1945

1950

1955

1960

1965

Politik bebas aktif

Konfrontasi dengan Malaysia

Bergabung dengan Gerakan Non-Blok

Membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga

Uang De Javasche Bank

Uang Hindia Belanda

Uang Dollar

Uang Jepang

Adanya perang saudara dalam negara

terjadinya kekurangan sumber daya alam sumber daya manusia

terjadinya hiperinflasi dan kekosongan kas negara

Invasi asing yang berkelanjutan

Nasionalisasi perusahaan asing

Privatisasi BUMN

Liberalisasi perdagangan

Penghapusan tarif impor

Gunting Syarifudin adalah kebijakan moneter yang dikenal dengan cara memotong pajak yang dikenakan pada transaksi keuangan di masyarakat

Kebijakan moneter gunting Syarifudin adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2000 yang bertujuan untuk meningkatkan inflasi dengan mencetak uang baru

Kebijakan moneter gunting Syarifudin adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi inflasi dengan cara menaikkan suku bunga acuan

Kebijakan moneter gunting Syarifudin adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 1951 yang bertujuan untuk mengurangi inflasi dengan cara memotong uang kertas yang beredar di masyarakat

kasimo plan

pinjaman nasional

konferensi ekonomi

sistem ekonomi ali baba

Sebuah organisasi militer yang dibentuk untuk melawan penjajahan.

Periode pemerintahan di Indonesia dari 1966 hingga 1998 di bawah Presiden Soeharto.

Sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan di Indonesia setelah reformasi.

Periode pemerintahan di Indonesia dari 1945 hingga 1965 di bawah Presiden Sukarno.

Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Pembangunan Lima Tahun (Pelita)

Program Transmigrasi

Program Keluarga Berencana

Meningkatkan ketimpangan sosial

Mendorong investasi asing tanpa batas

Mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata.

Mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi

Politik luar negeri bebas aktif.

Menjadi anggota NATO secara penuh.

Menerapkan isolasionisme dalam hubungan internasional.

Alihkan fokus pada hubungan bilateral dengan negara-negara besar.

Ketergantungan pada investasi asing.

Peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan infrastruktur yang merata.

Pengurangan utang luar negeri.

Gotong royong

Kerukunan bangsa

Keadilan yang merata

Kerjasama antar lembaga

Musyawarah dan mufakat

bubarkan Kabinet Dwikora

turunkan Presiden Soekarno

tolak kenaikan harga BBM

bubarkan PKI dan ormas-ormasnya

adili para tokoh PKI

kabinet pembangunan

kabinet gotong royong

kabinet persatuan pembangunan

kabinet reformasi pembangunan

kabinet persatuan nasional

terbitnya Supersemar

pengunduran diri Soeharto

kerusuhan mei

tragedi semanggi

dilantiknya BJ Habibie sebagai presiden

SBY, Gusdur, Megawati, BJ Habibie

BJ Habibie, Megawati, Gusdur, SBY

Megawati, Gusdur, BJ Habibie, SBY

Gusdur, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY, BJ Habibie

BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY

menaikkan nilai rupiah terhadap dollar

lepasnya Timor Timur dari Indonesia

melepaskan tahanan politik masa Orde Baru

mengembangkan Industri Pesawat Terbang Nusantara

tersangkut kasus Bruneigate

Soeharto

B.J. Habibie

Abdurrahman Wahid

Megawati Soekarnoputri

Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden B.J Habibie mengundurkan diri

Presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet

MPR menolak pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie

MPR menerima pidato pertanggung jawaban presiden B.J Habibie

MPR memilih presiden baru menggantikan presiden B.J Habibie

A. Bebas bertanggungjawab

B. Totaliter

C. Militerisme

D. Agamis

E. Pluralisme dan keterbukaan

A. 1999-2000

B. 1998-2001

C. 1999-2003

D. 1999-2001

E. 1999-2002

A. Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi

B. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999

C. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi

D. Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers

E. Jejak pendapat wilayah Timor – timur

A. Laju pertumbuhan PDB ( nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara ) mulai positif

B. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dibawah Rp 10.000

C. Inflasi harga barang dan jasa

D. Pertumbuhan keluaran ( output ) atau konjungtur bisnis

E. Pengangguran

Kemenangan mutlak PDI-P dalam Pemilu 1999

Pemakzulan Abdurrahman Wahid oleh MPR akibat konflik politik  

Keberhasilannya dalam program reformasi ekonomi sejak 1999

Dukungan penuh dari kelompok militer dan parlemen

Perubahan konstitusi yang mengharuskan presiden berasal dari partai terbesar  

Peningkatan subsidi bahan bakar minyak secara besar-besaran 

Penghapusan sistem otonomi daerah

Nasionalisasi seluruh perusahaan asing

Mengurangi peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter

Privatisasi beberapa BUMN strategis  

Keberhasilannya dalam membangun infrastruktur yang merata  

Hubungan baiknya dengan semua partai politik di DPR  

Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil  

Stabilitas politik yang semakin kuat selama pemerintahannya  

Meningkatnya ekspor Indonesia yang memperkuat pertumbuhan ekonomi

Peningkatan pendapatan negara dari hasil penjualan saham BUMN 

Penguatan peran negara dalam mengelola sektor ekonomi strategis  

Menurunnya utang luar negeri hingga mencapai nol  

Menurunnya tingkat pengangguran secara drastis  

Pemerintah tidak lagi berutang kepada IMF dan Bank Dunia  

Pembangunan proyek jalan tol, jembatan, dan bandara yang masif  

Menghentikan semua proyek infrastruktur untuk menghemat anggaran 

Menerapkan kebijakan tanpa investasi asing dalam proyek nasional  

Menyerahkan seluruh proyek infrastruktur kepada pemerintah daerah  

Mengalihkan anggaran infrastruktur untuk program kesejahteraan sosial 

Tindakan tegas terhadap gerakan separatis di Aceh dan Papua  

Melepaskan daerah yang ingin merdeka demi menjaga stabilitas nasional  

Menyerahkan penyelesaian konflik domestik kepada organisasi internasional  

Menghapus peran TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri  

Memberikan kemerdekaan penuh kepada provinsi yang mengajukan referendum

Agar pemerintah dapat mengontrol seluruh kasus hukum di Indonesia

Karena adanya tekanan dari negara asing agar membentuk lembaga antikorupsi

Untuk memenuhi tuntutan reformasi dalam memberantas korupsi

Untuk menggantikan seluruh lembaga penegak hukum yang ada

Karena kasus korupsi di Indonesia sudah sepenuhnya hilang

Tidak ada kasus korupsi yang bisa ditangani oleh KPK

KPK langsung berhasil menghilangkan semua korupsi dalam waktu singkat

KPK tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus

KPK kekurangan sumber daya manusia dan anggaran untuk menjalankan tugasnya

Masyarakat menolak keberadaan KPK karena dianggap tidak perlu

20 Oktober 2004

21 Oktober 2004

22 Oktober 2004

23 Oktober 2004

Kabinet Pembangunan

Kabinet Kerja

Kabinet Merdeka

Kabinet Bersatu

Keinginan rakyat untuk perubahan setelah krisis ekonomi dan politik pasca-Orde Baru  

Dukungan kuat dari Partai Golkar sebagai partai terbesar saat itu  

Popularitas Megawati Soekarnoputri yang semakin meningkat setelah menjadi presiden  

Keterlibatan SBY dalam reformasi sistem hukum di era Orde Baru  

Kebijakan luar negeri SBY yang semakin memperkuat hubungan dengan negara-negara

Pendirian sekolah-sekolah internasional untuk meningkatkan daya saing global 

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu

Penghapusan kebijakan transmigrasi untuk mengurangi konflik antarbudaya

Pelarangan total budaya asing yang masuk ke Indonesia guna melestarikan budaya lokal

Mewajibkan penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan formal di seluruh provinsi

Posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan masuk dalam ekonomi terbesar dunia

Kedekatan Indonesia dengan negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa

Keinginan Indonesia untuk menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara

Dominasi Indonesia dalam perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik

UU ITE mewajibkan semua transaksi online dikenakan pajak yang sangat tinggi

Pemerintah menggunakan UU ITE untuk membatasi akses masyarakat terhadap media sosial

UU ITE hanya menguntungkan perusahaan teknologi asing tanpa melindungi industri lokal

Pemerintah menetapkan hukuman mati bagi pelanggar UU ITE yang melakukan pencemaran nama baik

Pasal-pasal dalam UU ITE dianggap terlalu represif dan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat 

Meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor minyak dari Timur Tengah

