NEW
Font size
Worksheetsdemokrasi liberAl terpimpin 1-51
Total questions: 52
Worksheet time: 26mins
Pada masa demokrasi liberal terdapat berapa kabinet?
5
6
7
8
9
Upaya yang dilakukan pemerintah setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah menata stabilitas nasional dengan sistem pemerintahan…
Parlementer
Presidensiil
Monarki
Liberal
Federal
Ketika Indonesia menggunakan UUDS 1950, kabinet pertama yang memegang pemerintahan adalah…
Kabinet Wilopo
Kabinet Sukiman
Kabinet Natsir
Kabinet Ali Sastroamidjojo
Kabinet Djuanda
Pemilu pertama Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet…
Natsir
Sukiman
Burhanuddin Harahap
Ali Sastroamidjojo
Wilopo
Prestasi gemilang dari kabinet Ali Sastroamidjojo adalah…
Deklarasi Djuanda
Nasionalisasi De Javasche Bank
Diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika
Pembatalan Finec
Gerakan Benteng
Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, sistem pemerintahan yang berlaku adalah…
Demokrasi liberal
Parlementer
Demokrasi terpimpin
Presidensial
Semi-presidensial
Pemilihan anggota Konstituante dilaksanakan pada…
15 Mei 1955
29 September 1955
15 Desember 1955
5 Juli 1959
18 April 1955
Salah satu keberhasilan Kabinet Djuanda adalah…
Dekrit Presiden
Konferensi Meja Bundar
Deklarasi Djuanda
Gerakan Nasakom
Pembangunan proyek mercusuar
Salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah…
Peristiwa Tanjung Morawa
Konflik internal partai
Penandatanganan Mutual Security Act
Gagalnya pemilu
Penolakan parlemen terhadap APBN
Kabinet terakhir yang memerintah pada masa demokrasi liberal adalah…
Kabinet Natsir
Kabinet Sukiman
Kabinet Wilopo
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Djuanda
Sistem ekonomi Ali-Baba dikemukakan oleh Iskaq Cokroadisuryo pada masa kabinet…
Kabinet Wilopo
Kabinet Djuanda
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Natsir
Kabinet Sukiman
Penggagas sistem ekonomi Gerakan Benteng adalah…
Iskaq Cokroadisuryo
Soemitro Djojohadikusumo
Ali Sastroamidjojo
Wilopo
Mohammad Hatta
Kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh karena…
Dekrit Presiden
Penolakan APBN
Konflik dalam Angkatan Darat pada 27 Juni 1955
Penandatanganan MSA
Krisis ekonomi
Prinsip zaken kabinet diterapkan pada masa…
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Djuanda
Kabinet Sukiman
Kabinet Ali Sastroamidjojo
Partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung…
Mementingkan rakyat
Mewujudkan keadilan sosial
Meningkatkan kesejahteraan nasional
Mementingkan kepentingan partai sendiri
Mengutamakan stabilitas nasional
Faktor utama penyebab seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah…
Serangan militer
Tidak adanya pemilu
Dominasi partai besar
Sikap mementingkan kepentingan kelompok
Campur tangan asing
Gerakan Asaat dicanangkan pada masa kabinet…
Natsir
Wilopo
Ali Sastroamidjojo II
Sukiman
Burhanuddin Harahap
Tugas utama Konstituante hasil pemilu 1955 adalah…
Menyusun APBN
Memilih presiden
Menyusun UUD baru
Melaksanakan reformasi
Mewakili daerah
Tugas utama Konstituante hasil pemilu 1955 adalah…
Menyusun APBN
Memilih presiden
Menyusun UUD baru
Melaksanakan reformasi
Mewakili daerah
Latar belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah…
Kegagalan Pemilu
Ketidakstabilan politik
Konstituante tidak dapat menyusun UUD baru
Campur tangan asing
Krisis ekonomi
Tujuan pemilu 29 September 1955 adalah untuk memilih…
Presiden
MPR
DPR
Gubernur
DPD
Dua partai besar pendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah…
Masyumi dan PKI
PNI dan Masyumi
PNI dan NU
NU dan PKI
PNI dan PSI
Sentimen anti-Tionghoa pada masa Ali Sastroamidjojo II disebabkan oleh…
Konflik agama
Isu rasisme
Cemburu karena Tionghoa menguasai perusahaan asing
Intervensi asing
Ketimpangan budaya
Kabinet Djuanda disebut zaken kabinet karena…
Terdiri dari militer
Koalisi lintas partai
Diisi oleh ahli di bidangnya
Berasal dari rakyat
Anggotanya nonpartisan
Program Kabinet Djuanda disebut…
Trilogi Pembangunan
Nawaksara
Pancakarya
Sapta Marga
Catur Dharma
Program kerja Kabinet Djuanda, kecuali…
Normalisasi keadaan RI
Pembentukan Dewan Nasional
Perjuangan Irian Barat
Pembatalan Dekrit Presiden
Mempergiat pembangunan
Salah satu keberhasilan Kabinet Djuanda adalah…
Pembentukan G30S
Penerapan demokrasi liberal
Penetapan batas laut teritorial Indonesia
Pemilu pertama
Pemberontakan PRRI
Nilai uang yang terkena kebijakan Gunting Syarifudin adalah…
Rp 1
Rp 2
Rp 5
Rp 10
Rp 25
Tujuan utama ekonomi Gerakan Benteng adalah…
Menarik modal asing
Mengubah ekonomi kolonial menjadi nasional
Memperkuat ekspor
Mengurangi pajak
Menghapus hutang luar negeri
De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dengan fungsi sebagai…
Bank swasta
Bank investasi
Bank dagang
Bank sentral
Bank ekspor-impor
Kegagalan kebijakan ekonomi Ali-Baba disebabkan oleh…
Ketiadaan hukum dagang
Kelemahan ekonomi nasional
Pribumi hanya dimanfaatkan nonpribumi untuk modal
Ketidakseimbangan impor
Campur tangan Belanda
Perundingan Indonesia-Belanda mengenai pembatalan persetujuan Finec KMB berlangsung di Jenewa dan menghasilkan keputusan pada…
3 Mei 1955
15 Agustus 1955
7 Januari 1956
9 Desember 1956
1 Maret 1956
Delegasi Indonesia dalam perundingan Finansial Ekonomi Indonesia-Belanda dipimpin oleh…
Soemitro Djojohadikusumo
Iskaq Cokroadisuryo
Anak Agung Gede Agung
Ali Sastroamidjojo
Drs. Moh. Hatta
Salah satu dampak ekonomi dari pembatalan KMB oleh Indonesia adalah…
Terjadinya blokade ekonomi
Terbentuknya pasar bebas
Indonesia menjalankan sistem ekonomi liberal
Pengurangan pajak ekspor
Kembali ke ekonomi kolonial
Program rencana pembangunan lima tahun disusun oleh lembaga…
MPR
Biro Statistik
Departemen Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Bank Indonesia
Dalam rangka mengatasi kesenjangan pembangunan daerah, pemerintah mengadakan…
Pemilu serentak
Musyawa
Dalam rangka mengatasi kesenjangan pembangunan daerah, pemerintah mengadakan…
Pemilu serentak
Musyawarah Nasional Pembangunan
KAA II
Deklarasi Ekonomi
Gerakan Nasionalisasi
Penyebab utama jatuhnya Kabinet Wilopo adalah…
Demonstrasi buruh
Penolakan APBN
Peristiwa Tanjung Morawa
Penolakan Gunting Syarifudin
Mosi tidak percaya
Kabinet Ali Sastroamidjojo I merupakan hasil koalisi dari…
PNI dan PKI
Masyumi dan NU
PNI dan NU
Masyumi dan PSI
PKI dan PNI
Dampak negatif dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah…
Terbentuknya parlemen baru
Pemilu gagal
Terjadinya inflasi
Berakhirnya demokrasi yang sejati
Terbentuknya konstituante
Pemilu 1955 dilaksanakan dua kali untuk memilih…
Presiden dan DPR
DPR dan DPD
DPR dan Konstituante
DPR dan MPR
DPD dan Presiden
Latar belakang diadakannya Pemilu 1955 adalah…
Tekanan asing
Mosi tidak percaya
Keinginan membentuk konstitusi baru
Keinginan mewujudkan parlemen yang mewakili rakyat
Gagalnya sistem presidensial
MPRS cenderung melanggengkan kekuasaan presiden, terlihat dari…
Mengubah UUD 1945
Membentuk kabinet presidensial
Pembubaran partai yang tak sejalan dengan pemerintah
Menolak pemilu
Menolak Dekrit Presiden
Tujuan dimasyarakatkannya ajaran Nasakom adalah…
Mempersatukan rakyat dalam perjuangan fisik
Menyatukan suku dan agama
Membentuk pemahaman sama dalam kehidupan bernegara
Mendirikan partai tunggal
Menyatukan parlemen
Akibat Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945 adalah…
Pembentukan MPR
Kembali ke UUD 1945
Banyak partai berdiri dan berlakunya kabinet parlementer
Penolakan sistem presidensial
Dibentuknya Konstituante
Kebijakan ekonomi tahun 1950 berupa pemotongan nilai uang disebut…
Gerakan Benteng
Sistem Ali-Baba
Gunting Syarifudin
Dekrit Rupiah
Pembekuan Nilai
Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai sejak…
17 Agustus 1945
27 Desember 1949
5 Juli 1959
1 Januari 1955
3 November 1945
Salah satu upaya untuk memperoleh pengakuan internasional setelah kemerdekaan adalah…
Konstituante
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal
Demokrasi Pancasila
Nasionalisasi perusahaan asing
Sistem parlementer digunakan di Indonesia pada masa…
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal
Demokrasi Rakyat
Demokrasi Reformasi
Masa Demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung dari tahun…
1945-1950
1949-1955
1950-1959
1950-1955
1955-1965
Dalam Demokrasi Liberal, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah…
Presiden
DPR
Perdana Menteri
Konstituante
Wakil Presiden
Kabinet Sukiman merupakan koalisi dari…
PNI dan NU
PNI dan PKI
PNI dan Masyumi
PSI dan Masyumi
NU dan PKI
