bahasa yunani

bahasa latin

bahasa sansekerta

bahasa India

bahasa melayu

selalu berlaku tidak bergantungada atau tidaknya orang lain

sama-sama bersifat absolut

memandang manusia dari segi batiniah

sama-sama menyangkut dan mengkaji perilaku manusia

memandang manusia dari segi lahiriah

menjaga otonomi dari setiap individu khususnyan bidan dan klien

berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak

memfasilitasi proses pemecahan masalah etik

mengalahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah

merusak silaturahmi antara bidan dan ibu hamil

hak pasien

kewajiban pasien

hak bidan

kewajiban bidan

kewajiban masyarakat

1986

1988

1968

1991

1987

apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan

seperangkat aturan yang menunjuk kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan pihak lain di dalam masyarakatnya

keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi oarang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.

peraturan, undang-undang atau adab yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

keseluruhan aturan-aturan kemasyarakatan yang mewajibkan tindakan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.

sama-sama bertujuan untuk membuat hubungan antara individu dan pemerintah

sama-sama bertujuan untuk mementingkan kepentingan pribadi daripada negara

sama-sama bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangasa, dan bernegara

sama-sama untuk memajukan negara

sama-sama bertujuan untuk menjaga serangan dari negara lain

1967

1989

1988

1990

1998

Persetujuan yang diberikan oleh perempuan setelah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai suatu tindakan medis.

Persetujuan yang diberikan oleh perempuan tanpa mendapatkan informasi apapun.

Persetujuan yang diberikan oleh keluarga perempuan, bukan oleh perempuan itu sendiri.

Persetujuan yang diberikan oleh tenaga medis tanpa melibatkan perempuan.

Persetujuan yang diambil oleh anaknya

Standar profesi, kode etik, peraturan perundang-undangan

Komunikasi efektif, pengembangan diri, dan profesionalisme

Promosi kesehatan, konseling, manajemen

Kepemimpinan, deteksi komplikasi, dan upaya pencegahan

Berbuat baik, tidak merugikan dan keadilan

Pasal 12 uud no.4 tahun 2019

Pasal 13 uud no. 4 tahun 2019

Pasal 57 uud no. 36 tahun 2014

Pasal 58 uud no. 36 tahun 2014

Pasal 37 uud no. 36 tahun 2015

Perancis

China

Yunani

Arab

Jerman

Tujuh

Tujuh belas

Delapan

Enam

Enam belas

1999

1994

2029

1996

1992

UU no 4 Tahun 2019

UU No 4 Tahun 2018

UUD 1945

Teks Proklamasi

UUD No 4 Tahun 2020

Mengganti peran organisasi profesi dalam membuat peraturan praktik kebidanan

Menjamin penyelesaian sengketa hukum tanpa melibatkan pihak pengadilan

Memberikan perlindungan hukum dan menjaga martabat profesi bidan di tengah tuntutan klien

Menentukan standar biaya layanan kebidanan di seluruh wilayah

Mengawasi seluruh pelayanan medis termasuk non-kesehatan

Memaksa pasien menerima rujukan demi keselamatan janin

Membiarkan pasien tanpa edukasi karena keputusan sudah diambil

Memberikan edukasi mengenai risiko, mendokumentasikan penolakan, dan menghormati keputusan pasien

Menghubungi keluarga tanpa seizin pasien untuk memaksa persetujuan

Menyerahkan sepenuhnya pada tenaga medis lain tanpa melakukan tindakan apa pun

Mediator berfokus pada penyelesaian konflik, sedangkan pengawas menilai kepatuhan terhadap kode etik

Mediator membuat aturan baru, sedangkan pengawas hanya menerapkan aturan lama

Mediator memutuskan sanksi, sedangkan pengawas memberikan rekomendasi tanpa sanksi

Mediator bekerja untuk Menteri Kesehatan, sedangkan pengawas bekerja untuk organisasi profesi

Mediator hanya menangani masalah administratif, sedangkan pengawas menangani masalah klinis

MPEP pusat hanya berperan sebagai mediator, sedangkan MPEP provinsi menjalankan pembinaan

MPEP pusat memberi pertimbangan etika kepada Menteri dan menangani persoalan lintas wilayah, sedangkan MPEP provinsi fokus pada pengawasan dan pembinaan di daerah

MPEP pusat menentukan sanksi akhir, sedangkan MPEP provinsi tidak memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan

MPEP pusat menjalankan pengawasan etika pada tingkat rumah sakit, sedangkan MPEP provinsi hanya mengurus bidan praktik mandiri

MPEP pusat mengatur kurikulum profesi, sedangkan MPEP provinsi menetapkan biaya layanan kesehatan

Meminta pasien menandatangani formulir tanpa menjelaskan detail karena keterbatasan bahasa

Menggunakan bahasa lokal atau bantuan keluarga untuk memastikan pasien memahami informasi

Menunda pelayanan sampai pasien didampingi penerjemah resmi

Memberikan informasi seadanya dengan asumsi pasien akan memahami kemudian

Mengalihkan pelayanan ke tenaga medis lain tanpa komunikasi tambahan

Proses komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan

Proses pengumpulan data kesehatan pasien

Pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih pilihan

Upaya untuk mendiagnosis penyakit pasien

Tindakan berdasarkan intuisi dan insting

Profesionalisme, solidaritas, dan inovasi

Otonomi, non-maleficience, dan confidentiality

Objektivitas, rasionalitas, dan pengalaman

Intuisi, insting, dan analisis

Kedisiplinan, keterbukaan, dan kecepatan

Kepuasan pribadi dalam membuat keputusan

Tindakan berdasarkan prinsip kegunaan

Kewajiban dan tanggung jawab moral tanpa melihat hasil

Pengambilan keputusan berdasarkan insting

Keputusan bersama berdasarkan kepercayaan

Menyimpan informasi pasien sebagai rahasia

Memberikan tindakan terbaik demi kebaikan pasien

Memberikan informasi jujur tentang kondisi pasien

Menghindari tindakan yang membahayakan pasien

Memberikan izin pasien untuk memilih tindakan

Informed consent bersifat sukarela, informed choice bersifat wajib

Informed choice berfokus pada keputusan pasien, informed consent berfokus pada izin hukum tindakan medis

Informed choice hanya berlaku dalam tindakan bedah

Informed consent diberikan oleh keluarga pasien

Keduanya tidak memiliki perbedaan

Implementasi

Evaluasi

Perencanaan

Pengkajian

Tindakan

Tidak membeda-bedakan pasien

Memberikan pilihan kepada pasien

Menyampaikan informasi yang jujur kepada pasien

Melindungi pasien dari bahaya

Menjalankan prosedur sesuai kompetensi

Pengetahuan dan pengalaman

Perasaan dan sikap individu

Kedudukan sosial pasien

Kondisi fisik pasien

Struktur organisasi kesehata

Peraturan tertulis yang harus dipatuhi oleh setiap individu.

Keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar yang memengaruhi sikap atau perilaku.

Panduan yang hanya berlaku di lingkungan kerja.

Perasaan yang berubah-ubah sesuai keadaan.

Kebiasaan yang dipelajari di sekolah saja.

Tidak dipengaruhi budaya atau masyarakat

Hanya berlaku di lingkungan kerja

Terbentuk dari pengalaman pribadi

Bersifat sementara dan mudah berubah setiap hari

Nilai Personal

Nilai luhur

Nilai pancasila

Nilai Etika

Nilai Simpati

Pendekatan Keadilan

Pendekatan Hak-Hak Individual

Pendekatan Utilitarian

Pendekatan Moral Relatif

John Stuart Mill

Immanuel Kant

Jean-Jacques Rousseau

Karl Marx

Jeremy Bentham

Hak-hak individual, karena semua karyawan tetap memiliki hak yang sama untuk bekerja

Utilitarian, karena keputusan didasarkan pada manfaat terbesar bagi jumlah orang yang lebih banyak

Keadilan, karena keputusan membagi keuntungan dan kerugian secara merata di antara semua karyawan

Moral absolut, karena keputusan harus sesuai aturan tanpa melihat konsekuensi

Relativisme budaya, karena keputusan harus menyesuaikan dengan nilai yang berlaku di masyarakat

Model melalui suara hati, persuasi melalui aturan

Model melalui peniruan perilaku, persuasi melalui keyakinan kognitif

Model melalui tradisi, persuasi melalui lingkungan sekolah

Model melalui media, persuasi melalui keluarga

Model berdasarkan adat, persuasi berdasarkan perasaan

Membantu seseorang mengerti akan dampak terhadap pengembangan dan tindakan profesi

Meningkatkan kepercayaan diri

Mengurangi stress dan kecemasan

Meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik

Mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain

Menjadi wadah penyelesaian sengketa atau konflik etik antarsesama bidan, dengan klien, maupun dengan profesi lain.

Pemberian sanksi administratif/sanksi etik, ataupun rekomendasi pembinaan.

Melakukan pembinaan terhadap anggota agar bekerja sesuai prinsip etika kebidanan.

menjatuhkan putusan sanksi sesuai aturan organisasi profesi kebidanan.

memastikan bidan menjalankan praktiknya sesuai kode etik profesi yang berlaku.

Pembinaan lanjutan

Sidang etik, pemeriksaan awal, mempertimbangkan laporan, pembinaan lanjutan, putusan etik

Putusan etik, sidang etik, serta pemeriksaan awal

Laporan diterima, pemeriksaan awal, sidang etik, putusan etik, pembinaan lanjutan.

Pemeriksaan awal serta mempertimbangkan laporan

Meningkatkan citra IBI dalam meningkatkan mutu pelayanan

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bidan

Meningkatkan kompetensi akademik para bidan

Meningkatkan kepercayaan diri anggota IBI

Menilai pelanggaran terhadap Kode Etik Bidan Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 14

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 32

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 351 dan 352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata