adanya kebebasan pers

dijaminnya HAM

pemerintahan berdasarkan kekuasaan

peradilan bebas dan tidak memihak

meremehkan pendapat orang lain

mengarahkan orang lain

mengritik orang lain

menilai perbuatan orang lain

1, 2, 3 dan 4

1, 2, 3 dan 5

1, 2, 3 dan 6

3, 4, 5 dan 6

1, 2 dan 3

1, 3 dan 4

3, 4 dan 5

4, 5 dan 6

politik

ekonomi

hukum

sosial dan budaya

penghargaan politik warga negara

partisipasi warga negara

pelaksanaan kedaulatan rakyat

pesta rakyat sebagai warga negara

menghargai pendapat orang lain

memperhatikan kepentingan orang lain

mempengaruhi pendapat orang lain

mempertahankan pendapatnya sampai rapat selesai

perwakilan Kelas

ketua OSIS

semua Peserta Rapat

pembina OSIS

Presiden dan Wakil Presiden

Ketua MPR dan Ketua DPR

Hakil Agung dan Hakim Konstitusi

Anggota Komisi Yudisial

1, 2, dan 3

1, 2, dan 4

2, 3, dan 4

2, 4, dan 5

Swiss

Yunani Kuno

Amerika Serikat

Inggris

Pemerintah

Presiden

Rakyat

Perdana Menteri

Raja

Orde lama

Orde baru

Reformasi

Soeharto

Susilo Bambang Yudhoyono

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kabinet sering jatuh bangun

Diberlakukakannya sistem pemerintahan parlementer

Berlakunya demokrasi terpeimpin

Penunjukan presiden ditentukan oleh suara rakyat dalam pemilihan umum

Membatasi partai politik menjadi 3 partai politik saja

Pemilihan presiden oleh rakyat secara langsung

Pemilihan presiden oleh MPR

Tidak membatasi jumlah partai politik

Diterapkannya sistem pemerintahan Parlementer

Kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen

Berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Pemimpin ditentukan secara turun temurun

Menggunakan kekerasan dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi

Lebih mengutamakan hak daripada kewajiban

Membatasi kebebasan mengemukakan pendapat

Mengutamakan musyawarah dalam mencapai konsensus

Menghormati hak asasi manusia

Pemilu yang tertutup

Mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas

Kedaulatan berada ditangan rakyat

Demokrasi langsung

Demokrasi tidak langsung

Demokrasi formal

Demokrasi material

Demokrasi gabungan

1,2 dan 3

2,3 dan 4

3, 4 dan 5

4, 5 dan 1

5, 2 dan 2

Musyawarah

Mufakat

Adil

Tanggung jawab

Kerakyatan

ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradap

Persatuan Indonesia

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

demokrasi dengan hak asasi

Demokrasi dengan kemakmuran

demokrasi dengan otonomi daerah

Demokrasi dengan Rule of law

Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan

media massa berperan sebagai alat kontrol sosial

parlemen memainkan peranan dominan dalam proses politik

partai politik kurang memperhatikan kepentingan politik

partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri

pemerintah baru memusatkan perhatiannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan

partai tunggal

dwi partai

tri partai

multipartai

no partai

Masa awal kemerdekaan menggunakan demokrasi terpimpin

Masa orde baru menggunakan Demokrasi liberal

Masa orde lama menggunakan demokrasi terpimpin

Masa transisi menggunakan demokrasi Pancasila

Masa Reformasi menggunakan demokrasi parlementer

5 tahun

4 tahun

3 tahun

2 tahun

Demokrasi dengan kemakmuran

Demokrasi dengan otonomi daerah

Demokrasi dengan kebebasan yang seluas-luasnya

Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara

Demokrasi yang berkeadilan sosial

Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

Demokrasi dengan hak asasi manusia

Demokrasi dengan kecerdasan

Pancasila sebagai jiwa bangsa

Pancasila sebagai ideologi

Pancasila sebagai moral pembangunan

Pancasila sebagai konstitusi Indonesia

Rantai

Kepala sapi

Bintang

Padi dan kapas

Paradigma pembangunan rakyat

Pondasi berdirinya suatu negara

Ide dan cita-cita dalam suatu negara

Sumber segala permasalahan dalam suatu negara

Pancasila menjadi milik pejabat Indonesia

Pancasila menjadi landasan pembenar tindakan penguasa

Pancasila sebagai alat pemecah belah persatuan

Pancasila menjadi pedoman menyelesaikan konflik

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 4

Empu Gandrung

Empu Prapanca

Empu Tantular

Empu Santoso

bangsa Indonesia dan bangsa lain

bangsa Indonesia sendiri

warisan penjajah

pemberian negara lain

sementara, tidak dapat diubah

tetap, abadi, dapat diubah

tetap, abadi, tidak dapat diubah

tidak dapat diubah, sementara

pandangan hidup bangsa

sumber dari segala sumber hukum

perjanjian luhur bangsa

simbol kebanggaan negara

Memberi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain

Menjadi paradigma pembangunan Indonesia

Mengatur seluruh penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia

Menjadi petunjuk tingkah laku bangsa Indonesia

Negara semakin kokoh dan kuat

Negara akan mudah hancur

Masyarakat akan semakin kompak

Persatuan kesatuan selalu terjaga

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Dasar Negara

Jiwa dan kepribadian bangsa

Pandangan hidup

Peraturan perundangan yang tertinggi

1

2

3

4

Asas

Lima

Sendi

Dasar

Jiwa bangsa

Kepribadian bangsa

Ideologi bangsa

Perjanjian luhur bangsa

Ketuhanan Yang Maha Esa

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Persatuan Indonesia

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Melalui pembentukan peradilan HAM

Pembentukan masyarakat peduli HAM

Melalui kurikulum sekolah yang memuat HAM

Melalui ceramah-ceramah keagamaan di masyarakat

Melalui kampanye partai-partai politik

Keppres No. 50 tahun 1993

Keppres No. 83 tahun 1998

Keppres No.31 tahun 2001

Keppres No. 53 tahun 2001

Keppres No. 40 tahun 2004

1),2),3)

1),2),4)

1),3),4)

2),3),5)

3),4),5

Kepres no 50 tahun 1993

Undang-undang no 39 tahun 1999

Undang-undang no 40 tahun 1999

Undang-undang no 26 tahun 2000

Undang-undang no 23 tahun 2002

melindungi hak minoritas warga negara

melindungi hak setiap orang dalam masyarakat

melindungi hak mayoritas warga negara

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

memajukan pergaulan dalam hubungan internasional

Pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat.

Pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat.

Pernyataan benar dan alasan salah

Pernyataan salah dan alasan benar.

Pertanyaan dan alasan keduanya salah

(1), (2), dan (3)

(1), (2) dan (4)

(2), (3) dan (4)

(1), (3), dan (4)

(1) dan (2)

UUD NRI Tahun 1945

UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah mengenai Hak Asasi Manusia

UU RI No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

menegakan supremasi hukum dan demokrasi

meningkatkan kualitas pelayanan publik

meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok

praktik penegakan hukum yang memihak

meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara

pertama

kedua

ketiga

keempat

kelima

Identitas nasional adalah dokumen resmi suatu negara.

Identitas nasional adalah bahasa yang digunakan oleh suatu bangsa.

Identitas nasional adalah karakteristik dan nilai yang membedakan suatu bangsa.

Identitas nasional adalah jumlah penduduk suatu negara.

Identitas nasional selalu tetap sama tanpa pengaruh globalisasi.

Globalisasi hanya memperburuk identitas nasional.

Globalisasi tidak berpengaruh pada identitas nasional.

Globalisasi dapat mengubah dan memperkaya identitas nasional, tetapi juga dapat menyebabkan tantangan terhadap keaslian budaya.

Penurunan minat terhadap budaya lokal akibat pengaruh budaya asing.

Pergeseran nilai-nilai tradisional menjadi lebih modern dan kurang relevan.

Peningkatan apresiasi dan pelestarian budaya lokal melalui pertukaran budaya internasional.

Peningkatan homogenisasi budaya yang menghilangkan keunikan lokal.

Homogenisasi budaya, pergeseran nilai-nilai tradisional, ketidakadilan ekonomi dan politik, serta dampak teknologi informasi.

Stabilitas ekonomi global

Peningkatan keragaman budaya

Penguatan nilai-nilai lokal

Media sosial mengurangi interaksi budaya antar negara.

Media sosial memperkuat identitas nasional melalui interaksi budaya dan komunikasi yang membangun rasa kebersamaan.

Media sosial tidak memiliki dampak pada identitas nasional.

Media sosial hanya berfungsi sebagai platform untuk iklan.

Pasal 27 ayat 1

Pasal 27 ayat 2

Pasal 27 ayat 3

Pasal 30 ayat 1

Pasal 30 ayat 2

. menanamkan sikap patuh pada akan hukum B

.mensosialisasi . sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya

memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari,

menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih

memupuk budaya hukum