Pengusaha Kena Pajak adalah pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan pajak.

Salah satu hak wajib pajak yaitu mengajukan keberatan atau ketidakpuasan wajib pajak atas ketetapan pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

Restitusi merupakan hak untuk membayar utang pajak menggunakan kelebihan pembayaran pajak

Wajib pajak tidak berhak memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan kurang dari 2 bulan sejak batas waktu penyampaian surat pemberitahuan

Membuatn NPWP, melaporkan usahanya, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak dengan benar merupakan kewajiban wajib pajak

Membayar pajak terutang dan memperlihatkan catatan/pembukuan merupakan hak wajib pajak

Menerbitkan surat tagihan pajak dan melakukan pemeriksaan serta penyegelan untuk menguji kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban aparatur pajak

Aparatur pajak wajib menerbitkan NPWP sementara paling lambat tiga hari setelah formulir pendaftaran diterima dan NPWP paling lambat tiga bulan setelah formulir diterima

Aparatur pajak wajib merahasiakan data/informasi mengenai data wajib pajak yang telah disampaiakn

Diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak apabila orang pribadi atau badan memperoleh peredaran usaha dalam 1 tahun mencapai lebih dari 4,8 miliar

Pelanggaran dalam perpajakan akan dikenakan sanksi. Sanki tersebut bisa berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi pidana terdiri dari 2 sanksi pidana pajak yaitu pidana kurungan dan pidana penjara

Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN dan PPnBM terutang serta menyetorkan PPN yang masih harus dibayar

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk PPh orang pribadi yaitu akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak atau bagian tahun pajak

SSP merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan wajib pajak

Surat pemberitahuan pajak dibagi menjadi 2 yaitu SPT masa dan SPT tahunan

Untuk menagih pajak atau/sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Dirjen Pajak menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak)

Batas waktu pembayaran SPT Tahunan untuk Pajak Bumi dan Bangunan yaitu enam bulan sejak tanggal diterimanya SPT Terutang

NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan