wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

kuis peraturan perundang undangan

Total questions: 70

Worksheet time: 2hrs 49mins

Name
Class
Date
1.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk . . . .

a)

Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat

b)

Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah

c)

Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo

d)

Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman

2.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

a)

Perpu

b)

Perpres

c)

Perda

d)

UU

3.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan . . . .

a)

Damai dan aman

b)

Menjelang perang

c)

Menjelang Akhir Tahun

d)

Darurat

4.

Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan....

a)
b)
c)
d)
5.

supaya masyarakat aman dan tentram, maka semua warga masyarakat harus taat/patuh kepada ... .

a)

A. pemuka agama

b)

B. pejabat setempat

c)

C. peraturan yang berlaku

d)

D. pemuka masyarakat

6.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam keadaan memaksa (kegentingan yang memaksa) adalah ....

a)

Perpu

b)

UU

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Pemerintah

7.

Peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang merupakan pengertian dari ....

a)

Tata Tertib

b)

Hukum

c)

Norma

d)

Kebiasaan

8.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...

a)

Perrpu

b)

Perpres

c)

UU

d)

PP

9.

Lembaga yang berhak mengajukan Rancangan Undang undang adalah ..

a)

Kepolisian

b)

DPRD

c)

DPR

d)

KPK

10.

Peraturan tertulis yang memuat norma

hukum yang mengikat secara umum

dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang

berwenang melalui prosedur yang

ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

a)

peraturan

b)

peraturan sekolah

c)

peraturan kebijakan

d)

peraturan

perundang-undangan.

11.

Hukum yang tertinggi dan dijadikan

dasar hukum tertinggi di Indonesia.

a)

Ketetapan MPR

b)

UUD 1945

c)

Perpu

d)

Peraturan Pemerintah

12.

K E T E T A P A N M P R ditetapkan oleh

a)

Presiden

b)

Gubernur

c)

MPR

d)

DPRD

13.

P E R A T U R A N P E M E R I N T A H P E N G G A N T I

U N D A N G - U N D A N G dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan

a)

Presiden

b)

Gubernur

c)

MPR

d)

DPRD

14.

P E R A T U R A N D A E R A H P R O V I N S I ditetapkan oleh

a)

Presiden

b)

Kepala Desa

c)

MPR

d)

DPRD

15.

PE R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A ditetapkan dengan persetujuan

a)

Presiden

b)

Kepala Desa

c)

Bupati

d)

Gubernur

16.

PE R A T U R A N D A E R A H P R O V I N S I ditetapkan dengan persetujuan

a)

Presiden

b)

Kepala Desa

c)

Bupati

d)

Gubernur

17.

Garis-garis besar legislatif dilaksanakan dengan

undang-undang ditetapkan oleh

a)

Peraturan Presiden

b)

Ketetapan MPR

c)

UUD 1945

d)

Perpu

18.

Undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan ….

a)

MPR

b)

Presiden

c)

DPD

d)

MA

19.
RUU dapat diusulkan oleh ….
a)
Presiden dan DPR
b)
DPR saja
c)
Presiden saja
d)
DPR dan DPD
20.
Presiden menetapkan PP untuk menjalankan ….
a)
Ketetapan MPR
b)
UU
c)
UUD
d)
Perppu
21.
Apabila ada perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka sikap pemerintah pusat adalah ….
a)
Membolehkan perda untuk tetap dilaksanakan
b)
Memberikan batas waktu sesuai kondisi daerah
c)
Membatalkan perda tersebut
d)
Memperbolehkan berlaku untuk daerah tertentu
22.
Rancangan perda kabupaten/kota dapat diusulkan oleh ….
a)
Bupati/ walikota saja
b)
DPRD Kabupaten/kota saja
c)
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
d)
DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota
23.

Peraturan perundang-undangan yang disebut dan di tetapkan oleh Presiden disebut...................................

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Presiden

c)

UUD 1945

d)

Perpu

24.

Persatuan dan kesatuan Bangsa sangat penting karena bangsa Indonesia.......................

a)

Memiliki wolayah yang terbentang sangat luas

b)

Memiliki penduduk yang sangat banyak

c)

Terdiri dari berbagai suku Bangsa,bahasa,agama yang berbeda

d)

Sedang melaksanakan berbagai pembangunan

25.

Negara kita berdasakan UUD 1945. Lembaga yang berhak mengesahkan sebuah undang-undang adalah..................

a)

Gubernur

b)

DPR

c)

MPR

d)

Presiden

26.

Unsur-unsur Negara secara konstutif terdiri dari....................

a)

Rakyat,Penduduk, dan Wilayah

b)

Rakyat, Warga Negara,dan pemerintah yang berdaulat

c)

Wilayah, Pemerintah,dan pengakuan Negara lain

d)

Rakyat, Wilayah,dan Pemerintah

27.

Hukum merupakan peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat artinya hukum itu bersifat .......................

a)

Mengganggu

b)

Menguntungkan

c)

Memaksa

d)

Mengancam

28.

Peraturan daerah yang mengatur pemerintah daerah Provinsi dibuat oleh......................

a)

Presiden bersama DPR

b)

Gubernur bersama DPRD

c)

DPR bersama Gubernur

d)

Bupati bersama DPRD

29.

Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada............................

a)

DPRD

b)

DPD

c)

MPR

d)

DPR

30.

Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada............................

a)

DPRD

b)

DPD

c)

MPR

d)

DPR

31.

Berikut ini yang buka termasuk isi Alenia IV Pembukaan UUD 1945 adalah.....................

a)

Memuat tujuan nasional

b)

Memuat dasar negara Pancasila

c)

Memuat penyusunan UUD 1945

d)

Terjadinya negara merupakan rahmat Tuhan

32.

Peraturan perundang-undangan yang tertinggi di indonesia adalah................

a)

UUD 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Undang-undang

d)

Peraturan Pemerintah

33.

Langkah pertama dalam pembuatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah.............

a)

membuat rancangan peraturan

b)

mengajukan rancangan peraturan

c)

Membuat rancangan peraturan

d)

menetapkan peraturan

34.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Peraturan Pengganti Undang-undang

d)

Undang-undang

35.

Undang-undang, penyusunannya bisa dilakukan oleh dua lembaga...

a)

DPR dan DPD

b)

MPR dan presdien

c)

Gurebrnur dan Presiden

d)

bupati dan Gubernur

36.

Undang-undang, penyusunannya bisa dilakukan oleh dua lembaga...

a)

DPR dan DPD

b)

MPR dan presdien

c)

Gurebrnur dan Presiden

d)

bupati dan Gubernur

37.

Pembahasan RUU di DPR, Presiden diwakili oleh ....

a)

Menteri

b)

Wakil presiden

c)

Juru bicara kepresidenan

d)

Menteri Kehakiman dan HAM

38.

Apabila Perpu ditolak oleh DPR, maka Perpu ....

a)

tetap berlaku

b)

tidak berlaku

c)

harus diperbaiki

d)

dapat diajukan lagi

39.

Apabila Perpu ditolak oleh DPR, maka Perpu ....

a)

tetap berlaku

b)

tidak berlaku

c)

harus diperbaiki

d)

dapat diajukan lagi

40.

Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPR

d)

Mahkamah Agung

41.

Salah satu prinsip umum yang berlaku dalam hukum adalah ….

a)

peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

b)

peraturan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi

c)

peraturan yang lebih rendah menjadi dasar peraturan yang lebih tinggi

d)

peraturan yang lebih tinggi sama dengan peraturan yang lebih rendah

42.

Ciri – ciri peraturan perundang – undangan di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ….

a)

mengikat kepada setiap orang dan ada sanksi bagi yang melanggar

b)

ditetapkan/dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang

c)

hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja

d)

berisi aturan tingkah laku

43.

Ciri – ciri peraturan perundang – undangan di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ….

a)

mengikat kepada setiap orang dan ada sanksi bagi yang melanggar

b)

ditetapkan/dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang

c)

hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja

d)

berisi aturan tingkah laku

44.

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat warga masyarakat untuk mematuhi undang-undang. Siapakah yang membuat Undang -undang?

a)

Lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

b)

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden

c)

DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota

d)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur

45.

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat warga masyarakat untuk mematuhi undang-undang. Siapakah yang membuat Undang -undang?

a)

Lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

b)

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden

c)

DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota

d)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur

46.

Undang-Undang dibuat oleh... .

a)

Presiden dan Wakil Presiden

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Pemerintah Daerah

47.

PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang) hanya dikeluarkan oleh Presiden apabila... .

a)

dalam keadaan baik

b)

diperlukan untuk menggantikan sementara

c)

negara dalam keadaan genting

d)

Presiden ingin membuat aturan baru

48.

PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang) hanya dikeluarkan oleh Presiden apabila... .

a)

dalam keadaan baik

b)

diperlukan untuk menggantikan sementara

c)

negara dalam keadaan genting

d)

Presiden ingin membuat aturan baru

49.

Peraturan Pemerintah pada proses pembuatannya dibuat oleh Pemerintah yang pada saat itu menjabat, yaitu... .

a)

Presiden dan Wakil Presiden

b)

Presiden dan dibantu Menteri

c)

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Presiden dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR)

50.

Siapa yang memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang di Indonesia?

a)

Rakyat

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d)

Pengadilan

51.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum yang tidak tertulis biasanya berasal dari... .

a)

tradisi

b)

peraturan pemerintah

c)

putusan pengadilan

d)

konstitusi

52.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum yang tidak tertulis biasanya berasal dari... .

a)

tradisi

b)

peraturan pemerintah

c)

putusan pengadilan

d)

konstitusi

53.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat biasanya diakui sebagai... .

a)

hukum tertulis

b)

hukum tidak tertulis

c)

hukum positif

d)

hukum internasional

54.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat biasanya diakui sebagai... .

a)

hukum tertulis

b)

hukum tidak tertulis

c)

hukum positif

d)

hukum internasional

55.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat biasanya diakui sebagai... .

a)

hukum tertulis

b)

hukum tidak tertulis

c)

hukum positif

d)

hukum internasional

56.

Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia memerlukan persetujuan dari... .

a)

Presiden

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

57.

Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia memerlukan persetujuan dari... .

a)

Presiden

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

58.

Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia memerlukan persetujuan dari... .

a)

Presiden

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

59.

Hukum dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumbernya. Salah satunya adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis di Indonesia adalah:

a)

Adat istiadat

b)

Kebiasaan masyarakat

c)

Undang-Undang

d)

Norma sosial

e)

Kepercayaan masyarakat

60.

Hukum dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumbernya. Salah satunya adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis di Indonesia adalah:

a)

Adat istiadat

b)

Kebiasaan masyarakat

c)

Undang-Undang

d)

Norma sosial

e)

Kepercayaan masyarakat

61.

Proses perumusan UUD NRI 1945 melewati proses panjang. Proses perumusan UUD 1945 untuk negara Indonesia yang dilakukan sebelum Indonesia merdeka oleh ...

a)

PPKI

b)

BPUPK

c)

Panitia sembilan

d)

Soekarno Hatta

e)

BKR

62.

tata urutan perundang-undangan tertinggi adalah ...

a)

UU

b)

UUD NRI 1945

c)

Perppu

d)

Peraturan Pemerintah

63.

tata urutan perundang-undangan tertinggi adalah ...

a)

UU

b)

UUD NRI 1945

c)

Perppu

d)

Peraturan Pemerintah

64.

Yang berhak mengubah UUD"45 adalah ....

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

DPR dan MPR

65.

Perppu dibuat oleh ....

a)

Gubernur

b)

Presiden

c)

DPR

d)

Pemerintah

66.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden karna hal mendesak disebut .....

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan darurat

d)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

67.

Sikap kita terhadap pembangunan hukum nasional adalah ...

a)

hanya mematuhi peraturan yang menguntungkan

b)

cukup mematuhi saja

c)

patuh namun kritis

d)

menolak peraturan

68.

Sikap kita terhadap pembangunan hukum nasional adalah ...

a)

hanya mematuhi peraturan yang menguntungkan

b)

cukup mematuhi saja

c)

patuh namun kritis

d)

menolak peraturan

69.

Badan yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang adalah ....

a)

yudikatif

b)

eksekutif

c)

legislatif

d)

legislatif dan yudikatif

70.

Badan yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang adalah ....

a)

yudikatif

b)

eksekutif

c)

legislatif

d)

legislatif dan yudikatif

Similar Resources on Wayground

UJIAN PENILAIAN 3O (BAB 1 SEHINGGA 4)

65 questions

UJIAN PENILAIAN 3O (BAB 1 SEHINGGA 4)

quiz

Worksheet

•

3rd Grade - University

Bijak Geografi Kuiz Kenali Malaysia Tingkatan 1

70 questions

Bijak Geografi Kuiz Kenali Malaysia Tingkatan 1

quiz

Worksheet

•

1st - 11th Grade

X BAB 3

72 questions

X BAB 3

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

untitled

74 questions

untitled

quiz

Worksheet

•

9th - 11th Grade

IPS

70 questions

IPS

quiz

Worksheet

•

9th Grade