WorksheetsPERMENDAGRI 73 TAHUN 2020
Total questions: 25
Worksheet time: 16mins
Apa tujuan utama dari pengawasan pengelolaan keuangan desa menurut PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020?
Meningkatkan pendapatan asli daerah
Memastikan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Mengurangi jumlah penduduk miskin di desa
Meningkatkan jumlah proyek pembangunan desa
Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020?
Kepala Desa
Inspektorat Daerah
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Kementerian Dalam Negeri
Apa yang dimaksud dengan pengawasan preventif dalam pengelolaan keuangan desa?
Pengawasan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan
Pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga
Apa saja ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan desa menurut PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020?
Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
Pembangunan infrastruktur desa
Pengelolaan aset desa
Pemberdayaan masyarakat desa
Apa yang harus dilakukan jika ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa?
Melaporkan kepada Inspektorat Daerah
Menghentikan seluruh kegiatan desa
Mengganti Kepala Desa
Membentuk tim audit independen
Permendagri berapa yang mengatur terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa?
Permendagri 20/2018
Permendagri 12/2019
Permendagri 73/2020
Permendagri 12/2017
Permendagri berapa yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa?
Permendagri 20/2019
Permendagri 20/2018
Permendagri 20/2020
Semua Benar
Apa saja yang merupakan struktur APBDes? (jawaban lebih dari satu)
Pendapatan
Belanja
Pemasukan
Pembiayaan
Termasuk kategori jenis belanja apa jika manfaatnya melebihi 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset?
Modal
Pegawai
Barang dan Jasa
Belanja Tak Terduga
Berapa kategori bidang dalam belanja desa?
20
15
5
3
Mana yang merupakan wewenang kepala desa?
Menetapkan PKPKD
Menetapkan APBD
Menyetujui DPA, RAK dan SPP
Verifikasi DPA dan RAK
Berapa jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP Kabupaten dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan desa?
3
5
12
8
Apa saja yang termasuk siklus pengelolaan keuangan desa? (jawaban lebih dari satu)
Penatausahaan
Pemeriksaan
Pertanggungjawaban
Pelaporan
Apa saja yang termasuk pendapatan desa? (jawaban lebih dari satu)
PADes
Pendapatan Lain-lain
Transfer
Gaji
Berapa jumlah faktor risiko aspek keuangan dalam Siswaskeudes?
3
6
7
8
Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah...
UU No 6 Tahun 2014
Perka LKPP No 12 Tahun 2019
Permendagri 20 Tahun 2018
Permendagri No 73 Tahun 2020
Waktu Maksimal Penyelesaian Laporan Kegiatan oleh Kaur/Kasi adalah....
Akhir tahun anggaran
7 hari setelah selesai kegiatan
30 hari setelah selesai kegiatan
3 bulan setelah tahun anggaran selesai
Informasi terkait aset dalam Laporan Keuangan Desa disajikan pada...
Buku Bank
BKU
LRA
CaLK
Pembelian Langsung dilaksanakan untuk pengadaan dengan nilai maksimal....
Rp10.000.000,00
Rp200.000.000,00
Rp2.000.000,00
Rp100.000.000,00
Kode Rekening "Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya" adalah...
4.3.2
4.3.1
4.3.4
4.3.5
Kode Bidang-Sub Bidang untuk kegiatan "Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)" adalah...
05.01
05.02
05.03
05.04
SPP yang digunakan saat barang/jasa sudah ada/sudah diterima adalah...
SPP Pembiayaan
SPP Panjar
SPP Definitif
SPP Tunai
Waktu maksimal untuk meng-SPJ-kan SPP Panjar adalah...
7 hari
10 hari
14 hari
20 hari
DI bawah ini termasuk penyebab saldo BKU tidak sama dengan SILPA tahun berjalan di LRA, kecuali...
Belum Input Saldo Awal dan Jurnal Penyesuaian
Belum Cetak Rekening Koran
Pajak Belum Dibayar
SPP Panjar Belum Dipertanggungjawabkan
Pengeluaran atas Beban APBDes untuk kegiatan swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Kepada...
Sekretaris Desa
Pihak Penyedia
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Kaur/Kasi Pelaksanan Kegiatan
