NEW
Font size
WorksheetsKISI KISI AAS Pancasila XII
Total questions: 55
Worksheet time: 1hrs 3mins
Di sebuah desa, warga berinisiatif untuk membangun jembatan kecil di atas sungai agar anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan lebih aman. Namun, ada beberapa warga yang tidak mau ikut serta dengan alasan kesibukan pribadi. Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh warga lain agar tetap menjaga semangat gotong royong adalah…
Membiarkan mereka karena setiap orang punya kesibukan sendiri
Memaksa mereka untuk ikut serta agar adil
Menyadarkan mereka tentang manfaat gotong royong melalui pendekatan persuasif
Melaporkan mereka ke kepala desa agar diberi sanksi
Menghukum mereka agar tidak egois
Gotong royong adalah budaya yang harus dijaga di masyarakat. Salah satu faktor yang bisa mengancam keberlangsungan gotong royong dalam kehidupan sosial adalah…
Meningkatnya semangat nasionalisme
Berkembangnya individualisme yang berlebihan
Peningkatan jumlah penduduk
Peran pemerintah yang semakin kuat dalam pembangunan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Dalam suatu program kerja bakti di lingkungan RW, ada sekelompok pemuda yang enggan ikut serta dengan alasan sudah membayar iuran kebersihan. Bagaimana tindakan yang paling tepat untuk menumbuhkan kesadaran gotong royong kepada mereka?
Menegur mereka secara kasar agar jera
Memberikan mereka sanksi sosial berupa denda tambahan
Mengajak mereka dengan pendekatan yang lebih positif dan memberi contoh langsung
Mengabaikan mereka karena sudah membayar iuran
Melaporkan mereka ke pihak berwenang
Salah satu bentuk gotong royong di lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai kebersamaan adalah…
Menyelesaikan tugas kelompok dengan membagi kerja secara adil
Meminta teman yang pintar untuk mengerjakan tugas sendirian
Menunggu guru memberikan solusi dalam setiap kesulitan belaja
Menghindari teman yang tidak bisa berkontribusi banyak dalam kelompok
Memanfaatkan kerja sama hanya untuk kepentingan pribadi
Sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dapat memberikan manfaat besar, kecuali…
Mempererat hubungan sosial antarwarga
Mempercepat penyelesaian pekerjaan
Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial
Membuat masyarakat semakin individualistis
Menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok
Dalam sebuah komunitas, budaya gotong royong mulai berkurang karena kesibukan masing-masing individu. Apa strategi terbaik yang dapat dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong?
Memaksa masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial
Mengandalkan peran pemerintah agar mengadakan program kerja bakti wajib
Menciptakan kegiatan gotong royong yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua pihak
Menghukum individu yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial
Mengganti kegiatan gotong royong dengan sistem upah bagi pekerja yang mau membantu
Salah satu prinsip utama dalam gotong royong adalah kesadaran akan tanggung jawab bersama. Dalam konteks pembangunan desa, bagaimana cara efektif untuk menanamkan prinsip ini kepada generasi muda?
Memaksa mereka ikut serta dalam setiap kegiatan sosial.
Memberikan contoh nyata dan melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan sosial sejak dini
Menyerahkan semua tanggung jawab gotong royong kepada orang tua dan pemerintah desa
Menggunakan media sosial untuk mempromosikan kegiatan sosial tanpa perlu terlibat langsung
Mengabaikan peran generasi muda karena mereka masih terlalu sibuk dengan pendidikan
Gotong royong memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Jika suatu komunitas mulai kehilangan budaya gotong royong, dampak yang paling mungkin terjadi adalah...
Masyarakat akan lebih mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
Hubungan sosial antarwarga menjadi renggang dan individualisme meningkat.
Pemerintah akan semakin sering membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan
Pekerjaan akan tetap terselesaikan meskipun tanpa adanya kerja sama
Nilai gotong royong tidak diperlukan lagi karena perkembangan teknologi
Dalam sebuah desa, gotong royong dilakukan setiap minggu, namun partisipasi warga semakin berkurang. Jika Anda adalah seorang pemimpin desa, langkah inovatif apa yang dapat Anda lakukan?
Mengubah konsep gotong royong menjadi kegiatan yang lebih menarik dan memberikan insentif
Memaksa warga untuk hadir dan memberikan sanksi bagi yang tidak ikut
Menghentikan kegiatan gotong royong karena kurangnya partisipasi warga
Mengabaikan warga yang tidak mau berpartisipasi dan fokus pada yang aktif saja
Di era digital saat ini, banyak kegiatan gotong royong beralih ke bentuk virtual, seperti penggalangan dana online atau kampanye sosial. Apa keuntungan utama dari gotong royong dalam bentuk digital?
Lebih mudah dilakukan tanpa perlu interaksi sosial langsung
Hanya orang tertentu yang bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut
Tidak memerlukan kerja sama antarwarga karena sistemnya sudah otomatis
Dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak lebih luas
Menghilangkan nilai kebersamaan dalam interaksi sosial secara langsung
Lembaga negara memiliki peran penting dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Jika terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyusunan undang-undang, solusi terbaik yang dapat dilakukan adalah...
Membiarkan konflik terjadi karena masing-masing lembaga memiliki kewenangan sendiri.
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sesuai dengan konstitusi
Menyerahkan semua kewenangan kepada lembaga eksekutif untuk menghindari perdebatan
Meminta Presiden untuk langsung mengesahkan kebijakan tanpa persetujuan legislatif
Menghapus salah satu lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih
Salah satu peran Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, MK dapat...
Membatalkan undang-undang tersebut dan meminta DPR menyusun yang baru
Mengajukan revisi undang-undang langsung ke DPR dan Presiden
Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung
Mengesahkan undang-undang dengan sedikit perubahan tanpa persetujuan DPR
Menyerahkan kepada rakyat untuk melakukan referendum terhadap undang-undang tersebut
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan yang terbatas dibandingkan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apa dampak utama dari pembatasan kewenangan ini?
DPD memiliki peran dominan dalam perumusan kebijakan nasional.
DPD hanya dapat memberikan usulan dan pertimbangan terkait undang-undang tertentu
DPD dapat membentuk undang-undang tanpa persetujuan DPR dan Presiden
DPD memiliki kewenangan yang lebih besar dalam sistem pemerintahan dibandingkan DPR
DPD dapat menjalankan tugas eksekutif jika mendapatkan persetujuan dari MPR
Jika Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, langkah hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau pihak terkait adalah...
Mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi
Menunggu masa jabatan Presiden berakhir dan menggantinya dengan pemimpin baru
Meminta DPR untuk membatalkan peraturan tersebut tanpa melalui proses hukum
Melakukan unjuk rasa besar-besaran agar Presiden mencabut kebijakan tersebut
Meminta lembaga eksekutif lain untuk mengabaikan peraturan tersebut
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika prinsip ini tidak diterapkan dengan baik, dampak negatif yang dapat terjadi adalah...
Pemerintahan akan lebih efisien tanpa perlu adanya pengawasan antar lembaga.
Terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena tidak ada sistem checks and balances
Keputusan pemerintah akan lebih cepat karena tidak ada lembaga yang mengawasi
Mahkamah Konstitusi akan mendapatkan lebih banyak kewenangan untuk mengatur pemerintahan
DPR dapat mengesahkan semua kebijakan tanpa mempertimbangkan pihak lain
Lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Namun, jika terjadi intervensi dari lembaga eksekutif terhadap KPK, dampak yang mungkin terjadi adalah...
KPK dapat bekerja lebih efisien karena dikendalikan langsung oleh eksekutif
KPK kehilangan independensinya sehingga pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif
KPK dapat mengambil alih tugas kepolisian dalam menangani semua kasus hukum
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menindak pelaku korupsi tanpa melalui proses hukum
DPR dapat membubarkan KPK karena dianggap tidak lagi dibutuhkan
Bagaimana cara efektif bagi Mahkamah Agung dalam menjaga netralitasnya sebagai lembaga yudikatif di tengah tekanan politik?
Menyesuaikan keputusan dengan kepentingan pemerintah agar tidak terjadi konflik
Berpegang teguh pada hukum dan UUD 1945 tanpa terpengaruh oleh kekuatan politik
Menghindari kasus yang berkaitan dengan kepentingan politik agar tetap netral
Mengikuti arahan DPR dalam membuat keputusan hukum
Membiarkan publik memutuskan sendiri kasus hukum melalui jajak pendapat
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Jika ada usulan perubahan konstitusi yang dapat melemahkan demokrasi, langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah...
Mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar perubahan dibatalkan
Melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menekan MPR
Meminta Presiden untuk langsung membatalkan usulan tersebut
Memilih anggota MPR yang baru untuk membatalkan perubahan konstitusi
Mengabaikan perubahan tersebut karena tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satu peran utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah...
Mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan konstitusi.
Menyusun peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan umum
Menyelenggarakan pemilihan umum secara jujur, adil, dan demokratis.
Menentukan hasil akhir pemilu tanpa adanya pengawasan dari lembaga lain.
Menetapkan kebijakan politik nasional untuk seluruh partai politik
Jika terjadi sengketa hasil pemilu antara calon yang bersaing, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Kementerian Dalam Negeri
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
1. DPR dan DPD merupakan bagian dari lembaga...
A. MPR
B. MA
C. MK
D. KY
E. BPK
4. Berikut ini lembaga negara yang termasuk kekuasaan eksekutif yaitu...
A. Presiden
B. MPR
C. DPR
D. DPD
E. MK
5. Yang bertanggung jawab atas kebijakan negara yaitu...
A. Presiden
B. Wakil Presiden
C. Menteri
D. DPR
E. DPD
6. Yang melaksanakan kebijakan luar negeri yaitu...
A. MPR
B. DPR
C. DPD
D. KY
E. Presiden
7. Berikut ini merupakan tugas presiden sebagai kepala negara, kecuali...
A. Menyatakan keadaan bahaya
B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
C. Mengajukan RUU
D. Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
E. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
11. Berikut ini tugas MPR yaitu...
A. Mengesahkan RUU yang telah disetujui menjadi UU
B. Memberikan persetujuan atau tidak terhadap PP pengganti UU
C. Membentuk pemekaran dan penggabungan daerah
D. Menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara
E. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu
12. Disajikan informasi sebagai berikut!
i. Menyelenggarakan sidang dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas
ii. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
iii. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasakan hasil pemilihan umum
Yang termasuk wewenang dari MPR yaitu...
A. i, ii, iii
B. ii, dan iii
C. i dan iii
D. i dan ii
E. i saja
13. Perhatikan pernyataan berikut!
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemerikasaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Pernyataan tersebut merupakan salah satu tugas dari...
A. MPR
B. Presiden
C. DPR
D. DPD
E. BPK
14. Tugas presiden sebagai kepala negara adalah...
A. Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
B. Mengangkat dan memberhentikan menteri
C. Membentuk UU
D. Membahas RUU
E. Menyusun inventaris masalah
Grasi merupakan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif. Grasi memiliki arti...
memberikan pengampunan
memulihkan nama baik
mengembalikan hak seseorang
menghentikan pengusutan
membebaskan tahanan politik
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merepresentasikan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dalam tataran pemerintah pusat. Setiap provinsi memiliki perwakilan di DPD yang berjumlah... orang.
1
2
3
4
5
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Di bawah ini yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya amandemen UUD NRI Tahun 1945, kecuali...
