Menyediakan dana untuk pemerintah pusat

Meningkatkan kekuasaan presiden

Memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan

Meningkatkan hubungan internasional

Mengurangi jumlah penduduk di kota besar

UU No. 23 Tahun 2014

UU No. 22 Tahun 1999

UU No. 32 Tahun 2004

UU No. 5 Tahun 1999

UU No. 17 Tahun 2003

Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam

Kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah

Pembentukan wilayah negara baru

Pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR

Pembentukan badan usaha milik negara

Presiden

MPR

Pemerintah Daerah

Gubernur

DPR

Pengelolaan sumber daya alam secara nasional

Menetapkan kebijakan luar negeri

Pengangkatan menteri

Pengaturan pajak daerah

Pemilu legislatif

Daerah diberikan kebebasan penuh dalam mengatur semua kebijakan

Daerah hanya mengatur kebijakan pendidikan

Pemerintah pusat tetap memegang kendali penuh

Pemerintah daerah hanya mengatur kebijakan ekonomi

Daerah hanya mengatur urusan sosial

Ketimpangan antara daerah

Jumlah penduduk di daerah

Anggaran negara

Hubungan internasional Indonesia

Konflik antar etnis

Kewenangan daerah hanya terbatas pada administrasi

Setiap daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan pemerintahan

Pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah

Daerah dilarang melakukan pemungutan pajak

Pemerintah pusat harus mengontrol setiap kebijakan daerah

Pemerintah daerah

DPR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden

Mahkamah Konstitusi

UUD 1945

UU No. 17 Tahun 2003

UU No. 23 Tahun 2014

UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014

UU No. 22 Tahun 1999

Mengurangi beban pemerintahan pusat

Mengontrol pengeluaran daerah

Menumbuhkan kompetisi antara daerah

Meningkatkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelola pemerintahan

Memperkuat kekuasaan presiden

Mengatur kebijakan luar negeri

Menentukan kebijakan moneter

Mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya

Menentukan tarif pajak internasional

Mengatur kurs mata uang

Penggunaan lahan di luar daerah mereka

Infrastruktur dan pelayanan publik di daerah mereka

Hubungan luar negeri

Kebijakan moneter nasional

Pengaturan pajak nasional

Kepentingan masyarakat di luar daerahnya

Kepentingan daerah lain

Kebijakan pemerintah pusat dan kondisi daerah

Kepentingan internasional

Hanya kepentingan ekonomi daerah

Daerah bebas tanpa pengawasan pemerintah pusat

Daerah memiliki kewenangan namun tetap bertanggung jawab atas pelaksanaannya

Daerah dapat memilih untuk tidak mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat

Daerah hanya dapat menjalankan sebagian kecil kewenangannya

Daerah bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri

Pemerintah pusat

Masyarakat internasional

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

DPRD dan masyarakat

Pemerintah pusat

DPRD

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Presiden

MPR

Jumlah penduduk yang dilayani

Jenis kebijakan yang diatur

Kewenangan yang dimiliki dalam pengelolaan daerah

Wilayah geografis yang lebih luas

Hubungan luar negeri yang lebih kompleks

Laporan tahunan ke Presiden

Pemeriksaan oleh DPRD dan BPK

Pemantauan langsung oleh masyarakat internasional

Pembatasan anggaran daerah

Pelaksanaan program luar negeri

Otonomi fiskal

Desentralisasi politik

Otonomi administratif

Otonomi ekonomi

Dekonsentrasi

Menetapkan kebijakan luar negeri daerah

Mengawasi jalannya pemerintahan daerah

Menentukan kebijakan moneter daerah

Menyusun anggaran negara

Menetapkan peraturan presiden

Mengatur semua kebijakan pemerintahan tanpa batasan

Mengelola sumber daya alam tanpa kontrol

Mengatur urusan internal dan pelayanan publik

Membentuk negara bagian

Mengatur hubungan luar negeri

Terlalu banyak kekuasaan yang diberikan ke daerah

Ketimpangan antara kemampuan daerah yang satu dengan yang lain

Pemerintah daerah tidak bisa membayar pajak

Tidak adanya kontrol dari pemerintah pusat

Semua daerah menjadi sangat mandiri

Meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah

Mengurangi pengaruh internasional

Memperkuat posisi Presiden

Memusatkan pemerintahan

Mengurangi jumlah daerah

menjaga keutuhan kelompok sendiri

menjalin kerja sama di segala bidang

menghargai apresiasi kelompok mayoritas

meningkatkan toleransi terhadap perbedaan

menghindari hal yang dapat memicu keributan

1, 2 dan 3

1, 2 dan 4

2, 3 dan 4

2, 3 dan 5

3, 4 dan 5

investasi asing di suatu negara ditentukan oleh kemampuan rakyatnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan

persatuan dan kesatuan bangsa menentukan harkat dan derajat bangsa Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa lain

paham kedaerahan akan semakin kuat apabila persatuan dan kesatuan bangsanya pun semakin kokoh dan selalu dijaga

persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

negara kesatuan republik Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional

melaksanakan pembangunan strategis sampai ke pelosok

membangun infrastruktur di daerah yang ramai perdagangan

seluruh pembangunan infrastruktur diserahkan ke pihak swasta

menyerahkan sepenuhnya pembangunan ke pemerintahan daerah

mendatangkan tenaga kerja asing untuk mempercepat pembangunan

menumbuhkan rasa fanatisme terhadap bangsa Indonesia

meningkatkan rasa cinta tanah air

menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya yang kita miliki

meningkatkan pemahaman terhadap wawasan nusantara

meningkatkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya

1, 2 dan 3

1, 3 dan 5

2, 3 dan 5

2, 3 dan 4

3, 4 dan 5

menumbuhkan kesadaran menjaga kebersihan alam nusantara

senantiasa bersikap pasif terhadap perkembangan kekayaan alam nusantara

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan penjagaan wilayah

menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara

melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan kapal milik asing di laut Indonesia

pengadilan negeri

pengadilan tinggi

Mahkamah Agung

pengadilan agama

Komisi Yudisial

mengadili pidana tingkat banding

memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim

menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim

meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim

memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim

pengadilan militer pertempuran

pengadilan militer utama

pengadilan tinggi militer

pengadilan militer tinggi

pengadilan militer

peradilan tata usaha negara

peradilan tinggi negeri

peradilan negeri

peradilan khusus

peradilan militer

mengerjakan tugas sekolah kapan pun sesuai dengan mood

memanfaatkan laboratorium komputer untuk kepentingan pribadi

memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal sekolah

merusak meja dan bangku

menyimpan sampah di laci meja

429 KUHP

419 KUHP

491 KUHP

492 KUHP

491 KUHP

kekuasaan

pemerintahan

masyakat

kelembagaan

kewenangan

Solly Lubis

Henry Mayo

Abraham Lincoln

Philippe C. Schmitter

Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila

liberal

komunis

demokrasi

parlementer

presidensial

afeksi

keadilan

keamanan

kebebasan

kesejahteraan

keadilan

keamanan

kekuasaan

kebebasan

kesejahteraan

tidak langsung

perwakilan

langsung

materiil

formal

1), 2), dan 3),

1), 2), dan 5)

1), 4), dan 5)

2), 3), dan 4)

3), 4), dan 5)

creation of law

constitutionalism

public's right to know

an indenpent judiciary

protecting minority rights

19 Agustus 1945

19 Agustus 1954

29 Agustus 1905

29 Agustus 1925

29 Agustus 1945

X Tanggal 3 November 1945

X Tanggal 13 November 1945

XI Tanggal 13 November 1945

IX Tanggal 3 November 1954

X Tanggal 3 November 1954

3

13

23

30

33

1), 2), dan 3)

1), 2), dan 5)

1), 4), dan 5)

2), 3), dan 4)

3), 4), dan 5)

PDI

PNI

NU

PKI

Masyumi

1970, 1973, 1985, 1987, 1992, dan 1997

1970, 1977, 1985, 1987, 1991, dan 1997

1971, 1975, 1985, 1987, 1992, dan 1997

1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997

1972, 1976, 1978, 1987, 1992, dan 1997

terjerat hukuman pidana

dicabutnya mandat oleh MPR

masa jabatan yang telah habis

terlibat kasus yang merugikan negara

mengundurkan diri karena sakit yang berkepanjangan

1), 2), dan 3)

1), 2), dan 5)

1), 4), dan 5)

2), 3), dan 4)

3), 4), dan 5)

Setiap orang dipengaruhi dalam menentukan pilihannya

setiap suara diberikan nilai yang sama ketika diadakan perhitungan

setiap individu harus mempunyai akses yang pantas ke tempat pemilihan

setiap individu harus mempunyai akses yang mudah ke tempat pemilihan

setiap orang diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya

sekolah

keluarga

berbangsa

masyarakat

tempat kerja

pemilihan ketua osis dan wakil ketua osis melalui voting

rapat pembahasan class meeting dengan melibatkan perwakilan tiap-tiap kelas

menyelesaikan konflik antarsiswa dengan cara berdiskusi bersama orang tua siswa/wali

mementingkan kepentingan sekolah yang bertujuan meningkatkan prestasi sekolah

mengesampingkan pendapat siswa/perwakilan kelas lain dan mengutamakan pendapat kelas tertentu

menjadi hak dan kewajiban sebagian warga negara

tidak memperhatikan kondisi geografis Indonesia

tidak memihak blok timur atau blok barat

melibatkan sebagian warga negara

mendukung bentuk penjajahan