Font size
S
M
L
XL
WorksheetsQuiz KAP 2025
Total questions: 100
Worksheet time: 51mins
Name
Class
Date
1.
1. Apa perbedaan utama antara akuntansi pemerintah dan swasta?
a)
a. Fokus pada laba
b)
b. Penggunaan basis kas
c)
c. Orientasi jangka panjang
d)
d. Semua benar
2.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Operasional pemerintah berbasis akrual adalah...
a)
a. Basis kas
b)
b. Basis akrual
c)
c. Basis campuran
d)
d. Basis anggaran
3.
3. Komponen laporan keuangan yang menyajikan realisasi anggaran adalah...
a)
a. Laporan Arus Kas
b)
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c)
c. Neraca
d)
d. Catatan atas Laporan Keuangan
4.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam peraturan...
a)
a. UU No. 17 Tahun 2003
b)
b. PP No. 71 Tahun 2010
c)
c. PP No. 58 Tahun 2005
d)
d. UU No. 1 Tahun 2004
5.
5. Entitas pelaporan dalam pemerintahan adalah...
a)
a. Unit yang menyusun laporan keuangan
b)
b. Satuan kerja perangkat daerah
c)
c. Kementerian/lembaga
d)
d. Semua benar
6.
6. Laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah adalah...
a)
a. Laporan Operasional
b)
b. Neraca
c)
c. Laporan Arus Kas
d)
d. Laporan Perubahan Ekuitas
7.
7. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berarti informasi dapat diuji kebenarannya adalah...
a)
a. Relevan
b)
b. Andal
c)
c. Dapat dibandingkan
d)
d. Tepat waktu
8.
8. Laporan keuangan pemerintah yang wajib disusun oleh entitas dengan fungsi perbendaharaan umum adalah...
a)
a. Laporan Realisasi Anggaran
b)
b. Laporan Arus Kas
c)
c. Laporan Operasional
d)
d. Neraca
9.
9. Berikut ini yang termasuk dalam aset lancar adalah...
a)
a. Tanah
b)
b. Kas di Bendahara Pengeluaran
c)
c. Gedung
d)
d. Investasi jangka panjang
10.
10. SAP menggunakan sistem pencatatan...
a)
a. Single entry
b)
b. Double entry
c)
c. Triple entry
d)
d. Quadruple entry
11.
11. Tujuan utama laporan keuangan pemerintah adalah...
a)
a. Menilai laba/rugi
b)
b. Akuntabilitas dan transparansi
c)
c. Menarik investor
d)
d. Menghitung pajak
12.
12. Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih) mencakup...
a)
a. Realisasi pendapatan dan belanja
b)
b. Penggunaan SAL dan SILPA/SiKPA
c)
c. Perubahan ekuitas
d)
d. Arus kas operasional
13.
13. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah...
a)
a. Kemandirian entitas
b)
b. Kesinambungan entitas
c)
c. Keterukuran dalam satuan uang
d)
d. Semua benar
14.
14. Laporan yang menyajikan perubahan ekuitas pemerintah disebut...
a)
a. Laporan Operasional
b)
b. Laporan Perubahan Ekuitas
c)
c. Catatan atas Laporan Keuangan
d)
d. Laporan Realisasi Anggaran
15.
15. Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran diakui berdasarkan...
a)
a. Basis akrual
b)
b. Basis kas
c)
c. Basis anggaran
d)
d. Campuran kas dan akrual
16.
16. Berikut ini adalah komponen Laporan Operasional, kecuali...
a)
a. Pendapatan-LO
b)
b. Beban
c)
c. Surplus/defisit operasional
d)
d. Penerimaan pembiayaan
17.
17. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dilunasi dalam waktu...
a)
a. 3 bulan
b)
b. 6 bulan
c)
c. 12 bulan
d)
d. 24 bulan
18.
18. Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk...
a)
a. Menjelaskan pos-pos laporan keuangan
b)
b. Menggantikan laporan keuangan utama
c)
c. Menyembunyikan informasi penting
d)
d. Menghitung pajak
19.
19. Laporan Arus Kas diklasifikasikan ke dalam aktivitas berikut, kecuali...
a)
a. Operasi
b)
b. Investasi
c)
c. Pendanaan
d)
d. Anggaran
20.
20. Entitas akuntansi dalam pemerintah daerah adalah...
a)
a. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
b)
b. DPRD
c)
c. Bendahara Umum Daerah
d)
d. Semua benar
21.
