WorksheetsUAS Pengadaan Barang/Jasa - RPL
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Apa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh swasta
Proses pengadaan barang/jasa oleh masyarakat
Proses penjualan barang/jasa oleh pemerintah
Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
Apa tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa?
Meningkatkan penggunaan produk luar negeri
Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan
Meningkatkan pengeluaran anggaran
Mengurangi peran Usaha Mikro dan Kecil
Siapa yang bertanggung jawab mengembangkan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa?
Kementerian Keuangan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Kementerian Dalam Negeri
Dewan Perwakilan Rakyat
Apa yang dimaksud dengan E-marketplace dalam konteks pengadaan?
Pasar elektronik untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah
Platform untuk penjualan barang pribadi
Pasar fisik untuk barang/jasa
Sistem lelang untuk barang/jasa
Apa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?
Pejabat yang mengawasi pelaksanaan kontrak
Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
Pejabat yang mengelola anggaran daerah
Pejabat yang melakukan audit terhadap pengadaan
Apa yang menjadi dasar untuk menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)?
Harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
Harga pasar barang/jasa
Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK
Harga yang ditawarkan oleh penyedia
Apa yang dimaksud dengan Pengadaan Berkelanjutan?
Pengadaan yang hanya dilakukan oleh pemerintah
Pengadaan yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
Pengadaan yang tidak melibatkan produk dalam negeri
Pengadaan yang dilakukan secara internasional
Apa yang menjadi kriteria untuk Pengadaan Langsung?
Nilai kontrak di atas Rp200.000.000,00
Pengadaan barang/jasa yang tidak terencana
Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia
Nilai kontrak paling banyak Rp200.000.000,00
Siapa yang dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa?
Hanya Kementerian Negara
PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Penyedia
Hanya Lembaga Swasta
Hanya masyarakat umum
Apa yang dimaksud dengan Kualifikasi dalam pengadaan?
Evaluasi kompetensi dan kemampuan usaha
Proses pemilihan penyedia
Penetapan pemenang
Penyampaian dokumen penawaran
Apa yang menjadi dasar pelaksanaan Swakelola tipe I?
Kesepakatan kerja sama
Penggunaan pegawai Kementerian/Lembaga
Penyediaan barang dari luar negeri
Penggunaan pegawai dari luar
Apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan kahar?
Menetapkan pemenang baru
Membatalkan semua kontrak
Menghentikan pelaksanaan kontrak
Melanjutkan kontrak tanpa perubahan
Apa yang menjadi tujuan dari pengadaan barang/jasa berkelanjutan?
Memperhatikan aspek sosial dan lingkungan
Meningkatkan keuntungan
Mengurangi biaya produksi
Meningkatkan jumlah penyedia
Pada kasus yang diangkat oleh kelompok 1, berapakah total denda yang dikenakan pada proyek pembangunan asrama mahasiswa Kukar yang terlambat 2 minggu?
42 juta
84 juta
100 juta
120 juta
Berdasarkan kasus yang diangkat oleh kelompok 2, sanksi apa yang dikenakan kepada penyedia yang melakukan wanprestasi?
Hanya denda administrasi
Pemutusan kontrak tanpa perpanjangan waktu dan masuk daftar hitam
Diberikan peringatan dan perpanjangan waktu pengerjaan
Hanya diwajibkan mengganti kerugian finansial
Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa adalah...?
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2020
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2017
Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019
Apa sanksi yang diberikan dalam kasus proyek Jalan Tol Becakayu? (Kasus oleh kelompok 3)
Pencairan jaminan pelaksanaan
Denda keterlambatan
Sanksi daftar hitam
Pembatalan kontrak, denda, ganti rugi, dan penyelidikan hukum
Berdasarkan aturan dalam PP No. 16 Tahun 2018, berapa besar denda harian bagi penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan proyek?
1/500 dari nilai kontrak
1/2000 dari nilai kontrak
1/1000 dari nilai kontrak
1/100 dari nilai kontrak
Salah satu penyebab utama keterlambatan proyek konstruksi gedung pemerintah di Jawa Timur yang dipaparkan oleh kelompok 4 adalah...?
Kesalahan dalam desain proyek
Kekurangan material proyek
Keterlambatan pembayaran anggaran
Perubahan peraturan di tengah proyek
Apa prinsip utama dalam pengadaan barang dan jasa?
Transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kualitas
Kecepatan, fleksibilitas, dan eksklusivitas
Efisiensi, efektivitas, dan kerahasiaan
Kompetisi terbatas, kualitas rendah, dan harga murah
