Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia

Jujur dan Adil

Tertib dan akuntabel

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

KPU sebanyak 7 orang, KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, dan KPU Kabupaten/kota sebanyak 5 orang

KPU sebanyak 7 orang, KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, dan KPU Kabupaten/kota sebanyak 3 atau 5 orang

KPU sebanyak 7 orang, KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, dan KPU Kabupaten/kota sebanyak 3 atau 5 orang

KPU sebanyak 8 orang, KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, dan KPU Kabupaten/kota sebanyak 4 orang

Tidak ada jawaban yang benar

Ambang batas suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu gelaran pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden;

Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya;

Pasangan-calon yang-diusulkan·oleh partai politik atau gabungan partai poiitik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 50%;

tidak ada jawaban yang benar.

Mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum;

Tertib, terbuka dan proporsional;

Professional, akntabel,efektif,efisien dan aksesibel;

Jawaban a,b dan c benar;

Siaga I melaksanakan apel gabungan (2/3 kekuatan) di lapangan apel setiap harinya pada jam 15.00 dan melaporkan kepada Sops Polri pada tingkat Mabes Polri serta Biroops untuk tingkat Polda

Siaga II melaksanakan apel gabungan (1/2 kekuatan) di lapangan apel setiap harinya pada jam 15.00 dan melaporan kepada Sops Polri pada tingkat Mabes Polri serta Biroops untuk tingkat Polda

Siaga III melaksanakan apel di satuan masing-masing setiap harinya pada pukul 15.00 dan melaporkan ke Sops Polri pada tingkat Mabes Polri dan Biroops untuk tingkat Polda

Pelibatan kekuatan dala siaga III sebagai berikut 1/3 kekuatan personel melaksanakan tugas rutin; 2/3 kekuatan personel sebagai cadangan yang sewaktuwaktu siap digerakkan

Penetapan dan berakhirnya status siaga, siaga 1, siaga 2 dan siaga 3 untuk tingkat Mabes atas perintah Kapolri, untuk tingkat Polda atas perintah Kapolda dan untuk tingkat Polres atas perintah Kapolres didasari perkiraan intelijen

Rapat Pimpinan (Rapim)Polri

Apel Kasatwil

Rapat koordinasi Tehnis (Rakornis)

Gelar Operasional (GO)

Analisa

melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi

menyiapkan Posko dan perlengkapannya

memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko

membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops

menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan

memantau setiap tahapan operasi dan hasil yang dicapai

pemberian petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video(video conference)

melaksanakan asistensi dan supervisi untuk tingkat Mabes Polri dan Polda

membuat perubahan Cara Bertindak (C9) apabila terjadi perubahan Target Oparasi(TO)

penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional Kepolisian

Kejahatan

Pelanggaran

gangguan terhadap ketentraman/ketertiban umum

bencana

kasus menonjol

kepentingan analisa dan evaluasi terhadap kondisi kerawanan daerah

kepentingan analisa dan evaluasi terhadap kondisi politik daerah

antisipasi penanggulangan

strategi kebijakan

public

Perkembangan jumlah penduduk

perkembangan jumlah kejahatan disertai prosentase penyelesaian

perkembangan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan

persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat

perkembangan selang waktu terjadinya kejahatan

kejahatan konvensional

kejahatan transnational

kejahatan terhadap kekayaan negara

kejahatan berimplikasikan kontinjensi

kejahatan politik

Orang

ketentuan peraturan

hewan

lingkungan hidup

sarana dan fasilitas

melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi

melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistic

melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi

melaksanakan tugas kesekretariatan operasi

membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian

Rencana Operasi adalah suatu produk perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan operasi kepolisian yang berisi,situasi,tugas pokok, pelaksanaan, pengendalian, administrasi,personel, sarana dan prasarana dan anggaran.

Rencana Operasi adalah serangkaian tindakan kepolisian dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana

Rencana Kepolisian adalah suatu perencanaan dalam mengatasi suatu gangguan kamtibmas berupa kejahatan dan

pelanggaran

Rencana Operasi adalah rencana Kepolisian yang dibuat setiap hari,minggu dan bulan

Suatu situasi dan kondisi yang dapat digunakan mengeliminir gangguan kamtibmas.

Situasi/ kondisi yang merupakan akar masalah dan atau faktor stimulan/ pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya Ambang Gangguan atau gangguan kamtibmas.