21. Laporan yang menyandingkan anggaran dengan realisasinya adalah...
a)
a. Laporan Realisasi Anggaran
b)
b. Laporan Operasional
c)
c. Neraca
d)
d. Laporan Perubahan SAL
22.
22. Aset tetap dalam neraca pemerintah mencakup...
a)
a. Kas dan piutang
b)
b. Tanah, gedung, dan peralatan
c)
c. Investasi jangka pendek
d)
d. Dana cadangan
23.
23. Keunggulan basis akrual dalam akuntansi pemerintah adalah...
a)
a. Sederhana dan murah
b)
b. Menunjukkan posisi aset dan kewajiban
c)
c. Fokus pada arus kas
d)
d. Tidak memerlukan keterampilan tinggi
24.
24. Laporan keuangan yang wajib disajikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah adalah...
a)
b. Laporan Perubahan SAL
b)
Laporan Aset Pemeriksaan
c)
Laporan Posisi Aset
d)
Laporan Lain-lain
25.
25. Surplus/defisit dalam Laporan Operasional memengaruhi...
a)
a. Laporan Realisasi Anggaran
b)
b. Laporan Perubahan Ekuitas
c)
c. Neraca
d)
d. Laporan Arus Kas
26.
26. Berikut ini adalah pengguna laporan keuangan pemerintah, kecuali...
a)
a. Masyarakat
b)
b. DPR/DPRD
c)
c. Pemeriksa independen
d)
d. LSM
27.
27. Penyusutan aset tetap dicatat dalam...
a)
a. Laporan Realisasi Anggaran
b)
b. Laporan Operasional
c)
c. Neraca
d)
d. Catatan atas Laporan Keuangan
28.
28. Laporan yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas disebut...
a)
a. Neraca
b)
b. Laporan Arus Kas
c)
c. Laporan Operasional
d)
d. Laporan Perubahan Ekuitas
29.
29. PSAP 03 mengatur tentang...
a)
a. Penyajian Laporan Keuangan
b)
b. Laporan Arus Kas
c)
c. Akuntansi Persediaan
d)
d. Laporan Realisasi Anggaran
30.
30. Pengungkapan kebijakan akuntansi terdapat dalam...
a)
a. Laporan Realisasi Anggaran
b)
b. Catatan atas Laporan Keuangan
c)
c. Neraca
d)
d. Laporan Operasional
31.
Dalam menyusun LHP, Pemeriksa harus membuatnya dengan cara berikut ini, KECUALI
a)
Tepat waktu dan lengkap
b)
Akurat & Obyektif
c)
Meyakinkan, jelas & ringkas
d)
berbentuk hard copy dan soft copy
32.
sanksi administraif dikenakan kepada daerah yang tdak menetapkan APBD paling lambat ... dari awal tahun anggaran
a)
30 hari
b)
60 hari
c)
45 hari
d)
25 hari
33.
AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH berikut ini, KECUALI
a)
Ekonomis
b)
Efektif & Efesien
c)
Transparan
d)
Tidak Bertanggung Jawab
34.
Siklus APBN adalah sebegai berikut,kecuali
a)
Perencanaan & penganggaran
b)
Penetapan APBN
c)
Pelaksanaan
d)
Penetapan ulang
35.
lingkup keuangan negara
a)
penerimaan daerah
b)
pengeluaran daerah
c)
kekayaan daerah yg dikelola sendiri atau pihak lain
d)
betul semua
36.
Berdasarkan Pasal 22 PP 12 Tahun 2019 tugas dari TAPD adalah KECUALI…
a)
Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
b)
Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA
c)
Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban
d)
Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Per UU
37.
Yang menjadi tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
SKPD, kecuali
a)
melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b)
melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD
c)
melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
d)
menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
38.
Informasi yang terdapat pada Laporan Operasional (LO), kecuali
a)
Informasi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan
b)
mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)
c)
Informasi untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah
d)
mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi
39.
Tidak termasuk ke dalam azaz umum pengelolaan keuangan dareah adalah
a)
Bertanggung jawab
b)
Jujur
c)
Efektif & Efisien
d)
Ekonomis
40.
Tujuan kerangka konseptual adalah sebagai berikut, kecuali:
a)
sebagai acuan bagi penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya
b)
sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang sudah diatur di standar
c)
sebagai acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar
d)
sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
41.
Berikut merupakan struktur LRA, kecuali
a)
nama entitas pelaporan
b)
periode yang dicakup
c)
mata uang pelaporan
d)
kebijakan yang berlaku
42.
