Free Printable Latihan CSFA Abi

Worksheets

Latihan CSFA Abi

Total questions: 130

Worksheet time: 43mins

Name

Class

Date

Pada pendekatan tradisional yang diakui dalam studi filosofi ada dua metode yang dapat digunakan dalam pengembangan teori auditing dan pemeriksa akan mengintegrasikan, serta menggunakan kedua metode tersebut dalam pemeriksaan. Kedua metode dimaksud adalah

metode comprehension dan valuational

metode analisis dan valuational

metode disclosure dan insight

metode persepktive dan vision

Yang bukan karakteristik pendekatan secara filosofis adalah

valuational

comprehension

insight

persepctive

Comprehension mengimplementasikan pemahaman secara keseluruhan. Jika diaplikasikan terhadap auditing, mengarahkan pada konsep umum seperti di bawah ini, kecuali…

Evidence

Perpective

Disclosure

Due Care

Berikut ini perbedaan antara metode ilmiah dengan metode auditing, kecuali

Mendapatkan bukti yang menjadi dasar pemahaman atas apa yang dipertanyakan

Dalam menerapkan metodologi, asumsi dasar auditing mempunyai validistas yang tidak selalu bisa dinyatakan dengan baik

Pekerjaan auditor merupakan suatu metode yang spesifik yang harus dilakukan dengan eksperimen yang dikendalikan

Dalam ilmu pengetahuan pengujian hipotesis sering dilakukan melalui eksperimen laboratorium yang dapat dikontrol dalam berbagai kondisi sehingga dapat diduplikasi dengan tepat

Berikut ini prosedur metodologikal pada nilai judgement, kecuali…

Perlu untuk mengembangkan setiap disiplin intelektual

Mengevaluasi solusi yang mungkin dengan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya dengan masalah yang sama, konsekuensi alternatif yang memungkinkan dan dapat dibandingannya alternatif yang mungkin

Pengenalan masalah, Pernyataan Masalah

Merumuskan solusi yang memungkinkan

Yang tidak termasuk karakteristik umum postulat dalam membantu memahami pengertian dan fungsi postulat adalah…

Suatu dasar untuk menarik kesimpulan

Tidak dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan

Asumsi bahwa tidak memberikan kemungkinan untuk verifikasi langsung

Perlu untuk mengembangkan setiap disiplin intelektual

Berikut ini merupakan syarat postulat, kecuali

valuational

contributiveness

consistency

independence

Dalam bukunya "The Philosophy of Auditing", Mautz dan Sharaf secara tetitaf mengusulkan 7 postulat yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Suatu sistem pengendalian internal dipandang eksis dan berjalan semestinya sampai diperoleh bukti bahwa telah terjadi hal sebaliknya; Auditor yang bertugas memiliki hubungan netral dan tidak mempunyai konflik dengan objek audit; dan Setiap auditor senantiasa diasumsikan profesional dalam pelaksanaan tugasnya dan tingkah lakunya.

Asersi atau objek audit harus dipandang bebas dari kekeliruan sampai proses pembuktian diselesaikan dan menunjukkan sebaliknya; Auditor yang bertugas memiliki hubungan netral dan tidak mempenyau konflik dengan objek audit; dan Terbuka terhadap tantangan dipandang dari sudur pengembangan pengetahuan

Terbuka terhadap tantangan dipandang dari sudut pengembangan pengetahuan; Penerapan ketentuan yang berlaku (seperti Standar Akuntansi) diasumsikan telah berjalan dengan konssi sampai diperoleh bukti meyakinkan bahwa telah terjadi hal hal sebaliknya; dan Setiap auditor senantiasa diasumsikan profesional dalam pelaksanaan tugasnya dan tingkah akunya

Setiap auditor berfungsi secara keslusif sebagai auditor dalam menjalankan tugasnya; Asersi atau objek audit harus verifiable atau auditabel dan bersifat asumtif, sehingga tidak perlu dibuktikan kebenarannya.

Bukti yang reliabe akan terkait dengan empat aspekt berikut yakni

Kausalitas, objektivitas, relevansi dan profesional judgement

relevansi, sumber, objektivitas dan ketepatan waktu

objektivitas, relevansi, sumber dan kausalitas

sumber, ketepatan waktu, kompeten, dan objektif

10.

Kriteria bukti yang secara tradisional dipandang penting bagi auditing harus memenuhi dua aspek yakni:

lengkap dan memadai

rasional dan wajar

cukup dan kompeten

kompeten dan lengkap

11.

Yang tidak berhubungan dengan bukti logik adalah..

Cara untuk mengetahui berbagai sifat dan validitas

Bukti mempunyai berbagai pengarus pada pemikiran manusia

Keyakinan rasional tidak harus didukung oleh bukti

Setiap metode mempunyai aplikasi khusus yang mungkin lebih efektif dari yang lain

12.

Berikut ini merupakan klasifikasi bukti audit kecuali

empericism

authorianism

unrasionalism

pragamatism

13.

Beberapa faktor pendekatan-pendekatan kepada Pernyataan Tanggung Jawab yang perlu dipertimbangkan, kecuali…

Hubungan antara irregularities dengan bukti atau kemungkinan deteksi

Tanggungjawab profesi dan bagian yang dapat dimainkan dalam mengurangi biaya sosial kerugian akibat langsung dari kekurangan dan akibat tidak langsung dari kesalahan keputusan yang dibuat berdasarkan data yang tidak dapat diandalkan

Berbagai macam tipe regularities

Berbagai macam tiper irregularities, pencarian karakteristik yang menjadi petunjuk bagi hal-hal di mana auditor menerima beban untuk menemukannya dan di mana tidak menerima

14.

Berikut ini penerapan dari due audit care adalah

Tidak diharuskan menggunakan pengetahuan yang dimiliki dengan reasoanble intellegence

Tanggungjawab profesi dan bagian dapat dimainkan dalam mengurangi biaya sosial kerugian akibat langsung dari kekurangan dan akibat tidak langsung dari kesalahan keputusan yang dibuat berdasarkan data yang tidak dapat diandalkan

Diamsusikan tidak memiliki dan melaksanakan keahlian yang reasonable dalam aktivitas biasa maupun pekerjaanya

Diharuskan untuk melaksanakan judgjement sama dengan tingkat dalam komunitasnya, apakah judgement tersebut berkaitan dengan presepsi dan apresiasi risiko atau pilihan antara kepentingan pribadi atau orang lain

15.

Upaya maksimal dari setiap auditor dalam pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pertimbangan profesional dengan penuh kehati-hatian dalam melaksanakan fungsi auditing termasuk dalam merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembuktian serta dalam hal pengambilan simpulan, sehingga kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional merupakan pengertian:

Pertimbangan profesional

Profesional skepticism

Pertanggungjawaban rasional

Kecermatan profesional

16.

Makna dari Programming Independence adalah…

Kebebasan dari pengendalian atau pengaruh yang tidak pantas dalam seleksi bidang, aktivitas, hubungan personal dan kebijakan menajerial untuk diuji. Ini diperlukan bahwa sumber informasi yang tidak syah tertutup bagi auditor

Kebebasan dari pengendalian atau pengaru yang tidak pantas dalam pernyataan fakta-fakta diungkapkan oleh pengujian atau pernyataan rekomendasi atau opini sebagai hasil dari pengujian

Lebih merupakan perkiraan (presumtive) dari pada kemampuan established untuk menunjukkan kejadian dan kondisi finansial

Kebebasan dari pengendalian atau pengaruh yang tidak pantas dalam seleksi teknik audit dan prosedur dan dalam luasnya aplikasi mereka. Auditor mempunyai kebebaban untuk mengembangkan programnya sendiri, dimasukkan dalam pekerjaan yang akan dilakukan, di dalam keseluruhan perjanjian yang dibatasi.

17.

Berikut ini merupakan ketiga jenis independensi yang harus dipraktikan dalam tahapan auditing kecuali

Independensi perencanaan

independensi pelaporan

independensi investigasi

independensi program

18.

Makna dari reporting independence adalah

Kebebasan dari pengendalian atau pengaruh yang tidak pantas dalam seleksi teknik audit dan prosedur dan dalam uasnya aplikasi mereka. Auditor mempunyai kebebasan untuk mengembangkan programnya sendiri, dimasukan dalam pekerjaan yang akan dilakukan, didalam keseluruhan perjanjian yang dibatasi

Tanggung jawab profesi dan bagian yang dapat dimainkan dalam mengurangi biaya sosial kerugian akibat dari kekurangan dan akibat tidak langsung dari kesalahan keputusan yang dibuat berdasarkan data yang tidak dapta diandalkan

Kebebasan dari pengendalian atau pengaruh yang tidak pantas dalam pernyataan fakta-fakta diungkapkan oleh pengujian atau dalam pernyataan rekomendasi atau opini sebagai hasil dari pengujian

Kebebasan dari pengendalian atau pengaruh yang tidak pantas dalam seleksi bidang, aktivitas, hubungan personal an kebijaksanaan manajerial untuk diuji. Ini diperlukan bahwa sumber informasi yang tidak sah tertutup bagi auditor

19.

Hume mengklasifikasikan personal merit atas 4 bagian kecuali

Manfaat segera disetujui oleh orang itu sendiri

Mengembangkan respon pada kejadian bisnis umum dengan baisis kejadian sebelum dan sesudah

Bermanfaat bagi individu itu sendiri

Manfaat yang segera disetujui oleh yang lain

20.

Orang pertama yang mencoba membentuk suatu basis rasional terhadap conduct yang benar adalah

Abraham Flexner

Socrates

Abraham Lincoin

Jhon Lock

21.

