Pada tahun 1948, terjadi Agresi Militer Belanda yang kedua terhadap Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan selalu dipimpin oleh Presiden Soekarno tanpa adanya peran aktif dari Wakil Presiden.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer, dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949.

Republik Indonesia Serikat (RIS) hanya bertahan selama satu tahun, dari 1949 hingga 1950.

Pada masa Orde Lama, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang diatur oleh UUD 1945.

Orde Lama mengalami puncak kejayaannya pada tahun 1965 ketika Indonesia menjadi negara dengan ekonomi paling maju di Asia Tenggara.

Pada masa Orde Lama, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sebutan "Ekonomi Terpimpin."

Soekarno pada masa Orde Lama sering berkolaborasi dengan komunis untuk memperkuat kekuasaannya.

Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia terjadi pada masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1963.

Pada masa Orde Baru, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan kebebasan pers yang luas.

Selama masa Orde Baru, militer memiliki peran yang sangat dominan dalam politik Indonesia, dengan banyak pejabat militer menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

Peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 tidak berdampak besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 di Indonesia hanya dipicu oleh faktor domestik dan tidak terkait dengan krisis ekonomi global.

Pada masa Orde Baru, Indonesia memiliki utang luar negeri yang sangat besar, tetapi perekonomian tetap tumbuh pesat karena investasi asing yang terus mengalir.

Perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia tidak pernah memicu konflik sosial setelah kemerdekaan.

Konflik antara pemerintah pusat dan daerah seperti yang terjadi di Aceh dan Papua tidak mempengaruhi persatuan bangsa Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan setelah reformasi justru memperburuk hubungan antara pusat dan daerah dalam hal persatuan.

Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di beberapa daerah pada masa awal kemerdekaan menunjukkan adanya konflik antar agama