WorksheetsUS TIPE 2
Total questions: 52
Worksheet time: 26mins
Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangannya adalah melaksanakan langkah atau upaya pencegahan. Cara yang bisa ditempuh seperti berikut, kecuali....
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan
Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
Mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku maka prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut selaras dengan ketentuan....
UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Hukum merupakan petunjuk berperilaku dalam kehidupan. Maka masyarakat harus menyadari akan adanya perintah dan larangan dalam penerapan hukum. Pernyataan tersebut merupakan makna hukum yang berfungsi sebagai....
Alat pengatur tata tertib dan keteraturan hubungan masyarakat
Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
Sarana penggerak pembangunan
Alat penyelesaian sengketa
Alat untuk mewujudkan ketenteraman sosial
Salah satu hak kekayaan industri yang merupakan hak ekslusif yang diberikan negara atas hasil kreasi seseorang, dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri dan/atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut disebut hak....
Paten
Penanggulangan praktik persaingan curang
Desain tata letak sirkuit terpadu
Desain industri
Rahasia dagang
Lembaga peradilan yang bertugas mengadili anggota- anggota TNI yang meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara adalah....
Pengadilan Agama
Pengadilan Tipikor
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Militer
Objek peradilan tata usaha negara meliputi bidang….
Hankam, politik, dan sosial
Hankam, politik, dan HAM
Sosial, politik, dan ekonomi
Sosial, ekonomi, dan fungsi publik
Politik, ekonomi, dan budaya
Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut….
Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
Melakukan pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilihan umum
Yudisial review sengketa kewenangan antar lembaga negara serta pembubaran partai politik dan pemilihan umum
Yudisial review sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilihan umum
Sengketa hasil pemilihan anggota legislatif, pemilihan gubernur, dan pemilihan kepala daerah Tingkat II
Contoh nyata tindak pidana pelanggaran hukum yang menghina kedaulatan negara adalah....
Perbuatan makar
Menodai dan membakar bendera merah putih
Menghina presiden
Melanggar norma hukum
Membakar gambar tokoh negara
Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal....
30 Ayat (1)
30 Ayat (2)
30 Ayat (3)
30 Ayat (4)
31 Ayat (1)
Agar pelanggaran hak dapat dikurangi atau dicegah maka tindakan yang layak dilakukan untuk para pelanggar hak itu sebaiknya....
Diserahkan kepada Mahkamah Internasional untuk diadili
Diserahkan kepada pengadilan militer agar dihukum
Dihukum mati agar tidak mengulangi perbuatannya
Dijatuhi hukuman yang berat oleh pengadilan
Diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku
Pernyataan berikut yang selaras dengan makna pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah....
Kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan
Hak warga negara untuk mendapat perlindungan hukum
Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara
Nilai praktis merupakan perwujudan nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan wujud pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai praksis sila ketiga Pancasila....
Melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing
Menghormati setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah
Memberikan pertolongan kepada orang lain
Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
Ikut serta dalam kegiatan bakti sosial
Pada UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh….
Badan Intelijen Negara
Badan Narkotika Nasional
Aparat Kepolisian
Badan SAR Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional
Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3)....
Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara, dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada asas legalitas. Hal tersebut sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum yang bertujuan untuk, (1) memperkuat kepastian hukum; (2) menciptakan keadilan dan kejujuran untuk terdakwa; (3) mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana; (4) mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan (5) memperkuat rule of law. Hal tersebut diatur di dalam….
Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002
Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002
Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002
Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002
Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut harus dilaksanakan secara merdeka, maksudnya adalah....
Kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya
Kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya
Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan serta mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan
Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu
Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus perdata saja
Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara adalah....
Melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana
Bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah
Melaksanakan penerapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 dan secara khusus dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan peraturan tersebut, lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Komisi Pemberantasan Korupsi
Pengadilan Militer
Peranan penting yang diemban oleh komisi yudisial dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman adalah....
Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
Memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilihan umum
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi, (1) tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (2) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan (3)….
Tindak pidana yang dilakukan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor
Tindakan untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor
Tindakan yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat
Tindak pidana untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan tipikor
Tindakan untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
Pancasila sebagai dasar negara selalu dipertahankan sampai sekarang, karena Pancasila hasil....
Konsensus nasional para pemimpin bangsa Indonesia
Kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia
Peninggalan budaya asli nenek moyang bangsa Indonesia
Perubahan kehidupan masyarakat modern
Kristalisasi dari sistem ideologi barat dan timur
Sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah, merupakan bentuk pengamalan Pancasila, sila ke...