Menurut PMP 2015, pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dilakukan secara berlapis melalui sistem manajemen mutu yaitu…

Pemerolehan keyakinan mutu (quality assurance ) oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)

Pengendalian mutu (quality control) oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP)

Pengendalian mutu (qualitu control) oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)

Pengendalian mutu (quality control) oleh Inrtama untuk objek pemeriksaan berisiko tinggi

22.

Berikut ini adalah sistem manajemen mutu yang dilakukan oleh Pengendali Mutu dalam kegiatan penyusunan paket program pemeriksaan (P2), kecuali…

Mereview dan menyetujui LHPP termasuk persetujuan penggunaan tenaga ahli

Mengevaluasi kesesuaian konsep Program Pemeriksan dengan RKP

Memastikan materi konsep P2 telah memenuhi harapan penugasan

Mengevaluasikan apakah prosedur yang dirancang oleh Tenaga Ahli akan memenuhi hasil yang diinginkan oleh Pemeriksa

23.

Kegiatan yang merupakan tanggungjawab Pengendali Mutu pada tahap pelaksanaan program pemeriksa penyusunan KKP adalah…

Mereview usulan dan pelaksanaan prosedur yang dirancang Tenaga Ahli dalam pemeriksaan

Mengarahkan pemeriksaan melalui Laporan Mingguan yang disampaikan oleh Ketua Tim melalui PT

Mereviu dan menyetujui usulan perubahan Program Pemeriksaan

Mereview KKP

24.

Dalam sistuasi normal, sebaliknya komunikasi awal dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas….

Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim

Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim

Ketua Tim dan Anggota Tim

Pengendali Mutu, Pengendali Teknis dan Ketua Tim

25.

Terkait independensi, Lembaga Pemeriksa Keuangan penting sekali untuk dapat melakukan pemeriksaan secara objektif dan beroperasi secara efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kuncinya adalah mengukur kemandirian. Menurut ISSAI 1, hal ini hanya dapat dicapai jika SAI independen dari yang diaudit entitas dan dilindungi dari pengaruh luar. Oleh karena itu, SAI mengukur tingkat kemandirian dengan menilai aspek-aspek kunci berikut ini, kecuali...

Financial Independence/Autonomy

Supreme Constitutional Framework

Independence of the Head of SAI and its officials

Organisational Independence/Autonomy

26.

Domain C SAI PMF tentang audit quality and reporting memberikan panduan bagi SAI untuk melaksanakan mandatnya sebagai lembaga pemeriksa sektor publik. Berikut adalah dimensi yang merupakan bagian dari sub domain financial audit standars and quality, kecuali...

Audit Team Management and Skills

Audit Standars and Policies

Overall Audit Planning Process

Quality Control in Audit

27.

Menurut Pedoman Manajemen Pemeriksaan Tahun 2015, peran pengendalian mutu dalam pemeriksaan adalah menjamin mutu pelaksanaan pemeriksaan agar sesuai dengan SPKN, PMP dan SPKM. Selain itu, Pengendali Mutu juga dapat berperan untuk…

Menyetujui dan menandatangani LHP apabila diberi penugasan oleh PTP

Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi teknis kegiatan pemeriksaan sesuai lingkungan tugas dan program

Memimpin pemeriksaan yang mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi pemeriksaan serta memastikan hasil pemeriksaan akurat, komprehensif dan tepat waktu

Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi teknis kegiatan pemeriksaan guna memastikan kegiatan pemeriksaan berjalan dengan efektif dan efesien

28.

Menurut PMP 2015, salah satu peran Pengendali Mutu adalah mengusulkan Tim Perencanaan Pemeriksaan (TPP) kepada PSP. TPP tersebut menghasilkan Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan (LHPP) yang memuat informasi penting diantaranya yaitu:..

Harapan penugasan

Besaran anggaran pemeriksaan yang tersedia

Struktur organisasi, tugas dan fungsi entitas serta anggaran yang diperiksa

jJumlah PFP yang tersedia di unit kerja pemeriksa

29.

Faktor yang menjadi pertimbangan seorang pengendali mutu dalam menentukan susunan tim pemeriksa yang akan diserahkan kepada Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP) untuk disetujui adalah….

Kompetensi kolektif yang dibutuhkan terkait dengan objek pemeriksaan

Pangkat dan jabatan pemeriksa

Jumlah ketua tim, ketua subtim, dn anggota tim yang dibutuhkan

Evaluasi kinerja pemeriksaan berdasarkan penugasan sebelumnya

30.

Berdasarkan paket P2 yang disetujui, Ketua Tim melakukan pembagian tugas kepada masing-masing Anggota Tim atas langkah pemeriksaan yang terdapat dalam P2. Adapun tugas dan tanggung jawab pengendali mutu di tahap ini adalah…

Mengarahkan dan mereview PKP sebagai pedoman pelaksanaan prosedur pemeriksaan

Mengesahkan PKP yang dibuat oleh ketua tim dan tekah di-review oleh pengendali teknis

Mengesahkan PKP yang dibuat oleh anggota tim setelah di-review oleh ketua tim dan disetujui oleh pengendali teknis

Tidak termasuk sistem manajemen mutu yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengendali mutu karena cukup sampai dengan pengendali teknis yang bertanggungjawab untuk mengarahkan PKP

31.

Hasil pemahaman ketua tim atas risiko pemeriksaan menunjukkan bahwa tingkat risiko deteksi adalah paling tinggi, sehingga strategi pemeriksaan yang diambil lebih mengedepankan pengujian pengendalian (test of control) sebelum pengujian substantif. Hasil reviu atas konsep P2 yang dilakukan PT menyatakan bahwa PT sependapat dengan Ketua Tim, PM sebaiknya....

Menyarankan pemeriksa melakukan strategi pemeriksaan secara walkthough sebelum melakukan pengujian subtantif

Sependapat dengan PT dan Ketua Tim

Menyarankan perubahan strategi pemeriksaan dengan memperluas pengujian substantif tanpa harus melakukan pengujian pengendalian

Tidak sependapat dengan PT dan Ketua Tim

32.

Tujuan aktivitas komunikasi awal pemeriksaan dengan pimpinan entitas yang diperiksa adalah untuk menjelasan pemeriksaan yang dilakukan. Aktivitas ini penting agar entitas memahamai informasi penting terkait dengan pemeriksaan. Pada tahap ini pengendali mutu harus memastikan bahwa..

Jadwal waktu pemeriksaan dan kompoisisi tim pemeriksaan telah dikomunikasikan

Komunikasi awal dihadiri oleh pejabat yang bertanggung jawab

Memastikan isi notulen sesuai dengan pertemuan awal

Pengendali teknis dapat mendampingi tim pemeriksa

33.

Pada saat pertemuan awal, ada pernyataan lisan dari entitas bahwa pimpinan atau pejabat yang diperiksa menolak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh PFP. Menyikapi situasi tersebut, maka PFP…

membuat Berita Acara Penolakan pemeriksaan/pemberian keterangan/dokumen pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pimpinan entitas

membuat notulen pertemuan awal yang membuat penolakan tersebut yang ditandai tanangi oleh pimpinan entitas dan pengendali mutu jika pengendali mutu dapat menghadiri kegiatan pertemuan awal tersebut

membuat notulen pertemuan awal memuat penolakan tersebut yang ditandatangani oleh pimpinan entitas dan ditandatangani kemudian oleh pengendali mutu jika pengendali mutu tidak dapat menghaidiri kegiatan pertemuan awal tersebut.

membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Pemberian Keterangan/Dokumen Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pimpinan entitas dan pengendali mutu

34.

Menurut ISSAI 12, SAI harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman tentang pekerjaan dan hasil audit SAI. Hal ini harus dilakukan dengan cara meningkatkan pengentahuan dan pemahaman pemangku kepentingan tentang peran dan tanggungjawan SAI sebagai auditor independen sektor publik terutama kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang mencakup hal-hal berikut, kecuali...

Strategi komunikasi yang selaras dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis

Kepemimpinan dan strategi komunikasi antar satuan kerja dalam rangka menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang bersifat publik

Praktik komunikasi yang baik dengan Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Strategi untuk mengkomunikasikan nilai dan manfaat SAI kepada masyarakat

35.

Proses penyusunan P2 dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) secara berjenjang sesuai dengan tanggungjawanya. Pengendali mutu berperan untuk memastikan bahwa konsep P2 disusun dengan memperhatikan sifat, luas, dan jenis pemeriksaan yang akan dirancang dalam tahapan pelaksanaan pemeriksaan dengan memperhatikan harapan penugasan. Ketika jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan keuangan, dalam kondisi seperti apakah pengendali mutu mempertimbangkan untuk mengusulkan jumlah personil tim pemeriksa yang lebih banyak daripada tim lainnya?

Risiko deteksi paling kecil dan materialitas paling kecil

Risiko deteksi paling besar dan materialitas paling besar

Risiko deteksi paling besar dan materilitas paling kecil

Risiko deteksi menengah dan materialitas paling besar

36.

Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, Pengendali Mutu memperoleh informasi bahwa salah satu anggota tim yang ditugaskan melakukan pemeriksaan merupakan adik kandung dari pejabat pengelola keuangan pada entitas yang sedang diperiksa. Menghadapi hal tersebut, langkah yang paling tepat yang harus dilakukan oleh Pengendali Mutu adalah...

Memerintahkan kepada pemeriksa yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari penugasan dan mengembalikan biaya pemeriksaan yang terlanjur diterimanya

Memerintahkan kepada Ketua Tim untuk mengatur pembagian tugas agar pemeriksa yang bersangkutan tidak berhubungan langsung dengan pejabat pengelola keuangan tersebut.

Memberikan pertimbangan kepada PSP agar PTP membatalkan penugasan kepada pemeriksa tersebut

Meminta kepada pemeriksa yang bersangkutan untuk menarik dan membatalkan pernyataan independise pemeriksa

37.

Pada saat tim pemeriksa sedang melakukan pemeriksaan fisik di suatu tempat di luar kota, pengendali mutu sebagai penanggung jawab pemeriksaan mendapatkan informasi tentang terjadinya demo berskala besar yang berujung pada kerusuhan di daerah tersebut. Pengendali mutu sebagai penanggung jawan pemeriksaan mendapatkan kabar bahwa tim mengalami kesulitan untuk mendapatkan dokumen karena akses menuju ke lokasi pemeriksaan tertutup oleh kerusuhan dan dapat membahayakan keselamat tim jika tetap bertahan di daerah tersebut. Tindakan paling tepat yang sebaiknya dilakukan oleh penanggung jawan pemeriksaan adalah...

Mengarahkan tim pemeriksa agar melanjutkan pemeriksaan dengan meminta perlindungan dari pihak yang berwenang di daerah setempat

Mengarahkan tim untuk menunggu situasi reda dan kemudian melanjutkan pemeriksaan agar tim tidak mengembalikan biaya pemeriksaan yang terlanjur digunakan

Mengarahkan tim untuk meminta pejabat yang diperiksa agar menyampaikan dokumen langsung ke lokasi tim pemeriksa

Mengarahkan tim pemeriksa untuk kembali dari lapangan serta melaporkan kepada PSP dan PTP

38.

Terhadap konsep temuan pemeriksaan yang mengungkapkan adanya indikasi kerugian dan unsur pidana dalam pengadaan barang/jasa yang terindikasi fiktif dengan nilai yang material, tanggung jawab seorang pengendali mutu adalah…

Mereview KKP usulan untuk memastikan validitas substansi dan melalukan rekalkulasi perhitungan kerugian yang terjadi

Mereview konsep TP dan mengecek KKP yang mendukung temun pemeriksaan

Mereview usulan pelaporan indikasi kerugian negara/daerah dan unsur pidana dan menyampaikan kepada PSP

Mereview KKP untuk memastikan validitas substansi tanpa harus melakukan rekalkulasi perhitugan kerugian yang terjadi karena hal itu adalah tanggung jawab ketua tim

39.

Dalam suatu penugasan pemeriksaan, tim pemeriksa tidak dapat melakukan pengujian asersi keberadaan dan keterjadian belanja modal pembangunan gedung dikarenakan lokasi yang tidak dapat diakses karena ada alasan force majeur. Ketua tim mengusulkan untuk memodifikasi langkah pemeriksaan kepada Pengendali Mutu melalui Pengendali Teknis. Ketua Tim mengusulkan prosedur alternatif pengujian melalui pengecekan pembelian material yang digunakan oleh rekanan melalui SPT PPN yang dilaporkan rekanan ke Direktorat Jenderal Pajak. Mempertimbangkan risiko yang cukup besar, Pengendali Mutu belum dapat segera memberikan persetujuan atas prosedur alternatif tersebut. akan tetapi memngingat waktu yang tersedia sangat terbatas, maka Ketua Tim...

Dilarang melaksanakan langkah pemeriksaan yang diusulkan sebagai perubahan Program Pemeriksaan sebelum mendapatkan persetujuan dari pengendali mutu

Dapat melaksanakan langkah pemeriksaan sesuai dengan usulan perubahan Program Pemeriksaan tanpa harus sepengetahuan pengendali teknis karena sudah sepengetahuan Pengendali Mutu. Perubahan Program Pemeriksaan beserta alasannya harus didokumentasikan dalam KKP.

Dapat melaksanakan langkah pemeriksaan sesuai dengan usulan perubahan Program Pemeriksaan, tetapi dengan sepengetahuan Pengendali Teknis. Perubahan Program Pemeriksaan beserta alasannya harus didokumentasikan dalam KKP

Dapat melaksanakan langkah pemeriksaan sesuai dengan usulan perubahan Program Pemeriksaan cukup dengan persetujuan Pengendali Teknis. Perubahan Program Pemeriksa beserta alasannya harus didokumentasikan dalam KKP

40.

Dalam proses review konsep LHP Keuangan. Pengendali Mutu mendapati bahwa Tim menulls sebuah temuan yang menyarankan terjadinya pemahalan (mark Up) dalam pembelian Vaksin COVID sehingga mengakibarkan kerugian negara sebesar Rp30 miliar. Dari hasil review tersebur, Pengendali Mutu mengetahui fakta bahwa pemeriksa melakukan penelaahan kontrak dan pemeriksaan fislk dilapangan. Selain itu tim juga telah melakukan pengecekan harga pasar atas Vaksin COVID yang dibell dan menemukan fakta bahwa harga konrrak yang disepakati lebih tinggi dari harga pasar. Hasil pemerlksaan menunjukkan bahwa secara administratif lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan pemeriksa tidak menemukan adanya unsur kesengajaan untuk menaikkan harga. Entitas yang diperiksa dan rekanan pun menyatakan bahwa kelebihan harga tersebut bukanlah hasil kesepakatan secara ilegal tetapi diperoleh dari proses Ielang yang wajar dan transparan sehlngga harga yang terbentuk adalah rlsiko dari proses lelang dan adanya fluktuasi harga yang sulit diprediksi akibat fluktuasi nilal rupiah. Atas permasalahan tersebut, Pengendali mutu seharusnya mempertimbangkan bahwa ...

Permasalahan tersebut layak/tepat dilaporkan sebagai kasus kerugian negara tetapi tidak berpengaruh terhadap opini karena kerugian negara tersebut tidak material

Permasalahan tersebut tidak layak/tepat dilaporkan sebagai kasus keruglan negara tetapi berpengaruh terhadap opini karena adanya pemahalan harga

Permasalahan tersebut layak/tepat dilaporkan sebagai kasus kerugian negara dan berpengaruh terhadap opini karena prosedur audit yang dilakukan oleh tim dapat menunjukkan ada pemahalan dalam proses pengadaan barang dan jasa

Permasalahan tersebut tidak layak/tepat dilaporkan sebagai kasus kerugian negara dan tidak berpengaruh terhadap opini karena prosedur audit yang dilakukan oleh tim tidak dapat menunjukkan ada pemahalan dalam proses pengadaan barang dan jasa

41.

Berikut yang bukan merupakan kebijakan publik adalah

Pernyataan Presiden bahwa selama pandemi dilarang mudik

Pemberlakukan batas UMR setiap daerah

Masyarakat bergotong royong membangun pos ronda

Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berkala Besar

42.

Berikut yang merupakan kebijakan yang berungsi konstituen adalah

Dirjen Pajak dan Samat Polri memperpanjang masa penampaian SPT Pajak dan perpanjangan SIM bagi masyarakat

Pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai dan sembako kepada masyakat yang terkena dampak COVID 19

Peraturan setiap pengendara bermasker dan membatasi penggunaan kepasitas kendaraan roda 4 atau lebih hanya 50% penumpang

Pemerintah melarang masyarakat mudik, dan mengenakan sanksi bagi yang melanggar larangan mudik

43.

Kebijakan pembebasan PPh Ps 21 dan PPh Ps 22 bagi peruhsaan yang terkena dampak pandemi merupakan kebijakan yang bersifat

Konstituen

Distributif

Regulatif

Redistributif

44.

Pendekatan yang pada umumnya digunakan untuk analisa kebijakan pengelolaan keuangan negara yaitu dengan monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah:

Aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan

Mengukur tingkat efesiensi suatu kebijakan

Kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu

Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan

45.

Berikut ini pernyataan yang tidak tepat terkait kebijakan keuangan negara:

Negara tidak dapat dikenakan denda dan/atau bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan berkaitan dengan pelaksanaan APBD/APBN

Anggaran untuk membiayai pengeluran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yangberakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajian penyelenggara negara

46.

Analisa kebijakan retroprespektif adalah

menganalisa kinerja kebijakan, forecasting, menetapkan outcome kebijakan, merekomendasikan pelaksanaan kebijakan

rekonstruksi alternatif kebijakan untuk menetapkan kebijakan terbaik sebagai solusi persoalan publik

menetapkan alternatif kebijakan sebagai solusi

mengevaluasi monitoring impelementasi kebijakan

47.

Berdasarkan OECD reviu pada 10 SAI tahun 2016, maka peran SAI pada tahap formulasi kebijakan adalah

Meyakinkan kecukupan mekanisme untuk menentukan kualitas dan keandalan prakiraan anggaran dan rencana fiskal serta pengelolaan telah berfungsi

Meyakinkan berfungsinya mekanisme berbagi informasi yang efektif dan transparansi dalam entitas maupun lintas entitas

Meyakinkan adanya garis pelaporan yang jelas atas keluaran dan hasil kinerja dari entitas ke otoritas dan kepada pengguna/pemangku kepentingan masyarakat

Memastikan bahwa baik rencana fiskal, rencana kementrierian lembaga dan pemerintah daerah telah selaras dengan rencana jangka panjang pemerintah

48.

Fungsi kunci yang dievaluasi terkait peran oversight SAI atas hasil kebijakan pubik berdasarkan OECD reviu adalah:

Meyakinkan berfungsinya mekanisme berbagi informasi yang efektif dan transparansi dalam entitas maupun lintas entitas

Memastikan bahwa baik rencana fiskal, rencana kementreian lembaga dan pemerintah daerah telah selaras dengan rencana jangka panjang pemerintah

Meyakinkan adanya garis pelaporan yang jelas atas keluaran dan hasil kinerja dari entitas ke otoritas dan kepada pengguna/pemangku kepentingan masyarakat

Meyakinkan kecukupan mekanisme untuk menentukan kualitas dan keandalan prakiraan anggaran dan rencana fiskal serta pengelolaan telah berfungsi

49.

