Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSOAL PU SIGMA BAB ARTIKEL PASATAMA
Total questions: 106
Worksheet time: 35mins
Name
Class
Date
1.
Apa persoalan terbesar yang harus ditangani oleh Indonesia terkait dengan lingkungan?
a)
Kerusakan hutan dan degradasi lingkungan
b)
Pencemaran udara
c)
Perubahan iklim
d)
Sampah plastik
e)
Polusi suara
2.
Berapa luas tutupan hutan di Indonesia pada tahun 1980?
a)
124.476.000 ha
b)
109.791.000 ha
c)
100.000.000 ha
d)
90.000.000 ha
e)
80.000.000 ha
3.
Berapa luas tutupan hutan Indonesia pada tahun 1995?
a)
109.791.000 ha
b)
124.476.000 ha
c)
130.000.000 ha
d)
115.000.000 ha
e)
120.000.000 ha
4.
Berapa luas hutan yang hilang selama periode 19 tahun antara 1980 hingga 1999?
a)
26,4 juta ha
b)
20 juta ha
c)
30 juta ha
d)
15 juta ha
e)
10 juta ha
5.
Apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia?
a)
Kebijakan pemerintah yang menganut paradigma timber management
b)
Pembukaan lahan untuk pertanian
c)
Eksploitasi illegal logging
d)
Pembangunan infrastruktur
e)
Perubahan iklim
6.
Apa yang diyakini oleh paradigma timber management mengenai sumber daya hutan?
a)
Kayu adalah satu-satunya yang mendatangkan uang sebagai sumber devisa negara yang paling penting
b)
Hutan sebagai tempat konservasi satwa liar
c)
Hutan untuk keperluan ekosistem
d)
Kayu sebagai bahan bakar utama
e)
Semua yang ada dalam hutan harus dimanfaatkan
7.
Mengapa deforestasi dan degradasi hutan tidak dapat dihindarkan menurut paradigma timber management?
a)
Karena pemerintah memerlukan devisa yang berasal dari sumber daya hutan
b)
Karena hutan harus dimanfaatkan untuk pertanian
c)
Karena kebijakan ekonomi yang lemah
d)
Karena pertumbuhan industri yang pesat
e)
Karena tidak ada kebijakan yang jelas tentang pelestarian hutan
8.
Apa dampak dari kerusakan hutan dan degradasi lingkungan yang telah terjadi?
a)
Banjir, tanah longsor, kemarau panjang, peningkatan kemiskinan struktural, dan konflik pertanahan
b)
Pengurangan kualitas udara, penurunan kadar oksigen
c)
Penyakit baru, kerusakan habitat satwa
d)
Penurunan biodiversitas, polusi sungai
e)
Krisis energi, meningkatnya suhu global
9.
Berapa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan hutan negara menurut CIFOR?
a)
Sekitar 48,8 juta orang
b)
60 juta orang
c)
40 juta orang
d)
30 juta orang
e)
50 juta orang
10.
Berapa jumlah penduduk miskin yang tinggal di kawasan hutan negara menurut CIFOR?
a)
Sekitar 10,2 juta orang
b)
5 juta orang
c)
8 juta orang
d)
12 juta orang
e)
15 juta orang
11.
Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat miskin yang menggantungkan hidup dari hasil hutan?
a)
Pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan untuk membantu 10,2 juta rakyat miskin yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan
b)
Mengurangi kebijakan eksploitasi hutan
c)
Meningkatkan jumlah ekspor kayu
d)
Memberikan subsidi untuk petani hutan
e)
Membangun lebih banyak industri kehutanan
12.
Apa penyebab kegagalan implementasi kebijakan pemerintah dalam melindungi hutan dan menekan jumlah masyarakat miskin?
a)
Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum terhadap eksploitasi hutan dan lingkungan yang destruktif, serta ketidakmampuan rezim pemerintah untuk mengelola kekayaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan
b)
Ketidakpastian anggaran pemerintah
c)
Kurangnya partisipasi masyarakat
d)
Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi
e)
Ketidakhadiran kebijakan yang jelas dalam Undang-Undang
13.
Apa yang menjadi tantangan dalam membuat kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak?
a)
Terbatasnya sumber daya alam yang masih tersedia, sehingga tidak ada kebijakan politik yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal
b)
Ketidaktahuan tentang keinginan rakyat
c)
Kurangnya konsultasi dengan pihak terkait
d)
Ketidaksetujuan antara pihak pemerintah dan masyarakat adat
e)
Tidak ada pengaruh dari kebijakan luar negeri
14.
Apa yang menjadi penyebab kemiskinan menurut paragraf tersebut?
a)
Kemiskinan sebagai akibat dari ketidakadilan distribusi manfaat hutan
b)
Kelebihan jumlah penduduk
c)
Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial
d)
Kemiskinan akibat kurangnya pendidikan
e)
Ketidakmampuan untuk mengakses pasar kerja
15.
Apa yang menjadi tugas pemerintah dalam menghadapi kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan distribusi manfaat hutan?
a)
Merumuskan kebijakan yang cukup tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945
b)
Memberikan subsidi langsung kepada masyarakat miskin
c)
Membangun lebih banyak proyek infrastruktur
d)
Mengurangi pajak untuk pengusaha hutan
e)
Membentuk lebih banyak lembaga sosial
16.
Apa fokus dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian kerusakan hutan dan kemiskinan masyarakat?
a)
Kajian tentang kerusakan hutan dan kemiskinan masyarakat, termasuk penelitian oleh Peluso (1992), Angelsen dan Kaimowitz (2001), Ellen (2002), dan Chomitz (2007)
b)
Fokus pada dampak pemanasan global
c)
Studi tentang dampak ekonomi dari perdagangan kayu
d)
Penelitian tentang kemiskinan dan pengaruh pendidikan
e)
Penelitian tentang solusi jangka panjang untuk deforestasi
17.
Apa pendekatan yang digunakan dalam penelitian "Rich Forest, Poor People" oleh Peluso (1992)?
a)
Pendekatan ekologi politik yang menitikberatkan pada perubahan lingkungan, skema pembangunan yang berpusat pada negara, dan tendensi perlawanan masyarakat petani di sekitar hutan
b)
Pendekatan ekonometrika untuk menilai dampak ekonomi
c)
Pendekatan sosial untuk menilai kemiskinan
d)
Pendekatan filsafat untuk menginterpretasi hak atas sumber daya alam
e)
Pendekatan teknis untuk mengatasi kerusakan hutan
18.
Bagaimana negara dipandang dalam konteks ekologi politik terkait dengan perkebunan dan hutan?
a)
Negara dapat dilihat sebagai kekuatan pengendali wilayah-wilayah perkebunan dan hutan
b)
Negara sebagai pelindung masyarakat sekitar hutan
c)
Negara sebagai pendukung petani lokal
d)
Negara sebagai pengatur kebijakan ekonomi
e)
Negara sebagai pelaksana program penghijauan
19.
Apa yang menyebabkan resistensi di kalangan petani lokal sekitar hutan?
a)
Resistensi muncul akibat kerasnya kehidupan ekonomi dan budaya yang mereka jalani dalam situasi yang berdekatan dengan perkebunan yang dikelola dan dikendalikan oleh negara
b)
Ketidakpuasan terhadap kebijakan pertanian
c)
Ketidakmampuan petani dalam mengakses pasar
d)
Penurunan hasil pertanian akibat perubahan iklim
e)
Ketidaksetujuan terhadap sistem perpajakan
20.
Mengapa masyarakat petani lokal sekitar hutan mengalami kesulitan dalam memperoleh penghidupan?
a)
Karena lahan-lahan amat luas yang dikuasai oleh negara mempersempit atau bahkan meniadakan ruang gerak sosial, ekonomi, dan politik masyarakat petani lokal
b)
Karena kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pertanian
c)
Karena kesulitan dalam mendapatkan alat pertanian
d)
Karena kenaikan harga hasil pertanian
e)
Karena kekurangan akses pendidikan di daerah mereka
21.
Apa yang menjadi fokus utama kajian dalam Agricultural Technologies and Tropical Deforestation oleh Angelsen dan Kaimowitz (2001)?
a)
Pengaruh kegiatan pertanian terhadap deforestasi
b)
Pengelolaan hutan yang berkelanjutan
c)
Pengaruh urbanisasi terhadap deforestasi
d)
Kebijakan pemerintah tentang deforestasi
e)
Pembalakan liar dan dampaknya
22.
Apa yang ditemukan dalam kajian Agricultural Technologies and Tropical Deforestation mengenai pengaruh input teknologi terhadap deforestasi?
a)
Input teknologi sangat mempengaruhi tingkat deforestasi di sebuah negara
b)
Input teknologi memperlambat deforestasi
c)
Input teknologi tidak berpengaruh terhadap deforestasi
d)
Input teknologi mempengaruhi pengelolaan hutan
e)
Input teknologi memperburuk kualitas tanah
23.
Apa metode yang digunakan oleh Ellen (2002) dalam penelitian tentang pengaruh perusahaan pemanfaat hutan terhadap deforestasi di Nuaulu Seram?
a)
Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan antropologi
b)
Metode kuantitatif dengan analisis data statistik
c)
Metode eksperimen lapangan
d)
Metode observasi partisipatif
e)
Metode wawancara mendalam
24.
Apa yang menjadi hasil dari kajian Ellen (2002) tentang dampak kebijakan pemerintah pusat pada deforestasi di Nuaulu Seram?
a)
Dampak kebijakan pemerintah pusat yang memberikan izin eksploitasi hutan pada perusahaan swasta menyebabkan deforestasi dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal dari hutan
b)
Kebijakan pemerintah pusat melindungi hutan dari deforestasi
c)
Eksploitasi hutan oleh pemerintah menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat
d)
Deforestasi dipicu oleh kegiatan pertanian lokal
e)
Masyarakat lokal mampu melindungi hutan dari eksploitasi perusahaan
25.
Apa yang menjadi fokus dalam penelitian Chomitz (2007) mengenai dilema antara pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan?
a)
Dilema tarik-menarik antara pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan
b)
Dampak perubahan iklim terhadap kemiskinan
c)
Hubungan antara kebijakan ekonomi dan pengelolaan hutan
d)
Konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam
e)
Solusi jangka panjang untuk deforestasi
26.
Apa yang ditawarkan oleh hasil penelitian Chomitz (2007) mengenai integrasi manajemen hutan dan pembangunan masyarakat desa?
a)
Suatu kerangka sistematis untuk mengintegrasikan manajemen hutan dengan pembangunan masyarakat desa dalam suatu cara yang saling mendukung satu sama lain
b)
Kebijakan eksploitasi hutan untuk meningkatkan pendapatan negara
c)
Peningkatan kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya alam
d)
Solusi teknis untuk mengurangi penggundulan hutan
e)
Model ekonomi untuk pengelolaan hutan dan pertanian
27.
Apa kesamaan utama antara penelitian ini dengan kajian terdahulu yang disebutkan dalam paragraf?
a)
Pembicaraan tentang hutan dan deforestasi, analisis ketergantungan masyarakat miskin pada sumber daya hutan, dan pembahasan konflik kepentingan pengelolaan sumber daya hutan
b)
Fokus pada solusi ekonomi untuk deforestasi
c)
Pembahasan tentang perlindungan satwa liar
d)
Pembahasan tentang perubahan iklim global
e)
Kajian tentang pengaruh eksploitasi sektor energi terhadap deforestasi
28.
