wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PH 2 Bab 4 Kedaulatan Wilayah NKRI Kelas X-11

Total questions: 25

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Apa arti penting kedaulatan bagi NKRI?

a)

Menunjukkan kekuasaan rakyat terhadap negara

b)

Menjamin kekuasaan negara atas seluruh wilayahnya

c)

Menunjukkan identitas budaya daerah

d)

Mendorong perdagangan antarwilayah

e)

Menjamin hak-hak warga negara terhadap kebebasan

2.

Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Tahun 2008 menjelaskan wilayah NKRI mencakup…

a)

Daratan dan udara saja

b)

Daratan, perairan pedalaman, dan kekayaan alam

c)

Daratan, laut teritorial, dan batas provinsi

d)

Daratan, perbatasan negara, dan hutan

e)

Daratan dan jalur lintas internasional

3.

Berdasarkan berita tentang sengketa Laut Natuna, alasan Indonesia menolak klaim China adalah…

a)

Karena Natuna lebih dekat ke Malaysia

b)

China menggunakan hukum kolonial

c)

Klaim China tidak sesuai dengan UNCLOS 1982

d)

Indonesia belum memiliki bukti wilayah

e)

Indonesia dan China tidak pernah bersengketa

4.

Apa nama garis imajiner yang digunakan China untuk mengklaim Laut Natuna?

a)

Equator Line

b)

Border of China

c)

Great Wall Line

d)

Nine Dash Line

e)

South Sea Line

5.

Sengketa Sipadan dan Ligitan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun…

a)

1967

b)

1991

c)

1998

d)

2002

e)

2007

6.

Mengapa Mahkamah Internasional memutuskan Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia?

a)

Karena letaknya lebih dekat dengan Malaysia

b)

Karena bukti sejarah Indonesia lemah

c)

Karena Malaysia menunjukkan bukti pengelolaan efektif

d)

Karena Indonesia tidak hadir dalam persidangan

e)

Karena kedua pulau itu tidak memiliki pemilik

7.

Salah satu faktor yang menyebabkan sengketa Blok Ambalat adalah…

a)

Lokasi geografis yang jauh dari daratan

b)

Adanya pemetaan baru oleh Malaysia

c)

Blok Ambalat masuk dalam ZEE Vietnam

d)

Banyaknya warga Indonesia di daerah tersebut

e)

Keinginan Malaysia menyerang Indonesia

8.

Apa dampak yang bisa timbul jika batas wilayah negara tidak jelas?

a)

Terjadinya konflik sosial dan budaya dalam negeri

b)

Meningkatnya jumlah wisatawan asing

c)

Negara lebih mudah dikelola

d)

Tidak diperlukan penjagaan wilayah

e)

Semua warga negara menjadi pasif

9.

Perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar perbedaan pandangan antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas wilayah Kalimantan adalah...

a)

Traktat Tordesillas dan Konvensi Wina

b)

Perjanjian 1891, 1915, dan Traktat 1928

c)

Perjanjian New York dan Konvensi Hukum Laut

d)

Traktat Versailles dan Perjanjian Den Haag

e)

Deklarasi Djuanda dan Piagam ASEAN

10.

Apa alasan utama pentingnya pengaturan batas wilayah dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012?

a)

Untuk memudahkan pemetaan digital

b)

Agar warga tidak beraktivitas di perbatasan

c)

Demi kepentingan militer dan pertahanan

d)

Menjaga tertib administrasi dan kepastian hukum

e)

Agar kepala daerah lebih cepat dilantik

11.

ZEE Indonesia diatur dalam konvensi…

a)

UNCLOS 1982

b)

Piagam ASEAN

c)

Deklarasi Bangkok

d)

Perjanjian Jenewa

e)

Konvensi Den Haag

12.

Kapal perang KD Budiman dan KD Sri Perlis masuk wilayah RI pada tahun…

a)

1997

b)

1998

c)

2002

d)

2007

e)

2009

13.

Wilayah Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan Timor Leste adalah…

a)

Papua

b)

Sulawesi

c)

Nusa Tenggara Timur

d)

Maluku Utara

e)

Kalimantan Tengah

14.

Berikut ini yang termasuk dalam kawasan perbatasan laut Indonesia adalah, kecuali…

a)

Riau dengan Singapura

b)

Papua dengan Papua Nugini

c)

NTT dengan Australia

d)

Aceh dengan India

e)

Kalimantan Timur dengan Malaysia

15.

Perbedaan persepsi atas perjanjian batas wilayah menyebabkan…

a)

Peluang dagang meningkat

b)

Terjadi isolasi daerah perbatasan

c)

Sengketa dan ketegangan antarnegara

d)

Berkurangnya rasa nasionalisme

e)

Bertambahnya pulau kecil

16.

