WorksheetsLatihan Soal 2021/2022
Total questions: 23
Worksheet time: 12mins
Name
Class
Date
1.
Kelas
4 lines
2.
No Absen
4 lines
3.
Nama Lengkap
4 lines
4.
Pemilihan umum adalah salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis berfungsi. Pemilihan umum tercantum sebagai salah satu program pada kabinet parlementer RI. Pemilu 1955 terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Buhanuddin Harahap dari Masyumi. Akan tetapi peraturan yang dijadikan landasan dalam pemilihan umum 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri...
a)
Natsir
b)
Sukiman
c)
Ali
d)
Djuanda
e)
Wilopo
5.
Pemerintah membentuk panitia pemilu 1955 pada bulan Mei 1954 saat itu panitia pemilu 1955 merencanakan pelaksanaan pemilu dalam dua tahap, yaitu pemilu tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Pada pemilu tahap pertama fokus yang dikerjakan adalah memilih...
a)
Presiden
b)
Anggota Konstituante
c)
Anggota Parlemen (DPR)
d)
Perdana Menteri
e)
Wakil Presiden
6.
Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suararanya dikotak-kotak suara. Hasil pemilihan Umum I diikuti 172 kontestan. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Empat partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi adalah...
a)
PKI, Masyumi, PNI, NU
b)
Masyumi, PKI, NU, PNI
c)
PNI, Masyumi, NU, PSI
d)
Masyumi, PNI, PKI, NU
e)
PNI, Masyumi, NU, PKI
7.
Tujuan sistem ekonomi yang dilaksanakan dengan cara pemotongan nilai uang (sanering) dimaksudkan agar mengurangi defisit anggaran sebesar 5 miliar rupiah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dan menekan inflasi, sistem ini dijalankan pada masa Demokrasi Liberal merupakan gagasan dari ...
a)
Mr. Iskaq Cokroadisuryo
b)
Syafruddin Prawiranegara
c)
Drs. Moh. Hatta
d)
Perdana Menteri Sukiman
e)
Dr. Sumitro Joyohadikusumo
8.
Salah satu kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa demokrasi liberal adalah menasionalisasikan de javasche bank menjadi BI (Bank Indonesia) pada akhir tahun 1952. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sudah tentu menjadi sejarah penting dalam dunia perbankan di Indonesia. Tujuan dari nasionalisasi ini adalah...
a)
Untuk memberi pinjaman besar jangka panjang
b)
Untuk menaikan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta mempunyai Bank sirkulasi sendiri
c)
Memberi pinjaman terhadap kaum pengusaha menengah dan atas
d)
Memberi pinjaman terhadap kaum pengusaha kecil dan menengah
e)
Memberi pinjaman terhadap kaum pengusaha kecil atau masyarakat luas
9.
Gagasan nasionalisasi sebagai reaksi atas keputusan atas keputusan KMB diingat kembali untuk dilaksanakan, maka keputusan pemerintah No. 118 tanggal 2 Juli 1951 dibentuklah panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juli 1951. De Javasche Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia dengan fungsinya sebagai...
a)
Bank Konsumsi
b)
Bank Koperasi
c)
Bank Simpan Pinjam
d)
Bank Sentral
e)
Bank Pemerintah
10.
Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954 - Agustus 1955), menteri perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem Ali-Baba. Sistem Ali Baba yang dikeluarkan oleh perdana menteri Sastroamidjojo berisi program....
a)
Kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Arab
b)
Pemberian modal bagi pengusaha kecil
c)
Pemberian modal bagi pengusaha besar
d)
Kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha China
e)
Pinjaman langsung kepada pengusaha besar
11.
Sistem Ali-Baba yang pada awalnya bertujuan untuk memberikan peluang kepada para pengusaha agar bisa memajukan perekonomian Indonesia waktu itu tidak sepenuhnya mengalami kegagalan. Perhatikan keterangan di bawah ini: 1. Berkembangnya peranan pengusaha pribumi dalam usaha membangun perekonomian Indonesia.2. Bank swasta nasional dan perusahaan perkapalan swasta nasional mulai tumbuh karena kemudahan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia.3. Penjualan lisensi secara ilegal yang berakibat pada berkembangnya perusahaan “Ali-Baba”4. Penjualan lisensi secara ilegal dari pengusaha pribumi (importir nasional) kepada pengusaha asing (Cina) membuktikan bahwa mentalitas pengusaha pribumi sangat lemah. Keterangan di atas yang termasuk dampak positif dari sistem Ali-Baba, ditunjukkan oleh nomor....
a)
1 dan 2
b)
2 dan 3
c)
3 dan 4
d)
4 dan 1
e)
1 dan 3
12.
Kebijakan Benteng dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara Tujuan Utama kebijakan ekonomi Gerakan Benteng Mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional, upaya yang dilakukan adalah dengan...
a)
Memberikan bantuan kredit sebagai modal agar pengusaha pribumi dapat berkembang
b)
Membedayakan jumlah penduduk yang besar sebagai tenaga kerja
c)
Menambah pendapatan negara untuk membayar utang negara
d)
Membangun kelas ekonomi baru
e)
Mengurangi Laju Inflasi
13.