Apa perbedaan utama antara penelitian ini dan kajian terdahulu?
a)
Perspektif sosiologi kebijakan, penekanan pada metode fenomenologi, fokus kajian pada deforestasi, kemiskinan, dan resistensi sosial dalam hubungannya dengan kebijakan negara dalam pengelolaan hutan, serta lokasi penelitian di Desa Atar Lebar kawasan hutan konservasi TNBBS Kabupaten Lampung Barat
b)
Penekanan pada solusi teknis untuk pengelolaan hutan
c)
Fokus pada kebijakan internasional mengenai perubahan iklim
d)
Penggunaan data statistik dalam kajian
e)
Fokus pada pengelolaan sampah dan polusi
29.
Apa kebijakan pengelolaan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)?
a)
Kawasan hutan konservasi TNBBS tertutup untuk aktivitas dan interaksi manusia dengan sumber daya hutan kecuali untuk pariwisata, penelitian, dan pelestarian alam
b)
Semua aktivitas di kawasan TNBBS bebas dilakukan
c)
Pengelolaan hutan diperbolehkan untuk pertanian
d)
Hutan dikelola oleh pemerintah lokal tanpa batasan
e)
Kawasan tersebut diubah menjadi kawasan pertambangan
30.
Apa yang terjadi setelah penetapan kawasan hutan konservasi TNBBS yang menyebabkan resistensi masyarakat?
a)
Beberapa lahan hutan yang sebelumnya merupakan bagian wilayah desa atau milik hak ulayat masyarakat dinyatakan sebagai kawasan hutan konservasi dan terlarang bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkannya
b)
Masyarakat mendapat kompensasi dari pemerintah
c)
Masyarakat diberi izin untuk mengelola hutan dengan ketat
d)
Aktivitas pertanian diizinkan dalam kawasan tersebut
e)
Masyarakat dapat menjual hasil hutan dengan bebas
31.
Apa yang menjadi alasan kelompok masyarakat di kawasan TNBBS melakukan resistensi?
a)
Kelompok masyarakat telah bertahun-tahun mendiami kawasan tersebut, bahkan sebelum Pemerintah Orde Baru menetapkan kawasan itu sebagai hutan konservasi.
b)
Masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.
c)
Mereka tidak ingin hutan tetap terlindungi.
d)
Mereka mendukung kebijakan pembangunan ekonomi.
e)
Masyarakat ingin mengubah status kawasan.
32.
Apa pendekatan yang digunakan oleh Chomitz (2007) dalam penelitian At Loggerheads? Agricultural Expansion, Poverty Reduction, and Environment in the Tropical Forests?
a)
Pendekatan ekonomi dengan metode penelitian survei.
b)
Pendekatan sosial dengan wawancara mendalam.
c)
Pendekatan lingkungan dengan eksperimen lapangan.
d)
Pendekatan antropologi dengan observasi partisipatif.
e)
Pendekatan sosiologi dengan studi kasus.
33.
Apa fokus utama penelitian Chomitz (2007)?
a)
Dilema tarik-menarik antara pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan.
b)
Dampak perubahan iklim terhadap ekonomi lokal.
c)
Pengaruh kebijakan perdagangan terhadap ekspansi pertanian.
d)
Keterkaitan pengelolaan hutan dengan ketahanan pangan.
e)
Pengaruh pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan sosial.
34.
Apa yang ditawarkan oleh hasil penelitian Chomitz (2007) mengenai manajemen hutan dan pembangunan masyarakat desa?
a)
Suatu kerangka sistematis untuk mengintegrasikan manajemen hutan dengan pembangunan masyarakat desa dalam suatu cara yang saling mendukung satu sama lain.
b)
Model pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada negara.
c)
Prosedur untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
d)
Solusi teknis untuk mengurangi deforestasi di kawasan konservasi.
e)
Sistem perencanaan pembangunan berbasis komunitas.
35.
Apa persamaan antara kajian ini dengan penelitian terdahulu?
a)
Pembicaraan tentang hutan dan deforestasi, analisis ketergantungan masyarakat miskin pada sumber daya hutan, dan pembahasan konflik kepentingan pengelolaan sumber daya hutan.
b)
Fokus pada perubahan iklim dan dampaknya terhadap pertanian.
c)
Pembangunan ekonomi dan pengelolaan sektor energi.
d)
Dampak pengelolaan hutan terhadap keanekaragaman hayati.
e)
Analisis pengelolaan lahan pertanian dan konservasi.
36.
Apa perbedaan utama antara kajian ini dan penelitian terdahulu?
a)
Perspektif sosiologi kebijakan, penekanan pada metode fenomenologi, fokus kajian pada deforestasi, kemiskinan, dan resistensi sosial dalam hubungannya dengan kebijakan negara dalam pengelolaan hutan, serta lokasi penelitian di Desa Atar Lebar kawasan hutan konservasi TNBBS Kabupaten Lampung Barat.
b)
Fokus pada pengelolaan hutan secara teknis dan keberlanjutan.
c)
Perbedaan dalam pengelolaan kebijakan pertanian dan kehutanan.
d)
Penekanan pada penelitian di luar kawasan hutan konservasi.
e)
Penggunaan data ekonomi dalam analisis sumber daya alam.
37.
Apa yang menjadi objek utama dari penelitian ini?
a)
Kebijakan pengelolaan hutan, kemiskinan struktural, dan perlawanan masyarakat.
b)
Manajemen ekosistem hutan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal.
c)
Ketergantungan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam.
d)
Pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk pencegahan bencana alam.
e)
Konflik kepentingan antara ekonomi dan konservasi hutan.
38.
