Kesulitan akses teknologi

Hilangnya nilai-nilai budaya

Meningkatnya ujaran kebencian dan intoleransi daring

Rendahnya partisipasi politik generasi muda

Menolak kebijakan pemerintah yang berbeda pendapat

Menyuarakan kepentingan daerah secara eksklusif

Menerima perbedaan suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa

Menjunjung tinggi budaya sendiri tanpa kompromi

Pertama

Kedua

Keempat

Kelima

Hegemoni mayoritas

Musyawarah mufakat dan penghormatan terhadap martabat manusia

Penegakan hukum secara represif

Penyeragaman budaya lokal

Pertama dan kedua

Kedua dan keempat

Ketiga dan kelima

Keempat dan kelima

Menolak pengaruh budaya asing sepenuhnya

Mengadopsi budaya asing tanpa seleksi

Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam adaptasi budaya asing

Mengabaikan budaya lokal demi kemajuan

Ketiga

Keempat

Kelima

Kedua

Sila pertama

Sila ketiga

Sila keempat

Sila kelima

Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya tanpa kompromi

Mengedepankan pendekatan keadilan restoratif

Mengutamakan stabilitas negara di atas hak individu

Menyesuaikan hukum dengan tuntutan mayoritas

Demokrasi yang berkeadaban (sila 4)

Kemanusiaan dan keadilan (sila 2)

Persatuan dalam keberagaman (sila 3)

Ketuhanan dan toleransi (sila 1)

Nilai-nilai kebebasan absolut

Demokrasi liberal

Pancasila sebagai sistem etika politik

Nasionalisme tanpa kritik

Efisiensi ekonomi tanpa subsidi

Pemberdayaan kelompok marginal dan distribusi yang merata

Kompetisi bebas tanpa intervensi negara

Ketatnya pembatasan terhadap bantuan sosial

Kewajiban mengikuti satu agama tertentu

Pelarangan diskusi lintas agama

Fasilitasi kebebasan beragama dan kegiatan keagamaan

Menghapus semua simbol keagamaan

Maraknya budaya gotong royong

Meningkatnya solidaritas sosial

Tindakan intoleransi, ketidakadilan, dan kekerasan sosial

Tumbuhnya ekonomi kerakyatan

Pedoman politik partai

Alat ekonomi nasional

Struktur nilai yang utuh dan saling berkaitan

Dasar untuk ekspor budaya

Kekuatan hukum negara

Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial budaya

Sistem pemerintahan

Kebebasan media

Hukum internasional

Budaya asing

Pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia

Keputusan presiden

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Persatuan Indonesia

Ketuhanan Yang Maha Esa

Keadilan Sosial

Kekuasaan mutlak

Ekonomi pasar

Kebijaksanaan dan musyawarah

Tekanan hukum

Kekuatan militer

Kebijakan luar negeri

Nilai moral dan etika

Teknologi

Pertama

Ketiga

Keempat

Kelima

Pemerintahan yang kuat

Kepentingan individu

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Sistem ekonomi bebas

Sejarah masa lalu

Panduan kehidupan praktis

Instrumen politik

Teori hukum internasional

Sesuai dengan ideologi luar

Tidak mengganggu ekonomi nasional

Tidak bertentangan dengan nilai dasarnya

Diterima oleh pihak asing

Melatih hafalan siswa

Mengembangkan pemahaman kritis dan aplikatif

Mendorong perbedaan politik

Meningkatkan pendapatan sekolah

Ketegasan hukum

Persaingan ekonomi

Penghormatan hak asasi manusia

Kekuasaan politik

Pemerintah dan warga negara asing

Ilmu pengetahuan dan teknologi

Tradisi bangsa dan dinamika global

Ekonomi dan militer

Diajarkan di lembaga luar negeri

Dikritisi secara terus-menerus

Diterapkan secara konsisten

Ditinggalkan demi modernisasi

Pengaruh luar negeri

Kekuasaan politik

Pemahaman mendalam terhadap Pancasila

Modernisasi tanpa batas

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ketuhanan yang Maha Esa

Persatuan Indonesia

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Ketuhanan yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