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
Menetapkan Undang Undang dasar
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merepresentasikan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dalam tataran pemerintah pusat. Setiap provinsi memiliki perwakilan di DPD yang berjumlah... orang.
1
2
3
4
5
Lembaga negara yang memiliki wewenang memutus perselisihan hasil pemilu adalah...
DPR
MPR
MA
MK
KY
Pada bulan Juli 2023, pemerintah Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi. Setelah dibahas oleh DPR, RUU tersebut disetujui dan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. Dalam proses ini, lembaga negara yang pertama kali bertugas mengusulkan RUU adalah
MPR
DPR
PRESIDEN
DPD
MK
Pada bulan September 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan penting yang menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini berfungsi untuk menegakkan konstitusi. Tugas MK dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya, yang mencakup..
Mengawasi kebijakan luar negeri
Menyusun anggaran negara
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Mengelola keuangan negara
Mengajukan usulan rancangan undang-undang
Pada bulan Agustus 2023, DPR melakukan sidang untuk membahas pengesahan anggaran belanja negara untuk tahun 2024. Dalam proses ini, DPR memegang kewenangan yang sangat penting terkait pengelolaan keuangan negara. Kewenangan ini terdapat pada fungsi DPR yang berhubungan dengan
engawasan eksekutif
Pengawasan legislatif
Pembentukan undang-undang
Penetapan APBN
Pemilihan Presiden
Di akhir tahun 2023, Presiden Indonesia mengusulkan pembentukan badan baru untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam proses tersebut, Presiden memiliki hak untuk mengajukan usulan kepada DPR. Kewenangan ini ada pada fungsi Presiden sebagai...
Kepala negara
Kepala eksekutif
Ketua MPR
Anggota DPR
Ketua DPD
Pada bulan Oktober 2023, dalam rapat kerja bersama Presiden, DPR mengusulkan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Pemilu yang harus segera diproses. Dalam hal ini, DPR berfungsi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk...
Mengadili sengketa pemilu
Menyusun rancangan undang-undang
Menetapkan kebijakan luar negeri
Melakukan pengawasan terhadap pemerintah
Mengawasi jalannya pemilu
Pada November 2023, BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran. Tugas ini merupakan bagian dari fungsi BPK sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap...
Pengelolaan keuangan negara
Pelaksanaan peradilan
Penegakan hukum
Penetapan RUU
Pemilihan pejabat publik
Pada bulan Desember 2023, seorang pejabat pemerintah dituduh melakukan korupsi. Kasus ini kemudian diangkat ke pengadilan, dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan perkara tersebut. Kewenangan MA dalam hal ini adalah...
Menguji undang-undang terhadap UUD
Menangani perkara perdata dan pidana
Mengawasi pemerintahan daerah
Mengatur kebijakan luar negeri
Menetapkan kebijakan ekonomi nasional
Pada November 2023, dalam rangka perbaikan sistem hukum, Presiden mengajukan usulan kepada DPR dan DPD untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam proses ini, lembaga negara yang pertama kali bertanggung jawab untuk mengusulkan perubahan adalah..
MK
DPR
DPD
Presiden
MA
Pada pertengahan tahun 2023, Presiden memutuskan untuk mengundang DPD untuk memberikan saran mengenai rancangan Undang-Undang yang akan dibahas. DPD berfungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan...
Pengelolaan keuangan negara
Pembentukan anggaran negara
Pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan daerah
Pemilihan pejabat negara
Penyelesaian sengketa antar lembaga
Di akhir tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait dengan sengketa hasil pemilu. Salah satu tugas MK adalah untuk menyelesaikan sengketa mengenai...
Hasil pemilu legislatif dan pilpres
nggaran negara
Pengelolaan SDA
Pengaturan kebijakan luar negeri
Pengelolaan pemerintahan daerah
Pada bulan Mei 2023, Presiden Indonesia melakukan pertemuan dengan berbagai pemimpin partai politik untuk membahas strategi pembangunan ekonomi. Dalam pertemuan ini, partai politik memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan negara. Partai politik termasuk dalam kategori...