Mengapa kajian ini dianggap berbeda dari kajian-kajian terdahulu?
a)
Kajian ini mengupas secara tuntas tentang hubungan struktural antara kebijakan pengelolaan hutan, kemiskinan masyarakat, dan perlawanan sosial di kawasan hutan konservasi.
b)
Kajian ini lebih fokus pada dampak langsung dari perubahan iklim terhadap ekosistem hutan.
c)
Kajian ini membahas pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
d)
Kajian ini menekankan pada solusi teknis dalam pengelolaan hutan.
e)
Kajian ini membahas kebijakan perdagangan dan dampaknya pada hutan.
39.
Apa kebijakan pengelolaan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)?
a)
Kawasan hutan konservasi TNBBS tertutup untuk aktivitas dan interaksi antara manusia dengan sumber daya hutan kecuali untuk pariwisata, penelitian, dan pelestarian alam.
b)
Aktivitas pertanian dibuka di kawasan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c)
Kawasan hutan TNBBS diizinkan untuk eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah lokal.
d)
Hutan konservasi TNBBS digunakan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata.
e)
Masyarakat lokal diberikan akses penuh terhadap pemanfaatan hutan.
40.
Apa yang terjadi setelah penetapan kawasan hutan konservasi TNBBS oleh pemerintah?
a)
Pemerintah melakukan penataan kawasan tersebut sehingga beberapa lahan hutan yang sebelumnya merupakan bagian wilayah desa maupun milik hak ulayat masyarakat dinyatakan sebagai kawasan hutan konservasi dan terlarang bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkannya.
b)
Masyarakat diberi izin untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan konservasi untuk kegiatan pertanian.
c)
Pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak penetapan kawasan hutan konservasi.
d)
Kawasan hutan konservasi dikelola bersama antara pemerintah dan masyarakat lokal.
e)
Masyarakat diizinkan untuk melakukan kegiatan budidaya di kawasan hutan konservasi.
41.
Apa yang terjadi dengan kelompok masyarakat yang telah lama mendiami kawasan TNBBS?
a)
Mereka menerima kebijakan pengelolaan hutan dari pemerintah
b)
Mereka melakukan resistensi karena kawasan tersebut telah dinyatakan sebagai hutan konservasi
c)
Mereka dipindahkan ke daerah lain oleh pemerintah
d)
Mereka diberi kompensasi untuk kehilangan akses ke hutan
e)
Mereka diizinkan untuk tetap mengelola hutan
42.
Mengapa kelompok masyarakat di kawasan TNBBS melakukan resistensi?
a)
Karena mereka tidak tahu tentang kebijakan pemerintah
b)
Karena mereka telah bertahun-tahun mendiami kawasan tersebut sebelum penetapan hutan konservasi
c)
Karena mereka ingin mengelola hutan secara komersial
d)
Karena mereka mendukung pengelolaan hutan secara modern
e)
Karena mereka tidak setuju dengan kawasan hutan konservasi
43.
Apa yang dimaksud dengan hutan dari perspektif ekonomipolitik dan kebijakan?
a)
Hutan adalah tempat tinggal hewan liar yang tidak boleh diganggu
b)
Hutan adalah sistem yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial
c)
Hutan adalah lahan yang hanya dimanfaatkan untuk ekspansi pertanian
d)
Hutan adalah area yang harus dilindungi dari aktivitas manusia
e)
Hutan hanya berfungsi sebagai sumber daya alam
44.
Apa yang menjadi kekurangan dalam kebijakan pemerintah pengelolaan sumber daya hutan?
a)
Kebijakan pemerintah mengutamakan konservasi tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat
b)
Kebijakan pemerintah cenderung tidak mengakui adanya bentuk sosial berbasis lingkungan
c)
Kebijakan pemerintah tidak melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan
d)
Kebijakan pemerintah berfokus hanya pada peningkatan ekspor kayu
e)
Kebijakan pemerintah tidak melibatkan ahli lingkungan dalam proses pembuatan kebijakan
45.
Apa pendekatan kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan hutan oleh pemerintah?
a)
Pendekatan berbasis komunitas
b)
Pendekatan berpusat pada kekuasaan
c)
Pendekatan berbasis pasar
d)
Pendekatan berbasis penelitian ilmiah
e)
Pendekatan berbasis kolaborasi internasional
46.
Apa dampak penerapan pendekatan kekuasaan dalam kebijakan pengelolaan hutan?
a)
Pendekatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
b)
Pendekatan ini memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat
c)
Pendekatan ini cenderung menimbulkan disharmonisasi hubungan antara masyarakat, negara, dan hutan
d)
Pendekatan ini menyebabkan deforestasi yang cepat
e)
Pendekatan ini menghasilkan kebijakan yang lebih transparan dan adil
47.
Mengapa kebijakan pengelolaan hutan pemerintah belum efektif bagi masyarakat lokal?
a)
Kebijakan hanya menguntungkan negara dan perusahaan besar
b)
Kebijakan belum mampu mengadopsi kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal
c)
Kebijakan terlalu berfokus pada konservasi tanpa memperhatikan ekonomi lokal
d)
Kebijakan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan
e)
Kebijakan hanya difokuskan pada pertanian dan perkebunan
48.
Apa yang terjadi pada masyarakat yang seharusnya mendapat kemakmuran dari kebijakan pengelolaan hutan?
a)
Masyarakat mengalami kemiskinan struktural meskipun negara ingin mereka mengalami kemakmuran
b)
Masyarakat lebih makmur karena kebijakan tersebut
c)
Masyarakat mendapat akses penuh ke sumber daya alam
d)
Masyarakat mendapatkan kompensasi dari negara
e)
Masyarakat berkontribusi langsung pada pengelolaan hutan
49.
