NEW
Font size
WorksheetsUAS Penalaran Hukum Tata Negara
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Jika UUD 1945 tidak memuat aturan tentang pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, maka potensi yang paling mungkin terjadi adalah...
Pemerintah lebih efisien dalam bekerja
Rakyat menjadi lebih aktif
Kekuasaan eksekutif berpotensi sewenang-wenang
Sistem demokrasi semakin kokoh
Dalam konteks pemisahan kekuasaan, mengapa Mahkamah Konstitusi tidak boleh memiliki kewenangan membuat undang-undang?
Karena bertentangan dengan nilai budaya
Karena bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat
Karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan kekuasaan legislatif
Karena lembaga yudikatif bersifat tidak aktif
Jika DPR lebih sering menyetujui keputusan Presiden tanpa kritik berarti, maka kondisi ini menunjukkan...
Kolaborasi sehat antara legislatif dan eksekutif
Sistem presidensial berjalan efektif
Lemahnya fungsi kontrol legislatif
Penguatan sistem hukum
Apa dampak paling nyata jika Mahkamah Konstitusi tidak netral dalam mengadili sengketa hasil pemilu?
Putusan akan mempercepat proses pemilu
Stabilitas politik tetap terjaga
Legitimasi hasil pemilu akan diragukan
Presiden akan lebih kuat
KPU sebagai penyelenggara pemilu harus independen. Apa dampak jika KPU berpihak pada salah satu peserta pemilu?
Partisipasi pemilih meningkat
Kepercayaan publik terhadap pemilu menurun
Proses pemilu menjadi lebih cepat
Legalisasi politik uang
Mengapa Indonesia tidak menganut sistem parlementer seperti Inggris, meskipun keduanya negara demokrasi?
Karena Indonesia adalah negara kerajaan
Karena kondisi sosiopolitik Indonesia lebih cocok dengan presidensial
Karena parlemen Indonesia lemah
Karena Presiden dipilih rakyat
Salah satu alasan kenapa pengujian undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah...
Karena MK dipilih oleh rakyat
Karena DPR tidak netral
Karena perlindungan konstitusi harus melalui lembaga yudisial yang independen
Karena Presiden tidak punya kewenangan yudikatif
Apabila amandemen UUD dilakukan tanpa partisipasi publik, maka akan berdampak pada...
Efisiensi hukum
Kredibilitas proses amandemen
Ketertiban masyarakat
Stabilitas ekonomi
Jika dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman tunduk pada kekuasaan eksekutif, maka prinsip apa yang dilanggar?
Efisiensi pemerintahan
Supremasi parlemen
Independensi peradilan
Representasi politik
Fungsi legislasi DPR akan berjalan efektif jika...
Presiden setuju terhadap seluruh RUU
Fraksi-fraksi mendukung pemerintah
Anggota DPR memahami kebutuhan hukum masyarakat
DPR fokus pada pembangunan
Jika Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi saling tumpang tindih dalam wewenangnya, maka akibat yang paling mungkin adalah...
Pemeriksaan perkara menjadi lebih cepat
Wewenang Presiden berkurang
Hukum lebih mudah ditegakkan
Kepastian hukum terganggu
Mengapa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU sangat penting?
Untuk memastikan UU mencerminkan aspirasi rakyat
Agar UU cepat disahkan
Karena rakyat lebih pandai dari DPR
Karena UU harus dibuat oleh rakyat
Jika suatu UU terbukti bertentangan dengan UUD 1945 namun tetap diberlakukan, maka prinsip apa yang dikorbankan?
Kedaulatan rakyat
Demokrasi Pancasila
Supremasi konstitusi
Efisiensi hukum
Ketika lembaga peradilan tidak mampu memberikan keadilan bagi warga negara, maka fungsi negara sebagai... tidak terpenuhi.
Pengatur ekonomi
Pelindung hak warga
Pemungut pajak
Penjaga keamanan
Dalam konteks hukum tata negara, apa alasan utama kepala negara harus tunduk pada konstitusi?
Agar tidak dimakzulkan
Supaya bisa dipilih kembali
Agar tidak dikritik DPR
Untuk menjaga sistem pemerintahan yang konstitusional
Dalam sistem presidensial, jika Presiden terlalu dominan dan melemahkan DPR, maka ini berpotensi melanggar prinsip...
Musyawarah
Kedaulatan rakyat
Pembagian kekuasaan
Desentralisasi
Apa risiko utama jika lembaga legislatif tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif?
Inflasi meningkat
Ketimpangan ekonomi
Potensi penyalahgunaan kekuasaan
Jumlah partai politik menurun
Bagaimana dampaknya jika pemilu diadakan tanpa kepastian hukum yang jelas?
Partisipasi pemilih meningkat
Pemilu menjadi lebih demokratis
Hasil pemilu rawan konflik
Jumlah calon peserta meningkat
Jika lembaga negara saling tumpang tindih dalam menjalankan wewenangnya, hal ini akan mengancam...
Keseimbangan politik
Stabilitas ekonomi
Efektivitas pembangunan
Supremasi hukum
Salah satu bentuk perwujudan prinsip checks and balances adalah...
Presiden menunjuk hakim konstitusi
DPR menyusun APBN
MK membatalkan UU yang inkonstitusional
KPU melaporkan dana kampanye
Mengapa perlu ada judicial review terhadap undang-undang?
Untuk menjamin kesesuaian dengan konstitusi
Agar DPR tidak bekerja sendiri
Supaya Presiden bisa ikut campur
Karena rakyat tidak mempercayai DPR
Jika DPD tidak diberi kewenangan legislasi penuh, apa dampak utamanya terhadap daerah?
Pusat menjadi lebih dominan
Pilkada menjadi tidak relevan
Aspirasi daerah kurang tersalurkan secara optimal
DPR lebih mudah dikontrol
Keterwakilan perempuan di parlemen penting karena...
Sesuai perintah konstitusi
Merupakan bagian dari keadilan substantif
Jumlah perempuan lebih banyak
Agar kuota parpol terpenuhi
Apa alasan utama Mahkamah Konstitusi diberi wewenang membubarkan partai politik?
Untuk mencegah konflik antar partai
Agar parpol tidak terlalu banyak
Karena Presiden tidak berwenang
Karena hanya lembaga yudikatif yang dapat menilai konstitusionalitas ideologi parpol
Apa yang menjadi indikator penting bahwa negara menganut demokrasi konstitusional?
Adanya pembatasan kekuasaan dalam UUD
Jumlah partai yang banyak
Presiden dipilih rakyat
Mahasiswa bebas berdemo
Dalam konteks pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, lembaga yang tidak termasuk dalam pembagian kekuasaan adalah...
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Komisi Pemilihan Umum
Jika presiden dapat membubarkan parlemen, maka sistem ketatanegaraan tersebut cenderung mengarah ke...
Presidensial absolut
Parlementer
Demokrasi liberal
Otoritarian
Mengapa otonomi daerah penting dalam kerangka negara kesatuan?
Supaya pusat tidak mengatur
Untuk memperbanyak birokrasi
Untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat
Karena amanat reformasi
Apa akibat konstitusional jika presiden mengeluarkan perpu tanpa alasan mendesak?
DPR berhak menolaknya
MA bisa membatalkannya
Presiden dimakzulkan
MK tidak bisa menguji
Jika prinsip supremasi hukum tidak dijalankan, maka sistem ketatanegaraan akan cenderung...
Liberal
Otoriter
Desentralistik
Federalistik
Perbedaan utama antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah...
Keduanya mengadili pidana
MA membentuk UU, MK tidak
MA mengawasi peradilan, MK menguji UU
MK menyidangkan banding, MA tidak
Dalam negara hukum, kekuasaan dijalankan berdasarkan...
Konsensus
Peraturan perundang-undangan
Kekuasaan elite
Keputusan mayoritas
Apa dampak positif dari sistem pemilu proporsional terbuka?
Parpol jadi kuat
Kandidat ditentukan pusat
Sistem multipartai hilang
Pemilih dapat memilih calon secara langsung
Pemakzulan Presiden hanya bisa dilakukan jika...
Presiden terbukti melanggar hukum secara serius
Ada keputusan DPRD
Parpol tidak mendukung
Presiden tidak menyukai Mahkamah Konstitusi
Tujuan utama pengakuan hak asasi manusia dalam konstitusi adalah...
Supaya negara terlihat baik
Agar hukum tertulis
Untuk menjamin kebebasan dan keadilan bagi warga
Agar pemerintah kuat
Jika konstitusi diamandemen terus-menerus dalam waktu singkat, maka...
Rakyat makin kritis
Pemerintah efisien
Sistem presidensial jadi kuat
Stabilitas hukum terganggu
Dalam sistem presidensial, kekuasaan legislatif dan eksekutif...
Berdiri sendiri namun saling mengawasi
Saling tergantung
Dipegang oleh satu orang
Dikuasai oleh parlemen
Jika kekuasaan kehakiman terlalu dikontrol oleh eksekutif, maka akan mengakibatkan...
Demokrasi menguat
Sistem presidensial bekerja
Hilangnya independensi peradilan
Peran legislatif meningkat
Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal akan berdampak pada...
Wewenang DPR bertambah
Daerah memiliki kewenangan lebih luas
Presiden dipilih DPR
Pemilu dihapuskan
Dalam konteks checks and balances, peran Mahkamah Konstitusi yang paling penting adalah...
Menyusun undang-undang
Menentukan calon presiden
Memutus perkara pidana
Menjaga agar UU sesuai dengan konstitusi