Penerapan SPBE dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat berapa tahun setelah dikeluarkannya peraturan tersebut?
a)
1 Tahun
b)
2 Tahun
c)
3 Tahun
d)
4 Tahun
43.
Berapa banyak Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang ada?
a)
12
b)
13
c)
14
d)
19
44.
Berikut ini adalah metode penilaian investasi jangka panjang pemerintah, kecuali
a)
Metode Biaya
b)
Metode nilai bersih masa kini
c)
Metode Ekuitas
d)
Metode nilai bersih yg dpt direalisasikan
45.
Laporan yang wajib di sampikan oleh satker BLU setiap triwulan adalah
a)
Neraca, Lap. Realisasi anggaran dan Arus Kas
b)
Lap. Realisasi anggaran, LAk dan CALK
c)
Neraca, LO, dan LPE
d)
Neraca, LRA, LO, LPE, dan CALK
46.
Pelaksanaan anggaran daerah meliputi mekanisme pelaksanaan penerimaan daerah dan mekanisme pengeluaran daerah. Penerimaan daerah akan disetor kan oleh kuasa BUD setelah menerima nota kredit dan disetor ke rekening kas umum daerah dengan cara :
a)
Disetor langsung ke bank pemerintah oleh pihak ketiga
b)
Disetor melalui bank lain, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga
c)
Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga
d)
Semua Benar
47.
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya terdapat dalam laporan
a)
LRA
b)
LPSAL
c)
LO
d)
LPE
48.
CALK menyediakan informasi tentang berikut ini, kecuali:
a)
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan disandingkan dengan periode sebelumnya
b)
Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
c)
Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
d)
Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
49.
Dalam Neraca, pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut:
a)
Sifat, likuiditas, dan materialitas aset
b)
Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan
c)
Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban
d)
Semua Benar
50.
Sampai saat ini, Komite Standar Akuntansi Publik (KSAP) telah mengeluarkan 19 Pernyataan Standar Penyusunan laporan keuangan pemerintahan berbasis akrual (SPAP), KECUALI:
a)
Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
b)
Akuntansi Aset Tak Berwujud
c)
Akuntansi Hibah Pemerintah & Pengungkapan Bantuan Pemerintah
d)
Konstruksi Dalam Pengerjaan
51.
Berikut ini merupakan komponen dari Laporan Keuangan Pemerintahan, kecuali:
a)
Laporan Realisasi Anggaran
b)
Laporan Saldo Anggaran Lebih
c)
Laporan Kinerja
d)
Laporan Operasional
52.
Berikut adalah lingkup keuangan daerah kecuali, sebagai berikut:
a)
hak daerah untuk memungut pajak daerah dan restribusi daerah serta melakukan pinjaman
b)
kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
c)
penerimaan dan pengeluaran pihak ketiga
d)
kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan
53.
Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut, KECUALI :
a)
Pembiayaan daerah terdiri atas: 1) penerimaan pembiayaan; dan 2)pengeluaran pembiayaan.
b)
Pembiayaan daerah terdiri atas: 1) pembiayaan; dan 2)pengeluaran
c)
Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah
d)
Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.
54.
Berikut ini merupakan wewenang PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, kecuali
a)
Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
b)
Mengesahkan DPA-SKPD
c)
Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
d)
Melaksanakan pemungutan pajak daerah
55.
berikut merupakan contoh aktifitas operasi dalam laporan arus kas, Kecuali
a)
Penerimaan perpajakan
b)
penerimaan hibah
c)
pembayaran transfer
d)
penjualan aset tetap
56.
Kewajiban dalam SAP akan dikelompokkan menjadi
a)
kewajiban lancar dan tidak lancar
b)
kewajiban tetap dan kewajiban lancar
c)
kewajiban jangka panjang dan kewajiban lancar
d)
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
57.
Pemeriksa harus memiliki independensi yakni suatu sikap dan tindakan dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, berikut yang termasuk dengan independensi pemeriksa, kecuali:
a)
Objektif - bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
b)
Independence of mind
c)
Independence in appearance
d)
Professional skepticism
58.
Diantara hal-hal sebagai berikut, yg mana yg bukan merupakan unsur dari LHP ?
a)
Tujuan, lingkup, metodologi
b)
Kesimpulan
c)
Penanda tangan LHP
d)
Ringkas dan akurat
59.
Dalam menerapkan standar pengendalian mutu, BPK harus?
a)
menetapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan agar Pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
menetapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan agar Pemeriksaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan PERDA
c)
menetapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan agar Pemeriksaan sesuai dengan standar profesi akuntansi dan ketentuan kepustusan presiden
d)
Semua Benar
60.
Pemeriksa membuat LHP berupa laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok, berikut ini yang merupakan tujuan penyusunan LHP...
a)
Struktur dan format LHP ditetapkan lebih lanjut dalam
standar pelaporan
b)
yang memuat rahasia negara dan/atau mengandung unsur pidana yang diproses hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan
c)
LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
d)
Semua Benar
61.
Pada standar pelaporan pemeriksaan terdapat tujuan pemeriksaan, standar pelaporan yang mana yang merupakan pernyataan yang benar
a)
Merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasark evaluasi atas bukti pemeriksaan yg di peroleh
b)
Mempejelas hasil pemeriksaan pada pihak-pihak terkait
c)
Menganalisa hasil pemeriksaan secara akurat
d)
Merumuskan suatu kesimpulan haril pemeriksaan sesual dengan standar pemeriksa
62.
Pada Perarturan BPK No 1 th 2017 PSP 200 disebutkan salah satu tujuan Pemeriksa dalam menerapkan standar ini adalah untuk :
a)
Merencanakan pemeriksaan yang berkualitas agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
b)
Merencanakan pemeriksaan yang berkompetensi agar dapat mendapatkan hasil efisien dan efektif.
c)
Membuat pemeriksaan yang baik agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
d)
Merencanakan pemeriksaan yang optimal agar dapat hasil yang efisien dan efektif.
63.
Pemeriksa BPK mempunyai beberapa kewajiban, kecuali
a)
Menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan
b)
Meningkatkan pengetahuan dan keahliannya
c)
Melaksanakan pemeriksaan pada objek pemeriksaan dimana pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir
d)
Menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada anggota BPK yang memberi tugas
64.
Dalam menyusun LHP, Pemeriksa harus membuatnya dengan cara berikut ini, KECUALI
a)
a. Tepat waktu dan lengkap
b)
b. Akurat & Obyektif
c)
c. Meyakinkan, jelas & ringkas
d)
d. berbentuk hard copy dan soft copy
65.
Anggota BPK dan Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi prinsip prinsip dan etika yaitu:
a)
independensi, integritas dan transparansi
b)
transparansi, integritas dan profesionalisme
c)
independensi, transparansi dan profesionalisme
d)
independensi, integritas dan profesionalisme
66.
dalam melaksanakan pemeriksaan salah satunya menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat keputusan. Berikut yang termasuk pertimbangan profesional dalam membuat keputusan, kecuali:
a)
keputusan hal pokok
b)
resiko pemeriksaan
c)
materialitas
d)
semuanya benar
67.
Penandatanganan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ditandangani oleh :
a)
Anggota BPK
b)
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK
c)
Wakil Ketua atau Anggota BPK
d)
Ketua Atau Anggota BPK
68.
Kerangka konseptual SPKN bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi ?
a)
BPK, pemeriksa, aparat pengawasan intern pemerintah yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang:
b)
Penyusunan standar pemeriksaan
c)
Semua benar
d)
akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang:
69.
Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki wewenang sebagai berikut :
a)
a. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
b)
b. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan
c)
c. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
d)
d. Semua benar
70.
Dalam ketentuan menyusun laporan pemeriksa diharuskan menyusun LHP secara…
a)
tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, menyakinkan, jelas, dan ringkas
b)
tepat waktu, subjektif, standar, dan ringkas
c)
lengkap, akurat, dan menyakinkan
d)
jelas, standar, tepat waktu, dan akurat
71.
Dibawah ini yang termasuk dalam Surat Keputusan sebagai dasar penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Raperda adalah …
a)
Surat Keputusan Menteri/Gubernur dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD
b)
Surat Keputusan SKPD dan Surat Pimpinan DPRD
c)
Surat Keputusan Kepala Daerah dan Surat Keputusan Pimpinan DPR
d)
Surat Keputusan Menteri dan Surat Keputusan Kepala Daerah
72.
Jika dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT terdapat beberapa sumber kriteria yang digunakan bertentangan, maka Pemeriksa harus menganalisis konsekuensi dari adanya pertentangan tersebut, dan meresponsnya dengan melakukan beberapa hal berikut:
a)
a. Melibatkan para ahli untuk memperoleh pandangan atas adanya pertentangan beberapa sumber kriteria.
b)
b. Memodifikasi tujuan pemeriksaan atau hal pokok/informasi hal pokok yang akan diperiksa.
c)
c. Memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal pokok/informasi hal pokok
d)
d. Semua Benar
73.
Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional terhadap hal ini, kecuali
a)
bukti pemeriksaan yang bertentangan dengan bukti pemeriksaan lain yang diperoleh
b)
Semua Benar
c)
informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti pemeriksaan
d)
kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan tambahan selain prosedur yang dipersyaratkan dalam pedoman pemeriksaan.
74.
Gangguan terhadap integritas Pemeriksa antara lain
a)
memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa
b)
menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
c)
meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan
d)
Semua Benar
75.
Yang tidak dikategorikan, sebagai pengguna LHP Keuangan adalah….
a)
a. Pihak yang diperiksa
b)
b. Lembaga perwakilan
c)
c. Lembaga yang memiliki kepentingan terhadap LHP
d)
d. Instansi penegak hukum
76.
Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat keputusan tentang?
a)
hal pokok/informasi hal pokok
b)
lingkup pemeriksaan
c)
risiko pemeriksaan
d)
semua jawaban benar
77.
Yang termasuk kedalam gangguan terhadap integritas adalah:
a)
Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas atau program yang diperiksa;
b)
Mempunyai hubungan Kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa;
c)
Menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang atau golongan
d)
Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu 2(dua) tahun terakhir
78.
Gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksaan oleh BPK, kecuali
a)
mempunyai hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang diperiksa; dan
b)
memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa
c)
memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa;
d)
pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu lebih dari 2 (dua) tahun
79.
Berdasarkan Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik BPK, pada Bab II Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan Kode Etik Ini Berlaku Bagi Anggota BPK dan Pemeriksa. Dari pernyataan di atas yang dimaksud dengan pemeriksa adalah ? Kecuali ?
a)
Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksana BPK
b)
Akuntan Publik
c)
Pegawai Negeri Sipil Dari Aparat Penegak Hukum
d)
Pegawai Negeri Sipil Dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah
80.
Berikut yang termasuk ke dalam pendapatan daerah atas lain-lain pendapatan daerah yang sah, kecuali:
a)
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir
b)
Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa giro, pendapatan bunga
c)
Pendapatan denda pajak daerah, pendapatan retribusi, pendapatan dari BLUD
d)
Pendapatan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi jaminan
81.
Norma-norma yang sesuai dengan Nilai Dasar BPK yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugas-tugasnya, adapun tujuan dari norma-norma tersebut adalah ?
a)
Untuk mewujudkan Anggota BPK dan pemeriksa yang independen, berintegritas, dan profesional
b)
Untuk mewujudkan Anggota BPK dan pemeriksa yang independen, berintegritas, dan bertanggung jawab
c)
Untuk mewujudkan Anggota BPK dan pemeriksa yang Profesional, Handal, dan Berkuasa
d)
Untuk mewujudkan Anggota BPK dan pemeriksa yang Kredibilitas, Berintegritas, dan Teliti
82.
Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari ?
a)
Korupsi, kolusi, dan Pemerasan.
b)
Korupsi, kolusi, dan nepotisme.
c)
Korupsi, nepotisme, Pemerasan.
d)
Korupsi, nepotisme, Penipuan.
83.
Tujuan pemeriksa dalam melaksanakan Standar Umum adalah
a)
PSP ini mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT.
b)
mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras
c)
sebagai dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif
d)
Informasi hal pokok (subject matter information)
84.
Kerangka konseptual pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara berfungsi sebagai, kecuali :
a)
Standar Pemeriksa bagi pemeriksa BPK
b)
Acuan bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan dan pihak pihak terkait dengan pengelolaan dan tanggujawab keuangan negara
c)
Acuan bagi aparat pengawasan internal
d)
Acuan bagi pengembangan standar pemeriksaan berikutnya
85.
Penyusunan standar pemeriksaan dilakukan berdasarkan acuan kerangka konseptual. Langkah-langkah penyusunan standar pemeriksaan meliputi, kecuali :
a)
Pengidentifikasian topik atau masalah
b)
riset terbuka
c)
penulisan draft standar
d)
peluncuran exposure draft standar
86.
Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi, yang salah satunya adalah pengetahuan umum, yaitu meliputi:
a)
a. Entitas
b)
b. Program
c)
c. Kegiatan yang diperiksa
d)
d. Semua benar
87.
Memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten terhadap hal pokok oleh pemeriksa lain yang mempunyai kualifikasi yang sama, merupakan pengertian dari kriteria pemeriksaan berikut…
a)
Relevan
b)
Netral
c)
Andal
d)
Dapat Dipahami
88.
Yang termasuk Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis, kecuali
a)
Perencanaan Penugasan
b)
Perencanaan anggaran
c)
Pemerolehan Bukti
d)
Pengembangan Temuan
e)
Supervisi
89.
PSP 200 dalam SPKN BPK membahas tentang:
a)
Standar Perencanaan Pemeriksaan Keuangan Negara
b)
Kerangka Konseptual Pemeriksaan Keuangan Negara
c)
Standar Umum Pemeriksaan Keuangan Negara
d)
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara
90.
Kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (due care), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut
a)
Skeptisisme Profesional
b)
Profesionalisme
c)
Integritas
d)
Independensi
91.
Pemeriksa harus mengungkapkan temuan dalam LHP apabila
a)
terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria
b)
mengandung indikasi awal kecurangan dalam LHP
c)
terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan lingkunan
d)
terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan keuangan
92.
Kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (due care), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut
a)
Skeptisisme Profesional
b)
Profesionalisme
c)
Integritas
d)
Independensi
93.
Pemerolehan bukti adalah salah satu tahap dalam Standar Pelaksanaan Pemeriksaan. Pemeriksa harus mempertimbangkan :
a)
kecukupan dan ketepatan bukti dalam mengidentifikasikan sumber-sumber data potensial yang berasal dari entitas yang diperiksa, hasil analisis Pemeriksa, atau pihak-pihak lain.
b)
Bukti difokuskan dari Kas dan Bank khususnya dalam pelaporan Laporan Realisasi Anggaran
c)
Kehandalan dan sumber bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan
d)
Bukti harus menyeluruh atas semua laporan keuangan, kinerja maupun unsur fraud dan diungkap secara detail dan mendalam
94.
Tujuan Pemeriksa dalam menerapka STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA adalah untuk
a)
A. merencanakan pemeriksaan yang berkualitas agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif
b)
b. merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang tepat
c)
C. merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang
cukup
d)
D. Semua benar
95.
Pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/ informasi hal pokok yang diperiksa dapat diperoleh dengan mempertimbangkan, KECUALI :
a)
hasil pemahaman atas pengendalian intern
b)
wawasan dan pengalaman pemeriksa
c)
penilaian risiko
d)
temuan pemeriksaan sebelumnya
96.
Berikut ini yang termasuk tahapan-tahapan penilaian resiko, kecuali
a)
Mendeskripsikan penilaian resiko pada kertas kerja dengan memberikan solusi atas resiko tersebut
b)
Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern dengan menggunakan pertimbangan profesional.
c)
Menilai dan merespon risiko pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional.
d)
Memutakhirkan penilaian risiko di sepanjang proses pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional.
97.
Tujuan Pemeriksa dalam menerapka STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA adalah untuk
a)
A. merencanakan pemeriksaan yang berkualitas agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif
b)
b. merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang tepat
c)
C. merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang
cukup
d)
D. Semua benar
98.
Latar belakang undang-undang terkait pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan negara adalah
a)
UU No. 15 Tahun 2002
b)
UU No. 15 Tahun 2003
c)
UU No. 15 Tahun 2004
d)
UU No. 15 Tahun 2005
99.
Pemerolehan bukti adalah salah satu tahap dalam Standar Pelaksanaan Pemeriksaan. Pemeriksa harus mempertimbangkan :
a)
kecukupan dan ketepatan bukti dalam mengidentifikasikan sumber-sumber data potensial yang berasal dari entitas yang diperiksa, hasil analisis Pemeriksa, atau pihak-pihak lain.
b)
Bukti difokuskan dari Kas dan Bank khususnya dalam pelaporan Laporan Realisasi Anggaran
c)
Kehandalan dan sumber bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan
d)
Bukti harus menyeluruh atas semua laporan keuangan, kinerja maupun unsur fraud dan diungkap secara detail dan mendalam
100.
Sesuatu dapat dinilai material jika pengetahuan mengenai hal tersebut mungkin akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP. Materialitas meliputi aspek:
a)
Efektif dan Efisien
b)
Kuantitatif dan Kualitatif
c)
Primer dan Sekunder
d)
Ekonomis
Reset