Menggantikan agama

Menyatukan budaya daerah

Menyaring pengaruh asing

Membentuk manusia Indonesia seutuhnya

Dibuat oleh pemerintah

Mengandung nilai-nilai luhur bangsa

Berlaku sepanjang masa dan universal

Menguntungkan satu golongan

Ideologi liberal

Sumber hukum

Tujuan negara

Ajaran agama

Mendahulukan kepentingan daerah

Meningkatkan kesejahteraan pribadi

Menjaga keutuhan bangsa

Menolak kebudayaan asing

Cinta tanah air

Musyawarah dan demokrasi

Keadilan sosial

Toleransi beragama

Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban

Memberi kebebasan mutlak

Mendahulukan suku tertentu

Membatasi hak orang lain

Menghukum pelaku kejahatan tanpa proses hukum

Membantu korban bencana alam

Menolak pendapat orang lain

Membela kelompok sendiri

Mencetak generasi yang bebas nilai

Mewujudkan masyarakat kapitalis

Menjadikan manusia berkepribadian luhur

Meningkatkan kekuasaan negara

Hanya dapat digunakan oleh pemerintah

Menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara

Menggantikan peraturan hukum

Tidak dapat berubah

Tingkat pendidikan formal

Jumlah penduduk

Sikap gotong royong dan toleransi

Jumlah partai politik

Undang-undang asing

Budaya konsumerisme

Pendidikan karakter sejak dini

Globalisasi tanpa batas

Pemaksaan nilai secara top-down

Pembiasaan dan keteladanan

Sanksi hukum berat

Promosi media massa

Banyaknya suku di Indonesia

Minimnya potensi alam

Pengaruh budaya asing yang negatif

Persatuan yang sudah terwujud

Pandangan hidup asing

Kebijakan pemerintah

Pandangan hidup bangsa Indonesia

Memaksakan keyakinan kepada orang lain

Mengakui dan menghormati kebebasan beragama

Menghindari dialog antaragama

Menolak keberadaan agama lain

Pertama

Kedua

Keempat

Kelima

Saling bersaing secara tidak sehat

Mendukung diskriminasi

Menghormati hak asasi manusia

Mementingkan kepentingan sendiri

Menjalankan kepentingan pribadi

Mengabaikan aturan masyarakat

Mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam tindakan

Membatasi hak orang lain

Menghormati perbedaan

Gotong royong

Individualisme

Musyawarah

Pertama

Kelima

Ketiga

Keempat

Demokrasi liberal

Demokrasi parlementer

Demokrasi Pancasila

Demokrasi langsung

Empat

Lima

Enam

Tujuh

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Peningkatan wawasan

Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai

Perkembangan teknologi

Globalisasi

Pertama dan kedua

Kedua dan ketiga

Ketiga dan kelima

Keempat dan kelima

Menolong sesama tanpa pamrih

Mengabaikan tetangga

Membiarkan masalah sendiri

Berkompetisi

Kebebasan mutlak

Musyawarah dan mufakat

Kekuasaan mayoritas

Penindasan kelompok minoritas

Menghormati perbedaan

Diskriminasi suku dan agama

Menjaga persatuan

Mengutamakan keadilan sosial

Menghambat kemajuan IPTEK

Mengatur distribusi IPTEK

Menjadi pedoman moral agar IPTEK tidak disalahgunakan

Menjadi dasar hukum dalam IPTEK

Menekankan supremasi hukum dalam IPTEK

Mendorong kebebasan mutlak dalam penelitian

Mengutamakan kesejahteraan masyarakat

Menekankan nilai religius dalam pengembangan IPTEK

Melakukan penelitian laboratorium

Membuka data pasien tanpa izin

Memberikan obat generik

Menyimpan data dalam sistem cloud

Mempercepat jaringan internet

Melindungi hak digital dan privasi pengguna

Mengurangi biaya perangkat keras

Menurunkan harga teknologi

Ketuhanan Yang Maha Esa

Persatuan Indonesia

Demokrasi Teknologis

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Inovasi semakin cepat

Penyalahgunaan teknologi

Biaya riset menjadi murah

Persaingan antarnegara menurun

Agar siswa bisa jadi ilmuwan

Supaya siswa bisa menggunakan gadget

Untuk membentuk generasi bermoral dalam teknologi

Supaya cepat lulus

Meningkatkan harga buku

Menekan angka plagiarisme

Mengurangi jam pelajaran

Menambah tugas siswa

Diskusi terbuka dalam pemanfaatan teknologi

Konsumsi teknologi asing

Penghapusan peran masyarakat

Pemberlakuan sensor ketat

Lebih mahal

Menjadi eksklusif

Menguntungkan secara moral dan sosial

Tidak bisa diakses semua orang

Teknologi kesehatan

Inovasi positif

Penyalahgunaan IPTEK tanpa etika

Teknologi komunikasi

Komersialisasi

Kebebasan mutlak

Tanggung jawab moral

Dominasi pasar

Menyediakan teknologi hanya untuk kota besar

Mendorong pemerataan manfaat teknologi

Mengurangi penggunaan IPTEK

Melarang IPTEK asing

Meng-copy software bajakan

Membagikan data pribadi tanpa izin

Mencantumkan sumber ketika menulis ilmiah

Menggunakan AI untuk mencontek

Karena merupakan dasar hukum teknologi

Karena menjamin kecepatan internet

Karena mengandung nilai-nilai etis bangsa

Karena menolak teknologi asing

1 Juni 1945

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

20 Mei 1945

Mohammad Yamin

Soepomo

Drs. Moh. Hatta

Ir. Soekarno

Persatuan bangsa

Keadilan bagi seluruh rakyat

Ketuhanan dan toleransi antarumat beragama

Musyawarah dan demokrasi

Nasionalisme

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan bangsa

Kesejahteraan rakyat

Menjamin keadilan hukum

Menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia

Meningkatkan keimanan rakyat

Mengedepankan musyawarah

Pemerintah harus beragama

Rakyat berhak mengadili pemimpin

Keputusan diambil melalui musyawarah

Pemimpin harus berasal dari rakyat

Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Kekuasaan mutlak pemerintah

Kebebasan individu tanpa batas

Kepemimpinan spiritual

Sebagai lambang negara

Petunjuk praktis hidup masyarakat Indonesia

Alat politik pemerintahan

Peraturan hukum formal

BPUPKI

KNIP

PPKI

MPRS

Menentukan sistem pemilu

Menjadi acuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan

Menetapkan APBN

Menentukan kebijakan luar negeri

Mengikuti semua pendapat mayoritas

Mengutamakan kepentingan kelompok

Menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan

Melarang budaya asing masuk

Kuatnya ideologi komunisme

Pengaruh globalisasi dan individualisme

Tidak adanya pendidikan moral

Kurangnya kekayaan alam

Peradaban Barat

Pemikiran filsafat asing

Kebudayaan dan nilai luhur bangsa Indonesia

Ajaran ideologi luar

Generasi muda berpikir global

Warga negara mengenal hukum internasional

Setiap individu memiliki kecerdasan emosional

Nilai-nilai Pancasila terus diamalkan dan dijaga

Pemerintahan yang otoriter

Kehidupan masyarakat yang hedonis

Kehidupan bangsa yang adil, damai, dan bersatu

Negara tertutup terhadap budaya luar

Ideologi yang bersifat terbuka terhadap budaya asing

Alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah

Sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia

Aturan moral yang hanya digunakan dalam kehidupan sosial

Moh. Hatta

Ir. Soekarno

Ki Hajar Dewantara

Soepomo

1 Juni 1945

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

22 Juni 1945

Pedoman dalam membuat produk budaya lokal

Acuan berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kumpulan hukum adat dari seluruh wilayah Indonesia

