WorksheetsKelas IX Bab III - Kemerdekaan Berpendapat Warga Negara
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Secara umum kemerdekaan berpendapat dapat diartikan sebagai ....
Hak untuk menyampaikan ide atau pikiran, baik secara langsung.
Hak untuk menyampaikan ide atau pikiran, baik secara lisan maupun tulisan.
Hak untuk mendapatkan semua informasi melalui berbagai saluran media.
Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam pemerintahan.
Aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah...
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 40 Tahun 1999
UU No. 9 Tahun 1998
UU No. 39 Tahun 1999
Kisah perjuangan R.A. Kartini dalam menyuarakan kesetaraan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dianggap sebagai simbol awal kemerdekaan berpendapat bagi kaum wanita di Indonesia. Hal yang dapat kita teladani dari perjuangan Kartini adalah...
Menghindari perdebatan dan memulai dengan Tindakan.
Menyuarakan pendapat dengan semangat dan sopan.
Menuntut hak dengan cara demonstrasi.
Mewajibkan perempuan untuk bekerja di pemerintahan.
Contoh tindakan yang mencerminkan kemerdekaan berpendapat adalah...
Menyampaikan kritik secara sopan di forum sekolah.
Memaksakan pendapat sendiri pada orang lain.
Menghindari menyampaikan ide.
Menyebarkan gosip lewat media sosial.
Kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 sebagai berikut kecuali ….
Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan masing-masing daerah.
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) UU No. 6 Tahun 1998
2) UUD NRI Tahun 1945
3) Ketetapan MPR
4) UU No. 39 Tahun 1999
5) UU No. 9 Tahun 1998
6) UU No. 40 Tahun 1998
Berdasarkan pernyataan diatas, adapun jaminan kemerdekaan berpendapat dalam instrumen nasional di Indonesia ditunjukkan oleh nomor ….
1, 2, 3 dan 4.
2, 3, 4 dan 5.
2, 3, 5 dan 6.
3, 4, 5 dan 6.
"Setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat" merupakan bunyi dari pasal ….
28 E Ayat (2).
28 F.
28 I Ayat (1).
28 E Ayat (3).
Undang-undang yang mengatur tentang Pers di Indonesia adalah ….
UU No. 39 Tahun 1999.
UU No. 9 Tahun 1998.
UU No. 40 Tahun 1999.
UU No. 14 Tahun 2008.
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di atur di dalam ….
UU No. 9 Tahun 1998.
UU No. 39 Tahun 1999.
UU No. 40 Tahun 1999.
Ketetapan MPR Nomor XVI Tahun 1998.
Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki agar negara menjamin kemerdekaan berpendapat warga negara yaitu ….
Pasal 28 I Ayat (1).
Pasal 28 I Ayat (2).
Pasal 28 I Ayat (3).
Pasal 28 I Ayat (4).
Dalam sebuah kelas, seorang siswa menyampaikan saran secara tertulis di kotak aspirasi. Bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan siswa tersebut adalah...
Lisan - karena tidak disampaikan langsung
Tertulis - karena disampaikan lewat tulisan
Lisan - karena disampaikan lewat media
Tidak termasuk bentuk penyampaian pendapat
Pidato merupakan salah satu bentuk penyampaian kemerdekaan berpendapat yang dilakukan secara ….
Visual
Tertulis
Lisan
Digital
Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998, bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan kecuali ….
Mimbar bebas.
Unjuk rasa/demonstrasi.
Rapat umum.
Dialog public.
Salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan dengan menyampaikan pendapat dengan orasi, membawa poster, dan menyuarakan tuntutan kepada pemerintah secara damai disebut ….
Rapat umum.
Pawai.
Mimbar bebas.
Unjuk rasa/demonstrasi.
Andi membuat sebuah pamflet berisi ajakan menjaga lingkungan sekolah, kemudian dibagikan ke teman-temannya. Cara Andi menyampaikan pendapat tergolong bentuk ….
Tulisan.
Lisan.
Virtual.
Visual.
Santi membaca sebuah pamflet ajakan untuk ikut demonstrasi menolak kenaikan biaya parkir. Namun, lokasi aksi berada di depan rumah sakit dan dilakukan malam hari. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998, mengapa kegiatan ini tidak diperbolehkan?
Karena demonstrasi tidak boleh dilakukan oleh pelajar.
Karena pamflet adalah alat provokasi.
Karena tempat dan waktu tidak sesuai dengan aturan.
Karena pemerintah tidak suka dikritik.
Undang-Undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia adalah…
UU No. 14 Tahun 2008.
UU No. 32 Tahun 2004.
UU No. 11 Tahun 2008.
UU No. 19 Tahun 2016.
Hak masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik dapat dibatasi jika informasi tersebut…
Bersifat rahasia negara dan membahayakan keamanan nasional.
Dapat memberikan keuntungan bagi Masyarakat.
Telah tersedia di internet secara luas.
Merupakan informasi ekonomi dan bisnis.
Prinsip keterbukaan informasi publik bertujuan untuk…
Memberikan informasi secara terbatas demi keamanan negara.
Meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi penyelenggaraan negara.
Mengendalikan aliran informasi agar sesuai kebijakan pemerintah.
Membagikan informasi hanya kepada pihak tertentu yang berkepentingan.
Dibawah ini yang merupakan salah satu contoh praktik mengemukakan pendapat yang dilakukan sesuai etika adalah…
Menyebarkan berita bohong untuk mendapatkan perhatian.
Menyampaikan pendapat dengan data yang valid dan sopan.
Mengkritik seseorang dengan menggunakan kata-kata kasar.
Menggunakan media sosial untuk memprovokasi masyarakat.
