Kepala daerah

Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja

Departemen Keuangan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Kementerian Dalam Negeri

Teguran lisan

Skorsing sementara

Pemecatan dari keanggotaan

Penundaan kenaikan pangkat

Pengurangan tunjangan bulanan

Loyalitas terhadap kepentingan pribadi

Pemenuhan target denda

Fokus pada efisiensi anggaran daerah

Pengutamaan hubungan politik

Profesionalisme, integritas, dan keadilan

Tetap menjalankan perintah demi kepentingan pimpinan

Melaporkan situasi tersebut kepada Majelis Kode Etik

Mengabalkan perintah tanpa memberikan alasan

Menjalankan perintah dengan catatan pribadi

Menninta kompensasi tambahan sebelum melaksanakan tugas

Menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi

Meningkatkan anggaran institusi

Menambah jumlah anggota yang direkrut

Mengurangi tugas operasional institusi

Meningkatkan hubungan dengan pemerintah daerah

Bertindak tegas tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat

Bertindak secara ramah, adil, dan profesional

Mengutamakan hubungan politik masyarakat

Mengabalkan keluhan masyarakat untuk fokus pada tugas utama

Bersikap netral tanpa mematuhi peraturan daerah

Membertuk sendiri peraturan baru

Menyerahkan pengawasan kepada pinak swasta

Mengabalkan peraturan daerah yang sudah usang

Fokus hanya pada peraturan nasional

Mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan daerah

Memberikan sanksi administratif sesuai peraturan daerah

Menyerahkan kasus kepada pengadilan internasional

Mengabalkan pelanggaran kecil untuk efisiensi kerja

Menunda tindakan hingga ada persetujuan pusat

Menyediakan dana tambahan bagi pelanggar

Keadaan masyarakat yang diatur ketat oleh aparat keamahan

Situasi masyarakat yang tenang, bebas dari gangguan fisik dan psikis

Tidak adanya aktivitas ekonomi yang melanggar hukum

Penurunan jumlah konflik horizontal di tingkat provinsi

Pengendalian penuh oleh pemerintah daerah atas aktivitas masyarakat

Memaksa masyarakat untuk patuh tappa pengecualian

Menyerahkan tugas kepada Linmas sepenuhnya

Mengelola sumber daya ekonomi daerah

Memberikan edukasi dan pendampingan terkait peraturan daerah

Menghindari interaksi langsung dengan masyarakat

Menambah jumlah aturan yang diberlakukan secara ketat

Meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat secara berkelanjutan

Memberikan wewenang penuh kepada Linmas

Menunda penanganan hingga ada bantuan dari pusat

Mengaktifkan sistem tanggap darurat dan melibatkan Satpol PP serta Linmas

Menyerahkan seluruh kendali kepada aparat kepolisian

Mengandalkan komunitas lokal tanpa koordinasi

Memprioritaskan pengamanan aset pemerintah terlebih dahulu

Kepastian hukum dan partisipasi masyarakat

Otoritas penuh pemerintah daerah tanpa melibatkan masyarakat

Pengurangan jumlah aturan hukum yang diterapkan

Penekanan pada penegakan represif tanpa dialog

Pengalihan tugas ke lembaga keamanan swasta

Hak untuk memperoleh pekerjaan tambahan di luar jam kerja

Hak atas gaji, tunjangan, fasilitas, dan jaminan sosial

Hak untuk memiliki tempat kerja tanpa pembatasan

Hak untuk tidak menerima evaluasi kinerja tahunan

Hak untuk menjalankan tugas tanpa mengikuti aturan organisasi

Tingkat pendidikan terakhir

Jabatan yang dipegang di organisasi non-pemerintah

Usia PNS yang melebihi batas pensiun

Masa kerja lebih dari 5 tahun

Prestasi kerja yang diukur melalui evaluasi kinerja

Cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, dan cuti besar

Cuti bebas tugas, cuti pensiun, dan cuti adaptasi kerja

Cuti tanpa evaluasi, cuti bonus, dan cuti harian

Cuti politik, cuti pertemanan, dan cuti keluarga besar

Cuti tanpa batas waktu dan tanpa alasan resmi

Tidak memiliki kewajiban lagi terhadap negara

Mengatur sendiri aturan pensiumnya

Tetap mendapatkan tunjangan kinerja penuh

Mendapatkan dana pensiun dan jaminan hari tua

Memilih untuk terus bekerja tanpa batas usia

Menninta tunjangan ganda sebagai kompensasi

Melaporkan masalah tersebut kepada Badan Kepegawalan Negara (BKN) atau instansi terkait

Memprotes langsung ke publik melalui media sosial

Tidak menjalankan tugas hingga hak dipenuhi

Mengundurkan diri dari jabatan yang dipegang

Hak untuk mendapatkan promosi otomatis setiap tahun

Hak untuk menggantikan pejabat yang lebih tinggi tanpa evaluasi

Hak untuk diusulkan dalam seleksi jabatan sesuai kompetensi

Hak untuk memiliki jabatan di luar instansi pemerintah

Hak untuk tetap berada di posisi awal tanpa perubahan

Kurangnya jumlah anggota di seluruh wilayah

Keterbatasan anggaran, kompetensi, dan fasilitas pendukung

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Penghapusan SOP dalam tugas-tugas operasional

Penurunan tingkat konflik di masyarakat

Penambahan jumlah denda dari pelanggar perda

Peningkatan efektivitás penegakan perda dan pengurangan konflik masyarakat

Meningkatnya jumlah pelan

Penambahan jumlah denda dari pelanggar perda

Peningkatan efektivitás penegakan perda dan pengurangan konflik masyarakat

Meningkatnya jumlah pelanggaran yang terdeteksi

Penambahan jumlah pelaporan masyarakat terhadap tugas Satpol PP

Penurunan jumlah personel Satpol PP di lapangan

Dengan menambah tugas tanga pelatihan

Dengan mengurangi waktu pelatihan teknis agar lebih efisien

Dengan menyerahkan tugas darurat kepada lembaga lain

Dengan memberikan pelatihan tanggap darurat dan simulasi krisis

Dengan memfokuskan pembinaan hanya pada tugas administratif

Membiarkan pelanggaran untuk menjaga efisiensi

Memberikan teguran lisan tanpà tindakan lanjut

Melakukan investigasi dan pembinaan ulang terhadap pelanggar

Menghapus SOP yang dilanggar

Mengabaikan pelanggaran jika tidak berdampak besar

Memberikan pelatihan intensif, menyediakan anggaran memadai, dan memastikan fasilitas lengkap

Mengurangi tugas operasional agar lebih efisien

Memfokuskan pembinaan hanya pada pejabat tinggi Satpol PP

Mengalihkan sebagian tugas kepada lembaga swasta

Membatasi tugas hanya pada penegakan hukum administratif

Meningkatkan jumlah denda dari pelanggaran perda

Memotivasi anggota untuk meningkatkan kinerja dan dedikasi

Mengurangi beban kerja anggota Satpol PP

Mengalihkan tugas dari satu anggota ke anggota lain

Menghapus evaluasi berkala pada kinerja anggota

Pemerintah daerah atau kepala Satpol PP sesuai dengan kewenangannya

Anggota masyarakat setempat

Lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Aparat kepolisian lokal

Komunitas hukum internasional

Tingkat pendidikan anggota

Prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas operasional

Lamanya anggota bekerja tanpa promosi jabatan

Jumlah denda yang berhasil dikumpulkan

Hubungan personal dengan pimpinan daerah

Uang tunai, piagam penghargaan, dan kenaikan pangkat

Liburan gratis tanpa evaluasi kinerja

Hak untuk mengabaikan SOP tertentu

Penurunan tugas operasional harian

Pemberian jabatan otomatis tanpa seleksi

Usia yang memenuhi persyaratan

Kontribusi nyata dalam pencapaian tugas dan prestasi yang diakui

Hubungan dekat dengan pejabat daerah

Lama bekerja tanpa cuti tahunan

Kesediaan bekerja di hari libur

Menurunkan beban kerja personel

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik

Mengurangi jumlah tugas operasional di lapangan

Mempercepat proses administrasi internal

Mengurangi jumlah pelatihan yang diperlukan

SOP, pengelolaan sumber daya, dan indikator kinerja

Penghapusan tugas operasional dan fokus pada administrasi

Pengurangan jumlah personel aktif di lapangan

Penekanan pada evaluasi masyarakat tanpa melibatkan personel

Penyediaan penghargaan tanpa kriteria yang jelas

Dengan memberikan pelatihan, anggaran, dan infrastruktur yang memadai

Mengurangi jumlah aturan yang harus dipatuhi

Menghapus sistem penilaian berkala

Menyerahkan tugas layanan kepada lembaga swasta

Memfokuskan layanan hanya pada daerah tertentu

Pengukuran kuantitatif untuk mengevaluasi keberhasilan pelayanan

Jumlah laporán administrasi yang diselesaikan

Jumlah personel yang bertugas di lapangan

Penekanan pada efektivitas anggaran saja

Pelibatan masyarakat dalam tugas internal Satpol PP

Meningkatnya jumlah SOP yang tidak efektif

Penurunan jumlah personel operasional

Hilangnya tugas utama Satpol PP

Berkurangnya kebutuhan pelatihan teknis

Meningkatnya tingkat konflik di masyarakat

Dengan menghapus evaluasi berkala

Dengan pengurangan tugas operasional

Dengan memfokaskan tugas pada daerah tertentu

Dengan survei kepuasan masyarakat dan laporan kinerja

Dengan meminta laporan dari pihak swasta

Memberbankan tugas administratif kepada masyarakat

Mengurangi peran masyarakat dalam pengawasan

Memberikan umpan balik melalui mekanisme pengaduan

Mengabalkan masukan dari masyarakat

Melibatkan masyarakat hanya dalam konflik hukum

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan

Menyusun peraturan daerah bersama DPRD

Mengelola anggaran pemerintah daerah

Menyelesaikan konflik antara instansi pemerintah

Memberikan pelatihan kepada pegawai non-penyidik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan tentang Anggaran

