Font size
WorksheetsQuiz Peraturan Perundang-undangan
Total questions: 80
Worksheet time: 27mins
Tahapan pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:
Penyusunan
Pembahasan
Perencanaan
Pengesahan
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan darurat disebut:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Norma hukum yang mengikat secara umum dalam sistem hukum nasional diatur dalam:
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar
Perjanjian Internasional
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, ketentuan pidana diatur dalam:
Batang tubuh
Penutup
Lampiran
Pembukaan
Apa yang dimaksud dengan "Peraturan Perundang-undangan"?
Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
Peraturan yang mengatur organisasi pemerintah
Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional
Peraturan yang berlaku sementara
Apa istilah untuk pengundangan peraturan yang telah disahkan?
Penyataan
Publikasi
Penetapan
Pengesahan
Apakah yang dilakukan dalam tahap pembahasan peraturan perundang-undangan?
Diskusi dan argumen
Pengundangan
Penyusunan dokumen
Penetapan final
Siapa yang dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang?
Hanya Presiden
Anggota DPR dan Presiden
Hanya Dewan Perwakilan Rakyat
Masyarakat umum
Peraturan yang dikeluarkan untuk menjelaskan undang-undang yang lebih tinggi adalah:
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Semua jawaban benar
Siapa yang bertanggung jawab untuk menangani Rancangan Undang-Undang di DPR?
Tim spesial
Komisi
Pimpinan DPR
Fraksi
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang tidak memerlukan penjelasan ditandai dengan:
Cukup jelas
Diabaikan
Penjelasan
Surat resmi
Pengundangan Rancangan Undang-Undang dilakukan dengan:
Surat resmi
Kecamatan
Berita acara
Berita negara
Apa yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
Pendapat publik
Ketersediaan anggaran
Kebijakan luar negeri
Tekanan internasional
Dokumen pendukung dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai:
Rencana kerja
Laporan keuangan
Tinjauan pustaka
Naskah akademik
Apa yang diatur dalam Bab I Undang-Undang ini?
Ketentuan Umum
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Khusus
Ketentuan Penutup
Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan:
Hanya hukum nasional
Keduanya, UUD 1945 dan hukum internasional
Hanya hukum dasar
Hanya UUD 1945
Salah satu elemen mendasar dari setiap undang-undang adalah:
Pidato Presiden
Diktum
Surat keputusan
Penjelasan rinci
Apa tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
Menjamin perlindungan hak asasi manusia
Mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
Menyusun anggaran negara
Memperkuat sistem pemerintahan
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan berikut, kecuali:
Penyusunan
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengundangan
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan berikut, kecuali:
Penyusunan
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengesahan
Apa yang dimaksud dengan "konstitusi" dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
Peraturan daerah
Keputusan Presiden
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hukum tertulis yang berasal dari DPR
Apa yang dimaksud dengan "Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan"?
Semua isi yang terdapata dalam Peraturan Daerah
Semua yang tertulis dalam undang-undang
Hanya informasi tambahan
Materi yang mencakup jenis, fungsi dan hierarki peraturan
Apa yang terjadi jika peraturan perundang-undangan tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan?
Peraturan tersebut dapat dibatalkan
Tidak ada dampak
Peraturan tersebut dianggap sah
Peraturan dapat diubah tanpa prosedur
Apa yang dimaksud dengan "peraturan pemerintah pengganti undang-undang"?
Peraturan yang bertentangan dengan undang-undang lain
Peraturan darurat yang dibuat oleh Presiden
Peraturan yang dibuat oleh DPR
Semua peraturan yang d
Berapa banyak tahapan yang secara umum ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
Tiga
Empat
Enam
Lima
Apa yang harus dilakukan jika ada pertentangan antareaturan?
Diabaikan
Menetapkan peraturan baru
Menunggu keputusan pengadilan
Mengikuti aturan yang lebih tinggi
Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, apa yang dimaksud dengan "kekosongan hukum"?