Aturan wajib dalam sistem peradilan

Toleransi beragama

Nasionalisme dan patriotisme

Keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia

Musyawarah mufakat

Kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual masyarakat Indonesia

Tradisi kerajaan Hindu-Buddha

Budaya barat dan nilai-nilai modern

Piagam PBB dan hukum internasional

Membantu sesama warga negara

Melaksanakan musyawarah dengan adil

Menjaga kerukunan antarumat beragama

Membayar pajak dengan tertib

Peningkatan pendidikan karakter

Arus informasi dan budaya yang tak terkontrol

Semangat nasionalisme yang tinggi

Kebijakan pemerintah yang berbasis Pancasila

Voting suara terbanyak

Instruksi dari atasan

Musyawarah untuk mufakat

Aksi demonstrasi

Kehidupan sosial yang liberal

Pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial

Dominasi kelompok mayoritas

Persaingan bebas dalam ekonomi

Mengutamakan kepentingan individu

Menolak keberagaman

Menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan toleransi

Membatasi hak beragama

Mengutamakan kepentingan kelompok sendiri

Mengabaikan hak orang lain

Menghargai hak asasi manusia dan berlaku adil

Menolak kerjasama antarbangsa

Mengutamakan kepentingan pribadi

Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Melarang keragaman budaya

Mengabaikan perbedaan

Keputusan harus cepat tanpa diskusi

Mengutamakan suara mayoritas saja

Mengedepankan musyawarah dan mufakat

Mengabaikan pendapat minoritas

Kebebasan tanpa batas

Dominasi kelompok tertentu

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kompetisi tanpa aturan

M menghormati simbol negara lain

Melarang ibadah agama lain

Menjaga kerukunan antarumat beragama

Mengutamakan satu agama saja

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas

Menghormati hak orang lain tanpa membedakan latar belakang

Mementingkan kepentingan pribadi

Mengabaikan nilai kemanusiaan

Melarang siswa dari daerah lain masuk

Menghormati perbedaan budaya dan latar belakang siswa

Mengutamakan satu kelompok saja

Menolak siswa baru

Egois

Menolak pendapat lain

Menghargai dan mendengarkan semua pendapat

Memaksakan kehendak

Memperjuangkan keuntungan pribadi

Berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial

Mengabaikan kebutuhan orang lain

Berlomba tanpa batas

Hanya bersifat simbolis

Kaku dan tidak bisa berubah

Dinamis dan relevan sepanjang masa

Terbatas pada satu aspek kehidupan

Ki Hajar Dewantara

Agus Salim

Ir. Soekarno

Mohammad Natsir

Membatasi kebebasan berpendapat

Menciptakan perpecahan bangsa

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Mengabaikan nilai-nilai adat

Menjadi aturan formal saja

Pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Hanya digunakan dalam upacara resmi

Menggantikan hukum positif

Konflik antarumat beragama

Toleransi dan kerukunan antarumat beragama

Diskriminasi berdasarkan agama

Perpecahan sosial

Mengabaikan hak orang lain

Mengutamakan kepentingan pribadi

Menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Mementingkan kelompok sendiri

Menolak kerjasama antar daerah

Memperkuat persatuan dalam keberagaman

Membatasi hak budaya minoritas

Mengabaikan nilai-nilai lokal

Keputusan satu pihak

Mengabaikan suara minoritas

Pengambilan keputusan bersama secara demokratis

Mengutamakan suara terbanyak tanpa kompromi

Persaingan bebas tanpa batas

Keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan

Dominasi ekonomi kelompok tertentu

Kebebasan mutlak individu

Negara akan mudah tercerai-berai

Konflik sosial semakin meningkat

Kehidupan masyarakat menjadi harmonis dan sejahtera

Pemerintah kehilangan kontrol