Meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, struktur prosuksi, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, utang dan bantuan luar negeri dan pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

Meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, kelembagaan.

Meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya, sistem nilai di masyarakat, tingkat pendidikan.

Meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom

hak, wewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAK).

SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah

Pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan secara periodik

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas aset, utang dan ekuitas

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik

Memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncakan