Kemanusiaan yang adil dan beradab

Menjunjung hak asasi manusia

Mengutamakan persatuan dan kesatuan

Mengembangkan sikap tenggang rasa

Digunakan oleh ilmuwan asing

Tidak didasarkan pada nilai Pancasila

Terlalu cepat diterapkan

Menggunakan teknologi digital

Menjaga kesucian agama

Menciptakan teknologi yang hanya digunakan oleh kalangan tertentu

Mengembangkan teknologi yang merata manfaatnya

Melarang penelitian sains

Berdasarkan ramalan

Berdasarkan kepercayaan tanpa bukti

Tidak dapat diuji

Objektif dan sistematis

Dukungan negara

Keterlibatan mahasiswa

Menyimpang dari nilai kemanusiaan

Bantuan teknologi asing

Egois dan ingin cepat kaya

Objektif dan bertanggung jawab

Memanipulasi data untuk hasil baik

Mengejar hasil tanpa etika

Meningkatkan pendapatan negara

Menyebabkan kemajuan manusia

Membawa kerusakan moral dan sosial

Mempermudah pekerjaan manusia

Persaingan antar ilmuwan

Dominasi teknologi luar negeri

Persatuan dalam membangun iptek nasional

Pembatasan riset

Menghapus budaya lokal

Menolak kemajuan zaman

Mengikuti negara lain

Mengutamakan keseimbangan antara ilmu dan nilai-nilai luhur

Agar Indonesia bisa menjadi negara industri yang maju

Untuk memperkuat identitas nasional dan menjaga persatuan

Supaya masyarakat dapat bersaing dalam ekonomi global

Karena Pancasila merupakan warisan budaya nenek moyang

Sebagai simbol negara

Sebagai alat politik luar negeri

Sebagai dasar moral untuk mempertahankan jati diri bangsa

Sebagai doktrin militer

Kebiasaan atau adat

Kebenaran dan keadilan

Hukum dan aturan

Keberanian dan kekuatan

Himpunan aturan tertulis

Pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral

Kumpulan adat istiadat

Penilaian berdasarkan agama

Menghasilkan manfaat terbesar

Berdasarkan kewajiban moral, tanpa memperhitungkan hasilnya

Dilakukan oleh orang yang baik

Disetujui masyarakat

Penekanan pada kewajiban individu

Keseimbangan nilai individual dan kolektif

Pembenaran hasil akhir

Rasionalitas sebagai tolok ukur

Etika deontologis

Etika teleologis

Etika kebajikan

Etika situasional

Karena terjadi di negara berkembang

Karena Pancasila tak atur keuangan

Karena merusak keadilan sosial dan menciptakan ketimpangan

Karena Pancasila fokus pada toleransi agama

Kurangnya pemahaman filsafat

Tidak ada hukum agama

Lemahnya integritas pemimpin

Ketidakjelasan struktur negara

Hukuman tegas

Pendidikan karakter dan keteladanan

Kebebasan nilai

Agama sebagai satu-satunya sumber moral

Pancasila perlu ditinjau ulang setiap masa pemerintahan

Kesatuan bangsa bisa dijaga hanya dengan kekuatan militer

Pancasila harus ditanamkan sebagai nilai hidup, bukan sekedar simbol negara

Ideologi asing sebaiknya diadopsi untuk menghadapi globalisasi

Melarang semua perbedaan pendapat tentang Pancasila

Mendorong dialog terbuka dengan pendekatan nilai-nilai toleransi dan musyawarah

Membentuk sistem tunggal penafsiran Pancasila oleh pemerintah

Membiarkan masyarakat menafsirkannya masing-masing

Berbasis pada suara mayoritas

Kekuasaan terpusat pada presiden

Bebas menyampaikan pendapat

Pemerintahan berbasis rakyat sepenuhnya

Tidak mendukung persatuan bangsa

Terlalu liberal dalam ideologi

Terpusatnya kekuasaan yang mengurangi demokrasi

Menghapus sistem pemerintahan

Menolak penjajahan dan menuntut gaji buruh

Menyerukan pembentukan tentara nasional

Menyatukan bangsa Indonesia dalam satu tanah air, bangsa, dan bahasa

Mengganti sistem pemerintahan kolonial menjadi monarki

Tidak adanya tokoh pergerakan

Masih adanya penjajahan dan perbedaan pandangan ideologis.

Terbatasnya informasi mengenai Pancasila

Kurangnya organisasi politik

Pembentukan partai politik nasional

Tumbuhnya kesadaran nasional dan semangat perjuangan

Penerapan demokrasi yang adil

Persaingan ideologi secara terbuka

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Liberal

Demokrasi Parlementer

Keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan

Persatuan bangsa dan semangat kebangsaan

Penguatan sistem ekonomi nasional

Pelaksanaan demokrasi terpimpin

Karena nilai-nilai Pancasila tidak dikenal oleh masyarakat

Karena Pancasila tidak dijadikan ideologi negara

Karena penerapan Demokrasi Terpimpin menyebabkan kekuasaan terpusat pada Presiden

Karena tidak ada tokoh nasional yang mendukung Pancasila

Pancasila digunakan sebagai simbol kenegaraan

Pancasila menjadi landasan hukum internasional

Pancasila menjadi pedoman nilai dalam setiap kebijakan publik

Pancasila berfungsi hanya dalam pembentukan UUD 1945

Individualisme dan liberalisme

Militerisme dan kontrol total

Demokrasi dan partisipasi rakyat

Penekanan terhadap oposisi

Penekanan terhadap kelompok tertentu

Pendekatan berbasis HAM dan supremasi hukum

Pemusatan kekuasaan militer

Pembatasan kebebasan berpendapat

Minimnya kegiatan militer

Ketergantungan terhadap pertanian

Masuknya budaya asing dan lunturnya nilai lokal

Dominasi teknologi local

Agar siswa menghindari politik

Untuk meningkatkan pengetahuan ekonomi

Untuk menanamkan nilai toleransi dan gotong royong

Supaya siswa hafal UUD 1945

Mendirikan organisasi oposisi

Melakukan protes jalanan

Mengikuti ronda malam dan siskamling

Menghindari kegiatan sosial

Menutup diri dari budaya asing

Meningkatkan nilai ekspor budaya

Menumbuhkan nasionalisme dan identitas bangsa

Mengurangi peran masyarakat adat

Memblokir seluruh jaringan asing

Menyebarkan propaganda ideologi tunggal

Meningkatkan literasi digital dan kerja sama keamanan

Membatasi kebebasan akses internet

Demokrasi terpimpin

Diskusi tanpa batas waktu

Penyelesaian masalah secara kolektif dan adil

Dominasi mayoritas

Memprioritaskan elite ekonomi

Memberi kebebasan pasar sepenuhnya

Mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

Meningkatkan pengaruh luar negeri

UUD 1945

GBHN

P4

RUU KUHP

Pemilu satu partai

Asas tunggal Pancasila

Kebebasan pers

Militer dalam politik aktif

Menambah partisipasi rakyat

Menjaga stabilitas politik

Meningkatkan kesejahteraan buruh

Membuka peluang oposisi

Kesejahteraan meningkat

Persatuan terjaga

Korupsi diberantas

Digunakan sebagai legitimasi kekuasaan

Pembatasan usia pemilih

Pembatasan masa jabatan presiden

Penghapusan Mahkamah Agung

Pembatasan kebebasan media

MA

BPK

KPK

KPU

Rotasi kepemimpinan terhambat

Kesenjangan gender meningkat

Sulitnya mengontrol kebebasan pers

Tidak ada pemilu

Kebebasan pers dibatasi

Kekuasaan

Otonomi daerah ditetapkan

Penyerdehanaan partai

Kebebasan pers dibatasi

Kekuasaan presiden tak terbatas

Otonomi daerah diterapkan

Penyederhanaan partai

Menghapus sistem hukum

Menjadi ideologi terbuka dan pedoman kehidupan berbangsa

Menggantikan UUD 1945

Menghapuskan agama-agama local

Demokrasi dan musyawarah

Nasionalisme

Toleransi beragama

Keadilan sosial

Karena bersumber dari ideologi asing yang diadaptasi sesuai budaya Indonesia

Karena memuat nilai-nilai luhur yang mencerminkan jati diri dan cita-cita bangsa

Karena merupakan hasil kompromi politik antar kelompok setelah kemerdekaan

Karena ditetapkan oleh pemerintah sebagai simbol kenegaraan semata

Saat dipidatokan pertama kali oleh Soekarno

Pada hari proklamasi sebagai pelengkap kemerdekaan

Sehari setelah kemerdekaan dalam sidang PPKI

Setelah UUD 1945 diamandemen pertama kali

Tidak eksplisit karena hanya berupa nilai umum

Formal dan eksplisit sebagai dasar konstitusional

Tersirat sebagai cerminan budaya lokal

Diatur dalam lampiran tambahan setelah amandemen

Responsif terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan jati diri

Terbuka untuk semua ideologi dunia tanpa batasan

Menolak perubahan karena menjunjung nilai tradisional

Dapat disesuaikan secara total dengan tuntutan pasar bebas

Pedoman yang digunakan hanya jika tidak ada hukum tertulis

Referensi tambahan yang hanya digunakan dalam hukum adat

Landasan etik moral yang bersifat opsional dalam pembuatan hukum

Sumber utama yang menjiwai seluruh sistem hukum nasional

Integrasi bangsa yang menghargai keberagaman

Nasionalisme eksklusif yang menolak perbedaan

Otonomi daerah yang absolut

Kewajiban militer terhadap negara

Aturan tentang kedaulatan rakyat dan pemilu

Peraturan khusus tentang kedudukan presiden

Pasal-pasal yang menjamin distribusi kesejahteraan

Pasal-pasal yang mengatur kebebasan pers dan ekspresi

Sistem pemilu yang hanya formalitas kekuasaan

Pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan etika musyawarah

Dominasi suara mayoritas tanpa menghargai minoritas

Proses politik yang berorientasi pada elite penguasa

Konsentrasi kekayaan di tangan negara sebagai pemilik utama

Perekonomian berbasis keadilan dan pemerataan sosial

Sistem pasar bebas tanpa intervensi negara

Penekanan pada efisiensi meskipun menimbulkan ketimpangan

Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa

Pertahanan diplomatik tanpa peran militer sama sekali

Strategi pertahanan pre-emptive secara militer penuh

Pertahanan berbasis komunitas lokal tanpa koordinasi nasional

Sebagai agama resmi negara

Sebagai dasar dan ideologi negara

Sebagai sistem ekonomi nasional

Sebagai undang-undang pokok negara

Sebagai agama resmi negara

Sebagai dasar dan ideologi negara

Sebagai sistem ekonomi nasional

Sebagai undang-undang pokok negara

Sistem hukum nasional

Falsafah ekonomi rakyat

Pandangan hidup dan kepribadian bangsa

Penegak hukum dan keadilan

Keseimbangan ekonomi dan sosial

Hak atas pekerjaan

Kebebasan beragama

Keadilan dalam hukum

Kepentingan kelompok mayoritas

Penegakan hukum adat

Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial

Pemisahan agama dari negara

Pendidikan multikultural dan kebhinekaan

Pembangunan pusat industri

Reformasi birokrasi pemerintahan

Kebebasan pers tanpa batas

Ketuhanan Yang Maha Esa

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Meningkatkan jumlah partai politik

Mewujudkan toleransi, keadilan, dan kesejahteraan

Menghapuskan budaya lokal

Menyamaratakan semua agama

Cepat dan rahasia

Terbuka dan kontroversial

Adil, partisipatif, dan inklusif

Menguntungkan partai pemerintah

Sosial budaya

Politik

Hukum

Ekonomi

Memperkuat nilai tukar rupiah

Meningkatkan ekspor barang mentah

Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan

Menekan angka kelahiran

Menghormati waktu ibadah umat agama lain dan tidak memaksakan agama tertentu

Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin tanpa membedakan latar belakang

Menyediakan fasilitas pendidikan yang setara di seluruh wilayah Indonesia

Mewujudkan sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah dan mufakat

Kepentingan individu

Kepentingan kelompok tertentu

Kepentingan bersama

Kepentingan agama

Mewajibkan masyarakat untuk menganut satu agama

Mengakui keberadaan Tuhan dan keberagaman keyakinan agama

Membatasi hak beragama

Menetapkan agama resmi negara

Pancasila bersumber dari kitab suci, sedangkan agama bersumber dari budaya lokal

Pancasila bersifat dogmatis, sedangkan agama bersifat inklusif

Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa, sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan

Pancasila mengatur ibadah umat, sedangkan agama mengatur pemerintahan

Dengan menyesuaikan sila-sila Pancasila mengikuti tuntutan kelompok mayoritas

Dengan memperketat kontrol terhadap keberagaman ekspresi agama

Dengan menguatkan pendidikan nilai Pancasil

Menghapus status agama minoritas dari pengakuan negara

Menyerahkan sepenuhnya pada kekuatan mayoritas

Menyusun kebijakan afirmatif dan penguatan pendidikan multikultural

Membatasi aktivitas keagamaan di ruang public

Setiap individu bebas mendirikan tempat ibadah tanpa izin

Pertemuan antar pemuka agama untuk membahas isu kerukunan

Penetapan hari libur hanya untuk agama mayoritas

Pemberlakuan aturan agama tertentu untuk semua warga

Pancasila mengatur moral, agama mengatur politik

Pancasila mengatur hubungan manusia dengan Tuhan

Agama menekankan kebangsaan, Pancasila menekankan ketuhanan

Pancasila mengatur kehidupan bernegara, agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan

Memberikan hak istimewa kepada pemeluk agama mayoritas

Semua orang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam beribadah tanpa dibeda-bedakan

Membatasi jumlah tempat ibadah untuk agama minoritas

Mengharuskan semua warga memeluk satu agama

Memastikan kebijakan yang dibuat tidak mendiskriminasi kelompok agama tertentu

Mengutamakan kebebasan dan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan

Menciptakan landasan yang kuat untuk menghormati perbedaan agama

Memfasilitasi dialog dan kerjasama antar umat beragama

Diadopsi dari negara maju

Murni berdasarkan teori filsafat Barat

Bersumber dari budaya, sejarah, dan religiusitas bangsa

Hanya bersifat teoritis dan idealis

Prinsip politik

Dasar spiritual dan moral seluruh sila

Asas hukum negara

Norma sosial semata

Berdasarkan tradisi dan kebiasaan

Bersifat parsial dan sempit

Menolak segala bentuk pemikiran modern

Kritis, reflektif, dan sistematis

Ilmu tentang angka dan logika

Proses berpikir dangkal dan praktis

Cara berpikir yang sistematis, menyeluruh, dan radikal

Pengetahuan berdasarkan intuisi semata

Keberpihakan terhadap kelompok mayoritas

Pengakuan terhadap martabat manusia

Penolakan diskriminasi

Keadilan sosial

Hakikat nilai

Sumber dan cara memperoleh pengetahuan

Hakikat keberadaan

Norma hukum tertulis

Kaku dan tidak dapat berubah

Fleksibel dan dapat menyesuaikan zaman

Berdasarkan dominasi mayoritas

Menghindari perubahan sosial

Kaku dan tidak dapat berubah

Fleksibel dan dapat menyesuaikan zaman

Berdasarkan dominasi mayoritas

Menghindari perubahan sosial

Memaksakan agama kepada orang lain

Menolak keberadaan agama lain

Menjalankan ibadah dengan toleransi terhadap agama lain

Menghukum orang yang berbeda agama

Alat politik partai tertentu

Dokumen hukum semata

Kerangka nilai untuk memahami dan menjalani kehidupan

Produk budaya asing

Tata cara berpikir teknis

Logika formal semata

Hakikat nilai moral dan etika

Struktur sosial masyarakat

Kekuasaan

Budaya asing

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia

Hukum internasional

Teologis, ideologis, dan historis

Ontologis, epistemologis, dan aksiologis

Metodologis, praktis, dan spiritual

Politik, hukum, dan sosial

Kebebasan individu

Keunggulan budaya sendiri

Persatuan dalam keberagaman

Dominasi mayoritas

Sumber ekonomi negara

Norma dasar (Grundnorm)