Ketidakjelasan dalam peraturan yang ada
Hanya berlaku aturan tidak tertulis
Keberadaan aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan
Tidak ada aturan sama sekali
Apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
Pancasila sebagai sumber hukum
Peraturan dari Undang-Undang
Prosedur pembetulan peraturan
Pengundangan peraturan
Dalam konteks kepentingan masyarakat, peraturan perundang-undangan harus:
Hanya dibuat oleh pemerintah
Mengutamakan kepentingan individu
Merupakan hasil diskusi publik
Setiap peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi masyarakat, ini merupakan landasan...
Sosiologis
Formal
Politis
Filosofis
Yang bukan merupakan pernyataan benar tentang UUD 1945 adalah...
UUD 1945 tidak dapat diubah oleh lembaga tinggi negara
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis
UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi
UUD 1945 dapat diubah oleh DPR
Proses usulan pembuatan undang-undang oleh DPR dimulai dengan...
Persetujuan bersama oleh DPR dan presiden
Pembahasan rancangan undang-undang
Pengajuan rancangan undang-undang kepada presiden
Rancangan disahkan oleh presiden
Ketentuan dalam dikeluarkannya Perppu memuat hal-hal berikut, kecuali...
Perppu harus dicabut bila tidak mendapatkan persetujuan DPR
Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya
Perppu dikeluarkan untuk kepentingan politik
Presiden berhak mengeluarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan jenis peraturan yang berada pada urutan:
Kedua
Keempat
Ketiga
Pertama
Peraturan Presiden (Perpres) berfungsi untuk:
Mengatur kebijakan luar negeri
Mengatur anggaran negara
Menjalankan undang-undang yang lebih tinggi
Mengatur hubungan antar negara
Jenis peraturan yang hanya dapat mengatur ketentuan pidana adalah:
Peraturan Daerah Provinsi
Ketetapan MPR
Undang-Undang dan Perda
Instruksi Menteri
Dalam hal RUU tidak disetujui oleh Presiden dalam waktu 30 hari, maka:
RUU batal demi hukum
RUU harus dibahas ulang
RUU sah menjadi undang-undang otomatis
RUU tidak berlaku
Dalam pengharmonisasian peraturan, Kementerian Hukum dan HAM bertugas untuk:
Mengawasi pemilihan umum
Mengadili sengketa hukum
Menyusun anggaran negara
Memastikan keselarasan produk hukum dengan peraturan yang lebih tinggi
Kewenangan untuk mengusulkan RUU otonomi daerah dimiliki oleh:
MPR dan Mahkamah Agung
Semua jawaban benar
DPR dan Presiden
DPRD dan DPD
Fungsi pengawasan dalam konteks DPR adalah untuk:
Menyusun RUU baru setiap tahun
Semua jawaban benar
Mengatur anggaran negara
Memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai rencana
Rancangan undang-undang yang disusun oleh Presiden disebut dengan...?
RUU Parlemen
RUU Pemerintah
RUU Inisiatif DPR
RUU Inisiatif Presiden
Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan "proses legislasi" adalah...?
Penyusunan rancangan undang-undang oleh lembaga legislatif
Proses pembahasan peraturan pemerintah oleh Presiden
Pembahasan rancangan undang-undang di dalam DPR
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan
Apa yang dimaksud dengan "draf" dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan?
Keputusan yang sudah ditetapkan
Naskah awal dari peraturan perundang-undangan
Proses penyusunan peraturan perundang-undangan
Hasil final dari peraturan perundang-undangan
Menurut UU No. 12 Tahun 2011, urutan jenis peraturan perundang-undangan yang paling rendah adalah...?
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai isi rancangan undang-undang antara DPR dan Presiden, maka akan dilakukan...?
Mediasi oleh Mahkamah Konstitusi
Pembahasan lebih lanjut antara kedua belah pihak
Pemungutan suara dalam DPR
Dialog antara DPR dan Presiden
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan...?
Pengusulan rancangan peraturan perundang-undangan
Pembahasan di DPR
Penyusunan draf oleh Presiden
Penerbitan peraturan pemerintah
Apa yang dimaksud dengan "naskah akademik" dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
Dokumen yang berisi alasan dan dasar ilmiah dari suatu rancangan undang-undang
Draf pertama rancangan undang-undang
Proses konsultasi dengan masyarakat
Keputusan akhir dari peraturan perundang-undangan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah yang dimaksud dengan "aspek substantif"?
Penyusunan teknis peraturan perundang-undangan
Bentuk peraturan perundang-undangan
Isi atau materi dari peraturan perundang-undangan
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan
Jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih rendah daripada Undang-Undang tetapi lebih tinggi daripada Peraturan Daerah adalah?
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah
Keputusan Presiden merupakan jenis peraturan yang digunakan untuk?
Memberikan arahan atau keputusan administratif oleh Presiden
Mengatur soal hak asasi manusia
Menentukan dasar hukum negara
Mengatur soal pemerintahan dalam negeri
Apa yang membedakan Keputusan Presiden dari peraturan perundang-undangan lainnya?
Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang
Ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi
Hanya berlaku untuk Presiden dan pejabat pemerintah
Merupakan keputusan administratif yang tidak mengatur hak dan kewajiban masyarakat secara langsung
Mengapa undang-undang harus dipublikasikan ...
agar diketahui bahwa masyarakat disiplin
agar diketahui oleh masyarakat elit
agar diketahui oleh masyarakat umum
agar diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
Posisi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dalam urutan perundang-undangan adalah ...
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
sumber perundang-undangan
norma dasar negara
Legislasi keempat adalah ...
Peraturan Daerah Provinsi
Undang-Undang dan Perpu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Institusi yang berwenang untuk membuat undang-undang disebut ...
Federatif
Yudikatif
Legislatif
Eksekutif
Salah satu karakteristik hukum tertulis adalah bahwa hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Di bawah ini adalah pihak yang berwenang dalam membuat hukum di Indonesia ...
presiden, dan institusi legislatif
institusi legislatif, dan rakyat
rakyat, dan presiden
institusi yudisial, dan institusi legislatif
Apa arti hukum di Indonesia?
Pembentukan hukum harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat
Pembentukan hukum harus mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan
Pembentukan hukum harus berlaku untuk semua orang (Persamaan di Hadapan Hukum)
Pembentukan hukum harus merujuk pada nilai-nilai dasar atau Pancasila
Hierarki perundang-undangan dinyatakan dalam Undang-Undang No....
No. 12 tahun 2011
No. 11 tahun 2011
No. 10 tahun 2011
No. 13 tahun 2011
Jika PERPU yang dibuat oleh Presiden tidak mendapatkan persetujuan DPR, maka PERPU...
akan diberlakukan
harus dicabut
segera diratifikasi
harus direvisi
Hukum pada dasarnya adalah kumpulan peraturan yang mengandung...
perintah untuk melaksanakan
instruksi dasar yang tertulis
perintah dan larangan
artikel dan paragraf
adalah kumpulan peraturan yang mengandung...
perintah untuk melaksanakan
instruksi dasar yang tertulis
perintah dan larangan
artikel dan paragraf
Hierarki perundang-undangan berarti bahwa perundang-undangan memiliki hierarki/tingkat, apa yang dimaksud dengan hierarki adalah ...
Peraturan di bawah mengikat peraturan di atas
Peraturan di bawah hanya mematuhi peraturan yang menguntungkan
Peraturan di bawah harus selaras dan tidak boleh melanggar peraturan di atas
Peraturan di bawah mendasari peraturan di atas
Institusi yang berwenang untuk menguji apakah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak adalah ...
Pengadilan Agama
Mahkamah Agung
Pengadilan Tinggi
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Negeri
Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1) Legislasi dalam bentuk keputusan tertulis 2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 3) berisi aturan perilaku dan tata tertib 4) berdasarkan hukum tertinggi 5) dapat dicabut dan diganti dengan peraturan lain Karakteristik dan sifat legislasi ditunjukkan oleh nomor ...
2, 3, 4
1, 2, 3
1, 3, 5
3, 4, 5
Proses pembuatan undang-undang mencakup tahap-tahap ....
perencanaan, perancangan, diskusi, ratifikasi dan penentuan
perencanaan, perancangan, ratifikasi, dan promulgasi
perancangan, diskusi, ratifikasi, penentuan, dan promulgasi
perencanaan, perancangan, diskusi, ratifikasi dan promulgasi
Waktu untuk membahas Rancangan Undang-Undang adalah ....