Menilai kepatuhan, efektivitas, efesiensi dan peran audit internal dalam mendukung sistem pengendalian internal yang handal, merupakan bentuk peran SAI

Foresight

Insight

Presight

Oversight

50.

Salah satu bentuk peran insight SAI adalah

Antisipasi hal yang akan menggangu implementasi kebijakan berdasarkan tren yang ada

memberikan sintesis lintas sektoral atas masalah duplikasi, tumpang tindih kebijakan publik di seluruh level pemerintah

Indentifiasi risiko saat ini mempengarui tata kelola dan akuntabilitas pemerintah

Mengevaluasi tindakan eksekutf, anggaran tahunan, tindak lanjut hasil audit

51.

Sebagai lembaga pemeriksa eksterna yang sudah lama berdiri dan berpengalaman dalam melaksanakan berbagai jenis pemeriksaan, BPK kini dihadapkan pada kecendrungan global bagi Supreme Audit Institution untuk menjalankan peran yang lebih strategis. Sebagai Pemeriksa Ahli Utama pada Perwakilan Provinsi X, manakah pemeriksaan yang Paling mendukung ke arah transisi kematangan peran BPK tersebut

Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi X

Pemeriksaan Kinerja Manajemen Transportasi Pemerintah pada Ibukota Provinsi X

Pemeriksaan Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi X

Pemeriksaan Investigatif Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos Pemerintah Provinsi X

52.

Berikut kegagalan dalam prose kebijakan publik yang disebabkan oleh kegagalan pengelolaan adalah:

Kebijakan publik dicabut dan diganti dengan cepat

Proses kebijakan tidak dapat dikendalikan

Pelaksanaan kebijakan diambil alih oleh pihak lain

Kebijakan dapat dilaksanakan tetapi biaya tinggi

53.

Salah satu bentuk evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan negara adalah monitoring on-going sebag-akibat kebijakan yang sedang dilaksanakan. Berikut adalah tujuan dari monitoring kecuali:

Deteksi dini kesalahan dan kurangi risiko

Modifikasi kebijakan

Mengukur dampak kebijakan

Menjaga implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran

54.

Kebijakan Work From Home (WFH) adalah

Kebijakan regulator karna ditetapkan secara langsung pada individu ASN

Distributive policy, karna mengandung paksaan secara langsung

Kebijakan regulatori yang membatasi individu ASN

Kebijakan konstituen terkait pelayanan administrasi pemerintah

55.

Berikut teknik yang digunakan untuk analisa kebijakan publik

Prospektif dengan teknik observation

Prospektif dengan teknik decision tree

Prospektif dengan teknik cost benefit analysis

Prosfektif dengan teknik statistik regresi

56.

Suatu saat anda diminta merencanaan pemeriksaan atas kebijakan Mal Pelayanan Publik pada salah satu kebupaten di Provinsi X. Anda dapat mengusulkan pemeriksaan dengan presfektif kebijakan publik dengan beberapa sasaran berikut, kecuali:

Biaya studi kelayakan atas kebutuhan dan rencana pembentukan mal pelayanan publik

sosialisasi kepada masyakat dan kalangan dunia usaha pengguna layanan perijinan

pembahasan draft Perda tentang perijinan dengan PRD dan Instansi Vertikal terkait

Legal drafting Perda di Biro Hukum dan Perundangan Pemerintah Provinsi X

57.

Atas respon kebijakan, suatu bangsa dikatakan bangsa yang semborono adalah

Apabila kemauan melaksanakan masyarakat lemah dilandasi pemahaman kebijakan yang rendah

Apabila kemauan melaksanakan masyarakat tinggi dilandasi pemahaman kebijakan yang rendah

masyakat tidak memiliki kemauan melaksanakan meskin pemahaman kebijakannya bagus

tidak ada kebijakan yang layak untuk dilaksanakan

58.

Evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan negara didasarkan pada 6 prinsip yaitu relevan, efektivitas, efesien, outcome, impact dan sustainable. Prinsip sustainable mengandung arti bahwa:

Terdapat indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi

Tujuan program/kegiatan mendukung pencapaian tujuan kebijakan

terdapat perbaikan indikator capaian dan proses program/kegiatan sesuai hasil evaluasi

tujuan program/kegiatan tercapai dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas

59.

Berikut faktor yang dibutuhkan agar kebijakan publik unggul tahap pelaksanaannya

seluruh unsur pemerintah yang suportif

Kebijakan yang menyadarkan besarnya risiko yang dihadapi

Kepemimpinan yang mempertimbangkan masukan seluruh unsur atas setiap keputusannya

Masyakat yang skeptism atas pelaksanaan kebijakan untuk menguji kebijakan

60.

Dalam mengevaluasi formulasi kebijakan lintas sektoral maka yang dilakukan adalah

Kejelasan pendelegasian tugas dan kewenangan

Mengevaluasi eksistensi kebijakan dengan kriteria yang luas

Mengevaluasi fleksibilitas kebijakan

Mengevaluasi adabtivitas SPI terhadap risiko

61.

Anda diminta untuk menjadi penanggung jawab dalam pemeriksaan atas kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah pada Kementreian Pendidikan dan Kebudayaan selama masa pandemik Covid-19. Pemberi tugas mengharapkan bahwa audit ini harus mendatangkan menfaat yang lebih besar bagi masyarakat orang tua/wali murid dan peserta didik. Dalam rangka menyiapkan pemeriksaan, Anda mereview Program Pemeriksaan dimana tujuan pemeriksaan seharusnya diarahkan untuk menilai efektivitas yang paling relevan yaitu:

Evaluasi perubahan kurikulum dan metode pembelajaran

Pemenuhan jam mengajar minimal melalui daring

Refocusing anggaran OS untuk pengadaan alat kesehatan sekolah

Pemenuhan saran dan prasarana komunikasi melalui internet

62.

Sebuah negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk produktif yang besar, dan keanekaragaman hayati yang kaya serta lingkungan iklam yang kondusif, namun ternyata banyak warha negaranya yang belum merasakan kemakmuran dan kesejahteraan yang memadai. Permasalahan apakah yang paling relevan dapat menjelaskan fenomena tersebut dalam perspektif kebijakan publik?

Tata kelola keuangan negara yang belum akuntabel dan transparan

Dominisasi dari negara lain dalam perekonomian internasional dan neraca perdagangan

Masyakat malas, tidak punya kreativitas dan tidak peduli dengan lingkungan

Pembangunan tidak dirancang diimplementasikan dan dikenalikan secara memadai

63.

Perumusan kebijakan garbage can tidak dapat dipertanggungjawabkan karena

perumusan kebijakan melibatkan sebagian kelompok publik parsial untuk mempromote persoalan

permumusan kebijakan sebagai analogi sistem

perumusan kebijakan dengan melemparkan isu persoalan, solusi, sebab, peluang kebijakan secara random

perumusan kebijakan yang melibatkan representasi publik

64.

Sustainable Develompment Goal menjadi salah satu isu utama dalam perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada aspek lingkungan sosial dan ekonomi secara berimbang dan berkesinambungan. Oleh karena itu Pemrintah Indonesia meresponnya dengan menyusun RPJMN yang koheren dengan pencapaian indikator yang ada dalam SDGs tersebut. BPK perlu merespon isu SDGs ini dengan merancang pemeriksaan yang berprektif pendekatan kebijakan publik yaitu:

Pemeriksaan kinerja capaian SDGs indikator lingkungan hidup

Pemeriksaan investigatif dugaan tindakan pidana ilegal logging

Pemeriksaan laporan keuangan berprektif lingkungan

Pemeriksaan kepatuhan atas peratran lingkungan hidup

65.

Dalam peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sasaran nasional tersebut digunakan sebagai:

Pedoman bagi kementrian/lembaga dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB

Pedoman bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB

Acuan bagi Pemerintah Daerah yang akan menyusun perencanaan TPB di daerah

semua benar

66.

Indonesia cendrung menganut mahzab kontinentalis dalam hal tata kelola kebijakan publiknya. Hal ini menimbulkan konsekuansi permasalahan dalam praktik di perumusan kebijakan kecuali

perlu lebih banyak peraturan pelaksanaan secara berjenjang agar kebijakan tersebut dapat diimpelemtasikan

seringnya kebijakan dicabut setelah ditetapkan karena banyaknya keluhan dari stakeholder

kemungkinan peraturan pelaksanaan mendanpat gugatan dari masyarakat yang merasa dirugikan (class action)

perlu waktu yang lama untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat secara luas dalam kebijakan yang diputuskan

67.

Pemerintah menetapkan Rencana Pembanguan Jangka Menengah setiap lima tahun sebagai panduan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMN terseut dalam perpektif kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dibawah ini kecuali

kebijakan publik yang cerdas, bijaksana dan memberi harapan

tata kelola berupa hubungan antar lembaga dan organisasi yang supertif dan produktif

pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman

kondisi perekonomian lokal, regional dan internasional

68.

Setiap tahun DPR mengesahkan APBN yang menjadi pedoman bagi Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian melalui pengelolaan keuangan negara melalui APBN yang paling relevan menjalan fungsi:

Otorisasi dan perencanaan

Alokasi dan distribusi

Pengawasan dan pelaporan

Stabilitas dan regulasi

69.