Bentuk teori politik

Doktrin militer

Voting mayoritas

Pemaksaan kehendak

Permusyawaratan mufakat

Keputusan sepihak pemimpin

Otoriter dan tertutup

Permusyawaratan dan mufakat

Liberalisme dan sekularisme

Pluralisme tanpa batas

Keadilan sosial

Kebebasan berekspresi

Kekuasaan mayoritas

Solidaritas global

Menjadi warga dunia

Menjaga kerukunan dan integrasi nasional

Mengutamakan suku mayoritas

Menjaga supremasi hukum asing

Meningkatkan dominasi ekonomi elit

Menjamin kesejahteraan semua warga

Meningkatkan persaingan bebas

Memberi kebebasan tanpa regulasi

Mengutamakan hukum internasional

Berbasis kekuasaan absolut

Mengutamakan mufakat dan moralitas

Menghilangkan peran rakyat kecil

Agar IPTEK berkembang tanpa batas

Agar tidak bertentangan dengan budaya dan ideologi bangsa

Supaya mengikuti tren negara lain

Agar bebas dari aturan

Hambatan kemajuan IPTEK

Sumber dana penelitian

Rambu normatif dan pedoman moral

Penghambat inovasi

Kemajuan ekonomi

Hilangnya arah moral dan sekularisme

Meningkatnya kreativitas

Bertambahnya lapangan kerja

Mengutamakan kepentingan pribadi

Mengembangkan IPTEK untuk persatuan dan kesatuan bangsa

Hanya mengikuti teknologi asing

Mengabaikan budaya local

Hakikat ilmu

Cara memperoleh ilmu

Manfaat ilmu bagi kehidupan dan masyarakat

Asal-usul ilmu

Hakikat ilmu

Cara memperoleh ilmu

Manfaat ilmu bagi kehidupan dan masyarakat

Asal-usul ilmu

Dogmatis dan tertutup

Objektif, rasional, dan bertanggung jawab

Berdasarkan prasangka

Mengutamakan kepentingan individu

Tidak adanya budaya lokal

Menjaga agar IPTEK tidak bertentangan dengan nilai Pancasila

Tidak perlu memperhatikan nilai moral

Mengabaikan masyarakat

Filosofis, metodologis, dan etis

Ekonomi, politik, dan sosial

Budaya, agama, dan seni

Hukum, teknologi, dan industry

Menolak semua perubahan

Dapat menerima nilai baru yang positif selama tidak bertentangan dengan nilai dasarnya

Hanya berlaku di masa lalu

Tidak boleh berubah sama sekali

Mencapai keuntungan materi semata

Menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai luhur bangsa

Menguasai negara lain

Membuat masyarakat individualis

Mengatur perdagangan internasional

Menyusun anggaran belanja negara

Sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa

Menetapkan hukum pidana nasional

Moh. Hatta dan B.J. Habibie

Ir. Soekarno dan Notonagoro

Soeharto dan Ki Hajar Dewantara

Gus Dur dan Tan Malaka

Undang-undang dasar negara

Hukum dan peraturan

Gagasan atau cita-cita dasar

Pemikiran tokoh revolusi

Penghormatan antarumat beragama

Pemilu lima tahun sekali

Penggunaan bahasa daerah

Subsidi Pendidikan

Pemakaian bahasa Indonesia

Penghormatan terhadap bendera negara

Perdagangan bebas antarwilayah

Bantuan kemanusiaan dan perlindungan HAM

Pancasila menganut sistem pasar bebas

Pancasila menekankan keadilan sosial, sedangkan liberalisme menekankan pasar bebas

Liberalisme menolak perdagangan luar negeri

Liberalisme menekankan subsidi negara

Menyerahkan seluruh kebijakan pada pasar

Melarang keberagaman budaya

Menghapus hak milik pribadi

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Kepemilikan pribadi dihapus

Demokrasi permusyawaratan

Kebebasan pers

Penggunaan bahasa nasional

Otoriter militer

Teokrasi absolut

Demokrasi permusyawaratan

Pemerintahan kerajaan

Pancasila mendukung keberagaman agama, sedangkan komunisme menolak peran agama

Pancasila menolak agama, sedangkan komunisme menerima

Pancasila netral terhadap agama, sedangkan komunisme bersifat mengakui eksistensi Tuhan

Keduanya sama-sama mengakui peran agama