Free Printable Pokok Bahasan Omnibus Law

1.

Sebutkan salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam gambar ini!

a)

Sejarah Omnibus Law

b)

Teknik Pembuatan Batik

c)

Proses Fotosintesis

d)

Struktur Atom

2.

Sebutkan salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam gambar ini!

a)

Proses Pembentukan Undang-Undang

b)

Sistem Pemerintahan Kerajaan

c)

Sejarah Perang Dunia II

d)

Struktur Organisasi Sekolah

3.

Sebutkan salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam gambar ini!

a)

Proses UU Cipta Kerja

b)

Sejarah Kemerdekaan Indonesia

c)

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit

d)

Perkembangan Teknologi Informasi

4.

Sebutkan salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam gambar ini!

a)

Klaster UU Cipta Kerja

b)

Klaster Pendidikan Nasional

c)

Klaster Kesehatan Masyarakat

d)

Klaster Teknologi Informasi

5.

Sebutkan salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam gambar ini!

a)

Analisis Pencabutan UU No. 13 Tahun 2003

b)

Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi

c)

Manfaat Olahraga Bagi Kesehatan

d)

Teknik Dasar Permainan Sepak Bola

6.

Berdasarkan Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner, apa arti dari istilah yang berkaitan dengan 'relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purposes'?

a)

Berkaitan dengan menangani banyak objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.

b)

Berkaitan dengan hukum pidana yang berat.

c)

Berkaitan dengan perjanjian yang mengikat secara internasional.

d)

Berkaitan dengan hak milik atas tanah secara eksklusif.

7.

Menurut Pierre Trudeau Menteri Hukum AS Tahun 1967, apa isi dari Criminal Law Amendement Bill?

4 lines

8.

Berdasarkan Pendapat Lainnya, menurut The Duhaim Legal Dictionary, apa yang dimaksud dengan rancangan undang-undang yang diajukan ke legislatif yang memuat lebih dari satu substansi atau beberapa hal kecil yang digabungkan menjadi satu untuk kemudahan?

a)

A draft law before a legislature which contain more than one substantive matter, or several minor matters, which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience.

b)

A regulation that is enforced without legislative approval and contains only a single subject.

c)

A legal document that is used solely for administrative purposes and does not require legislative review.

d)

A proposal submitted to the judiciary containing multiple unrelated legal cases for simultaneous consideration.

9.

Berdasarkan Pendapat Lainnya, menurut Pierre Trudeau Menteri Hukum AS Tahun 1967, bagaimana definisi undang-undang yang memuat banyak hal dan memuat subjek, isu, atau program yang tidak berkaitan satu sama lain?

a)

Undang-undang yang memuat banyak hal dan memuat subjek, isu, atau program yang tidak berkaitan satu sama lain.

b)

Undang-undang yang hanya memuat satu subjek utama.

c)

Undang-undang yang mengatur tentang tata cara peradilan saja.

d)

Undang-undang yang hanya berlaku di satu wilayah tertentu.

10.

Siapa yang memberikan opini tentang Omnibus Law dalam slide ini?

a)

Ima Mayasari

b)

Budi Santoso

c)

Rina Kartika

d)

Andi Wijaya

11.

Menurut Ima Mayasari, di mana Omnibus Law lahir?

a)

Negara Civil Law

b)

Negara Common Law

c)

Indonesia

d)

Negara Asia

12.

Sebutkan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan UU menurut Maria Farida!

a)

asas-asasnya

b)

jumlah pasalnya

c)

nama pembuatnya

d)

tahun pembuatannya

13.

Menurut Maria Farida, landasan apa saja yang harus diperhatikan dalam pembentukan UU?

a)

filosofis, sosiologis, dan yuridis

b)

ekonomis, politis, dan budaya

c)

teknis, administratif, dan praktis

d)

historis, geografis, dan demografis

14.

Eksistensi UU yang pasalnya dicabut atau dipindahkan harus diperhatikan dalam pembentukan UU.

a)

Benar

b)

Salah

15.

Penyederhanaan UU menurut Maria Farida adalah UU payung.

a)

Benar

b)

Salah

16.

Kapan percepatan pembangunan infrastruktur yang menghadapi hambatan regulasi dimulai menurut gambar?

a)

Januari 2017

b)

Maret 2016

c)

20 Oktober 2019

d)

Desember 2015

17.

Sebutkan dua hambatan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur pada Maret 2016!

4 lines

18.

Reformasi Hukum Tahap II yang berfokus pada penataan regulasi terjadi pada bulan _________?

a)

Januari 2017

b)

Maret 2018

c)

Desember 2016

d)

Juli 2019

19.

Siapa saja yang terlibat dalam pembahasan Omnibus Law pada 20 Oktober 2019 menurut gambar?

a)

Pejabat pemerintah dan opini akademisi

b)

Mahasiswa dan buruh

c)

Pengusaha dan masyarakat umum

d)

Tokoh agama dan pelajar

20.

Sebutkan salah satu tujuan dari investasi dan lapangan kerja yang berkaitan dengan regulasi!

a)

Penyederhanaan regulasi untuk mengatasi kendala regulasi

b)

Meningkatkan tarif pajak untuk semua perusahaan

c)

Membatasi jumlah tenaga kerja asing tanpa alasan jelas

d)

Menambah prosedur birokrasi dalam perizinan

21.

Apa tujuan investasi dan lapangan kerja yang berkaitan dengan proses legislasi?

4 lines

22.

Sebutkan tujuan implementasi Omnibus Law lintas lembaga!

a)

Agar tidak timbul ego lembaga dengan menerbitkan peraturan bersama sebagai solusi

b)

Untuk memperbanyak peraturan yang tumpang tindih antar lembaga

c)

Agar setiap lembaga dapat berjalan sendiri tanpa koordinasi

d)

Supaya proses birokrasi menjadi lebih rumit

23.

Berdasarkan survei dari World Economic Forum, faktor apa yang menjadi penghambat bisnis dengan skor tertinggi?

a)

Inflasi

b)

Korupsi

c)

Infrastruktur tidak memadai

d)

Tarif pajak

24.

Berdasarkan survei dari World Economic Forum, berapakah skor yang didapatkan oleh faktor 'Inefisiensi birokrasi' sebagai penghambat bisnis?

a)

11.1

b)

8.5

c)

14.3

d)

6.7

25.

Berdasarkan survei dari World Economic Forum, faktor 'Akses ke pembiayaan' memiliki skor _______ sebagai penghambat bisnis.

a)

9.2

b)

7.5

c)

5.8

d)

11.0

26.

Berdasarkan survei dari World Economic Forum, manakah di bawah ini yang termasuk faktor penghambat bisnis dengan skor di bawah 5?

a)

Infrastruktur tidak memadai

b)

Kebijakan kurs asing

c)

Instabilitas pemerintah

d)

Etos kerja buruh

27.

Cocokkan faktor penghambat bisnis berikut dengan skor yang sesuai:

a)

13.8

1.

1

b)

6.4

2.

2

c)

4.3

3.

3

d)

3.3

4.

4

28.

Salah satu sebab korupsi menjadi penghambat investasi adalah biaya ekonomi yang tinggi.

a)

Benar

b)

Salah

29.

Salah satu sebab korupsi menjadi penghambat investasi adalah distribusi ekonomi tidak merata.

a)

Benar

b)

Salah

30.

Salah satu sebab korupsi menjadi penghambat investasi adalah menciptakan ketidakpastian hukum.

a)

Benar

b)

Salah

31.

Salah satu sebab korupsi menjadi penghambat investasi adalah persaingan tidak sehat.

a)

Benar

b)

Salah

32.

Cocokkan sebab korupsi berikut dengan penjelasannya:

a)

Sumber daya tidak digunakan secara optimal

1.

Biaya ekonomi yang tinggi

b)

Biaya yang harus dikeluarkan lebih besar

2.

Alokasi sumber daya tidak efisien

c)

Ketimpangan dalam pembagian hasil ekonomi

3.

Distribusi ekonomi tidak merata

d)

Persaingan bisnis menjadi tidak adil

4.

Persaingan tidak sehat

33.

Sebutkan empat tahapan dalam proses pembentukan UU!

a)

Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan

b)

Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi

c)

Perencanaan, Pengesahan, Peninjauan, Pelaporan

d)

Perencanaan, Penyusunan, Penetapan, Evaluasi

34.

Menurut Pasal 66 dan 67 UU 12/2011, sebutkan dua tingkat pembicaraan dalam proses pembentukan UU!

a)

1. Rapat gabungan komisi, badan legislasi, rapat badan anggaran, rapat khusus; 2. Rapat paripurna

b)

1. Rapat pleno dan rapat komisi; 2. Rapat konsultasi

c)

1. Rapat kerja dan rapat dengar pendapat; 2. Rapat koordinasi

d)

1. Rapat internal dan rapat eksternal; 2. Rapat musyawarah

35.

Apa hak masyarakat menurut BAB XI Pasal 96 dalam proses pembentukan UU?

4 lines

36.

Tahapan pertama dalam proses pembentukan UU adalah ...

a)

Penyusunan

b)

Pembahasan

c)

Perencanaan

d)

Pengesahan

37.

Sebutkan landasan yang memenuhi landasan fundamental dalam pembentukan Undang-Undang!

a)

Filosofis

b)

Ekonomis

c)

Teknologis

d)

Sosiologis

38.

Landasan apa yang sesuai dengan UU/UUD yang sederajat dalam pembentukan Undang-Undang?

a)

Yuridis

b)

Ekonomis

c)

Sosiologis

d)

Politis

39.

Landasan apa yang mempertimbangkan apakah pantas diundangkan di tengah pandemi dan PHK dalam pembentukan Undang-Undang?

a)

Sosiologis

b)

Yuridis

c)

Ekonomis

d)

Politis

40.

Sebutkan salah satu asas yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011!

a)

kejelasan tujuan

b)

asas kekeluargaan

c)

asas keadilan sosial

d)

asas musyawarah

41.

Sebutkan salah satu asas yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011!

a)

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

b)

keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c)

perlindungan terhadap minoritas.

d)

pengakuan terhadap hukum adat.

42.

Sebutkan salah satu asas yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011!

4 lines

43.

Sebutkan salah satu asas yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011!

a)

dapat dilaksanakan

b)

tidak dapat dipertanggungjawabkan

c)

tidak transparan

d)

tidak adil

44.

Sebutkan salah satu asas yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011!

a)

kedayagunaan dan kehasilgunaan

b)

asas kekeluargaan

c)

asas keadilan sosial

d)

asas musyawarah

45.

Sebutkan salah satu asas yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011!

a)

kejelasan rumusan

b)

asas kekeluargaan

c)

asas keadilan sosial

d)

asas musyawarah

46.

Sebutkan salah satu asas yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011!

a)

keterbukaan

b)

diskriminasi

c)

ketertutupan

d)

ketidakadilan

47.

Apakah sudah sesuai dengan pasal 66 dan 67 UU 12/2011?

(a)

48.

Public Hearing Harus Dilaksanakan Minimal berapa kali?

a)

10 kali

b)

25 kali

c)

79 kali

d)

100 kali

49.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Pengadaan lahan Klaster Omnibus Law nomor 1 adalah _________.

a)

Penyederhanaan perizinan tanah

b)

Ketenagakerjaan

c)

Kemudahan berusaha

d)

Pengadaan lahan

50.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Pengadaan lahan Klaster Omnibus Law nomor 2 adalah _________.

a)

Persyaratan investasi

b)

Ketenagakerjaan

c)

Kemudahan berusaha

d)

Pengadaan lahan

51.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Pengadaan lahan Klaster Omnibus Law nomor 3 adalah _________.

a)

Ketenagakerjaan

b)

Persyaratan investasi

c)

Pengadaan lahan

d)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

52.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Pengadaan lahan Klaster Omnibus Law nomor 4 adalah _________.

a)

Kemudahan dan perlindungan UMKM

b)

Ketenagakerjaan

c)

Pengenaan Sanksi

d)

Pengadaan lahan

53.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Pengadaan lahan Klaster Omnibus Law nomor 5 adalah _________.

a)

Kemudahan berusaha

b)

Ketenagakerjaan

c)

Pengenaan Sanksi

d)

Pengadaan lahan

54.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Pengadaan lahan Klaster Omnibus Law nomor 6 adalah _________.

a)

Dukungan Riset dan Inovasi

b)

Ketenagakerjaan

c)

Pengadaan lahan

d)

Kemudahan berusaha

55.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Pengadaan lahan Klaster Omnibus Law nomor 7 adalah _________.

a)

Administrasi Pemerintahan

b)

Ketenagakerjaan

c)

Kemudahan berusaha

d)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

56.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Pengadaan lahan Klaster Omnibus Law nomor 8 adalah _________.

a)

Pengenaan Sanksi

b)

Ketenagakerjaan

c)

Kemudahan berusaha

d)

Pengadaan lahan

57.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Pengadaan lahan Klaster Omnibus Law nomor 9 adalah _________.

a)

Kemudahan Proyek Pemerintah

b)

Ketenagakerjaan

c)

Pengenaan Sanksi

d)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

58.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Pengadaan lahan Klaster Omnibus Law nomor 10 adalah _________.

a)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

b)

Ketenagakerjaan

c)

Administrasi Pemerintahan

d)

Pengenaan Sanksi

59.

Isilah titik-titik berikut dengan nama klaster Omnibus Law yang sesuai: 1. Penyederhanaan perizinan tanah 2. Persyaratan investasi 3. Ketenagakerjaan 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 5. Kemudahan berusaha 6. Dukungan Riset dan Inovasi 7. Administrasi Pemerintahan 8. Pengenaan Sanksi 9. Kemudahan Proyek Pemerintah 10. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 11. Klaster Omnibus Law nomor 11 adalah _________.

a)

Pengadaan lahan

b)

Ketenagakerjaan

c)

Persyaratan investasi

d)

Kemudahan berusaha

60.

'Political Review (Administrative Review) tanpa judicial review' adalah:

a)

Peninjauan kembali oleh lembaga politik tanpa melibatkan pengadilan

b)

Peninjauan kembali oleh pengadilan

c)

Peninjauan kembali oleh masyarakat

d)

Peninjauan kembali oleh lembaga swadaya masyarakat

61.

Pasal 6 dalam dokumen pada gambar membahas tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Sebutkan salah satu poin yang termasuk dalam Pasal 6 tersebut!

a)

penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko

b)

penetapan tarif pajak ekspor yang tinggi

c)

pengurangan insentif investasi asing

d)

pembatasan jumlah tenaga kerja asing

62.

Undang-undang sapu jagat adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang _______ dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain.

a)

bersentuhan

b)

berlawanan

c)

berbeda

d)

berseberangan

63.

Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari Pasal 6 tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha adalah:

a)

penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko

b)

penyederhanaan persyaratan Perizinan Berusaha

c)

pengetatan persyaratan investasi

64.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan 'Pendanaan Investasi' dalam konteks Omnibus Law Perpajakan.

a)

Pendanaan Investasi adalah upaya penyediaan dana untuk mendukung kegiatan investasi, yang diatur dalam Omnibus Law Perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

b)

Pendanaan Investasi adalah pajak tambahan yang dikenakan pada setiap transaksi investasi di Indonesia.

c)

Pendanaan Investasi adalah larangan bagi investor asing untuk menanamkan modal di sektor tertentu.

d)

Pendanaan Investasi adalah program pengurangan pajak untuk perusahaan yang tidak melakukan investasi.

65.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan 'Sistem Teritori' dalam konteks Omnibus Law Perpajakan.

a)

Sistem Teritori adalah sistem perpajakan di mana pajak hanya dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di dalam negeri, bukan dari luar negeri.

b)

Sistem Teritori adalah sistem perpajakan di mana pajak dikenakan atas seluruh penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri.

c)

Sistem Teritori adalah sistem perpajakan yang hanya berlaku untuk perusahaan multinasional.

d)

Sistem Teritori adalah sistem perpajakan yang membebaskan seluruh penghasilan dari pajak.

66.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan 'Subjek Pajak Orang Pribadi' dalam konteks Omnibus Law Perpajakan.

a)

Subjek Pajak Orang Pribadi adalah individu yang dikenakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b)

Subjek Pajak Orang Pribadi adalah badan usaha yang membayar pajak atas keuntungan perusahaan.

c)

Subjek Pajak Orang Pribadi adalah pemerintah yang mengelola penerimaan pajak negara.

d)

Subjek Pajak Orang Pribadi adalah organisasi internasional yang bebas pajak di Indonesia.

67.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan 'Kepatuhan Wajib Pajak' dalam konteks Omnibus Law Perpajakan.

a)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

b)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang patuh.

c)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah proses pengajuan banding atas pajak yang dikenakan.

d)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pengurangan tarif pajak untuk usaha kecil menengah.

68.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan 'Keadaan Iklim Berusaha' dalam konteks Omnibus Law Perpajakan.

a)

Keadaan Iklim Berusaha adalah kondisi lingkungan usaha yang dipengaruhi oleh regulasi, termasuk perpajakan, yang mendukung atau menghambat kegiatan bisnis.

b)

Keadaan Iklim Berusaha adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk investasi asing.

c)

Keadaan Iklim Berusaha adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan setiap tahun.

d)

Keadaan Iklim Berusaha adalah program insentif pajak untuk usaha kecil menengah.

69.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan 'Fasilitas' dalam konteks Omnibus Law Perpajakan.

a)

Fasilitas adalah kemudahan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan untuk mendukung kegiatan ekonomi.

b)

Fasilitas adalah pajak tambahan yang dibebankan kepada wajib pajak dalam Omnibus Law.

c)

Fasilitas adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pajak.

d)

Fasilitas adalah prosedur pelaporan pajak yang dipersulit oleh pemerintah.

70.

Pasal 112 mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang _________

a)

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)

b)

Pajak Penghasilan (PPh)

c)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

d)

Bea Materai

71.

Menurut Pasal 4A Ayat 3 Huruf a, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah:

a)

Jasa pendidikan

b)

Jasa tertentu dalam kelompok jasa pelayanan kesehatan medis

c)

Jasa transportasi

d)

Jasa konstruksi

72.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa pelayanan kesehatan medis

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa konstruksi

d)

Jasa pengiriman barang

73.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa pelayanan sosial

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa konsultasi manajemen

d)

Jasa pengiriman barang

74.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa pengiriman surat dengan perangko

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa konsultasi hukum

d)

Jasa konstruksi

75.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa keuangan

b)

Jasa konstruksi

c)

Jasa perhotelan

d)

Jasa transportasi

76.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn:

a)

Jasa asuransi

b)

Jasa perhotelan

c)

Jasa transportasi udara

d)

Jasa telekomunikasi

77.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa keagamaan

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa konstruksi

d)

Jasa pengiriman barang

78.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa pendidikan

b)

Jasa perhotelan

c)

Jasa periklanan

d)

Jasa hiburan

79.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa kesenian dan hiburan

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa pengangkutan

d)

Jasa konsultasi

80.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa konsultasi manajemen

d)

Jasa pengiriman barang

81.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri

b)

Jasa perhotelan

c)

Jasa periklanan

d)

Jasa konsultasi hukum

82.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa tenaga kerja

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa pengiriman barang

d)

Jasa konsultasi

83.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa perhotelan

b)

Jasa konsultasi

c)

Jasa periklanan

d)

Jasa pengiriman barang

84.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa pengacara

d)

Jasa konsultan

85.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa penyediaan tempat parkir

b)

Jasa perhotelan

c)

Jasa telekomunikasi

d)

Jasa periklanan

86.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa konsultasi hukum

d)

Jasa pengiriman barang

87.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa konsultasi manajemen

d)

Jasa konstruksi

88.

Sebutkan salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPn: ____________

a)

Jasa boga atau katering

b)

Jasa periklanan

c)

Jasa pengacara

d)

Jasa konstruksi

Pokok Bahasan Omnibus Law

Total questions: 88

Worksheet time: 57mins

Similar Resources on Wayground