Apa yang menyebabkan kemiskinan struktural di masyarakat menurut kebijakan pemerintah?
a)
Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada modernisme tinggi yang menggerakkan konstruksi sosial
b)
Tidak adanya pendidikan yang memadai di masyarakat lokal
c)
Kebijakan ekonomi negara yang tidak mendukung sektor pertanian
d)
Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan
e)
Kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan internasional
50.
Apa yang menjadi pemicu perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah?
a)
Masyarakat tidak setuju dengan kebijakan ekonomi negara
b)
Perlawanan merupakan kristalisasi dari berbagai keresahan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan hutan
c)
Masyarakat merasa diabaikan dalam kebijakan sosial
d)
Perlawanan muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pembangunan
e)
Masyarakat ingin mengganti kebijakan dengan pendekatan yang lebih konservatif
51.
Apa yang seringkali gagal dilakukan oleh kebijakan pemerintah terkait pelestarian hutan dan penanggulangan kemiskinan?
a)
Melindungi hutan dan mengurangi jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan
b)
Mengurangi polusi dan meningkatkan hasil pertanian
c)
Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
d)
Menyediakan lapangan kerja di kawasan hutan
e)
Mengembangkan wisata alam
52.
Apa yang menunjukkan bahwa masalah pelestarian hutan dan kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks?
a)
Kegagalan kebijakan dalam melindungi hutan dan mengurangi kemiskinan
b)
Tingginya angka kemiskinan di perkotaan
c)
Keberhasilan kebijakan pengelolaan hutan
d)
Kurangnya dana untuk pelestarian hutan
e)
Pendapatan per kapita yang rendah
53.
Apa kecenderungan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan pemerintah?
a)
Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan pemerintah cenderung muluk-muluk
b)
Kebijakan yang bersifat konservatif dan terbatas
c)
Kebijakan berbasis masyarakat
d)
Kebijakan yang mengutamakan sektor pertanian
e)
Kebijakan yang mengutamakan sektor kehutanan
54.
Apa yang terjadi dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan setelah diterapkan?
a)
Kebijakan diterima dengan baik oleh masyarakat
b)
Kebijakan diterapkan di semua wilayah tanpa pengecualian dan sering gagal
c)
Kebijakan menghasilkan keuntungan besar bagi masyarakat lokal
d)
Kebijakan hanya diterapkan pada hutan negara
e)
Kebijakan lebih fokus pada konservasi alam
55.
Apa yang tidak diakui dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi menurut kebijakan pemerintah?
a)
Manfaat jangka panjang bagi masyarakat
b)
Bentuk-bentuk sosial yang berbasis lingkungan
c)
Kebutuhan pertanian masyarakat
d)
Keseimbangan alam dan manusia
e)
Pengelolaan berkelanjutan oleh masyarakat lokal
56.
Apa konsep yang ditawarkan oleh Scott (1998) yang relevan untuk memahami kebijakan pemerintah?
a)
Konsep mengenai high modernism
b)
Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan
c)
Konsep mengenai pemerintahan lokal
d)
Konsep mengenai konservasi hutan
e)
Konsep mengenai distribusi kekayaan alam
57.
Apa yang dinyatakan oleh pandangan high modernism mengenai pengelolaan negara?
a)
Pemerintah menetapkan rencana-rencana rasional untuk mengelola negara
b)
Negara membiarkan masyarakat mengelola sumber daya mereka sendiri
c)
Negara mengutamakan kekayaan alam untuk pembangunan
d)
Negara berfokus pada pengelolaan sektor pertanian
e)
Negara memberikan otonomi penuh kepada daerah
58.
Apa persoalan utama yang lebih besar daripada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi hutan?
a)
Persoalan kehutanan yang datang jauh dari hutan itu sendiri
b)
Kurangnya dana untuk konservasi
c)
Keterbatasan tenaga kerja di sektor kehutanan
d)
Pola pikir masyarakat yang tidak mendukung pelestarian
e)
Penyalahgunaan izin eksploitasi hutan
59.
Apa tantangan terbesar bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan akibat ketidakadilan distribusi manfaat hutan?
a)
Merumuskan kebijakan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan
b)
Mengurangi ketergantungan masyarakat pada hutan
c)
Menyediakan akses pasar bagi produk hutan lokal
d)
Meningkatkan investasi di kawasan hutan
e)
Menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat
60.
Sebelum tahun 1950-an, seperti apa kondisi wilayah yang dibahas dalam paragraf?
a)
Wilayah tersebut sudah mengalami deforestasi
b)
Wilayah ini masih hutan lebat
c)
Wilayah ini sudah menjadi kawasan perkebunan
d)
Wilayah ini sudah menjadi kawasan industri
e)
Wilayah ini sudah menjadi kawasan pemukiman
61.
Kapan pendatang dari Sumatera Selatan mulai membuka kawasan hutan untuk dijadikan pemukiman dan perkebunan kopi?
a)
Pada dekade 1950-an
b)
Pada tahun 1920-an
c)
Pada medio 1960-an
d)
Pada awal 1980-an
e)
Pada tahun 2000-an
62.
Siapa yang pertama kali menghuni kawasan ini sebelum kedatangan pendatang dari Sumatera Selatan?
a)
Penduduk lokal Lampung pada 1850-an
b)
Masyarakat Jawa
c)
Masyarakat Bali
d)
Masyarakat Batak
e)
Masyarakat Aceh
63.
Kapan kawasan ini semakin ramai?
a)
Pada medio 1970-an
b)
Pada medio 1950-an
c)
Pada medio 1980-an
d)
Pada medio 1990-an
e)
Pada tahun 2000-an
64.