Suatu situasi/kondisi Kamtibmas yang apabila dilakukan tindakan Kepolisian dapat menciptakan keamanan dan ketertiban.

Suatu perencanaan kegiatan yang digunakan dalam mengatasi keadaan yang berpotensi menimbuikan tindak pidana.

Siap masyaraket, siop legistik, alap piranti lunak, siap posko, siap latpraops, siap kondisi kamtibmas, siap kuat personel, dan siap anggaran

Siap keamanan masyarakat, siap logistik, siap administrasi,siap posko, siap gladi posko, siap kamtibmas, siap pasukan, dan siap anggaran

Siap kamtibmas, siap sarpras, siap pilun, siap posko, siap latpraops,siap gangguan kamtibmas, siap serpas, dan siap keuangan

Siap masyarakat, siap sarpras, siap administrasi, siap posko, siap gladi posko, siap kondisi kamtibmas, siap serpas, dan siap anggaran

pengukuran penilaian kuantitatif nilai capaian dinyatakan dalam bentuk perbandingan waktu dalam pencapaian TO dan waktu yg ditetapkan dalam operasi

pengukuran penilaian kualitatif. berdasarkan pendataan dan pengkajian dlm bentuk kuisioner

berdasar data ada/tidaknya efek samping kerusakan harta benda dan jiwa di luar TO dalam bentuk pendataan

membandingkan jumlah anggaran operasi

Bahwa dalam rangka operasional Polri dapat melibatkan unsur-unsur lain (TNI, aparat penegak hukum lainnya, lembaga/instansi pemerintah dan stakeholders lainnya);

Bahwa unsur-unsur lainnya yang terlibat merupakan suatu kesatuan yang saling memahami peran masing-masing dalam mencapai keberhasilan operasional;

Keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan operasional harus diarahkan-pada tujuan keberhasilan operasional sesuai dengan batas kewenangan secara fungsional;

Penyelenggaraan operasional Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat.

sasaran operasi dapat berupa PG, AG, dan GN yang menurut Kirsus intelijen dan berdasarkan penilaian pimpinan kesatuan

setiap pelaksanaan operasi kepolisian harus ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan dengan jelas melalui analisis bentuk,waktu, tempat,dan aspek-aspek yang menyertainya

sasaran operasi kepolisian harus mencakup aspek kualitas,kuantitas, waktu dan biaya dengan memperhatikan kharakteristik,sifat dan jenis operasi kepolisian

sasaran harus memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil meliputi giat preemtif, preventif, gakkum, kuratif dan rehabilitasi

melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

melaksanakan semua rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Operasi Kontinjensi.

Kegiatan Rutin.

Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan.

Operasi Intelijen.

cara bertindak dengan mengedepankan fungsi Deteksi

cara bertindak dengan mengedepankan fungsi preemtif

cara bertindak dengan mengedepankan fungsi preventif

cara bertindak dengan mengedepankan fungsi Intel.

Kasatwil/kasatfung.

Karendalops.

Kaops.

Kaposko.

AG tidak berkembang

AG tidak menghambat aktivitas masyarakat secara luas

Hilangnya kekhawatiran masyarakat

AG yang tidak dapat hilang karena sifatnya

pengendalian pada tingkat Mabes Polri

pengendalian pada tingkat Polda

pengendalian pada tingkat Polres

pengendalian bersifat administrative

pelibatan kekuatan personel sesuai dengan kebutuhan.

menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi.

sasaran tertentu, yaitu sasaran selektif dan sasaran prioritas yng telah ditetapkan

melaporkan kepada Kapolri tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Situasi.

Pelaku.

Kegiatan masyarakat/pemerintah.

Cara bertindak.

Landasan penentuan sasaran.

Bentuk sasaran Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Tujuan penentuan sasaran.

Langkah penentuan sasaran.

Kirka intel

cara bertindak

pelibatan kekuatan personel

logistik

pada tingkat Mabes Polri disusun oleh Asops Kapolri.

pada tingkat Polda disusun oleh Karcops.

pada tingkat Polres disusun oleh Kapolres.

pada tingkat Polsek, disusun oleh Kapolsek.

kirka Intel aktual.

Situasi.

Waktu.

