NEW
Font size
WorksheetsPemerintahan Desa
Total questions: 50
Worksheet time: 16mins
Rancangan Peraturan Desa (RPD) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapat penilaian dari :
Kepala Desa dan BPD
Bupati
Camat
Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sanggup dipilih untuk masa keanggotan paling banyak :
4 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
2 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
1 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan :
Ketokohan warga
Keterwakilan Wilayah
Keterpandangan warga
Kepribadian warga
Musyawarah Desa diselenggarakan paling kurang :
Sekali dalam setahun
Dua kali dalam setahun
Tiga kali dalam setahun
Empat kali dalam setahun
Pengaturan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa berasaskan dibawah ini, kecuali :
Kewilayahan
Partisipasi
Pemberdayaan
Kesetaraan
Perangkat desa terdiri dari :...
Wakil kepala desa, Sekretaris dan kepalaurusan beserta beberapa staf
Wakil kepala desa, sekretaris desa ,dan pelaksana desa
Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis
Sekretarisdesa, kepala urusan desa, dan staf
Masa jabatan kepala desa ialah 8 tahun dan sanggup dipilih kembali, ketentuan tersebut diatur dalam ….
UU no 6 tahun 2014
UU no 6 tahun 2015
UU no 3 tahun 2023
UU no 3 tahun 2024
Negara Indonesia menganut system pemerintahan….
Parlementer
Presidensil
Liberal
Monarki
Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat merupakan perwujudan pengamalan Pancasilasila ke ….
Satu
Dua
Tiga
Empat
Jika Kepala desa berhalangan sementara, maka jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh:
Pjs.
PJ.
Plh
Plt
Klasifikasi di desa yang menjadi dasar perhitungan jumlah kaur dan kasi, kecuali :
Swadaya.
Swakarsa.
Swakarya.
Swasembada.
Faktor yang menghipnotis jumlah Kepala dusun dalam SOTK desa gres mencakup jumlah penduduk, luas wilayahan, IKG.Kepanjangan dari IKG yaitu :
Indeks Kesukaran Geografis
Indeks Keadaan Gunung.
Indeks Kesulitan Geografis.
IndeksKemudahanGeografis.
APBDES ditetapkan oleh :
Kades dengan persetujuan LPMD.
Kades dengan persetujuan BPD.
Sekdes dengan persetujuan BPD.
Kades dengan persetujuan Sekdes.
Musdes untuk menyepakati hal-hal yang besifat Strategis di selenggarakan oleh :
Pemerintahan desa.
BPD
LPMD
Kades
Dokumen hasil musrenbang desa ialah :
RKPD.
APBDES.
RPTK.
DPA
LKPPD dalam penyelenggaraaan pemerintah Desa dalah kependekan dari
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Laporan Kerja PenyelenggaraanPemerintahan Desa.
Laporan Keadaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
PERDES diumumkan oleh :
Sekretaris BPD
Sekretaris Desa.
Kepala Desa
Ketua BPD.
BPD sebagai kawan Pemerintahan Desa , kata BPD kependekan dari :
Badan Perwakilan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa.
Badan Pemerintahan Desa.
Badan Pembangunan Desa.
Tugas Sekretaris desa ialah :
Membantu Kades dalam bidang manajemen desa dan Pemerintahan desa.
Mewakili Kepala Desa dalam pelayanan masayarakat.
Memimpin rapat desa.
Membantu Kepala Desa yang tidak mampu.
BPD berhak untuk …. atas LPPD yang disampaikan kepala desa
Menolak
Menyetujui
Memberi catatan
Membiarkan
Laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang diserahkan kepada BPD disebut ….
LPPD
LKPPD
LKPJ
LPJ
LPPD simpulan tahun dibentuk kepala desa paling lambat bulan….
Desember
Januari
Maret
Juli
Perubahan APBDES sanggup dilakukan …
1 kali dalamsetahun
2 kali dalamsetahun
3 kali dalamsetahun
4 kali dalamsetahun
Desa sanggup dikenai hukuman penundaan penyaluran Dana Desa apabila terdapat SILPA melebihi ….
10 %
20 %
30 %
40 %
SILPA merupakan istilah untuk ….
Sisa lebih perhitungan anggaran
Sisa lebih pengguna ananggaran
Sisa lebih pengeluaran anggaran
Sisa lebih pemasukan anggaran
Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa bertindak sebagai ….
Penanggungjawab pengelolaan keuangan desa
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
Petugas pengelolaan keuangan desa
Pengguna pengelolaan keuangan desa
Berikut ini yang bukan merupakan forum desa ialah ….
LPMD
PKK
BPD
RT/RW
Berikut ini merupakan kewenangan desa, kecuali :
Kewenangan berdasarkan haka salusul
Kewenangan local berskala desa
Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah desa
Kewenangan membentuk desa
Upaya yang dilakukan Panitia Pilkade suntuk mendapat bakal calon dari penduduk desa setempat di sebut :
Kampanye.
Kompetisi
Penyaringan.
Penjaringan.
Apa sarana kesehatan yang terdekat di Desa ....
RSU
Puskesmas
PKD
Poliklinik
Penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh perangkat desa dilakukan oleh:
Kepala desa
Camat
POLRI
Bawasda
Kepala Dusun merupakan satuan kiprah kewilayahan yang membantu :
Sekretaris Desa
Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Desa
Kepala Urusan Umum
Undang – undang no 6 tahun 2014 mengamanatkan “bahwa desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri” disebut:
Azas rekognisi.
Azas Subsidiaritas.
Azas pelimpahan.
Azas penugasan.
Yang bukan termasuk jenis peraturan di desa :
Peraturan desa.
Peraturan antar desa.
Peraturan Kepala desa.
Peraturan bersama kepala desa.
Tata urutan perundang-undangan yang benar :
Pancasila - Undang-Undang Dasar 1945 - Perpres – UU
Undang-Undang Dasar 1945 – Pancasila – UU - Perpres.
Pancasila – Undang-Undang Dasar 1945 – UU – Perpres.
Undang-Undang Dasar 45 – UU – Pancasila–Perpres.
Jenis desa berdasarkan pasal 6 Undang-undang No.6.Tahun 2014 yaitu :
Desa.
Desa adat.
Desa dan desa adat.
Kelurahan.
SOTK Pemerintahan Desa ditetapkan dengan :
Perdes.
Perbup.
Perda.
Permendagri.
Fungsi Sekretaris desa, kecuali :
Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Pelaksanaan urusan umum
Pelaksanaan urusan keuangan.
Pelaksanaan urusan pemerintahan.
Peraturan Desa yang wajib dievaluasi Bupati melalui Camat; kecuali :
Perdes APBDES
Perdes Tata Ruangdan Wilayah.
Perdes SOTK
Perdes BUMDES.
Dalam pengelolaan keuangan Desa Sekretaris Desa mempunyai kiprah sebagai :
Pengawas
Penyeleksi
Koordinator
Pembelanja
Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa berapa tahun :
3 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
4 Tahun
Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan :
Kerja Perangkat Desa menarik pajak
Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan
Uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
Iuaran pembangunan dari setiap warga masyarakat
Pengaturan keuangan Desa diselenggarakan dengan ruang lingkup dibawah ini, kecuali :
Keuangan Desa
Pendapatan Desa
Perhitungan Penerimaan Desa
APBDes
Dalam pengelolaan keuangan Desa dikenal adanya tahun anggaran,tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu :
4 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
2 Tahun
Perangkat Desa yang menjabat sebagai Bendahara Desa ialah unsur staf :
Kepala Seksi di Desa
Kepala Urusan di Desa
Kepala Dusun di Desa
Sekretariat Desa
Alokasi dana Desa (ADD) ialah :
Dana yang dibagikan secara merata
Dana yang diterima dari Pemerintah Pusat
Dana yang diterima dari Kecamatan
Dana yang diterima Desa dari APBD Kabupaten
Dana Desa (DD) ialah dana yang diperoleh Desa bersumber dari :
Anggaran Kecamatan
Anggaran Kabupaten
Anggaran Provinsi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPD) ialah pembagian terstruktur mengenai dari planning pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu :
4 Tahun
3 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
Rencana pembangunan jangka menengah Desa ( RPJMDes) ialah planning aktivitas pembangunan Desa untuk jangka waktu :
5 Tahun
6 Tahun
4 Tahun
8 Tahun
Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor...
18 Tahun 2018
20 Tahun 2018
18 Tahun 2020
20 Tahun 2020