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat menyebakan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, dikeluarkan salah satu kebijakan untuk menata program jangka panjang dengan nama...
a)
Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
b)
Program Gunting Syarifuddin
c)
Sistem Ekonomi Ali-Baba
d)
Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
e)
Nasionalisasi De Javasche Bank
14.
Gejolak daerah yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal salah satunya disebabkan adanya kesenjangan pembangunan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional Pembangunan dengan tujuan...
a)
Membatasi pemilikan perusahaan asing
b)
Mengurangi laju inflasi
c)
Menambah devisa kas pusat dari daerah-daerah
d)
Pembangunan menyeluruh sehingga setiap daerah tidak mengalami ketimpangan dan harmonisasi hubungan pusat-daerah
e)
Mengambil hak kepemilikan perusahaan asing menjadi kepemilikan negara
15.
Program Rencana Pembangunan Lima Tahun disusun oleh suatu badan pemerintahan bernama...
a)
Dewan Pembanguan Nasional
b)
Biro Perancang Negara
c)
Badan Pembangunan Nasional
d)
Dewan Perancang Pembangunan Nasional
e)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
16.
Pemerintah Indonesia Memutuskan pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan mengeluarkan Undang-Undang pembatalan KMB pada 3 Mei 1956. Salah satu dampak ekonomi dari pembatalan KMB adalah...
a)
Indonesia kembali menjadi negara kesatuan
b)
Pengusaha-pengusaha Belanda menjual perusahaannya
c)
Pengusaha pribumi berlomba lomba membeli perusahaan Belanda
d)
Indonesia menjalankan sistem ekonomi liberal
e)
Terjadinya persaingan ekonomi antara pengusaha Belanda ndengan pribumi
17.
Perhatikan program-program berikut ini !1) Menjalankan tindakan yang tegas sebagai negara hukum 2) Mempercepat persiapan pemilihan umum Konstituante 3) Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif 4) Meratifikasi MSA dengan Amerika Serikat 5) Menjalankan politik luar negeri bebas aktifProgram kabinet Soekiman ditunjukkan oleh nomor ...
a)
1), 2) dan 3)
b)
1), 3) dan 4)
c)
2), 3) dan 4)
d)
2), 4) dan 5)
e)
3), 4) dan 5)
18.
Presiden dan kabinet seharusnya memiliki sikap politik yang sealiran, tetapi hal itu tidak terjadi pada masa Kabinet Natsir. Perbedaan kabinet Natsir dan presiden terjadi karena ...
a)
Kedudukan mereka berbeda
b)
Tugas yang diemban berbeda
c)
Mereka memiliki ideologi yang berbeda
d)
Perbedaan persepsi tentang parlemen
e)
Mohammad Natsir ditunjuk oleh Presiden
19.
Salah satu kendala yang dihadapi oleh Kabinet Djuanda adalah terjadinya pemberontakan ...
a)
RMS
b)
DI/TII
c)
APRA
d)
PRRI
e)
PKI Madiun
20.
Konflik ideologis di Indonesia melibatkan empat kekuatan yaitu komunis (PKI), agamis (Masyumi), nasionalis (PNI) dan TNI. Dampak konflik ideologis bagi kehidupan politik nasional dan daerah adalah ...
a)
Menguatnya peran PKI dan tingginya intensitas pergolakan politik di pusat dan daerah
b)
Menguatnya kedudukan Masyumi dan dominasi tokoh-tokoh Masyumi dalam kabinet
c)
PKI menjadi partai tunggal di panggung politik nasional dan berkembangnya komunisme
d)
Aktivitas pemerintahan praktis berhenti total dan terjadi pergolakan di berbagai daerah
e)
Munculnya gerakan separatis dan berkembangnya paham liberalisme
21.
Kabinet Djuanda dibentuk melalui tokoh-tokoh yang profesional di bidangnya. Tujuan dibentuknya Zaken Kabinet adalah ...
a)
Mempermudah pembagian kekuasaan antarpartai
b)
Memperkecil kesempatan partai-partai lain duduk dalam kabinet
c)
Menyesuaikan keahlian yang dimiliki oleh tiap-tiap menteri untuk pembangunan
d)
Mengukuhkan dominasi Masyumi
e)
Melaksanakan pembangunan politik
22.
Konstituante dibentuk melalui Pemilu 1955 untuk menyusun Undang-Undang Indonesia masa Demokrasi Liberal. Perdebatan yang berlarut-larut dalam sidang konstituante untuk menyusun undang-undang dasar disebabkan oleh ...
a)
Keanekaragaman asal daerah anggota Badan Konstituante
b)
Kekuasaan Badan Konstituante didominasi oleh Masyumi
c)
Penetapan dasar negara yang selalu mengalami kegagalan
d)
Golongan Islam menginginkan permberlakuan Piagam Jakarta
e)
Anggota Badan Konstiuante berasal dari berbagai partai
23.
Perhatikan keterangan berikut ini ! 1) Tidak berlakunya Konstitusi RIS 2) Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3) Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 4) Pembentukan MPRS dan DPAS. 5) Pembentukan Badan Konstituante. 6) Kembali ke sistem demokrasi PancasilaIsi dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ditunjukkan oleh nomor ...
a)
1), 2) dan 3)
b)
1), 3) dan 4)
c)
2), 3) dan 4)
d)
2), 4) dan 5)
e)
3), 4) dan 5)
100 %
