Persatuan Dunia

Kebebasan Beragama

1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kesejahteraan Ekonomi untuk Semua

Meningkatkan kekuasaan pemerintah tanpa batas.

Mengatur kehidupan sosial tanpa memperhatikan hak asasi manusia.

Mendorong persaingan antar daerah untuk keuntungan individu.

Menjamin kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Komite Nasional Indonesia (KNI)

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pemerintah Kolonial Belanda

Hak untuk memiliki senjata

Hak untuk mengabaikan hukum

Hak untuk memilih tanpa batasan

Hak untuk hidup, kebebasan, pendidikan, partisipasi dalam pemerintahan, dan perlindungan hukum.

Menjaga rahasia negara

Mendapatkan subsidi pemerintah

Menghindari kewajiban sosial

Membayar pajak, mengikuti pendidikan, menjaga keamanan negara, mematuhi hukum.

Pemerintah hanya berfungsi sebagai pengawas ekonomi.

Pemerintah tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan.

Pemerintah hanya berperan dalam urusan luar negeri.

Pemerintah berperan dalam mengatur, melindungi, dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Kementerian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

DPR bertugas sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan.

DPR hanya berfungsi untuk memilih presiden dan wakil presiden.

DPR bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum di tingkat daerah.

Fungsi DPR dalam pemerintahan adalah sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyetujui anggaran.

Wakil Presiden

Presiden

Ketua DPR

Menteri Dalam Negeri

Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh pemerintah.

Hak asasi manusia hanya berlaku untuk warga negara tertentu.

Hak asasi manusia adalah hak yang dapat dicabut kapan saja.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia.

Hak dan kewajiban tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.

Mengetahui hak dan kewajiban hanya penting untuk pejabat pemerintah.

Warga negara tidak perlu mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Penting bagi warga negara untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka agar dapat berpartisipasi aktif dan melindungi diri dari pelanggaran.