Kemanusian yang adil dan beradab
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawwaratan perwakilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Anggota MPR terdiri dari...
DPR, BPK, dan DPD
BPK dan DPR
BPK dan MA
DPD dan BPK
DPD dan DPR
Republik Indonesia juga mempunyai satu jenis wilayah lagi walaupun dalam kenyataannya terdapat diwilayah negara lain, Yaitu ....
Landas Benua
Ekstrateritorial
Zona landas kontinen
Orbit Geostasioner
Zona bebas nuklir
John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri, urusan perang dan damai disebut kekuasaan .....
Legislatif
Federatif
Eksekutif
Eksaminatif
Yudikatif
Wilayah daratan biasanya dibatasi oleh batas alam ,batas buatan, dan batas ilmu pasti. Yang termasuk batas ilmu pasti adalah…
Kawat berduri
Sungai
Danau
Garis lintang dan garis bujur
Pagar tembok
Apa fungsi Pancasila yang berkaitan dengan kemajuan IPTEK dan pengaruh budaya asing?
Sebagai pedoman
Sebagai landasan
Sebagai penyaring
Sebagai acuan
Sebagai penangkal
Negara manakah yang menganut sistem pemerintahan parlementer untuk pertama kalinya?
Belanda
Italia
Perancis
Amerika Serikat
Inggris
Siapakah pelaksana kekuasaan legislatif berdasarkan UUD 1945?
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Pemberantasan Korupsi
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 Ayat (1). Ketentuan tersebut mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu....
Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan
Kewajiban agar diberlakukan sama di dalam hukum
Kewajiban memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya
Kewajiban agar diberlakukan sama di dalam pemerintahan
Kewajiban menjalankan hukum sesuai dengan hakikat rule of law
Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang sosial budaya seperti yang tercermin dalam pasal 31 dan 32 UUD NRI Tahun 1945 dapat diwujudkan seperti berikut, kecuali….
Hak untuk mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah bagi seluruh insan pendidikan
Hak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah bagi pelaku seni dan budaya saja
Kewajiban untuk melestarikan budaya nasional dan daerah
Kewajiban membantu negara dalam pembangunan melalui membayar pajak, bumi dan bangunan
Kewajiban untuk mematuhi peraturan dalam bidang pendidikan formal
Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Aturan tersebut termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal....
27 Ayat (1) dan 30 Ayat (1)
27 Ayat (3) dan 30 Ayat (1)
27 Ayat (3) dan 30 Ayat (2)
27 Ayat (3) dan 30 Ayat (3)
27 Ayat (3) dan 30 Ayat (4)
Selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pencerminan nilai Pancasila….
Ketuhanan yang maha esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang- undangan lainnya disebut …
Nilai Dasar
Nilai Praksis
Nilai Ideal
Nilai Instrumental
Nilai Estetika
Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang disebabkan oleh faktor internal adalah....
Penyalahgunaan kekuasaan
Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
Penyalahgunaan teknologi
Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
Kita harus menyadari bahwa tidak semua pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban disebabkan oleh faktor dari luar. Namun, banyak yang berasal dari diri pelaku sendiri seperti….
Toleransi dengan bersikap yang tidak bertentangan dengan pendirian sendiri
Tingginya sikap menghargai kedudukan orang lain
Kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan baik trigatra maupun astagatra
Perilaku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain
Munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara
Apabila pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terlanjur terjadi kita dapat melakukan upaya refresif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat setelah terjadi penyimpangan. Cara refresif dilakukan dengan....
Mengarahkan individu agar mematuhi nilai-nilai yang berlaku
Membujuk masyarakat agar mematuhi norma-norma yang mengikat
Menjatuhkan sanksi hukum yang tegas jika pelaku tidak dikenal
Mengancam agar tidak mengulang perbuatan yang merugikan orang lain
Menindak untuk memberikan sanksi bagi para pelakunya
Dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bersifat refresif, posisi lembaga negara sangatlah vital. Oleh karena itu, diciptakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di bawahnya. Lembaga yang dimaksud adalah….
Lembaga Peradilan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Tentara Nasional Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya ini dibangun dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan maupun dampak dari suatu tindakan korupsi. Untuk melaksanakan hal itu, KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur di dalam....
