NEW
Font size
WorksheetsPLKD 6
Total questions: 60
Worksheet time: 3600secs
Entitas Pelaporan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah:
Pemerintah Provinsi
Kementerian Dalam Negeri
SKPKD
SKPD
Pengelolaan keuangan Daerah diatur dalam:
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
Mitigasi risiko dengan tidak melakukan apapun termasuk jenis:
Menerima
Menghindari
Transfer
Mengurangi
Risiko reputasi salah satu contohnya adalah:
Perubahan harga pasar
Menurunnya tingkat kepercayaan Pemangku kepentingan eksternal
Transaksi dengan organisasi lain
Kegagalan sistem organisasi
Berikut merupakan Pejabat Perangkat Daerah, kecuali:
Kepala SKPKD
Sekretaris Daerah
Kepala Daerah
Kepala SKPD
Berikut yang merupakan laporan keuangan kas basis bagi SKPD adalah:
Laporan Realisasi Anggaran
Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam:
PSAP 01
PSAP 02
PSAP 03
PSAP 04
Berikut adalah laporan keuangan berbasis akrual:
I. Laporan Operasional
II. Laporan Laba Rugi
III. Laporan Perubahan Ekuitas
IV. Laporan Laporan Arus Kas
V. Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh Bendahara Umum Daerah adalah:
I, II
I, II, III, IV
I, II, III, V
I, II, III, IV, V
Hak pemerintah daerah sebagai penambah Kekayaan bersih adalah:
Ekuitas
Kas
Pendapatan-LO
Surplus
Kewajiban pemerintah sebagai pengurang kekayaan bersih, termasuk transfer (beban bagi hasil, bantuan keuangan) disebut:
Pendapatan LO
Belanja
Beban
Pembiayaan
Ayat jurnal yang merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal setelah diposting ke buku besar disebut:
Jurnal Umum
Jurnal Penyesuaian
Jurnal Koreksi
Jurnal Penutup
Bukti transaksi untuk pengakuan aset tetap adalah:
SP2D
Stock Opname
Bukti Memorial
BAST
Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut merupakan prinsip:
Basis akuntansi
Realisasi
Nilai historis
Substansi mengungguli bentuk
Asumsi bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan:
Kemandirian entitas
Basis Akrual dan Kas
Kesinambungan entitas
Keterukuran dalam satuan uang
Salah satu contoh asersi manajemen akurasi penilaian dan alokasi siklus persediaan adalah:
Pengadaan fiktif
Persediaan hilang
Catatan mutasi persediaan tidak tertib
Saldo persediaan kurang
Jurnal penutup dibuat untuk menutup akun-akun:
Laporan Realisasi Anggaran menjadi nol
Laporan perubahan ekuitas menjadi nol
Neraca menjadi nol
Laporan Arus Kas menjadi nol
Berikut pernyataan yang tepat tentang jurnal penutup:
Dibuat pada laporan keuangan berbasis kas saja
Dibuat pada laporan keuangan berbasis akrual
Dibuat pada laporan keuangan berbasis kas maupun akrual
Dibuat pada awal periode
Suatu SKPD mengalami Surplus pada Laporan Keuangan berbasis Akrual. Jurnal penutup yang tepat adalah:
Surplus/Defisit LRA (Debit); Ekuitas (Kredit)
Surplus/Defisit LO (Debit); Ekuitas (Kredit)
Pendapatan (Debit); Ekuitas (Kredit)
Ekuitas (Debit); Belanja (Kredit)
Jurnal Penutup untuk menutup akun Belanja adalah
Belanja (Debit); Surplus dan Defisit LRA (Kredit)
Belanja (Debit); Ekuitas (Kredit)
Estimasi Perubahan SAL (Debit); Belanja (Kredit)
Surplus dan Defisit LRA (Debit); Belanja (Kredit)
Berikut adalah akun yang nilainya menjadi sama dengan nol setelah dibuat Ayat Jurnal Penutup, kecuali:
Pendapatan
Beban
Belanja
Estimasi Perubahan SAL
Prinsp-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan
Akuntansi
Kebijakan Akuntansi
Pengelolaan Keuangan
Laporan Keuangan
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah adalah:
Utang
Kewajiban
Liabilitas
Pasiva
Saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain disebut:
Bagian lancar utang jangka pendek
Utang kepada pihak ketiga
Utang perhitungan pihak ketiga
Utang lancar
Pengelolaan keuangan daerah diatur pada
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Laporan keuangan konsolidasi di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor:
01
03
11
12
Kertas kerja konsolidasi berisi:
Neraca Saldo setiap SKPD yang akan dikonsolidasikan
Neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, neraca
Neraca Saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan
Neraca saldo sejumlah setiap SKPD yang akan dikonsolidasikan dan jurnal eliminasi serta neraca saldo Pemda
Suatu SKPD membawahi beberapa BLUD, maka berikut pernyataan yang tepat tentang Laporan keuangan Konsolidasi BLUD tersebut:
Tidak perlu mencantumkan LP SAL dan LAK
Semua Laporan keuangan berupa LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, CALK ditampilkan pada lembar muka
Semua laporan BLUD dikonsolidasi, untuk LRA, Neraca, LO, LPE ditampilkan pada lembar muka; sisanya ditampilkan pada CALK
Hanya membuat Laporan keuangan SKPD yang berisi LRA, Neraca, LO, LPE, CALK
Berikut yang masuk dalam jurnal eliminasi Laporan keuangan Konsolidasi Pemerintah daerah adalah:
Akun Pendapatan
Akun RK PPKD
Akun Belanja
Akun surplus/Defisit LO
Apa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan di Indonesia?
Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Peraturan Gubernur
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Standar Pelaporan Internasional
Salah satu tujuan utama akuntansi pemerintahan adalah...
Meningkatkan keuntungan instansi
Menghindari audit oleh BPK
Meningkatkan kesejahteraan pegawai
Menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel
Risiko yang disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem adalah kategori:
Legal
Fraud
Operasional
Fiskal
Risiko operasional disebabkan oleh:
Kecurangan pihak internal
Ketidakpatuhan pihak eksternal
Kejadian eksternal yang mempengaruhi organisasi
Pemangku kepentingan internal
Suatu risiko presentasi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode adalah 10%-20%; maka level kemungkinannya adalah:
Sering terjadi
Kadang terjadi
Hampir pasti terjadi
Jarang terjadi
Level kemungkinan hampir tidak terjadi adalah berikut ini, kecuali:
<10%
Level 1
< 1 kali dalam 1 tahun
Jarang
Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif pejabat eselon III ke bawah atau pejabat yang setara ada pada level dampak:
2
1
4
3
Level Dampak 5 pada fraud keuangan adalah:
10%
≥Rp 1 Milyar
Sangat signifikan
10%
Suatu risiko berarti krisis apabila berada pada level
25
23-25
20-15
12-25
Level risiko "Tinggi" pada peta risiko diwakili dengan warna:
Merang
Kuning
Oranye
Coklat
Warna biru mewakili level risiko:
Coklat
Biru
Hijau
Kuning
Level probabilitas Jarang terjadi adalah level:
1
2
3
4
Level dampak 3 berarti:
Moderat
Netral
Tidak signifikan
Signifikan
Suatu risiko memiliki probabilitas terjadi 3 dan dampak 4, maka nilai risikonya adalah:
12
17
23
14
Suatu risiko berada pada zona hijau pada peta risiko jika:
Level Probabilitas terjadi 5 dan dampak 2
Level Probabilitas terjadi 4 dan dampak 2
Level Probabilitas terjadi 1 dan dampak 2
Level Probabilitas terjadi 3 dan dampak 2
Inherent risk pada peta risiko berada pada zona…
Merah, kuning, hijau
kuning, orange, merah
kuning, coklat, biru
Hijau, biru, orange
inherent risk idealnya berada pada level risiko:
12-15
6-11
1-5
1-11
Akun berikut yang berbasis Kas adalah:
Pendapatan
Surplus
Beban
Belanja
Berikut yang merupakan laporan keuangan akrual bagi SKPD adalah:
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas Laporan Keuangan
Berikut yang merupakan Pendapatan Asli Daerah, kecuali:
Kas di BLUD
Bagi Hasil
Retribusi Daerah
Pajak Daerah
Suatu Aset Tetap diakui sebagai Aset SKPD jika:
Sudah dibayar lunas dengan LS
Barang sudah diterima namun belum
BAST (Berita Acara Serah Terima) sudah ditandatangani
Sudah dibayar lunas dengan UP
Berikut adalah laporan keuangan berbasis akrual:
I. Laporan Operasional
II. Laporan Laba Rugi
III. Laporan Perubahan Ekuitas
IV. Laporan Laporan Arus Kas
V. Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD non BLUD adalah:
I, II, III, IV, V
I, II, III, IV
I, II
I, II, III, V
Kekayaan bersih pemerintah daerah adalah:
Saldo Anggaran Lebih
Surplus
Kas
Ekuitas
Semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih di Tahun Anggaran dan tidak dapat diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah disebut:
Pembiayaan
Beban
Belanja
Pendapatan LO
Ayat jurnal untuk mengakui pos-pos yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan disebut:
Jurnal Umum
Jurnal Penutup
Jurnal Koreksi
Jurnal Penyesuaian
Bukti transaksi untuk penyusutan aset tetap adalah:
BAST
Bukti Memorial
Stock Opname
SP2D
Identitas SKPD dasar hukum pembentukannya diambilkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan bagian:
Informasi Umum
Informasi Tambahan Lainnya
Kebijakan Akuntansi Penting
Kebijakan Fiskal
Instansi pemerintah dapat mengalami risiko reputasi dalam bidang keuangan apabila:
Tidak menyalurkan dana BOS tepat waktu
Melaporkan realisasi anggaran secara manual
Tidak mampu menjawab pertanyaan wartawan terkait penggunaan dana hibah
Melakukan perubahan kode rekening tanpa persetujuan atasan
Langkah awal yang tepat dalam mengelola risiko kebijakan di bidang keuangan adalah:
Menindak petugas yang lalai dalam melaporkan anggaran
Mengubah kebijakan secara cepat untuk merespons opini publik
Mengandalkan pengalaman pelaksanaan sebelumnya tanpa evaluasi tertulis
Menganalisis peraturan dan dampak fiskal sebelum kebijakan dijalankan
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan merupakan prinsip:
Substansi mengungguli bentuk
Nilai historis
Realisasi
Basis akuntansi
Yang dimaksud dengan pemusnahan aset/barang milik daerah adalah:
Penghapusan barang yang sudah tidak tercatat dalam neraca
Penjualan barang milik daerah melalui lelang umum
Tindakan menghilangkan fisik barang yang sudah tidak dapat digunakan dan tidak memiliki nilai ekonomi
Kegiatan memindahtangankan aset daerah ke pihak lain secara sah
Contoh kebijakan fiskal yang ditampilkan pada Catatan atas Laporan Keuangan disajikan pada:
Rincian Pajak Daerah
Rincian Pendapatan Asli Daerah
Basis Akrual dan Kas
Nilai Produk Domestik Regional Bruto