Yang termasuk wilayah rawan sengketa dengan Malaysia adalah…

a)

Pulau Buru

b)

Pulau Seram

c)

Pulau Sebatik

d)

Pulau Bawean

e)

Pulau Morotai

17.

Salah satu bentuk dukungan warga negara terhadap kedaulatan wilayah adalah…

a)

Menolak seluruh produk luar negeri

b)

Membuat peta wilayah sendiri

c)

Menyebarkan hoaks tentang konflik perbatasan

d)

Mengikuti kegiatan bela negara

e)

Menghindari berita konflik

18.

Konsep "terra nullius" dalam sengketa wilayah berarti…

a)

Wilayah yang belum dipetakan

b)

Wilayah milik bersama

c)

Wilayah tak bertuan

d)

Wilayah adat yang dilindungi

e)

Wilayah suaka alam

19.

Apa makna dari "effective occupation" dalam argumen Malaysia?

a)

Penggunaan lahan untuk pertanian oleh rakyat

b)

Klaim wilayah berdasarkan peta digital

c)

Pengelolaan wilayah secara aktif dan berkelanjutan

d)

Penempatan pasukan di pulau sengketa

e)

Penandatanganan perjanjian secara sepihak

20.

Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE)?

a)

Wilayah yang hanya bisa dikunjungi turis

b)

Zona perdagangan antarprovinsi

c)

Laut sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang diatur untuk eksplorasi ekonomi

d)

Area untuk latihan militer laut

e)

Wilayah yang dikuasai dua negara sekaligus

21.

“Kementerian Luar Negeri RI menyatakan penolakan tegas terhadap peta baru China yang kembali menampilkan klaim sembilan garis putus-putus (Nine Dash Line) di Laut China Selatan. Peta ini dinilai bertentangan dengan UNCLOS 1982 dan tidak memiliki dasar hukum internasional.”
(Sumber: Kompas, 2023)

Berdasarkan bacaan di atas, alasan Indonesia menolak klaim Nine Dash Line oleh China adalah...

a)

Karena Nine Dash Line melanggar hukum adat internasional

b)

Karena Indonesia mengklaim seluruh Laut China Selatan

c)

Karena klaim tersebut tidak sesuai dengan h

d)

Karena China telah menduduki Natuna

e)

Karena Laut China Selatan bukan milik siapa pun

22.

“Sengketa wilayah Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia bermula karena kedua negara mengklaim pulau-pulau tersebut. Pada 2002, Mahkamah Internasional memutuskan pulau tersebut menjadi milik Malaysia karena Malaysia menunjukkan pengelolaan administratif yang lebih efektif atas pulau-pulau tersebut.”

Apa alasan Mahkamah Internasional memutuskan Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia?

a)

Karena pulau tersebut berada di wilayah Malaysia

b)

Karena Malaysia lebih dahulu mengklaim pulau tersebut

c)

Karena Indonesia tidak hadir dalam sidang

d)

Karena Malaysia mengelola wilayah tersebut secara efektif

e)

Karena pulau tersebut tak bertuan

23.

“Blok Ambalat menjadi salah satu titik panas sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini mencuat setelah Malaysia mengeluarkan peta wilayah baru yang memasukkan sebagian Blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Padahal wilayah tersebut masuk dalam ZEE Indonesia.”

Masalah utama dalam sengketa Blok Ambalat berdasarkan teks di atas adalah...

a)

Indonesia menolak kerja sama ekonomi

b)

Malaysia mengklaim wilayah dalam ZEE Indonesia

c)

Indonesia kekurangan data peta laut

d)

Tidak ada batas alam yang jelas

e)

Malaysia ingin menduduki wilayah Kalimantan

24.

“Masuknya kapal perang Malaysia KD Sri Perlis ke wilayah perairan Indonesia pada tahun 2007 menimbulkan ketegangan diplomatik. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran kedaulatan dan memperkuat urgensi penyelesaian batas wilayah secara tuntas.”


Dari bacaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa...

a)

Kapal Malaysia datang atas undangan Indonesia

b)

Masuknya kapal perang menunjukkan kerja sama militer

c)

Batas wilayah yang belum jelas bisa menimbulkan konflik

d)

Masuknya kapal perang sudah menjadi hal biasa

e)

Indonesia mengklaim Malaysia sebagai bagian wilayahnya

25.

“Permendagri No. 76 Tahun 2012 diterbitkan untuk menata dan menegaskan batas wilayah antar daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih administrasi dan munculnya konflik sosial di daerah perbatasan.”


Fungsi utama peraturan tersebut adalah...

a)

Meningkatkan jumlah penduduk di perbatasan

b)

Mewajibkan warga pindah dari wilayah konflik

c)

Menegaskan batas wilayah agar tidak terjadi konflik

d)

Menghapus wilayah-wilayah kecil yang tidak penting

e)

Membatasi gerak masyarakat antar daerah