Pelaku.

penentuan sasaran atau sasaran selektif tidak dilakukan asal jadi tanpa memperhatikan bobot ancaman.

sikap dan pandangan yang keliru dalam penentuan sasaran selektif yang diukur dari jumlah sasaran atau sasaran selektif yang akan diselesaikan dengan mengabaikan bobot ancaman.

kurang pemahaman dan pengertian terhadap klasifikasi sasaran atau sasaran selektif dan bobot ancaman serta tujuan-tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD),sehingga dalam proses penentuan sasaran atau sasaran selektif tidak ierlaksana dengan baik, selanjuinya perencanaan serta pelaksanaan kegiatannyapun tidak terarah dan tidak teroganisir dengan baik.

dapat mengurangi/menghilangkan keresahan masyarakat

Kapolda.

Kapolres.

Kabagops.

pejabat lainnya.

situasi

Sikap

benda atau barang

kegiatan masyarakat/pemerintah

Laporan insidentil.

Pengendalian melekat pada jabatan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD):.

Pemilihan dan penentuan sasaran.

Melakukan perilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Kepolisian Rutin Yang Ditingkatkan(KRYD).

preemtif.

preventif.

penegakan hukum.

penyelidikan

Personel

Logistik

Pembinaan

Anggaran

Acara Pirnpinan Pasukan

Penyaluran dukungan anggaran

Kesiapan logistik

penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)

Laporan insidentil

Analisa dan evaluasi

Gelar perkara

Melakukan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Kepolisian Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)

memelihara arah dan dinamika pelaksanaan Kegiatan Rutin sesuai dengan perencanaan

menjamin tergelarnya Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan

menghindari timbulnya penyimpangan-penyimpangan

melakukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan

Inlelijen

Reserse

Densus 88

Baharkam

bahan keterangan/informasi mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polsek dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan

memberikan dukungan berupa perencanaan,kompetensi personel,latihan dan pendidikan, kesehatan personel, pemeriksaan psikologi,anggaran, logistik

khusus pengemban fungsi Intelijen memberikan dukungan berupa Kirkaintel tentang perkembangan situasi kamtibmas secara berkala kepada para pengemban fungsi utama dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan oleh fungsi utama yang berkepentingan

khusus pengemban fungsi Reserse memberikan dukungan bahan keterangan/informasi berupa anatemi kejahatan (anatomy of crime) kepada para pengemban fungsi utama dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan oleh fungsi utama yang berkepentingan

Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi,sosial,dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosiai, korban jiwa, kerusakan ekosistem,dan hilangnya tempat tinggal.

Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Tsunami,Tanah Longsor,Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Angin Puting Beliung.

Dampak dari bencana alam terhadap Masyarakat Korban jiwa Munculnya masalah kesehatan Gangguan mental Mengganggu aktivitas Kesulitan air bersih dan makanan Kerugian ekonomi Memburuknya ekonomi

Dampak perubahan sosial akibat bencana alam, perubahan perilaku sosial yang diakibatkan oleh bencana alam dapat berupa fisik dan psikis, diantaranya : Berkurangnya sikap kekeluargaan dan gotong royong. Perilaku ini dapat dilihat pada masyarakat pasca benc

Kegiatan Kepolisian dan operasi Kepolisian

Kegiatan rutin dan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD)

Operasi Kepolisian dan Kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD)

Kegiatan Kepolisian dan Kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD)

Kegiatan Kepolisian, Operasi Kepolisian dan Kerja sama Kepolisian

Analisa dan evaluasi situasi Kamtibmas secara periodik

Kebijakan pimpinan

Situasi kontijensi

Kalender kamtibmas

Kirka intel aktual

Kalender Kamtibmas

Anatomi kejahatan

Permasalahan yang meresahkan masyarakat

Terpeliharanya keamanan dalam negeri

Semua jawaban benar

Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif

Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan aman dan tertib

Pulihnya situasi Kamtibmas yang terganggu

Menghargai hak, pendapat dan kebebasan orang lain

Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa

Intelkam, Reserse kriminal, Densus 88 AT, Sabhara, Binmas dan lalu lintas

Intelkam, Reserse kriminal, Densus 88 AT, Sabhara, Polisi perairan, Binmas dan lalu lintas

Intelkam, Reserse kriminal, Densus 88 AT, Sabhara, Polisi perairan, Pamobvit, Binmas dan lalu lintas

Intelkam, Reserse kriminal, Densus 88 AT, Sabhara, Polisi perairan, Pamobvit, Binmas dan lalu lintas serta Humas

Intelkam, Reserse kriminal, Densus 88 AT, Sabhara, Brigade Mobil (Brimob), Pamobvit, Binmas dan lalu lintas serta Humas