Apa yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dekade 1970-an untuk mengeksploitasi hutan?
a)
Izin HPH pada PT Tanjung Jati untuk mengeksploitasi kayu
b)
Izin pengelolaan kawasan hutan konservasi
c)
Izin pengalihan fungsi hutan untuk pertanian
d)
Izin untuk mendirikan pabrik kayu
e)
Izin pembangunan pariwisata alam
65.
Apa tujuan pemerintah dalam memberikan izin HPH kepada perusahaan swasta pada dekade 1970-an?
a)
Untuk menghasilkan devisa besar bagi negara
b)
Untuk meningkatkan jumlah pengusaha swasta
c)
Untuk melindungi hutan dari pembalakan liar
d)
Untuk mempermudah pengelolaan kawasan hutan
e)
Untuk mengembangkan pariwisata hutan
66.
Di kawasan mana eksploitasi dilakukan oleh PT Tanjung Jati?
a)
Di kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara
b)
Di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
c)
Di kawasan hutan lindung Gunung Leuser
d)
Di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat
e)
Di kawasan hutan lindung Gunung Rinjani
67.
Apa yang terjadi dengan area eksploitasi kayu oleh PT Tanjung Jati di lapangan?
a)
Eksploitasi kayu tidak hanya berada di areal kawasan hutan lindung, tetapi melebar ke kawasan hutan konservasi TNBBS
b)
Eksploitasi kayu berhasil mengembalikan keseimbangan ekosistem
c)
Eksploitasi kayu hanya terbatas di kawasan hutan lindung
d)
Eksploitasi kayu memperbaiki kualitas tanah
e)
Eksploitasi kayu menyebabkan penghijauan kawasan
68.
Apa dampak dari beroperasinya PT Tanjung Jati di kawasan tersebut?
a)
Luasan hutan (rimba) mulai berkurang secara drastis
b)
Meningkatnya luas kawasan konservasi
c)
Peningkatan jumlah flora dan fauna
d)
Hutan menjadi lebih lestari
e)
Tidak ada dampak yang signifikan
69.
Apa yang menjadi paradigma kebijakan pemerintah di masa Orde Baru terkait dengan pengelolaan hutan?
a)
Paradigma manajemen kayu (timber management)
b)
Paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat
c)
Paradigma konservasi alam
d)
Paradigma pemanfaatan hutan untuk pendidikan
e)
Paradigma pengelolaan hutan dengan fokus pada sektor pariwisata
70.
Apa keyakinan pemerintah terkait dengan kayu menurut paradigma manajemen kayu?
a)
Kayu adalah satu-satunya barang komoditas yang mendatangkan uang
b)
Kayu adalah sumber daya alam yang harus dilestarikan
c)
Kayu hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas
d)
Kayu harus menjadi bahan baku utama untuk industri
e)
Kayu merupakan bahan pangan yang bergizi
71.
Apa yang tidak menjadi perhatian serius pemerintah dalam paradigma manajemen kayu?
a)
Hasil hutan ikutan
b)
Keberagaman flora
c)
Pelestarian fauna
d)
Pengelolaan hutan lestari
e)
Pendidikan masyarakat
72.
Apa yang dibuka oleh kebijakan pemerintah berbasis paradigma manajemen kayu?
a)
Peluang penanaman modal asing, termasuk PT Tanjung Jati dari Malaysia
b)
Pembukaan lahan untuk pertanian
c)
Peningkatan penanaman pohon di lahan hutan
d)
Penataan kembali pengelolaan hutan negara
e)
Program pendidikan kehutanan untuk masyarakat
73.
Apa tujuan rezim yang berkuasa saat itu dengan membuka penanaman modal asing?
a)
Untuk memperbaiki kondisi ekonomi melalui pengembangan investasi dalam negeri
b)
Untuk melestarikan hutan tropis
c)
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal
d)
Untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku
e)
Untuk mengembangkan sektor pariwisata alam
74.
Berapa luas sektor kehutanan yang menjadi tumpuan bagi pengembangan komoditas ekonomi negara?
a)
143 juta ha
b)
200 juta ha
c)
100 juta ha
d)
80 juta ha
e)
50 juta ha
75.
Dari negara mana saja investasi dalam sektor kehutanan dilakukan pada masa Orde Baru?
a)
Jepang, Inggris, Amerika, Korea, Malaysia, dan lain-lain
b)
Prancis, Australia, Kanada, Jerman
c)
Italia, Belanda, India, China
d)
Rusia, Afrika Selatan, Brazil
e)
Amerika Serikat, Singapura, Thailand
76.
Apa bentuk investasi yang ditujukan pada unit usaha hutan di masa Orde Baru?
a)
Investasi dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pembangunan infrastruktur industri perkayuan
b)
Investasi untuk membangun sekolah kehutanan
c)
Investasi dalam riset dan pengembangan hutan
d)
Investasi untuk peningkatan produksi kopi
e)
Investasi untuk membuka jalur transportasi
77.
Apa yang biasanya tidak dilakukan setelah eksploitasi kayu oleh perusahaan?
a)
Reboisasi atau penghutanan kembali
b)
Meningkatkan kapasitas produksi
c)
Peningkatan kualitas kayu
d)
Penghijauan lahan sekitar
e)
Pembangunan fasilitas produksi kayu
78.
Apa dampak dari proses eksploitasi kayu yang tidak diikuti dengan reboisasi?
a)
Kondisi hutan menjadi rusak
b)
Kehilangan sumber daya alam
c)
Pertumbuhan tanaman terganggu
d)
Meningkatnya kadar karbon dioksida
e)
Kerusakan tanah dan erosi
79.
Mengapa HPH Tanjung Jati ditutup pada tahun 1979?
a)
Karena sudah sedikitnya jumlah kayu yang dapat dieksploitasi
b)
Karena adanya pelanggaran hukum
c)
Karena kebijakan pemerintah yang baru
d)
Karena tingginya kerusakan lingkungan
e)
Karena kurangnya tenaga kerja
80.
Apa yang terjadi pada akhir 1979 terkait dengan kedatangan penduduk?
a)
Penduduk mulai banyak berdatangan ke kawasan ini dengan tujuan untuk bermukim dan berkebun kopi
b)
Penduduk mulai mengembangkan pariwisata alam
c)
Penduduk mulai bekerja di sektor industri
d)
Penduduk mulai membuka lahan pertanian
e)
Penduduk mulai membangun fasilitas umum
81.
Apa yang seringkali gagal dilakukan oleh kebijakan pemerintah terkait pelestarian hutan dan penanggulangan kemiskinan?
a)
Melindungi hutan dan mengurangi jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan
b)
Memperbaiki pendidikan di daerah sekitar hutan
c)
Meningkatkan lapangan pekerjaan di luar hutan
d)
Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal
e)
Mengurangi polusi di sekitar hutan
82.
Apa yang menunjukkan bahwa masalah pelestarian hutan dan kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks?
a)
Fenomena kegagalan kebijakan pemerintah dalam melindungi hutan dan mengurangi kemiskinan
b)
Adanya peningkatan jumlah penduduk di sekitar hutan
c)
Peningkatan deforestasi yang cepat
d)
Penggunaan teknologi yang salah dalam pengelolaan hutan
e)
Penurunan kualitas tanah akibat aktivitas pertanian
83.
Apa kecenderungan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan pemerintah?
a)
Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan pemerintah cenderung muluk-muluk
b)
Kebijakan berfokus pada konservasi penuh tanpa melibatkan masyarakat
c)
Kebijakan selalu mengutamakan kebutuhan ekonomi
d)
Kebijakan hanya memprioritaskan pertanian
e)
Kebijakan mengabaikan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal
84.
Apa yang terjadi dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan setelah diterapkan?
a)
Kebijakan diterima dengan baik oleh masyarakat lokal
b)
Kebijakan diterapkan di semua wilayah tanpa pengecualian, tetapi sering gagal
c)
Kebijakan mengurangi angka kemiskinan di sekitar hutan
d)
Kebijakan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang cepat
e)
Kebijakan diterima karena melibatkan masyarakat dalam pengelolaan
85.
Apa yang tidak diakui dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi menurut kebijakan pemerintah?
a)
Bentuk-bentuk sosial yang berbasis lingkungan seperti kekayaan umum
b)
Kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan
c)
Kebutuhan pengelolaan berbasis tradisional
d)
Pengetahuan lokal dan pengelolaan komunitas
e)
Semua jawaban benar
86.
Apa konsep yang ditawarkan oleh Scott (1998) yang relevan untuk memahami kebijakan pemerintah?
a)
Konsep high modernism
b)
Konsep sustainable development
c)
Konsep pemberdayaan masyarakat
d)
Konsep pengelolaan berbasis komunitas
e)
Konsep pemerintahan partisipatif
87.
Apa yang dinyatakan oleh pandangan high modernism mengenai pengelolaan negara?
a)
Pemerintah menetapkan rencana rasional untuk mengelola negara melalui penataan administratif atas alam dan masyarakat
b)
Negara harus mengurangi pengelolaan atas sumber daya alam
c)
Negara harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal dalam kebijakan
d)
Negara harus memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam
e)
Negara harus mengikuti metode tradisional dalam pengelolaan alam
88.
Apa persoalan utama yang lebih besar daripada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi hutan?
a)
Persoalan kehutanan seringkali ditimbulkan oleh faktor yang datangnya justru jauh dari hutan itu sendiri
b)
Faktor sosial masyarakat setempat
c)
Peningkatan jumlah penduduk yang bergantung pada hutan
d)
Eksploitasi perusahaan yang tidak terkontrol
e)
Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani eksploitasi
89.
Apa tantangan terbesar bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan akibat ketidakadilan distribusi manfaat hutan?
a)
Merumuskan kebijakan yang cukup tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan
b)
Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan hutan
c)
Meningkatkan kerjasama internasional dalam pengelolaan hutan
d)
Memberikan akses pasar bagi produk hutan
e)
Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan di sektor hutan
90.
Sebelum tahun 1950-an, seperti apa kondisi wilayah yang dibahas dalam paragraf?
a)
Wilayah ini sudah sangat terbuka dan terpengaruh oleh pembangunan
b)
Wilayah ini masih hutan lebat
c)
Wilayah ini sudah banyak dihuni oleh masyarakat
d)
Wilayah ini sudah mengalami deforestasi besar-besaran
e)
Wilayah ini sudah menjadi kawasan pertanian
91.
Apa yang telah dilakukan pemerintah terkait pengelolaan kawasan hutan konservasi TNBBS?
a)
Pemerintah sudah melakukan penyesuaian kebijakan, tetapi belum mampu mengadopsi kepentingan masyarakat
b)
Pemerintah berhasil mengurangi kerusakan hutan
c)
Pemerintah membuka lebih banyak akses untuk masyarakat
d)
Pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan
e)
Pemerintah berhasil melestarikan hutan sepenuhnya
92.
Apa alasan mengapa pemerintah tidak dapat mengadopsi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi TNBBS?
a)
Karena pemerintah tidak hanya mengurusi masalah lokal, tetapi juga masalah regional dan global
b)
Karena keterbatasan anggaran
c)
Karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan
d)
Karena adanya resistensi dari sektor swasta
e)
Karena pemerintah terlalu fokus pada pembangunan ekonomi
93.
Apa strategi utama yang dikedepankan oleh negara dalam menyelesaikan kasus pemanfaatan lahan hutan kebun di kawasan hutan konservasi TNBBS?
a)
Memindahkan masyarakat Atar Lebar dari kawasan hutan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat
b)
Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan
c)
Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah
d)
Menyediakan akses pasar untuk produk hutan
e)
Menyediakan akses penuh kepada masyarakat untuk mengelola hutan
94.
