Menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan

Memelihara dan melakukan penguatan dimasyarakat

Mengembangkan potensi digital

Menguatkan posisi lembaga pemerintahan

Memfasilitasi saja

Memantau dan memelihara

Menyediakan, menerbitkan dan/atau menerbitkan informasi publik.

Menerbitkan dan membagikan informasi

UU KIP

UU ITE

UU Perlindungan Konsumen

UU HAM

Pemerintah melindungi kepentingan umum

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi

Pemerintah menetapkan instansi yang memiliki data elektronik strategis untuk dilindungi

Pemerintah acuh tak acuh dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi masyarakat

UU No. 36 Tahun 1999

UU No. 19 Tahun 2002

UU No. 11 Tahun 2008

UU No. 23 Tahun 2014

Hacking atau peretasan sistem

Phishing atau penipuan digital

Mengirim spam tanpa izin

Melakukan pembelian barang secara online melalui situs resmi

Hukum yang mengatur transaksi di pasar tradisional

Hukum yang mengatur penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari

Hukum tentang jual beli barang secara manual

Hukum tentang ketenagakerjaan di bidang teknologi

Hukuman denda maksimal Rp10 juta

Hukuman kerja sosial selama 6 bulan

Hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta

Tidak ada sanksi karena termasuk kebebasan berpendapat

Penipuan dengan menjual barang palsu

Penipuan dengan menggunakan identitas palsu untuk menjalin hubungan online

Serangan virus melalui email

Aksi peretasan akun media sosial

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

KUHP tentang penipuan biasa

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU Pers

Hukum yang mengatur kontrak bisnis internasional

Hukum yang mengatur hubungan antar negara

Hukum yang mengatur tentang informasi, transaksi elektronik, dan teknologi informasi

Hukum pidana umum dalam media cetak

Menyimpan data pribadi sendiri

Mengakses sistem elektronik tanpa izin

Menulis opini di blog

Membeli barang online dari toko resmi

Pidana

UU ITE Pasal 10

UU ITE Pasal 28 ayat (1)

UU HAM

Jejak kaki di komputer

Rekaman aktivitas pengguna di dunia maya dapat dilacak

File yang di hapus

Data pribadi di dunia nyata

Jejak kaki di komputer

Rekaman aktivitas pengguna di dunia maya yang dapat dilacak

File yang dihapus

Data pribadi di dunia nyata

Aplikasi belanja online

Portal berita digital

Toko kelontong

Platform e-learning

Pengguna internet

Penyelenggara sistem elektronik

Pembuat perangkat keras

Penyedia jaringan internet

Nama lengkap dan alamat email

Nama panggilan dan nomor rumah

Nomor KTP dan rekening bank

Lokasi real-time pengguna

Mengunci akun pengguna secara acak

Menghapus komentar negatif

Menerapkan enkripsi (Verifikasi 2 langkah) dan sistem keamanan data

Membatasi penggunaan aplikasi

Menghapus seluruh data pengguna setiap minggu

Mengatur tarif layanan digital

Menyediakan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab

Menyensor semua konten pengguna

Denda ringan

Penjara dan/atau denda berat

Teguran saja

Tidak ada sanksi

Mengirim spam email

Mengakses sistem tanpa izin

Menulis artikel opini di blog pribadi

Menyebarkan hoaks

Data yang dihapus pengguna

Rekaman aktivitas online yang dapat dilacak

Virus komputer

File di komputer pribadi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Kepolisian saja

DPR saja

Pengadilan Negeri saja

Membuat blog pribadi untuk menulis puisi

Mengirim email penawaran palsu untuk mencuri data bank

Menghapus akun media sosial sendiri

Menerima pesan dari teman

Diam saja karena sulit dilacak

Membalas pelaku dengan cara yang sama

Melaporkan ke polisi atau lembaga berwenang serta mengumpulkan bukti digital

Menghapus semua pesan agar aman

Catphising

Penipuan jarak jauh

Hypno celluler

Phising

Membuat sistem pembayaran online

Menyebarkan konten viral

Membentuk regulasi dan menegakkan hukum yang mengatur aktivitas dunia maya

Menutup seluruh akses internet saat terjadi kejahatan

Memberikan subsidi internet

Memblokir akses terhadap situs berisi konten terlarang

Menghapus seluruh media sosial

Mewajibkan masyarakat menutup akun pribadi

Team IT

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri

TNI

Petugas keamanan negara

Menghapus seluruh aksea digital

Kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan negara lain dalam keamanan siber

Membatasi penggunaan teknologi

Mewajibkan warga melakukan pendataaan nasional dan internasional

Mengakses dan menggunakan informasi elektronik secara bebas sesuai hukum

Meretas situs pemerintah untuk uji coba

Menyebarkan berita palsu di media sosial

Menjual data pribadi pengguna tanpa izin

Menggunakan sistem elektronik tanpa pengawasan hukum

Mendapatkan perlindungan atas data pribadi mereka yang dikumpulkan oleh PSE

Mengunggah konten melanggar HAM untuk viral

Memiliki akses situs orang lain dan digunakan pribadi.

Hak untuk mengetahui syarat dan ketentuan layanan digital

Hak untuk mengetahui pemrosesan data pribadi

Hak untuk menyebarluaskan informasi pribadi orang lain

Hak untuk menyetujui atau menolak penggunaan data mereka

Tidak diizinkan menggunakan benda elektronik

Data pribadinya diproses tanpa persetujuan

Tidak dapat mengakses situs asing

Tidak ada arahan pemerintah terkait penggunaan telematika.

Komputer pribadi

Rangkaian perangkat keras dan lunak untuk memproses informasi elektronik

Mesin ketik

Radio analog

Transaksi yang dilakukan secara tunai di toko

Kegiatan jual beli menggunakan alat elektronik

Kegiatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik

Kegiatan jual beli tanpa dokumen resmi

Bersifat rahasia dan ilegal

Diatur secara adat setempat

Sah dan mengikat seperti perjanjian tertulis

Tidak tercatat dalam sistem

Membalas dengan konten serupa

Menuntut melalui hukum yang berlaku

Menyebarkan data pelaku

Menghapus akunnya sendiri

Terlindung dari hoaks

Terhindar dari pencurian identitas digital

Mengakses situs perjudian internasional

Mendapat informasi yang benar dan sah

Hak untuk menyimpan data sendiri

Hak untuk menyebarkan data orang lain

Hak untuk memberikan persetujuan atas penggunaan data pribadinya

Hak untuk mengubah data pemerintah

Rahasia dan tidak terbuka

Menyesatkan

Akurat, benar, dan tidak menyesatkan

Bebas sensor

Izin yang diberikan melalui tindakan diam

Persetujuan tertulis atau jelas dari pemilik data

Persetujuan yang diberikan oleh perusahaan

Izin dari pemerintah

Kominfo

Lembaga perlindungan konsumen

Kepolisian

LPSK

Right to be rich

Right to be popular

Right to be forgotten

Right to be online

Mempermudah bisnis daring

Memberikan keuntungan ekonomi pribadi

Melindungi masyarakat dari kejahatan siber dan pelanggaran digital

Membatasi akses internet

Menarik dan menghibur

Singkat dan penuh promosi

Benar, jelas dan jujur tentang barang dan jasa

Rahasia dan tidak dapat di akses

Menyalahkan platform jual beli online

Menuntut pengembalian uang atau penukaran

Menyalahkan jasa kirim

Memberikan rating rendah dan menyebarkan di social media

UU PERS

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU ITE

KUHPerdata

UU PERDAGANGAN