wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

pendidikan kewarganegaraan kelas 8

Total questions: 6

Worksheet time: 3mins

Name
Class
Date
1.

Peraturan Daerah DKI Jakarta No 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Peraturan daerah tersebut dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan .....

a)

Bupati

b)

Wali kota

c)

Presiden

d)

Gubernur

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ....

a)

UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undangundang, Peraturan Daerah

b)

UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah

c)

UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah

d)

UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

3.

Akibat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi perubahan struktur kelembagaan. Bahkan ada lembaga negara yang dihilangkan. Lembaga negara yang dimaksud adalah .....

a)

Dewan Pertimbangan Agung

b)

Dewan Permusyaratan Rakyat

c)

Majelis Permusyaratan Rakyat

d)

Badan Pemeriksa Keuangan

4.

Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ....

a)

Musyawarah

b)

Demokrasi

c)

Surat kaleng

d)

Petisi

5.

Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antarwarga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan ....

a)

Mandiri

b)

Adil

c)

Pesanan

d)

Tekanan

6.

Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang....

a)

Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan

b)

Aturan peralihan dengan keadaan perang dan aturan tambahan

c)

Lembaga Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa

d)

Naskah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945