Suprastruktur politik
Infrastruktur politik
Lembaga eksekutif
Lembaga legislatif
Pada bulan Agustus 2023, Presiden Indonesia memberikan mandat kepada lembaga negara untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Proses pelaksanaan kebijakan ini melibatkan berbagai lembaga yang berfungsi sebagai infrastruktur politik, seperti kementerian dan lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut termasuk dalam kategori...
Suprastruktur politik
Infrastruktur politik
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan legislatif
Kekuasaan yudikatif
Pada akhir 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa antara DPR dan Presiden terkait interpretasi atas pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini merupakan contoh penerapan pembagian kekuasaan dalam sistem negara Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan tersebut dikenal dengan prinsip...
Trias politica
Monopoli kekuasaan
Kekuasaan tidak terbatas
Sentralisasi kekuasaan
Kekuatan legislatif
Presiden Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini melibatkan berbagai lembaga negara, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang memiliki peran penting dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, Bank Indonesia berfungsi untuk...
Mengatur kebijakan luar negeri
Menyusun dan mengesahkan undang-undang
Mengatur kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi
Membentuk kebijakan pertahanan negara
Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan program bantuan dana untuk mendukung pendidikan di daerah tertinggal. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berperan aktif dalam bidang...
Pertahanan dan Keamanan
Ekonomi
Sosial dan Budaya
Politik
Lingkungan Hidup
Pada bulan Oktober 2023, DPR Indonesia mengadakan rapat untuk membahas undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan nasional. Dalam hal ini, DPR berperan dalam bidang...
Politik luar negeri
Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Pendidikan dan Kebudayaan
Keamanan Negara
Sosial dan Kesejahteraan
Pada bulan Desember 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap sejumlah pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus suap proyek infrastruktur. KPK bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung dalam penyidikan dan penuntutan kasus ini. KPK berperan sebagai alat negara yang memiliki kewenangan untuk...
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Menyusun anggaran negara
Menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi
Mengatur kebijakan luar negeri
Menyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara
Presiden Joko Widodo melakukan sidang kabinet terbatas untuk membahas kebijakan penguatan ketahanan energi dan pertahanan dalam menghadapi ketegangan global. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menjelaskan pentingnya sinergi antara sektor pertahanan dan ekonomi untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam hal ini, peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah untuk...
Merumuskan kebijakan luar negeri yang berfokus pada sektor energi
Mengawasi pengelolaan proyek pertahanan yang melibatkan sektor swasta
Menyusun rencana pembangunan nasional yang menyelaraskan pertahanan dan pembangunan ekonomi
Membahas undang-undang yang mengatur ketahanan pangan
Mengawasi implementasi kebijakan pertahanan internasional
Kementerian Luar Negeri Indonesia di bawah Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan negara-negara ASEAN untuk membahas kerja sama keamanan regional dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme dan perubahan iklim. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri berperan sebagai lembaga negara yang mengatur...
Kebijakan domestik terkait pengelolaan alutsista
Hubungan diplomatik dan keamanan internasional
Kebijakan fiskal yang mendukung industri pertahanan
. Pengelolaan kebijakan ekonomi nasional
Penyelesaian sengketa domestik antara lembaga negara
Pada bulan Oktober 2023, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengumumkan rencana pengadaan alutsista canggih untuk memperkuat pertahanan Indonesia menghadapi ancaman geopolitik yang semakin kompleks. Rencana ini akan melibatkan berbagai lembaga negara, seperti Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam hal ini, peran Kementerian Keuangan adalah untuk...
Menyusun anggaran pertahanan dan membiayai pengadaan alutsista
Menetapkan kebijakan luar negeri terkait pertahanan
Mengawasi jalannya pemilu yang berkaitan dengan alutsista
Merumuskan kebijakan perdagangan internasional
Mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang digunakan dalam pertahanan