40 hari
80 hari
100 hari
60 hari
Jika dalam satu sesi DPR dan Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai materi yang sama, maka ....
Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR dibahas bersama
Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden dibahas dan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR digunakan sebagai bahan perbandingan
Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR dibahas dan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden digunakan sebagai bahan perbandingan
Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR langsung diratifikasi
Pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang dilakukan ....
Dalam diskusi tingkat kedua di rapat komisi, rapat komisi gabungan, rapat Badan Legislatif, rapat Badan Anggaran, atau rapat Komite Khusus
Dalam diskusi tingkat pertama di rapat komisi, rapat komisi gabungan, rapat Badan Legislatif, rapat Badan Anggaran, atau rapat Komite Khusus
Dalam diskusi tingkat kedua di rapat pleno
Dalam diskusi tingkat pertama di rapat pleno
Langkah pertama dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia adalah:
C. Penetapan oleh Mahkamah Konstitusi
A. Ratifikasi oleh Presiden
B. Diskusi di DPR
D. Pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden atau DPR
Jika ada perbedaan pendapat antara DPR dan Presiden mengenai RUU, langkah selanjutnya adalah:
A. Pengajuan ke Mahkamah Agung
B. Mengembalikan RUU ke DPR
D. Pengajuan ke Mahkamah Konstitusi
C. Pembentukan Komite Kerja (Panja) untuk menyelesaikan perbedaan
Apa itu undang-undang dan bagaimana prosesnya?
Apa itu undang-undang dan bagaimana prosesnya?
Undang-undang adalah proposal untuk regulasi yang diajukan untuk dibahas dan diratifikasi menjadi hukum.
Undang-undang adalah hukum yang telah diratifikasi.
Undang-undang hanya berlaku di tingkat regional.
Undang-undang adalah dokumen yang tidak perlu dibahas.
Apa pentingnya mensosialisasikan hukum kepada publik?
Agar publik dapat mengabaikan peraturan yang ada.
Penting untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kepatuhan publik.
Untuk mengurangi jumlah hukum yang ada.
Agar publik tidak perlu mematuhi hukum.
Apa yang dimaksud dengan regulasi pemerintah?
Regulasi pemerintah adalah regulasi yang dikeluarkan oleh entitas swasta untuk mengatur pelaksanaan undang-undang.
Regulasi pemerintah adalah regulasi yang...
Regulasi pemerintah adalah regulasi yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengatur kebijakan pemerintah.
Presiden memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat. Ini sesuai dengan kata-kata ...
Bab 1 pasal 2 ayat 2
Pasal 28 A - 28 J
Bab 2 pasal 3 ayat 1
Bab 3 pasal 5 ayat 1
Dasar sosiologis dalam penyusunan undang-undang di Indonesia berarti ...
Hukum harus merujuk pada nilai-nilai dasar atau Pancasila
Hukum harus berlaku untuk semua orang (Persamaan di Hadapan Hukum)
Hukum harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat
Hukum harus mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan
Manakah di antara berikut ini yang termasuk dalam dasar hukum dalam penyusunan undang-undang di Indonesia?
Dasar persatuan
Dasar UUDKM 2015
Dasar filosofi
Dasar negara
Apa perbedaan antara regulasi regional dan regulasi nasional?
Regulasi regional hanya mengatur isu ekonomi, sementara regulasi nasional mengatur semua aspek kehidupan.
Regulasi regional mengatur urusan lokal, sementara regulasi nasional mengatur seluruh negara.
Regulasi regional dan regulasi nasional memiliki kekuatan hukum yang sama.
Regulasi regional berlaku di seluruh negara, sementara regulasi nasional hanya berlaku di wilayah tertentu.
Berikan contoh peraturan daerah yang ada di Indonesia!
Peraturan daerah tentang Pembangunan Infrastruktur
Contoh peraturan daerah: Peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana.
Peraturan daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Peraturan daerah tentang Pendidikan Dasar
Apa peran masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah?
Masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan dan aspirasi dalam pembuatan peraturan daerah.
Masyarakat hanya dapat memprotes setelah peraturan dibuat.
Masyarakat tidak memiliki hak untuk memberikan masukan.
Peraturan daerah dibuat tanpa melibatkan masyarakat.