Kelangkaan minyak tanah yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak

Terjadinya banyak kasus ledakan tabung gas akibat kurangnya sosialisasi dan pengawasan

Pemerintah terpaksa menutup semua pabrik minyak tanah di Indonesia  

Penggunaan LPG membuat biaya hidup masyarakat menjadi lebih mahal dibandingkan minyak tanah

Ketiadaan calon presiden lain yang memiliki elektabilitas tinggi dalam Pemilu 2009

Dukungan penuh dari Megawati Soekarnoputri dan PDI-P terhadap pencalonan SBY

SBY menjadi satu-satunya kandidat yang berasal dari kalangan militer dalam pemilu tersebut

Keberhasilannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang relatif baik selama periode pertama

Tekanan dari negara asing agar SBY tetap berkuasa untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia

BPJS Kesehatan, yang memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia

Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat miskin menghadapi dampak kenaikan harga BBM

Program Satu Desa Satu Laptop, untuk meningkatkan literasi digital masyarakat pedesaan

Kartu Prakerja, untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia

Dana BOS Internasional, untuk mendukung sekolah-sekolah di luar negeri yang berbasis kurikulum Indonesia

Kenaikan harga BBM subsidi yang memicu protes dari berbagai kalangan

Pembentukan sistem monarki di Indonesia untuk menggantikan demokrasi

Pemutusan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat

Penutupan seluruh tambang batu bara untuk mengurangi dampak lingkungan

Penghapusan sistem pemilu langsung dan kembali ke pemilihan tidak langsung

Kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan SBY sebelum masa jabatannya berakhir

Pemilu yang tidak sah karena adanya dugaan kecurangan besar-besaran

Ketidakmampuan pemerintahan SBY dalam menghadapi krisis ekonomi sehingga terpaksa mundu

Batasan konstitusi yang hanya memperbolehkan seorang presiden menjabat maksimal dua periode

Mosi tidak percaya dari DPR yang menyebabkan SBY lengser sebelum waktunya

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah

Penghapusan sistem ujian nasional bagi siswa

Larangan penggunaan internet untuk pelajar di bawah 18 tahun

Nasionalisasi seluruh sekolah swasta menjadi sekolah negeri

Program wajib militer bagi seluruh lulusan SMA

1, 2, dan 3

1 dan 3

2 dan 4

4

Semua Benar

Kepercayaan publik terhadap partai politik dan pemberantasan korupsi

Kebijakan ekonomi Indonesia yang mengalami resesi besar

Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain

Penghapusan sistem demokrasi di Indonesia

Keputusan SBY untuk membubarkan Partai Demokrat

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi adalah 'Revolusi Mental'.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi adalah 'Pancasila Ekonomi'.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi adalah 'Pertanian Modern'.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi adalah 'Nawa Cita'.

Pendidikan mengalami peningkatan anggaran, program KIP, dan fokus pada peningkatan kualitas.

Pendidikan menurun drastis, tidak ada program bantuan, tidak ada fokus pada kualitas

Pendidikan hanya fokus pada anggaran, tidak ada program bantuan, tidak ada peningkatan kualitas

Pendidikan stagnan tanpa perubahan, tidak ada program bantuan, tidak ada fokus pada kualitas

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Daerah (JKD)

Program Kesehatan Masyarakat Lokal (PKML)

Program Kesehatan Masyarakat Internasional (PKMI)

Melalui program-program seperti Gerakan Nasional 1000 Taman, Program Sejuta Rumah, Program Lahan Basah, dan larangan penggunaan kantong plastik di sejumlah pusat perbelanjaan.

Melalui program Gerakan Nasional 500 Taman

Melarang penggunaan kantong plastik di seluruh Indonesia

Melalui program Sejuta Pohon

Vaksinasi hanya diberikan kepada golongan tertentu

Program vaksinasi nasional untuk melindungi masyarakat dari penyakit menular, termasuk COVID-19.

Vaksinasi hanya tersedia untuk orang kaya

Pemerintah tidak memiliki kebijakan terkait vaksinasi

Pemerintah Jokowi melakukan program-program seperti Kartu Prakerja, BLT, dan PKH serta fokus pada pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Jokowi mengurangi angka kemiskinan dengan cara menaikkan pajak secara drastis

Pemerintah Jokowi hanya fokus pada pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan kemiskinan

Pemerintah Jokowi tidak melakukan langkah apapun untuk mengurangi kemiskinan