Apa yang ditemukan di lapangan terkait dengan pandangan masyarakat tentang pengelolaan kawasan hutan?
a)
Masyarakat bersikukuh bahwa kawasan tersebut bisa mereka kelola
b)
Masyarakat menerima pengelolaan sepenuhnya oleh pemerintah
c)
Masyarakat setuju dengan pembatasan pengelolaan hutan
d)
Masyarakat menuntut lebih banyak hak pengelolaan lahan
e)
Masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengelolaan
95.
Apa dampak dari penyingkiran akses masyarakat atas kawasan hutan konservasi TNBBS?
a)
Semakin menimbulkan kondisi-kondisi kemiskinan yang semakin parah dan mengarah pada timbulnya kemiskinan struktural
b)
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal
c)
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi
d)
Mengurangi ketergantungan masyarakat pada hutan
e)
Memperbaiki pengelolaan hutan
96.
Apa yang dapat dipicu oleh kemiskinan struktural yang timbul akibat kebijakan pemerintah?
a)
Timbulnya bentuk-bentuk perlawanan struktural
b)
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
c)
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan
d)
Peningkatan ekonomi lokal
e)
Mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam
97.
Apa yang menyebabkan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Atar Lebar?
a)
Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Atar Lebar merupakan gejala yang sangat endemik dan diperparah oleh gejala yang sangat struktural
b)
Peningkatan akses ke sumber daya alam
c)
Pengelolaan hutan yang baik oleh pemerintah
d)
Meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian
e)
Adanya kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada masyarakat
98.
Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap masyarakat Atar Lebar yang memperburuk kondisi kemiskinan mereka?
a)
Pemerintah Pusat melakukan penekanan struktural dengan mengusir mereka dari wilayah pemukiman yang sudah lama mereka huni
b)
Pemerintah menyediakan bantuan ekonomi untuk masyarakat
c)
Pemerintah mengizinkan mereka untuk mengelola hutan
d)
Pemerintah membuka peluang lapangan pekerjaan baru
e)
Pemerintah memberi pelatihan kepada masyarakat
99.
Apa dampak dari tekanan struktural yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Atar Lebar?
a)
Memperburuk kondisi kemiskinan masyarakat karena dampak dari pengusiran yang dilakukan pemerintah
b)
Membantu masyarakat untuk hidup lebih baik
c)
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal
d)
Mengurangi ketergantungan masyarakat pada hutan
e)
Meningkatkan peluang kerja masyarakat lokal
100.
Apa yang menjadi kelemahan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan terkait dengan masyarakat lokal?
a)
Pemerintah belum mampu mengadopsi kepentingan masyarakat lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan
b)
Pemerintah lebih mengutamakan pengelolaan hutan untuk tujuan ekspor
c)
Kebijakan pemerintah hanya menguntungkan perusahaan besar
d)
Pemerintah tidak memperhatikan aspek sosial dan budaya lokal
e)
Pemerintah tidak menyediakan cukup sumber daya untuk pengelolaan hutan lokal
101.
Sejak kapan pemerintah melakukan tindakan pengusiran terhadap masyarakat Atar Lebar?
a)
Sejak tahun 1980-an
b)
Sejak tahun 1990-an
c)
Sejak tahun 2000-an
d)
Sejak tahun 1970-an
e)
Sejak tahun 2010-an
102.
Apa yang timbul akibat tindakan pemerintah terhadap masyarakat Atar Lebar?
a)
Perlawanan masyarakat terhadap negara
b)
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
c)
Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
d)
Perubahan kebijakan pemerintah
e)
Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat
103.
Apa yang menyebabkan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Atar Lebar?
a)
Proses-proses politik, ekonomi, dan sosial yang melucuti akses mereka terhadap lahan sebagai modal utama petani
b)
Ketiadaan kesempatan kerja di daerah lain
c)
Kurangnya sumber daya untuk bertani
d)
Penolakan terhadap kebijakan pemerintah tanpa alasan yang jelas
e)
Ketidakmampuan masyarakat untuk menerima perubahan sosial
104.
Apa yang memperburuk perlawanan sosial masyarakat Atar Lebar terhadap pemerintah?
a)
Respon pemerintah yang selalu negatif, dengan tidak memberikan toleransi terhadap kehadiran mereka di kawasan hutan konservasi TNBBS
b)
Meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah
c)
Penurunan kualitas hidup masyarakat
d)
Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran
e)
Kurangnya dialog antara masyarakat dan pemerintah
105.
Apa yang perlu digagas untuk mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat?
a)
Model pengelolaan hutan pro-masyarakat melalui pemberdayaan (empowerment) masyarakat miskin di sekitar hutan dengan mengadopsi pengetahuan lokal
b)
Pengelolaan hutan dengan pendekatan pemerintahan sentralisasi
c)
Pengelolaan berbasis kekuatan militer untuk penegakan hukum
d)
Pengelolaan hutan berbasis ekonomi pasar
e)
Pemberian izin kepada perusahaan besar untuk mengelola hutan
106.
Apa yang diharapkan dari penerapan model pengelolaan hutan pro-masyarakat?
a)
Memberikan insentif bagi perekonomian masyarakat marjinal yang miskin secara struktural di sekitar hutan serta mendukung pelestarian ekosistem hutan
b)
Peningkatan keuntungan ekonomi dari sektor perkebunan besar
c)
Pengurangan pengaruh masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan
d)
Pemberian hak pengelolaan penuh kepada negara
e)
Peningkatan jumlah masyarakat yang tidak tergantung pada hutan
Reset
