WorksheetsWK 7 mei
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Pemerintah memotong anggaran sejumlah sektor penting untuk membiayai program makan siang gratis di sekolah. Mahasiswa memprotes kebijakan ini dengan gerakan "Indonesia Gelap".
Apa implikasi jangka panjang dari kebijakan ini terhadap demokrasi dan partisipasi publik?
Meningkatkan stabilitas politik karena kebutuhan dasar siswa terpenuhi
Mendorong efisiensi anggaran negara melalui program subsidi langsung
Menurunkan kepercayaan publik jika partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan diabaikan
Memperkuat supremasi hukum karena diputuskan melalui regulasi pemerintah
Menunjukkan kesuksesan demokrasi dengan respons mahasiswa yang mendukung
Presiden mengusulkan penghapusan Pilkada langsung dengan alasan efisiensi. Namun, banyak pihak menilai ini sebagai kemunduran demokrasi.
Jika usulan ini diterapkan, perubahan apa yang paling dibutuhkan secara hukum?
Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru
Revisi Undang-Undang Pemilu oleh Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Persetujuan dari Komnas HAM
Pemerintah berencana memberi amnesti kepada tahanan separatis Papua jika mereka menghentikan kekerasan. Namun, ada kekhawatiran bahwa ini bisa mengabaikan korban kekerasan sebelumnya.
Apa dilema utama kebijakan ini dalam konteks HAM dan keadilan transisional?
Menurunkan efektivitas hukum adat di Papua
Memperkuat supremasi hukum melalui pengampunan massal
Meningkatkan diplomasi internasional untuk Papua Merdeka
Menyeimbangkan antara rekonsiliasi nasional dan hak atas keadilan korban
Memperluas otoritas militer di wilayah sipil
UU baru memberi kewenangan kepada militer untuk menjabat di lembaga sipil seperti BNPT dan BNN.
Apa risiko utama dari kebijakan ini dalam sistem demokrasi Indonesia?
Menambah profesionalisme militer dalam sektor sipil
Menekan angka kriminalitas karena disiplin militer
Melemahkan prinsip supremasi sipil atas militer
Meningkatkan pengaruh sipil dalam tubuh militer
Menstabilkan konflik horizontal melalui pendekatan militer
Usulan Keraton Surakarta agar Solo menjadi Daerah Istimewa menimbulkan pro dan kontra.
Apa potensi dampak dari disetujuinya usulan ini terhadap kesatuan nasional?
Memperkuat otonomi daerah berbasis sejarah budaya
Memicu tuntutan serupa dari daerah lain dan membebani anggaran
Menurunkan rasa nasionalisme masyarakat urban
Meningkatkan efisiensi birokrasi dengan sistem kerajaan
Menumbuhkan antipati terhadap sistem republik
Pemerintah pusat memotong anggaran sejumlah kementerian, termasuk pendidikan dan kesehatan, demi mendanai program strategis nasional seperti makan siang gratis. Protes dari mahasiswa terjadi di berbagai kota.
Implikasi jangka panjang dari kebijakan tersebut adalah...
Pemerataan gizi dan peningkatan angka partisipasi sekolah
Penurunan angka pengangguran akibat efisiensi anggaran
Berkurangnya daya kritis publik terhadap kebijakan negara
Potensi penurunan kualitas SDM karena pemotongan anggaran strategis
Meningkatnya legitimasi politik pemerintah di mata internasional
Presiden mengusulkan penghapusan pilkada langsung dan ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD, dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik.
Jika usulan tersebut disahkan, maka yang paling mungkin terjadi adalah...
Penghematan besar pada APBN dan APBD
Penurunan konflik horizontal di daerah pemilihan
Penurunan kualitas demokrasi di tingkat lokal
Peningkatan partisipasi politik di tingkat desa
Penguatan otonomi daerah dalam pengambilan kebijakan
Dalam konteks pengaruh geopolitik, Presiden Prabowo memperluas peran militer di posisi sipil sebagai respons atas ketegangan di Laut Cina Selatan dan potensi konflik regional.
Kebijakan ini secara prinsip bertentangan dengan nilai...
Keadilan sosial dalam ekonomi
Supremasi sipil atas militer
Kesatuan NKRI dalam aspek hukum
Persamaan hak dan kewajiban warga negara
Kemerdekaan pers dan transparansi pemerintahan
Beredar kritik bahwa skema perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil mengingatkan pada masa Orde Baru. Namun, pemerintah berdalih bahwa situasi geopolitik saat ini menuntut efisiensi dan kedisiplinan ala militer.
Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan dilema kebijakan tersebut adalah...
Pemerintah bertindak demi pertahanan negara, bukan kekuasaan
Efisiensi sistem pemerintahan dapat menggantikan prinsip demokrasi
Keamanan nasional harus diprioritaskan daripada keterbukaan
Ketegangan antara kebutuhan stabilitas dan prinsip demokrasi
Negara berhak melampaui konstitusi dalam keadaan krisis
Skandal korupsi dalam Pertamina dengan nilai kerugian triliunan rupiah terjadi akibat pencampuran bahan bakar bersubsidi dan non-subsidi oleh oknum internal.
Dampak politik paling masuk akal dari skandal tersebut adalah...
Menurunnya kepercayaan publik terhadap BUMN
Kenaikan harga BBM non-subsidi secara signifikan
Intervensi lembaga internasional dalam kebijakan energi
Meningkatnya minat investasi asing di sektor energi
Pemerintah memperluas program subsidi energi
Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk proyek infrastruktur dan program makan gratis, sementara alokasi untuk riset dan inovasi menurun signifikan.
Kondisi ini secara tidak langsung dapat memicu risiko berikut, kecuali...
Brain drain karena minimnya pendanaan riset dalam negeri
Ketimpangan antara pengeluaran konsumtif dan produktif
Menurunnya daya saing Indonesia di era industri 4.0
Peningkatan indeks inovasi nasional secara cepat
Ketergantungan terhadap teknologi impor
Usulan penghapusan pilkada langsung memicu kritik luas. Sebagian menyebut hal ini sebagai langkah mundur dari demokrasi.
Apabila usulan ini diterapkan, maka kontrol publik terhadap pemimpin daerah akan...
Meningkat, karena ada peran DPRD yang mewakili rakyat
Berkurang, karena proses pemilihan tidak lagi melibatkan rakyat secara langsung
Tetap sama, karena kepala daerah masih bisa dicopot lewat hak interpelas
Tidak relevan, karena sistem presidensial menjamin stabilitas
Bertambah rumit karena rakyat harus mengajukan petisi
Skandal Pertamina menunjukkan lemahnya pengawasan internal terhadap distribusi bahan bakar subsidi.
Jika hal ini terus berulang, konsekuensi etis yang paling serius bagi pemerintah adalah...
Rakyat kehilangan rasa hormat terhadap konstitusi
Munculnya keresahan sosial akibat harga bahan bakar melonjak
Terkikisnya legitimasi moral pemerintah sebagai pelayan publik
Penurunan ekspor migas karena krisis kepercayaan
Meningkatnya resistensi terhadap subsidi energi
Usulan menjadikan Surakarta sebagai Daerah Istimewa memunculkan perdebatan antara nilai sejarah dan efektivitas birokrasi modern.
Jika disahkan tanpa kajian menyeluruh, risiko institusional yang paling mungkin terjadi adalah...
Surakarta kehilangan status kotamadya
Provinsi Jawa Tengah bubar secara administratif
Usulan menjadikan Surakarta sebagai Daerah Istimewa memunculkan perdebatan antara nilai sejarah dan efektivitas birokrasi modern.
Jika disahkan tanpa kajian menyeluruh, risiko institusional yang paling mungkin terjadi adalah...
DPRD kehilangan fungsi legislasi
Wali Kota menjadi pejabat non-politik
ekspresi keputusasaan warga muda terhadap situasi ekonomi dan politik dalam negeri.
Fenomena ini mencerminkan tantangan utama negara dalam aspek...
Kedaulatan digital dan kebijakan sensor
Mobilitas sosial berbasis meritokrasi
Kepercayaan generasi muda terhadap institusi negara
Distribusi sumber daya teknologi antar wilayah
Efektivitas penegakan hukum dalam ruang siber
Politik
Seorang kepala daerah memindahkan sebagian besar pejabat birokrasi di daerahnya dengan alasan “penyegaran organisasi”. Namun, sebagian besar yang diganti adalah pejabat yang tidak mendukungnya dalam pilkada.
Apa pelanggaran prinsip demokrasi yang paling mungkin terjadi dalam kasus ini?
Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi
Pelanggaran prinsip desentralisasi pemerintahan daerah
Pemborosan anggaran dalam manajemen ASN
Pengabaian asas transparansi dalam pengambilan keputusan
Pelanggaran terhadap prinsip meritokrasi dan netralitas ASN
Penalaran Politik Internasional
Pemerintah Indonesia menolak ikut serta dalam blok perdagangan internasional yang didominasi oleh negara-negara besar, meskipun ada tawaran kerja sama investasi besar.
Apa alasan utama yang dapat dibenarkan dalam konteks kepentingan nasional?
Menolak ketergantungan ekonomi pada negara lain
Menjaga harga komoditas lokal dari persaingan global
Menghindari tekanan politik luar negeri terhadap kebijakan domestik
Mematuhi prinsip non-blok dalam politik internasional
Menyatakan posisi netral terhadap isu geopolitik dunia
Penalaran Hukum dan Keadilan
Seorang mantan pejabat tinggi dipenjara karena korupsi, tetapi setelah beberapa tahun, ia mendapatkan grasi dari presiden dengan alasan kemanusiaan. Publik mempertanyakan keputusan ini.
Apa implikasi utama dari kebijakan grasi terhadap sistem hukum?
Menurunkan integritas presiden sebagai kepala negara
Membatalkan seluruh proses hukum yang telah berlangsung
Menimbulkan kesan ketidaksetaraan hukum bagi pejabat tinggi
Menyebabkan kekosongan hukum dalam perkara korupsi
Menjadi preseden bagi penghapusan pidana korupsi di masa depan
Penalaran Sosial Politik
Isu ketimpangan digital menjadi sorotan setelah terungkap bahwa akses internet di wilayah timur Indonesia masih sangat rendah, bahkan saat Pemilu menggunakan sistem rekap digital.
Apa tantangan utama dari kebijakan digitalisasi politik ini?
Kesenjangan hak politik akibat ketimpangan infrastruktur
Rendahnya kualitas pendidikan warga di wilayah tersebut
Ketidaksiapan penyelenggara pemilu dalam penggunaan teknologi
Minimnya regulasi tentang perlindungan data pemilih
Dominasi media sosial dalam membentuk opini publik
Penalaran Konstitusional
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memperlonggar syarat usia calon kepala daerah. Banyak pihak menilai putusan ini bersifat politis.
Apa dampak yang paling serius terhadap sistem hukum jika persepsi itu benar?
Menurunnya jumlah pemilih pemula yang percaya pada hukum
Merosotnya kredibilitas lembaga yudikatif sebagai penjaga konstitusi
Meningkatnya jumlah sengketa hukum terkait usia
Diperlukan revisi UUD 1945 secara cepat
Hilangnya kontrol terhadap putusan lembaga legislatif
Setelah pemilu, terjadi penurunan tajam partisipasi publik dalam diskusi politik daring. Banyak warga menganggap suara mereka tidak lagi berdampak karena hasil pemilu sudah bisa diprediksi sejak awal.
Apa makna paling mendalam dari fenomena ini terhadap legitimasi demokrasi?
Tanda kegagalan sistem pemilu dalam menjaring aspirasi rakyat
Bukti bahwa masyarakat makin dewasa dalam menerima hasil pemilu
Indikasi hilangnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi substansial
Efek sementara dari kelelahan politik pasca-kampanye
Konsekuensi dari minimnya pendidikan politik formal di sekolah
Pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang bertentangan dengan UU Nasional, namun tetap diberlakukan dengan dalih "kearifan lokal".
Apa dampak yuridis utama dari tindakan ini?
Membuka ruang praktik diskriminatif dalam hukum lokal
Menyuburkan demokrasi karena memperkuat otonomi daerah
Mewujudkan pluralisme hukum sebagai ciri negara majemuk
Meningkatkan legitimasi adat dalam sistem konstitusi
Mendorong reformasi sistem hukum nasional yang terlalu sentralistik
Kebijakan subsidi BBM dialihkan ke program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga miskin. Namun, harga BBM naik drastis dan memicu demo buruh dan mahasiswa.
Apa dilema kebijakan utama yang dihadapi pemerintah?
Kewajiban menjaga APBN tetap surplus vs stabilitas harga domestik
Efisiensi fiskal negara vs keadilan sosial bagi kelompok rentan
Kewajiban menyediakan energi murah vs tuntutan swasembada energi
Aspirasi politik rakyat vs kepentingan internasional
Peningkatan daya saing ekspor vs tekanan terhadap konsumsi domestik
Maraknya kampanye digital lewat influencer membuat publik sulit membedakan antara opini personal dan promosi politik berbayar.
Apa ancaman utama fenomena ini terhadap demokrasi?
Meningkatnya kesenjangan digital antar kelas sosial
Tumbuhnya budaya politik konsumerisme berbasis algoritma
Kuatnya dominasi media arus utama dalam membentuk opini
Hilangnya fungsi media konvensional sebagai penyeimbang
Menurunnya literasi hukum pemilih terhadap regulasi kampanye
Di sejumlah wilayah, kelompok intoleran memblokade pembangunan rumah ibadah yang telah mendapat izin resmi. Pemerintah daerah tidak bertindak tegas.
Apa ancaman ideologis paling serius dari kejadian seperti ini?
Meningkatnya peran LSM asing dalam isu HAM
Munculnya perpecahan horizontal berbasis ekonomi
Melemahnya wibawa hukum di mata masyarakat mayoritas
Pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara
Perluasan radikalisme berbasis sektarianisme digital
