NEW
Font size
WorksheetsQuiz Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Apa yang dimaksud dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan?
Metode yang tidak memerlukan perencanaan
Proses pembuatan hukum tanpa aturan
Metode acak dalam pembuatan hukum
Metode sistematis dan terstruktur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
Apa saja tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
Pengesahan dan pengundangan tanpa perencanaan
Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan
Penyusunan, pengesahan, dan pengundangan saja
Hanya perencanaan dan penyusunan
Apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
Hanya tentang pembuatan RUU
Hanya tentang penyebarluasan informasi
Hanya tentang pengesahan undang-undang
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan
Apa yang dimaksud dengan Prolegnas?
Program Legislasi Daerah
Program Pembuatan Undang-Undang
Program Legislatif Nasional
Program Legislasi Nasional
Apa yang harus disertakan dalam RUU yang diajukan?
Hanya materi yang diatur
Hanya judul RUU
Tidak perlu dokumen tambahan
Naskah akademik
Apa yang terjadi jika presiden tidak menandatangani RUU dalam waktu 30 hari?
RUU tetap sah menjadi undang-undang
RUU dibatalkan
RUU harus diajukan ulang
RUU tidak berlaku
Apa yang dimaksud dengan pendelegasian kewenangan?
Memberikan kekuasaan kepada peraturan yang lebih rendah
Membuat peraturan baru
Menetapkan peraturan tanpa persetujuan
Menghapus peraturan yang ada
Apa yang harus dilakukan setelah suatu peraturan diundangkan?
Tidak ada tindakan yang diperlukan
Penyebarluasan informasi
Menghapus peraturan tersebut
Menunggu hingga ada perubahan
Apa yang menjadi fokus utama dalam penyusunan naskah akademik?
Membuat peraturan tanpa analisis
Hanya mencantumkan judul
Menjelaskan latar belakang dan tujuan
Mengabaikan kebutuhan masyarakat
Apa yang menjadi bagian dari struktur baku penyusunan peraturan?
Tidak ada struktur yang baku
Hanya batang tubuh
Hanya judul dan penutup
Judul, konsiderans, batang tubuh, dan penutup
Apa yang harus dilakukan dalam tahap pembahasan RUU?
Tidak perlu dibahas
Hanya dibahas oleh Presiden
Hanya dibahas oleh DPR
Dibahas bersama DPR dan Presiden
Apa yang dimaksud dengan pengesahan perjanjian internasional?
Proses mengesahkan perjanjian dengan melampirkan naskah
Membuat perjanjian baru
Hanya menyetujui perjanjian tanpa dokumen
Menghapus perjanjian yang ada
Apa yang menjadi tujuan dari teknik penyusunan peraturan perundang-undangan?
Menghasilkan peraturan yang efektif dan efisien
Hanya untuk kepentingan pemerintah
Membuat peraturan yang rumit
Mengabaikan kebutuhan masyarakat
Dalam dasar hukum "mengingat", jika pembentukan peraturan perundang-undangan berasal dari DPR maka dasar hukumnya adalah..
Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945
Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945
Pasal 22 ayat (3) UUD 1945
Dalam dasar hukum "mengingat", jika pembentukan peraturan perundang-undangan berasal dari Presiden maka dasar hukumnya adalah..
Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945
Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945
Pasal 22 ayat (3) UUD 1945
Dalam dasar hukum "mengingat", jika pembentukan peraturan perundang-undangan berasal dari DPD maka dasar hukumnya adalah..
Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945
Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945
Pasal 22 ayat (3) UUD 1945
Dalam konsideran "menimbang" wajib memuat unsur-unsur berikut, kecuali...
Unsur filosofis
Unsur sosiologis
Unsur yuridis
Unsur psikologis
Dalam konsideran "menimbang", unsur yang mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945 adalah unsur...
Empiris
Filosofis
Sosiologis
Yuridis
Dalam konsideran "menimbang", unsur yang memuat tentang masalah sosial yang ingin dipecahkan dan gejala-gejalanya serta solusi utama yang diajukan adalah unsur...
Psikologis
Sosiologis
Yuridis
Filosofis
Dalam konsideran menimbang, unsur yang menjelaskan bahwa peraturan dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada adalah unsur...
Yuridis
Psikologis
Sosiologis
Filosofis