Beberapa waktu yang lalu Pemerintah pernah mengeluarkan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk menyediakan kudapan tradisional untuk jamuan rapat kantor. Kebijakan ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaanya seperti kesulitan membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan, kurang terjaminnya kebersihan makanan yang disediakan, dan kepraktisan dalam penyajian. Akhirnya kebijakan tersebut lambat lain tidak dilaksanakan. Hal ini merupakan contoh dari kesalahan yang terjadi secara umum (common mistakes) dalam perumusan kebijakan, terutama:

Management failure

Decision Failure

Derailed Failure

Process Failure

70.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak, Pemerintah Provinsi X bekerjasama dengan Kepolisian Daerah X meningkatkan pelayanan berupa kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilakukan melalui sistem perbankan secara online. Pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi mengantri di kantor SAMSAT, namun cukup datang ke Bank kerjasama atau ATM untuk dapat membayar PKBnya. Pemberian kemudahan ini merupakan contoh dari kebijakan yang bersifat:

Service Policies

Regulator Policies

Distributive Policies

Constituent Policies

71.

Sesuai dengan PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, definisi kas yang tepat untuk mengambarkan laporan keuangan pemerintah Kota Gunung adalah

investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap diubah menjadi kas serta tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan

uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pemerintah dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah

uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah

uang tunai, saldo simpanan di bank dan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap diubah menjadi kas serta tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan

72.

Tim pemeriksa menentukan bahwa akun kas mempunyai risiko deteksi rendah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Tim Pemeriksa memilih strategi pemeriksaan berupa:

Menjadi fokus pemeriksaan, mengandalkan pengendalian, pengujian substantif mendalam, prosedur analitis dan uji akurasi harus dilakukan

Menjadi fokus pemeriksaan, mengandalkan pengendalian, pengujian substantif terbatas, prosedur analitis dan uji akurasi tetap dilakukan

Menjadi fokus pemeriksaan, sedikit mengandalkan pengendalian, pengujian substantif mendalam, prosedur analitis dan uji akurasi tetap dilakukan

Menjadi fokus pemeriksaan, sedikit mengandalkan pengendalian, pengujian substantif terbatas, prosedur analitis dan uji akurasi harus dilakukan

73.

Transaksi yang dapat menambah saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Gunung adalah sebagai berikut, kecuali:

Penerimaan uang pengembalian belanja

transfer belanja daerah

transfer uang persediaan dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD

Penerimaan jasa giro

74.

Tingkat materialitas awal tingkat laporan sebesar 0,50% dengan risiko audit (audit risk) sebesar 5% menunjukkan bahwa:

Hasil pemeriksaan BPK berupa permasalahan signifikan tahun sebelumnya berada pada level tinggi

penyelesaian tindak lanjut antara 50% sd 75%

Hasil penilaian risiko level entitas sebesar 6

Integritas personil kunci, efektivitas atas sistem pengendalian intern dan potensi/indikasi kecurangan/fraud berada pada level tinggi

75.

Di dalam melakukan pengujian atas transaksi yang berkaitan dengan penyajian saldo kas, tim pemeriksa menggunakan metode uji petik non statistik. Penggunaan metode tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

adanya kelemahan dalam internal control yang berpengaruh terhadap laporan keuangan

Terdapatnya belanja yang signifikan pada periode tertentu

Mempertimbangkan siklus akun terkait

Hasil prosedur analitis menunjukkan hubungan yang normal antar akun

76.

Berkaitan dengan pertanyaan nomor75. Pemeriksa mengekstrapolasi nilai temuan sebesar Rp882.759.750,00 terhadap seluruh populasi berupa saldo kasdi bendahara pengeluaran sebesar Rp10.569.919.471 untuk menyimpulkan kewajaran saldo tersebut. pernyataan yang benar tentang perlakukan pemeriksa tersebut adalah

perlakuan pemeriksa tersebut dapat dibenarkan karena nilai temuan melebihi alokasi PM untuk akun kas di bendahara pengeluaran

perlakukan pemeriksa tersebut keliru karena pemilihan sampel dilakukan secara non-statistik

Perlakuan pemeriksa dapat dibenarkan karena adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran

Perlakuan pemeriksa tersebut dapat dibenarkan karena pengendalian internal yang sangat lemah

77.

Jurnal untuk transkasi pencairan SP2D dan dana masuk ke rekening 12345678 di Bank Negaraku, adalah:

Belanja bantuan beasiswa (debet); RK PPKD (Kredit)

RK SKPD (Debet); Kas di Kas Daerah (Kredit)

Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet); RK PPKD (Kredit)

Belanja bantuan beasiswa (Debet); Kas di bendahara pengeluaran (kredit)

78.

Risiko kelemahan pengendalian yang terindentifikasi dalam transaksi yang berkaitan dengan penyaluran dana beasiswa antara lain sebagai berikut, kecuali:

tidak ada mekanisme pengendalian pertanggungjawaban dana batuan beasiswa yang dikelola oleh bendahara pengeluaran

pembayaran yang seharusnya dapat dibayarkan melalui SPM LS masih dibayarkan menggunakan yang persediaan

Bendahara pengeluaran tidak cermat dalam meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang menimbulkan kelebihan bayar, kesalahan perhitungan dan belanja fiktif

realisasi pembayaran belanja bantuan beasiswa tidak berdasarkan tagihan aktual dari pihak perguruan tinggi

79.

Auditor memodifikasi prosedur pemeriksaan dan melakukan pengujian yang mendalam atas transaksi-transkasi yang berkaitan dengan pemberian beasiswa pada Dinas Pendidikan Kota Gunung. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

terdapat risiko ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi kecurangan dan kepatutan

memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan risiko tersebut

memperoleh bukti telah terjadinya tindak pidana

mempersiapkan presikasi dalam pemeriksaan investigatif

80.

Prosedur audit kunci yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Gunung untuk memperoleh bukti pada waktu melakukan pengujian atas saldo kas di bendahara pengeluaran sebagaimana disajikan dalam kasus diatas adalah sebagai berikut:

inspektsi, perhitungan ulang, permintaan keterangan

inspeksi, perhitungan ulang, prosedur analitis, permintaan keterangan

inspeksi, perhitungan ulang, observasi, permintaan keterangan

inspeksi, perhitungan ulang, pelaksanaan kembali prosedur analitis, permintaan keterangan

81.

Untuk transaksi pencairan dana tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp726.450.000,00 Bank Negaraku belum menemukan nota transaksi dan bendahara pengeluaran menyatakan tidak ingat secara pasti penggunaan dana tersebut. Sehubungan dengan kedua pernyataan tersebut, pemeriksa melakukan kenadalam informasi yang disajikan. untuk mendapatkan keyakinan atas informasi tersebut, pemeriksa harus melakukan hal-hal berikut.

mengindentifikasi sumber-sumber dana potensial yang berasal dari entitas

memodifikasi prosedur pemeriksaan yang diperlukan

memambah jumlah bukti yang diuji petik

melakukan pendalaman atas bukti pemeriksaan

82.

Bendahara pengeluaran melakukan penyetoran ke kas daerah dan menandatangani SKTJM masing-masing tanggal 28 Maret 2019 dan 5 April 2019 atau setelah tanggal pelaporan (31 Desember 2018). Apa yang seharusnya dilakukan pemeriksa sehubungan dengan transkasi tersebut?

Menyajikan transaksi tersebut dalam face laporan keuangan

melakukan penyesuaian atas laporan keuangan, menyajikan di dalam face laporan keuangan dan menjelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

tidak menyajikan transasi tersebut baik di dalam face maupun dalam catatan atas laporan keuangan

menyajikan transkasi tersebut di dalam face laporan keuangan dan menjelaskan dalam catatan atas laporan keuangan

83.

Bendasarkan pemeriksaan final, anggota tim dan ketuatim pemeriksa Pemda Kota Gunung menyusun lembar sampul (coversheet) dan hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan (HP3) yang merupakan bagian dari KKP, pengendali teknis menggunakan cover sheet dan HP3 untuk:

memastikan terpenuhinya unsur-unsur temuan pemeriksaan seperti kondisi, kriteria, sebab, dan akibat sesuai dengan standar serta rlevansi diantara unsur-unsur temuan pemeriksaan tersebut.

menjamin temuan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan

mereview kebenaran substansi temuan pemeriksaan

memastikan bahwa setiap langkap dalam program pemeriksaan telah dilaksanakan serta dilengkapi dengan bukti dan analisis yang memadai

84.

Pemerintah Kota Gunung mengusulkan adanya pengungkapan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang Piutang TP yang dibebankan kepada Sdr. Sali Husada. Pokok-pokok pengungkapan yang perlu disajikan dan menjadi perhatian pemeriksaan antara lain sebagai berikut.

kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TP/TGR

Rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya

tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan

semua jawaban a,b,c benar

85.

Pemerintah Kota Gunung telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa sebelum pemeriksaan lapangan berakhir dengan melakukan penyetoran ke kas daerah dan SKTJM. Sehub ungan dengan telah ditindaklanjutinya temuan pemeriksaan tersebut maka:

Temuan tidak dimuat dalam LHP karena tidak lagi terdapat penyetoran uang yang harus dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

Temuan pemeriksaan tersebut dimuat dalam LHP beserta dengan keterangan atas status penyelesaian tindak lanjutnya

Temuan dimuat dalam LHP tetapi tidak disampaikan kepada entitas karena berdasarkan pertimbangan ketua tim dan pengendali teknis, temuan tersebut dinyatakan berindikasi unsur pidana dan sesuai PMP temuan pemeriksaan yang dinyatakan berindikasi unsur pidana tidak disampaikan kepada entitas

temuan tersebut dimuat dalam LHP tanpa menyebutkan nilai teuan karena telah ditindaklanjuti

86.

