Menjual produk melalui marketplace

Menggunakan internet untuk mencari informasi

Menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain

Membuat akun media sosial untuk promosi usaha

Pasal 2-3

Pasal 6-13

Pasal 27-29

Pasal 45-46

Tidak memberikan komentar di media sosial

Mengirim email tanpa subjek

Mentransmisikan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet

Menggunakan WiFi publik secara gratis

Larangan menyebar meme politik

Perlindungan terhadap privasi artis

Pengakuan sah atas dokumen elektronik dan tanda tangan digital

Hukuman untuk peretas situs pemerintah

Kurangnya minat masyarakat dalam bidang hukum

Perubahan teknologi yang sangat cepat dibandingkan pembaruan regulasi

Banyaknya pengguna media sosial

Rendahnya biaya akses internet di Indonesia

Banyaknya kasus pencurian kendaraan

Minimnya pemahaman teknis dan forensik digital

Terlalu banyak kantor polisi di wilayah kota

Kurangnya kasus hukum yang ditangani

Karena hukum siber hanya berlaku bagi ASN

Karena bentuk-bentuk kejahatan siber terus berkembang dan kompleks

Karena UU ITE tidak diberlakukan di luar Pulau Jawa

Karena masyarakat tidak menggunakan teknologi

Terdapat pasal yang multitafsir dan belum spesifik

Pemerintah sering mengadakan sosialisasi UU ITE

Masyarakat melaporkan kasus siber dengan lengkap

Penjahat siber menyerahkan diri

Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum

Banyaknya mahasiswa jurusan hukum

Rendahnya penggunaan smartphone

Tingginya harga perangkat lunak legal

Berita hoaks mengenai politik

Informasi yang berisi penghinaan terhadap presiden

Konten bermuatan kesusilaan atau pornografi

Peretasan data milik negara

Kasus penyebaran video asusila Ariel dan Luna Maya

Kasus penipuan jual beli online

Kasus hacker Bjorka

Kasus penyebaran hoaks vaksin COVID-19

Penangguhan akses internet

Pencabutan KTP elektronik

Proses penyidikan, penahanan, dan persidangan pidana

Pemberian surat teguran langsung

Denda administratif

Hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah

Hukuman sosial dan permintaan maaf terbuka

Tidak ada, hanya peringatan saja

Untuk meningkatkan ekonomi digital nasional

Untuk melindungi nama baik pejabat negara

Untuk menjaga ruang digital dari konten yang merusak moral publik

Untuk mempercepat koneksi internet di Indonesia

Tidak adanya pasal yang mengatur tentang kejahatan internet

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang internet

Definisi pasal yang terlalu umum dan multitafsir

Tidak tersedianya jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia

Karena hanya mengatur aspek bisnis saja

Karena tidak berlaku di wilayah luar Jawa

Karena perkembangan teknologi lebih cepat dari pembaruan hukum

Karena UU ITE hanya berlaku untuk ASN

Pasal pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3) yang multitafsir

Ketidaksesuaian antara unsur pidana dan bukti digital

Pemanfaatan media sosial untuk penipuan

Penangkapan yang dilakukan tanpa dasar digital forensik yang kuat

Terlalu mendukung kebebasan berpendapat

Tidak menjangkau kejahatan teknologi tinggi (advanced cybercrime)

Hanya berlaku bagi WNI

Terlalu memihak pengguna internet

Kurangnya pelatihan tentang pemrograman

Sulitnya mengakses jaringan Wi-Fi publik

Kompleksitas bukti elektronik dan kebutuhan digital forensik

Banyaknya netizen yang aktif di media sosial

Setiap orang berhak untuk mengakses pendidikan dasar

Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengungkapkan pendapat

Setiap negara wajib menyediakan informasi teknologi

Hak atas bantuan hukum dalam proses pengadilan

KIHSP hanya berlaku di negara Eropa

DUHAM bersifat mengikat secara hukum, sementara KIHSP hanya deklaratif

KIHSP memiliki mekanisme pengawasan dan batasan terhadap kebebasan berpendapat

DUHAM tidak mengakui hak atas kebebasan berekspresi

Harus sesuai dengan keinginan pemerintah

Tidak boleh mengkritik sistem politik negara

Tidak boleh melanggar ketertiban umum dan hak orang lain

Harus disetujui terlebih dahulu oleh lembaga internasional

DUHAM bersifat non-mengikat, KIHSP bersifat mengikat bagi negara peserta

DUHAM berlaku hanya untuk negara berkembang

KIHSP lebih lama diratifikasi daripada DUHAM

DUHAM memiliki sanksi pidana, KIHSP tidak

Lebih mengutamakan prinsip sensor media

Adanya penyeimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab hukum

Menghapuskan hak untuk menyampaikan kritik

Tidak berlaku dalam konteks teknologi informasi