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 33 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik setiap orang yang penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Maka secara mendasar hak merupakan suatu kewenangan manusia untuk bertindak yang kewenangan itu bisa didapatkan atas….
Pemberian orang lain
Aturan hukum yang berlaku
Pemberian tuhan
Pemberian masyarakat
Amanah konstitusi dan negara
Setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya. Tujuannya untuk menciptakan ketenteraman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila. Hal yang dapat dilakukan sesuai kaidah sila kelima Pancasila, seperti….
Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
Membina kerukunan hidup antar sesama manusia
Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya
Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
Seorang pelajar berangkat ke sekolah dengan menggunakan kendaraan. Namun, tidak memakai helm dan tidak membawa STNK. Hal tersebut merupakan bentuk....
Pelanggaran hak
Pengingkaran kewajiban
Pelanggaran kewajiban
Pengingkaran hak
Pelanggaran hak dan kewajiban
Pak Anton tidak membayar pajak listrik, pajak kendaraan, pajak penghasilan, serta pajak bumi dan bangunan, karena beranggapan bahwa pajak merupakan bentuk pemaksaan kehendak oleh negara kepada rakyatnya. Tindakan Pak Anton tersebut merupakan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan pasal....
23 A UUD NRI Tahun 1945
23 B UUD NRI Tahun 1945
23 C UUD NRI Tahun 1945
23 D UUD NRI Tahun 1945
23 E UUD NRI Tahun 1945
Perhatikan pernyataan berikut!
1. Mendapatkan pengajaran
2. Mematuhi tata tertib lalu lintas
3. Membayar iuran sekolah
4. Mendapatkan perlindungan hukum
5. Membuang sampah pada tempatnya
6. Mengikuti upacara bendera secara tertib dan disiplin
Pernyataan yang merupakan bagian dari kewajiban warga negara ditunjukkan pada nomor....
(1), (2), (3), dan (4)
(1), (3), (4), dan (5)
(2), (3), (4), dan (5)
(2), (3), (5), dan (6)
(3), (4), (5), dan (6)
Hak untuk mendapatkan pengajaran seperti yang tercantum pada kode 1 (satu) dalam tabel nomor 5 (lima) diatur dalam pasal....
28 A UUD NRI Tahun 1945
28 B UUD NRI Tahun 1945
28 C UUD NRI Tahun 1945
28 D UUD NRI Tahun 1945
28 E UUD NRI Tahun 1945
Seorang pelajar hendaknya melaksanakan kewajibannya di sekolah. Namun, ketika segala kewajibannya telah ditunaikan tapi tidak kunjung menuai haknya maka hendaknya pelajar tersebut....
Mematuhi tata tertib saja sesuai kewajibannya
Membayar iuran sekolah sesuai ketetapan
Menuntut pemenuhan haknya dengan cara berdemonstrasi
Tetap melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan agar memperoleh hak-haknya
Tidak melakukan tuntutan karena suatu saat haknya pasti akan didapatkan
Kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya adalah nilai dasar yang terkait dengan nilai....
Ketuhanan
Kemanusiaan
Persatuan
Kerakyatan
Keadilan
Pengamalan nilai sila ketiga Persatuan Indonesia dapat diterapkan dalam sikap-sikap berikut….
Membina kerukunan hidup antar umat beragama
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
Berani membela kebenaran dan keadilan
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
Membina rasa nasionalisme dalam bingkai NKRI
Keseluruhan nilai yang dijadikan pedoman dalam sistem politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah mengacu pada Pancasila sebagai....
Dasar Negara Indonesia
Pedoman Hidup Bangsa Indonesia
Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia
Filsafat Hidup Bangsa Indonesia
Ideologi Negara Indonesia
Dibawah ini yang termasuk kewenangan Pemerintah Daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah ...
urusan pemerintahan bidang fiskal
urusan pemerintahan bidang penanaman modal
urusan pemerintahan bidang agama
urusan pemerintahan bidang yustisi
urusan pemerintahan bidang poloitik luar negeri
Salah satu bukti hubungan internasional yang dijalankan oleh bangsa Indonesia diawal kemerdekaan adalah ...
menjadi salah satu negara pendiri organisasi ASEAN
Kerjasama Economi Asia Pasifik ( APEC )
Menjadi anggota GNB
mengirimkan TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia
menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika
Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR , DPRD Provinsi, DPRD Kab / Kota menggunakan sistem ....
bertingkat
proporsional terbuka
proporsional tertutup
distrik
gabungan antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang
