• Mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan bangsa

• Memaksakan pendapat pribadi saat bermusyawarah

• Menjunjung tinggi hukum dan menghormati perbedaan dalam masyarakat

• Menghindari tanggung jawab sebagai warga negara

• Memberi bantuan hanya kepada teman sekelompok

• Mementingkan kepentingan pribadi dalam membuat keputusan bersama

• Mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat

• Menolak pajak karena merasa tidak diuntungkan secara langsung

• Toleransi antarumat beragama

• Partisipasi dalam pemilu

• Menolak gotong royong karena bukan kewajiban pribadi

• Mengikuti musyawarah untuk kepentingan bersama

• Mengutamakan kepentingan pribadi

• Menjaga keberagaman dan menjunjung persatuan

• Memilih hanya satu budaya untuk dijadikan standar nasional

• Menghindari kerja sama dengan warga berbeda latar belakang

• Pancasila merupakan hukum tertulis yang tercantum dalam UUD

• UUD adalah sumber hukum, sedangkan Pancasila bersifat opsional

• Pancasila menjadi dasar filosofis dalam penyusunan UUD NRI Tahun 1945

• UUD NRI Tahun 1945 adalah pedoman untuk menafsirkan Pancasila

• Pancasila selalu berubah mengikuti pemerintahan

• Semua undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

• Pancasila hanya berlaku dalam aspek kenegaraan

• Pancasila tidak memiliki kekuatan hukum

• Mencari kompromi agar peraturan tetap berlaku

• Mengabaikan Pancasila demi kepentingan hukum tertulis

• Melakukan revisi terhadap peraturan tersebut agar selaras dengan Pancasila

• Mengganti Pancasila dengan ideologi baru

• Pancasila hanya berlaku dalam dunia pendidikan

• Hukum di Indonesia dibentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila

• UUD lebih tinggi kedudukannya daripada Pancasila

• Hukum adat lebih kuat daripada Pancasila

• Larangan berkumpul secara bebas

• Jaminan hak asasi manusia dalam pasal 28A–28J

• Penetapan Pancasila sebagai dasar negara

• Penghapusan kewarganegaraan ganda

• Karena memuat sejarah perjuangan bangsa

• Karena mengandung dasar negara, yaitu Pancasila

• Karena berisi aturan teknis penyelenggaraan negara

• Karena ditulis oleh para ahli hukum

• Peraturan yang bersifat sementara

• Hukum yang hanya berlaku untuk pemerintah

• Aturan hukum dasar negara yang mengikat

• Etika sosial masyarakat Indonesia

• Pasal yang melarang kritik terhadap pemerintah

• Pasal tentang perlindungan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

• Pasal tentang kebebasan beragama

• Pasal mengenai pemilihan umum

• Pancasila disusun karena pengaruh negara lain

• Pancasila bersifat universal dan dapat menyesuaikan zaman

• Pancasila bertentangan dengan hukum internasional

• Pancasila lebih mengutamakan kelompok tertentu

• Diterima jika menguntungkan pemerintah

• Diterapkan dalam keadaan darurat

• Dibatalkan atau dicabut karena tidak sesuai dengan dasar negara

• Digunakan sementara sampai revisi Pancasila dilakukan

• Dengan menolak segala bentuk perbedaan

• Dengan menekankan keseragaman dalam masyarakat

• Dengan menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman

• Dengan mewajibkan semua warga memiliki agama yang sama

• Memihak pada suku mayoritas

• Menghapus hak suku minoritas

• Menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

• Menyerahkan kepada kekuasaan luar negeri

• Menghendaki seluruh rakyat memiliki bahasa ibu yang sama

• Mendorong penyeragaman budaya daerah

• Mendorong persatuan bangsa dalam keberagaman

• Menghapuskan identitas budaya lokal demi kesatuan nasional

• Semua warga negara harus tunduk pada pemerintah

• Kebebasan berpendapat dibatasi untuk menjaga keutuhan negara

• Keputusan bersama diambil dengan menghormati berbagai pendapat yang berbeda

• Musyawarah hanya boleh dilakukan oleh kelompok yang sama latar belakangnya

• Hanya masyarakat mayoritas yang berhak mendapatkan keadilan

• Semua warga negara, tanpa memandang perbedaan, berhak atas kesejahteraan

• Keadilan hanya untuk daerah yang mendukung pemerintah

• Masyarakat harus menyeragamkan kebudayaan demi keadilan

• Hanya nilai Bhinneka Tunggal Ika

• Sila pertama Pancasila saja

• Hubungan antara nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

• Norma hukum formal

• Muncul semangat kerja sama lintas budaya

• Terjadi disintegrasi dan konflik sosial

• Semua warga bersatu dalam kebijakan pemerintah

• Kehidupan masyarakat menjadi lebih seragam

• Mewajibkan seluruh rakyat memeluk satu agama resmi

• Memberi ruang kebebasan beragama bagi semua warga negara

• Menghapuskan agama yang berbeda dari agama mayoritas

• Melarang upacara keagamaan yang berbeda-beda

• Menutup sekolah berbasis agama minoritas

• Mewajibkan penggunaan satu bahasa daerah di seluruh Indonesia

• Menyediakan layanan publik yang adil bagi seluruh golongan masyarakat

• Melarang pertunjukan budaya daerah

• Mengelompokkan siswa berdasarkan suku dan agama

• Mengadakan lomba budaya daerah dan menghormati perbedaan

• Melarang penggunaan pakaian adat yang berbeda

• Mewajibkan siswa berbicara satu bahasa daerah tertentu

• Karena Pancasila memuat sistem pemerintahan

• Karena Pancasila hanya berlaku di pemerintahan pusat

• Karena Pancasila menyatukan berbagai perbedaan bangsa Indonesia

• Karena Pancasila bersifat sementara dan bisa diubah

• Mengirim pasukan militer untuk menekan daerah tersebut

• Menutup akses ekonomi dan komunikasi daerah itu

• Melakukan dialog dan pendekatan budaya yang menghargai keberagaman

• Mengabaikan daerah tersebut karena dianggap tidak setia

• Dengan menyamakan seluruh budaya lokal

• Dengan memaksakan satu identitas nasional

• Dengan menghargai perbedaan dan memperkuat rasa persatuan

• Dengan menolak pengaruh budaya asing

• Semua rakyat akan setuju pada satu ideologi

• Kehidupan menjadi lebih efisien dan modern

• Muncul potensi perpecahan, konflik, dan ancaman terhadap keutuhan NKRI

• Negara tetap akan berjalan dengan hukum internasional

• Mengutamakan kepentingan kelompok sendiri

• Menyebarkan ujaran kebencian kepada kelompok berbeda

• Menjaga toleransi dan gotong royong antarwarga negara

• Menolak produk lokal demi modernisasi

Satu

Dua

Tiga

Empat

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusaiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila pertama

Sila kedua

Sila ketiga

Sila keempat

Kesatu

Kedua

Ketiga

Kelima

Sila kesatu

Sila kedua

Sila keempat

Sila kelima