Pada tanggal 20 April 2019, telah dimintakantanggapan dari kepala daerah kota gung, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan, KepalaDaerah Kota Gunung tidak menyampaikan tanggapan yang dimintakan oleh tim pemeriksa. Sehubungan dengan tidak diterimanya tanggapan tersebut, maka:

Temuan tidak dimuat dalam LHP untuk menghindari gugatan dari pihak entitas yang tidak menyetujui temuan tersebut karena telah ditindaklanjuti

Temuan dimuat dalam LHP dengan menmabhkan penjelasan bahwa BPK telah menyampaikan konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah Kota Gunung pada tanggal 20 April 2019

Temuan dimuat di dalam LHP dengan menambahkan penjelasan bahwa di dalam surat keluar permintaan tanggapan sudah dinyatakan bahwa jika sampai batas waktu yang ditentukan pihak entitas tidak menanggapi tanggapan, maka entitas menerima dan menyetujui temuan tersebut.

Jawaban a s.d c tidak ada yang benar

87.

Pada saat menyusun laporan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa Pemerintah Kota Gunung melakukan prosedur analitis. Manfaat dari pelaksanaan prosedur analitis pada tahapan pelaporan tersebut antara lain:

untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transkasi

untuk menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada akun laporan keuangan yang diperiksa

untuk menentukan risiko pada tahapan pelaporan

Jawaban a s.d c tidak ada yang benar

88.

Diketahui bendahara pengeluaran tidak menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana beasiswa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengendalan yang paling efektif yang dapat disarankan untuk mendorong agar bendahara pengeluaran menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban adalah:

menugaskan personil untuk membantu bendahara pengeluaran penyusunan laporan pertanggungjawaban

pengawasan oleh kepala dinas pendidikan

penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan

memberikan tenggat waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban

89.

untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan serta dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan prundnag-undangan, dalam seluruh tahapan pemeriksaan tim pemeriksa melakukan serangkaian kegiatan pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu minimal yang dilakukan mencakup:

supervisi, review berjenjang, monitoring, evaluasi, komunikasi dan konsultasi selama proses pemeriksaan

supersisi, review berjenjang, minitoring, evaluasi dan konsultasi selama proses pemeriksaan

supervisi, review berjenjang, evaluasi, komunikasi dan konsultasi selama proses pemeriksaan.

supervisis, revie berjenjang, monitoring, dan konsultasi selama proses pemeriksaan

90.

Berdasarkan pemantauan tindaklanjut yang dilakukan pada Semester II Tahun 2019, diketahui bahwa Pemerintah Kota Gunung belum menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHP. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut digunakan oleh tim pemeriksa untuk merencanakan pemeriksaan laporan keuangan Kota Gunung tahun 2019. Dalam merencanakan pemeriksaan tersebut, data tindaklanjut digunakan dalam mempertimbangkan:

risiko audit

faktor-faktor kualitatif

risiko pengendalian

Risiko deteksi

91.

Berdasarkan data studi kasus yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, saudara diminta untuk menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemeriksaan kinerja. Pilihan jawaban yang paling tepat menurut saudara terkait dengan tahapan pemeriksaan kinerja sebagai berikut. Hal pokok (subject matter) pemeriksaan kinerja yang paling tepat untuk dikembangkan berdasarkan data yang telah diurakan sebelumnya adalah...

efektivitas kebijakan atas pelaksanaan belanja pemerintah

efesiensi anggaran dan belanja pemerintah pusat

kepatuhan pemerintah pusat terhadap peraturan perundang-undangan terkait belanja negara

pengelolaan belanja berkualitas pada pemerintah pusat dalam kerangka pengaggaran berbasis kinerja

92.

Berikut merupakan alasan pemeriksaan yang mendasari dilaksanakannya pemeriksaan kinerja ini, kecuali..

meningkatkan efektivitas penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan kebijakan money follow program; meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja (teoat jumlah, teoat waktu, dan tepat sasaran), dan meningkatkan efektivitas fungsi pemantauan dan evaluasi yang mendiring tercapainya belanja yang berkualitas

memberikan nilai tambah bagi pemerintah dalam hal perbaikan dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat yang berkualitas dalam kerangka pengaggaran berbasis kinerja

mengukur tingkat kepatuhan pemerintah terhadap oeraturan perundang-undangan

amanat perundang-undangan terkait belanja berkualtas dan penagggaran berbasis kinerja

93.

tujuan pemeriksaan yang sesuai untuk dirumuskan oleh saudara menurut data yang ada adalah…

Pemerintah kinerja bertujuan untuk menilai efesiensi belanja pemerintah pusat dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja tahun 2017 s.d semester I tahun 2018

pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai potensi kerugian negara dalam pengelolaan bekanja Pemerintah Pusat dalam kerangka pengaggaran berbasis kinerja tahun 2017 sd semseter I tahun 2018

pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas belanja subsidi pemerintah tahun 2015 s.d tahun 2019

pemeriksaan kienrja bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja Pemerintah Pusat yang berkualitas dalam kerangka pengaggaran berbasisi kinerja tahun 2017 s.d semester I tahun 2018

94.

untuk mencapai tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan kinerja diarahkan pada tiga area kunci yang merupakan proses dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja tahun 2017 s.d semester 1 tahun 2018, kecuali…

pelaksanaan anggaran belanja

perencanaan kegiatan dan penganggaran belanja K/L

revisi anggaran belanja

monitoring dan evaluasi belanja

95.

cakupan pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan kinerja ini meliputi entitas pada…

KemenPAS-RB, BPS, Kemenkes, Kemenkue

Kemenkue, Barenbang, Kemenag, BKN

Kemenkue, Barenbang, Kemenkes, KemenPAS-RB

Kemenkue, Kemenkes, BKN, Barenbang

96.

Dari kasus diatas, salah satu substansi yang menjadi pokok permasalahan/temuan terkait dengan kualitas belanja adalah…

markup penganggaran belanja pemerintah

perencanaan anggaran tidak sesuai kebutuhan

definisi dan indikator kualitas belanja belum diatur

pemborosan belanja negara

97.

Akibat dan sebab dari permasalahan pada yang berkaitan dengan kualitas belanja berdasarkan studi kasus adalah…

terjadi pemborosan belanja negara karena pamerintah belum menetapkan pedoman yang mencegah terjadinya belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan

capaian kinerja belanja berkualitas belum dapat diukur dengan andal yang disebabkan pemerintah belum menetapkan defenisi dan indikator kualitas belanja yang lengkap dan komperehnsid dalam suatu kebijakan formal

capaian kinerja belanja berkualitas belum dapat diukur dengan andal yang disebabkan pemerintah belum mengungkapkannya dalam laporan akuntabilitas dan kiernja instani pemerintah (LAKIP)

perencanaan anggaran tidak sesuai kebutuhan karena pemerintah belum menetapkan pedoman perencanaan kebutuhan belanja

98.

Berdasarkan studi kasus menurut saudara rekomendasi yang paling tepat diberikan oleh BPK kepada instansi terkait dalam kaitannya dengan kualitas belanja adalah sebagai berikut, kecuali…

menteri kordinator bidang perekonomian agar menetapkan kritera definsi belanja yang berkualitas beserta indikator pada level makro dan mikro

manteri keuangan agar menetapkan difinisi belanja yang berkualitas beserta indikatornya pada level makro dan mikro

Kepala Barenbang menyampaikan usulan kepada menteri keuangan tentang difenisi dan indikator belanja berkualitas yang mencakup belanja APBN dan cerative financing untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal berdasarkan kajian yang dilakukan

Kepala barengbang agar menyusu kajian tentang deifnisi dan indikator belanja berkualitas yang mencakup belanja APBN dan creative financing untuk mempertahkankan keberlanjutan fiskal

99.

Berdasarkan studi kasus, menurut saudara tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang dapay dilakukan oleh instansi dalam kaitannya dengan belanja yang berkualitas adalah…

Menko Perekonomian menugaskan Kepala Barenbang untuk melakukan pengkajian menegani kebijakan belanja berkualitas untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan

Kepala Barenbang berkoordinasi dengan Menko perekonomian dan menter keuangan untuk mendalami hasil pengkajian mengenai kebijakan belanja berkualitas untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan.

Kementrian keuangan dhi. DJA akan menetapkan peraturan terkait definisi dan indikator kualitas belanja degan melakukan kajiakn terlebih dahulu

semua jawaban benar

100.

Berdasarkan studi kasus, terkait belanja subsidi dan belanja modal, substansi yang menjadi pokok permasalahan. Temuan adalah…

komposisi APBD terkait substansi energi dan belanja modal mencapai target RPJMN 2015-2019

komposisi APBN terkait susidi dan belanja modal tidak dicantumkan dalam target RPJMN 2015-2019

perubahan komposisi APBD terkait subsisi energi dan belanja modal tidak sesuai target RPJMN 2015-2019

Perubahan kompisisi APBBN terkait subsidi enegri dan belanja modal telah sesuai target RPJMN 2015-2019

101.

Berdasarkan studi kasus, terkait target rasio belanja subsidi energi dan belanja modal, permasalahan pokok yang bisa menjadi substansi temuan adalah…

target rasio dan belanja subsidi energi sebesar 1,1% dari PDB dan belanja modal sebesar 4,4% dari PBD yang ditetapkan pada RPJMN tidak dapat diukur

target rasio dan belanja subsidi energi sebesar 1,1% dari PDB dan belanja modal sebesar 4,4% dari PBD yang tidak ditetapkan dalam RPJMN

target rasio dan belanja subsidi energi sebesar 1,1% dari PDB dan belanja modal sebesar 4,4% dari PBD yang ditetapkan dalam RPJMN tidak tercapai

semua benar

102.

Berdasarkan studi kasus, terkait belanja bansos untukSJSN Kesehatan terdapat permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan adalah…

pelaksanaan bansos untuk SJSN Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) tidak dilakukan melalui JKN KIS

Pelaksanaan bansos untuk SJSN Kesehatan belum optimal pada indikator-indikator persentasi penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN kesehatan dan jumlah penduduk menjadi peserta PBI melalui JKN KIS

Indikator-indikator persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN kesehatan tidak dapat diketahui melalui SJSN Kesehatan dan JKN KIS

Semua benar

103.

Berdasarkan studi kasus, permasalahan pada dana desentralisasi dan keuangan daerah, permasalahan pokok yang bisa menjadi sustansi temuan adalah…

peningkayan kualitas pengelolaan dana desentralisasi dan keuangan daerah belum optimal

target rasio dan persentasei APBPD belum tercapai

target peningkatan APBN dalam RPJLN 2015-2019 untuk menopang target kualitas belanja tidak tercapai.

semua benar

104.

Berdasarkan studi kasus, menurut saudara rekomendasi paling tepat diberikan oleh BPK kepada instansi terkait adalah….

Kepala Barenbang agar melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 dan RKP tahun 2018 yang mencakup kebijakan, capaian, permasalahan pelaksanaan dan rekomendasi atas target peningkatan kualitas belanja melalui realokasi subsudi energi dan belanja modal pada APBN, rasio belanja modal dan subsidi energi terhadap PDB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 dan RKP tahun 2018 yang mencakup kebijakan, capaian, permasalahan pelaksanaan dan rekomendasi atas target peningkatan kualitas belanja melalui realokasi kepesertaan SJSN Kesehatan

DJPA Kemenkue agar melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 dan RKP tahun 2018 yang mencakup kebijakan, capaian, permasalahan pelaksanaan dan rekomendasi atas target peningkatan kualitas belanja melalui realokasi penetapan sasaran kinerja keuangan daerah

A dan B benar

105.

Berdasarkan studi kasus, berikut ini tindaklanjut atas rekomendasi yang paling tepat dilakukan oleh instansi terkait yaitu…

Kepala Barenbang melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 dan RKP tahun 2018 yang mencakup kebijakan, capaian, permasalahan pelaksanaan dan rekomendasi atas terget peningkatan kualitas belanja.

Kepala Barenbang menugaskan Deputi terkait untuk berkoodinasi dengan Kementrian Keuangan dalam penerapatn PP Nomor170 tahun 2017 terkait dengan subsidi, belanja modal dan belanja barang

Kepala Barnbang menugaskan deputi terkait untuk berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri terkait dengan kinerja keuangan daerah

semua benar

106.

berdasarkan studi kasus, menurut daudara permasalahan yang dapat diangkat sebagai temuan adalah..

pemerintan belum memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai penggunaan pemantauan pelaksanaan pemabngunan untuk keperluan monitoring dan evaluasi

pengaturan monitoring dan evaluasi belanja berkualitas belum menyediakan kerangka kerja yang memadai antaran evaluasi kinerja pembangunan dan evaluasi kinerja anggaran

pemerintah belum menyusun pengaturan dalam rangka sinkronisasi antara evaluasi anggara dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran

monitoring dan evaluasi tidak dapat berkontribusi secara optimal dalam memberikan nilai tambah bagi perencanaan dan pelaksaan pembangunan melalui pengaggaran berbasis kinerja dalam rangka mencapai belanja berkualitas.

107.

Berdasarkan studi kasus, menurut Saudara rekomendasi yang paling tepat diberikan oleh BPK kepada instansi terkait adalah

Kepala Barenbang bersama Menteri Keuangan merumuskan proses dan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan masing-masing pihak dalam rangka mendukung penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Manteri Keuangan agar menyusun dan menetapkan peraturan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang telah diharmonisasikan dengan Evaluasi Kinerja Anggaran

Kepala Barengbang bersama menteri PAS-RB merumuskan proses dan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan masing-masing pihak dalam rangka mendukung penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan

A dan B benar

108.

Berdasarkan Studi Kasus, berikut ini tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang dapat dilakukan oleh instansi terkait kecuali..

Menteri PAS-RB menugaskan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian terkait untuk merumuskan proses dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi untuk mendukung penyusunan tema, sasaran, arah, kebijakan dan prioritas pembangunan

Kepala Barenbang menugaskan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian untuk merumuskan proses dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi untuk mendukung penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

Direktorat Jenderal Bendahara Negara (DJBN) menginisiasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L

DJBN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perencanaan dan Anggaran (DJPA) dengan menyampaikan spending review efektivitas atas output strategis sektoral pada sektor perekonomian dan maritim (Ekontim), sektor pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), dan sektor politik, hukun dan pertahanan keamanan (Polhukhankam)

109.

Berdasarkan studi kasus pemeriksaan kinerja pengelolaan belanja pemerikntah pusat tersebut, jenis bukti pemriksaan dapat diperoleh melalui cara-cara berikut ini kecuali…

Wawancara dengan entitas

entitas/dikembangkan sendiri

observasi

survei

110.

Sebagai seorang pemeriksa, Saudara diminta untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen entitas yang diperiksa/pihak berkepentingan tentang akta dan informasi yang akurat dan berhubungan dengan permasalahan maupun capaian yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan dalam studi kasus ini. hal ini merupakan tujuan dari...

kegiatan pemeriksaan

analisis bukti temuan pemeriksaan

pemberian rekomendasi BPK

kegiatan penyusunan temuan pemeriksaan

111.

Pemeriksaan aspek kepatuhan atas belanja modal dapat dilakukan pada:

PDTT, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Keuangan dan PDTT

Pemeriksaan Kinerja dan PDTT

PDTT

112.

Pernyataan paling tepat untuk kondisi pada data-data pemeriksaan di atas adalah sebagai berikut.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal TA 2019 adalah untuk menilai apakah pengelolaan Belanja Modal TA 2019 dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada Dinas PUPR Pemerintah Provinsi XYZOS telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal TA 2019 adalah untuk menilai apakah pengelolaan belanja modal TA 2019 pada Dinas PUPR Pemerintah Provinsi XYZOS telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal TA 2019 adalah untuk memberikan simpulan apakah kegiatan Belanja Modal Pemerintah Provinsi XYZOS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal TA 2019 adalah untuk menilai apakah pengelolaan belanja modal pada Dinas PUPR dan isntansi terkit lainnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

113.

Dalam kasus diatas, Tim Pemeriksa harus menilai risiko kecurangan yang terjadi secara cermat. Tujuan penilaian risiko kecurangan adalah sebagai berikut, kecuali:

Tim pemeriksa menilai risiko kecurangan dengan tujuan untuk menilai risiko yang tersisa (residual risk) sebagai pertimbangan prosedur pemeriksaan yang perlu dilakukan

Tim Pemeriksa menilai risiko kecurangan dengan tujuan untuk mengindentifikasi kecurangan bawaan pada entitas

Tim pemeriksa menilai risiko kecurangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai pengendalian intren entitas

Tim pemeriksa menilai risiko kecurangan dengan tujuan untuk dapat mendeteksi dan melaporkan kecurangan yang terjadi

114.

Berdasarkan data dan informasi pada latar belakang kasus diatas maka langkah yag harus anda lakukan setelah pemeriksaan pendahuluan adalah sebagai berikut

Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Program Pemeriksaan (P2) dan Surat Tugas (ST)

Mengusulkan untuk mengunakan tenaga ahli untuk mengumpulkan data dan informasi dan menentukan lingkup pemeriksaan pada semua jenis belanja modal

Mengusulkan untuk menggunakan tenaga ahli untuk membantu perancangan metodologi pemerolehan data dan informasi dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan

Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Program Pemeriksaan (P2) dan Surat Tugas (ST) dan mengusulkan untuk mengunakan tenaga ahli untuk membantu perancangan metodologi pemerolehan dat dan informasi dan membatas ruang lingkup pemeriksaan

115.

Pada saat diskusi Proram Pemeriksaan dengan Kepala Perwakilan atau Tortama menyimpulkan bahwa untuk menjawan tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya maka kriteria pemeriksaan hanya fokus kepada peraturan presiden (perpres) nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perpres nomor 4 tahun 2015 dan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Keputusan tersebut akan mempengaruhi konsep P2 atas hal-hal sebagai berikut:

Kesimpulan pemeriksaan

Pemahaman entitas dan lingkungannya

Lingkup Pemeriksaan

Materialitas pemeriksaan

116.

Dalam PDTT dengan bentuk pemeriksaan kepatuhan, apabila Pemeriksa mengindentifikasikan adanya pertentang antara beberapa sumber kriteria yang digunakan. Pemeriksa hars menganalisis konsekuensi dari adanya pertentangan tersebut, dan dapat meresponsnya dengan melakukan dua alternatif berikut: 1) Memodifikasi tujuan pemeriksaan atau hal pokok/informasi hal pokok yang akan diperiksa; 2) Memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal pokok/informasi hal pokok. atas dua altenatif tersebut, maka pernyataan berikut yang benar..

Alternatif 1) benar; dan 2) salah

Alternatif 1) salah; dan 2) benar

Alternatif 1) dan 2) salah

Alternatif 1) dan 2) benar

117.

Pelaksanaan Enam Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Karingan serta Pekerjaan Gedung dan Bangunan mengalami keterlambatan dengan denda keterlambatan minimal sebesar Rp215.435.897,89. Hal apa saja yang mungkin menyebabkan pemeriksa menggunakan kata minimal pada nilai denda keterlambatan diatas:

Pemeriksa belum yakin jumlah total hari keterlambatan sehingga hanya memperhitungkan jumlah hari keterlambatan posisi akhir pemeriksaan

Pemeriksa belum memiliki bukti-bukti pemeriksaan yang memadai dan relevan untuk nilai total keterlambatan yang telah dihitung yaitu sebesar rp350.756.007,16

Penyedia jasa hanya menyetujui denda sebesar Rp215.435.897,89 dari angka perhitungan pemeriksa menurut bukti yang ada yaitu sebesar Rp350.756.007,16

Tidak ada yang benar

118.

Pada saat meminta tanggapan entitas atas konsep LHP diketahui bawha entitas keberatan atas perhitungan kekurangan volume kegiatan pekerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.023.700.450,00 dengan alasan kegiatan tambah kurang yang didokumentasikan, tetapi Tim Pemeriksa tidak memperolehnya pada saat dilapangan. Penanggung jawab setelah diskusi dengan Tim men-drop temuan tersebut dengan pertimbangan waktu pengujian atas pekerjaan tambah kurang sudah tidak ada dan bats waktu penyelesaian LHP sudah sangat dekat (kurang dari 1 hari). Bagaimana pendapat anda atas keputusan penanggung jawab tersebut?

Setuju karena bukti pemeriksaan tidak cukup dan memadai serta berisiko jadwal pemeriksaan akan terlambat

Tidak setuju karena seharusnya penanggungjawab dapat mengusulkan perpanjangan penyelesaian laporan untuk memastikan dokumen-dokumen yang disampaikan apakah relevan dan memadai mendukung temuan tim pemeriksa

Setuju dan meminta tim pemeriksa untuk mencatat di kertas kerja pemeriksaan alasan temuan di drop

a dan c

119.

Berdasarkan kondisi pada pertanyaan sebelumnya, mana pernyataan dibahwa ini yang paling tepat

Pemeriksa harus melakukan pendalaman jika dalam pemerolehan bukti, Pemeriksa menduga bahwa dokumen tidak otentik atau isi dokumen telah dimodifikasi tetapi tidak diinformasikan kepada Pemeriksa

Pemeriksa harus memodifikasi atas temuan pemeriksaan yang diperlukan apabila bukti pemeriksaan yang diperoleh dari satu sumber bertentangan atau tidak konsisten dengan bukti yang diperoleh dari sumber lain atau pemeriksa memiliki keraguan atas keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti pemeriksaan

Pemeriksa harus memodifikasi prosedur yang diperlukan apabila bukti pemeriksaan yang diperoleh dari satu sumber bertentangan atau tidak konsisten dengan bukti yang diperoleh dari sumber lain atau Pemeriksa memiliki keraguan atas keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti pemeriksaan

a dan c

120.

Pertanyaan ini terkait permasalahan pada soal 118. sebutkan hal-hal dibawah ini yang memungkinkan permasalahan tersebut terjadi

Pengendali teknis tidak melakukan reviu atas validitas substansi dan matematis dalam temuan pemeriksaan tersebut

Penanggungjawan Ppemeriksa tidak mereviu konsep temuan pemeriksaan sebelum disampaikan kepada pejabat entitas untuk dimintakan komentar instansi

Dokumentasi terkait kegiatan tambah kurang direkayasa

a, b, dan c benar

121.

Salah satu temuan adalah kekurangan volume atas pelaksanaan 20 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp852.145.678.71. Pemeriksa menuemukan bukti indikasi kesengajaan mengurangi volume pekerjaan oleh pelaksana pekerjaan. Penungkapan temuan pemeriksaan yang tepat dalam LHP adalah:

LHP menjelaskan secara mendetail dugaan kecurangan tersebut

LHP tidak detail namun lebih menitikberatkan penjelasannya kepada dampak temuan tersebut terhadap hal pokok/informasi hal pokok sesuai tujuan pemeriksaan

Pemeriksa dapat menungkapkan 5W +2 H (What, When, Where, Why, dan Who + How dan How Musch) untuk temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan sepanjang mendukung tujuan pemeriksaan

a dan c benar

122.

Pada pemeriksaan di atas, hal penting untuk ditentukan dan disepakati oleh pemeriksa adalah menentukan materialitas karena akan mempengaruhi hal-hal sebaga berikut.

Penilaian risiko

Pemahaman entitas dan lingkungannya

Penentuan uji petik

a dan c benar

123.

Permasalahan untuk Pertanyaan No. 123-127 a. Terdapat pengaduan dari masyarakat dan media massa bahwa pengadunan gedung kantor Tahun 2019 di Kabupaten Z yang telah selesai dan diserahterimakan untuk dimantaaftkan ke Pemda, tetapi mengalami rusak parah dan atau gagal bangunan. Hasil pemeriksaan pendahuluan menunjukkan bahwa informasi tersebut benar dan nilai gedung tersebut adalah Rp15 milyar. b. Tujuan pemeriksaan: Menguji dan menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja modal infrastruktur telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan: Jika pada poin a diatas terindentifikasi kecurangan, maka hal yang dapat dilakukan pemeriksa adalah:

Pemeriksa harus merancang prosedur yang memadai untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang memadai dan layak atas risiko kecurangan yang telah terindentifikasi

Pemeriksa menindaklanjuti dengan memodifikasi prosedur-prosedur pemeriksaan di P2 untuk menginvestigasi identifikasi kecurangan tersebut setelah mendapat persetujuan pengendali teknis dan penanggung jawab

a dan b benar

a dan b salah

124.

Langkah yang paling tepat dilakukan oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah:

Mengusulkan menggunakan tenaga ahli untuk membantu merancang metodologi pemerolehan data dan informasi

Meminta tim pemeriksa yang melakukan uji petik di Kabupaten Z untuk fokus kepada belanja modal yang terkait dengan pembangunan geung kantor tersebut

Meminta tim pemeriksa untuk tidak melakukan pengujian atas fisik bangunan tersebut tetapi hanya fokus kepada proses pengadaan termasuk proses pemilihan penyedia jasa

semua benar

125.

Berdasarkan data dan informsi pada kasus diatas (No 1 sd 8) dan tujuan pemeriksaan di atas (point b) maka hal yang paling tepat dilakukan oleh tim pemeriksa adalah

Memodifikasi kriteria pemeriksaan yang akan di cantumkan sebagai kriteria pada P2 dan mendiskusikan kriteria tersebut dengan entitas yang diperiksa

Memodifikasi lingkup pemeriksaan

Memodifikasi hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa

a, b, dan c benar

126.

Jika diputuskan perubahan ruang lingkup pemeriksaan. Hal-hal apa saja yang memungkinkan perubahan ruang lingkup pemeriksaan:

Ditemukan hal-hal yang berdampak sisgnifikan atas pengendalian intern entitas dan berdasarkan penilaian risiko ditemukan risiko tinggi tidak tercapainya tujuan pemeriksaana yang ditetapkan pada tahap perencanaan

Perubahan prosuk hukum terkait proses bisnis entitas dan struktur organisasi entitas berubah

a dan b salah

a dan b benar

127.

Berdasarkan tujuan pemeriksaan pada poin b dan temuan pemeriksaan pada data dan informasi no. 7 di atas, maka hal yang paling tepat dilakukan oleh Penanggung jawab pada saat mereviu konsep LHP adalah:

Menunda pelaporan temuan terkait peralatan dan mesin di LHP Belanja Modal untuk ditindaklanjuti di pemeriksaan interim dan pemeriksaan LK tahun 2019 serta mendokumentasikannya

Menjadikan temuan peralatan dan mesin menjadi temuan lain-lain pada LHP Belanja Modal

a dan b salah

a dan b benar

128.

Jika pembangunan jalan di Kabupaten Z berindikasi dilaksanakannya sebagian pada kawasan hutan. Sebagai penanggung jawab pemeriksa yang dapat anda lakukan adalah:

Memastikan pemanfaatan kawasan hutan untuk jalan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan terkait keutanan dan penggunaan kawasan hutan serta di dukung dengan dokumentasi yang lengkap valid dan relevan

Tidak melakukan apapun karena tujuan pemeriksaan fokus kepada pelaksanaan belanja modal

Memodifikasi lingkup pemeriksaan sehingga dapat melakukan pemeriksaan pemanfaatan atas kawasan hutan

a, b dan c salah

129.

Pada laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertantu kepatuhan makan hal-hal yang benar dibawah ini adalah:

unsur penyebab bersifat opsional tergantung kedalam pengujian yang dilakukan pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang timbul

Unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, sebab dan akibat serta rekomendasi

unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan rekomendasi

unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, sebab, akibat, dan rekomendasi

130.

Dalam kasus diatas, beradasarkan temuan pemeriksaan yang diungkap, LHP akan memuat rekomendasi pemeriksaan jika:

Pemeriksa dapat mengetahui penyebab dengan pasti

Pemeriksa memiliki keyakinan dan pemahaman memadai terhadap kriteria pemeriksaan

Rekomendasi harus dapat memperbaiki kelemahan yang ada dan disetujui oleh manajemen entitas

A dan B benar

Reset

Latihan CSFA Abi

Total questions: 130

Worksheet time: 43mins

Similar Resources on Wayground