kontrak, harga satuan timpang dilakukan klarifikasi, jika harga satuan tersebut sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang

Menurut kontrak standar Permen PUPR: Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga negosiasi

UU RI No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU RI No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan BPK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)

Meliputi hadiah cinderamata dan hiburan (kepada Insan Perusahaan, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa sarana elektronik

Pemberian dalam arti luas yaitu uang barang rabat ( komisi pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan fasilitas penginapan perjalanan wisata pengobatan cuma cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (cash atau non cash) yang melanggar hukum, langsung atau
tidak langsung, sebagai bujukan atau hadiah agar orang bertindak atau menahan diri dari bertindak sesuai kinerja dari tugas orang tersebut

Memberikan sesuatu karena keikhlasan

Pedoman Konflik Kepentingan

Pedoman Pengendalian Gratifikasi PP

Prosedur Penanganan Somasi

Prosedur Audit Investigasi SMAP

Cara mendamaikan suatu sengketa pidana di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang besengketa. 

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang besengketa. 

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata dan pidana di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang besengketa. 

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para Arbiter. 

GCG, gratifikasi, penggelapan jabatan, suap menyuap

konflik kepentingan, pemerasan, gratifikasi, musyawarah mufakat

gratifikasi, perbuatan curang, GCG, suap menyuap

kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan

BOD

BOC

SVP QSHE

SVP Legal

Komite Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Penyelesaian Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komite Pengawasan Penyelesaian Usaha

Komisi yang dibentuk untuk menyelesaikan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Komite yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

UU no 18 th 1999, Perpres no 29 th 2000, PP no 45 th 2013, PMK no 25/PMK.05/2012

PMK no 35/PMK.05/2012, Perpres no 172 th 2014, PP no 29 th 2000, Perpres no 70 th 2012

PP no 21 th 2000, Perpres no 73 th 2012, Perpres no 172 th 2014, PMK no 25/PMK.05/2012

PP no 29 th 2000, Perpres no 70 th 2012, Perpres no 172 th 2014, PMK no 25/PMK.05/2012

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana Debitor memiliki lebih dari 1 Kreditor dan memiliki utang yang jatuh tempo dan sederhana. 

Perpanjangan Kewajiban Pembayaran Utang dimana Debitor memiliki 1 kreditor dan memiliki utang yang jatuh tempo dan sederhana. 

Perpanjangan Kewajiban Pembayaran Utang dimana Debitor memiliki lebih dari 1 Kreditor dan memiliki utang yang jatuh tempo dan sederhana. 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana Debitor hanya memiliki 1 Kreditor dan memiliki utang yang jatuh tempo dan sederhana.