Peraturan Pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara

Kepala desa

Kepala daerah (gubernur atau bupati)

Penyidik Polri

Menteri Dalam Negeri

Badan Pemeriksa Keuangan

Melakukan penangkapan dan penahanan secara mandiri

Memeriksa dokumen, mengambil keterangan, dan menyita barang bukti

Menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran

Menyusun peraturan daerah terkait hukum pidana

Menyelesaikan konflik tanpa melibatkan pengadilan

Pelatihan dasar administrasi pemerintahan

Pelatihan teknis penyidikan dan hukum acara pidana

Pelatihan keuangan daerah

Pelatihan kepemimpinan tingkat tinggi

Pelatihan pengelolaan anggaran publik

Meningkatkan jumlah operasi di lapangan tanpa memperhatikan efektivitasnya

Memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional

Menghindari tanggung jawab individu anggota dalam pelaksanaan tugas

Mempermudah distribusi tugas tanpa mengevaluasi hasilnya

Mengurangi transparansi

Kurangnya dukungan anggaran operasional dari pemerintah daerah

Adanya tekanan dari pihak luar untuk mengubah prioritas operasional

Pengawasan masyarakat yang terlalu ketat dan sering menghambat kerja

Tingginya tingkat rotasi anggota di setiap wilayah kerja

Perbedaan pemahaman dan interpretasi SOP oleh tim di lapangan

Selalu menunggu instruksi langsung dari atasan tanpa inisiatif

Mengutamakan langkah hukum meskipun situasi darurat memerlukan solusi cepat

Menunda pengambilan tindakan hingga ada koordinasi dengan pihak lain

Memberikan kewenangan kepada petugas lapangan untuk bertindak cepat sesuai prosedur

Menghindari tindakan untuk mengurangi risiko kesalahan prosedur

Tingkat kepatuhan petugas terhadap arahan kepala daerah

Dampak tindakan penertiban terhadap kepatuhan masyarakat terhadap aturan

Jumlah pelanggaran yang ditemukan selama operasi

Tingkat efisiensi anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tingkat konflik yang terjadi antara Satpol PP dan masyarakat

Membuka seluruh data operasional kepada masyarakat tanpa filter

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan hasil kinerja

Membatasi informasi hanya untuk pihak internal agar lebih aman

Menunggu audit tahunan untuk menunjukkan kinerja

Menghindari publikasi data kinerja agar tidak disalahgunakan

Mengurangi jumlah operasi lapangan dan fokus pada tugas administratif

Membatasi jumlah petugas yang diturunkan dalam setiap operasi

Meningkatkan koordinasi antar divisi dan memanfaatkan teknologi pendukung

Mengutamakan tindakan langsung tanpa edukasi sebelumnya

Memotong anggaran untuk operasi yang djanggap kurang penting

Mengabalkan pelanggaran untuk menjaga hubungan kerja sama

Menghentikan kerja sama tappa memberi kesempatan klarifikasi

Melakukan evaluasi dan menegosiasikan ulang kerja sama berdasarkan SOP

Menyerahkan penyelesaian kepada pihak ketiga tappa campur tangan langsung

Membiarkan pihak eksternal mengambil keputusan sendiri

Mengarahkan seluruh petugas untuk fokus pada tindakan represif

Memastikan pelatihan rutin dilakukan dan SOP terus diperbarui sesuai kebutuhan

Menyerahkan seluruh pelaksanaan SOP kepada pengawas operasional

Membatasi wewenang petugas lapangan untuk menghindari kesalahan

Fokus pada penyelesaian laporan administrasi tanpa turun ke lapangan

Memenuhi persyaratan administrasi pemerintah pusat

Mendukung kelancaran tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah

Mengurangi kebutuhan anggaran untuk operasional lapangan

Meningkatkan kewenangan Satpol PP dalam menegakkan aturan

Membatasi tugas Satpol PP agar lebih fokus pada urusan administratif

Kendaraan operasional dan seragam standar

Gedung kantor dengan peralatan modern

Teknologi mutakhir untuk pengawasan

Pendanaan penuh dari pemerintah pusat

Pelathan rutin bagi seluruh ang gota

Kekurangan personel yang terlatih di wilayah tersebut

Terbatasnya anggaran daerah untuk pengadaan fasiiltas

Tidak adanya dukungan masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP

Kesulitan dalam mengimplementasikan SOP di daerah tersebut

Kurangnya kebijakan nasional yang mendukung daerah terpencil

Smartphone pribadi anggota

Walkie-talkie atau radio komunikasi untuk koordinasi cepat

Laptop atau perangkat komputer

Televisi dan perangkat multimedia

Ponsel dengan aplikasi perpesanan modern

Dengan meminta sumbangan dari pihak swasta

Dengan membeli sarana hanya saat dibutuhkan

Dengan memprioritaskan pengadaan sarana dibandingkan pelatihan

Dengan bergantuing pada kebijakan pemerintah pusat

Dengan mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP

Instruksi President Nomor 3 Tahun 2003

Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengawasan daerah

Keputusan kepala daerah setempat

Represif dan koersif untuk menegakkan aturan

Professional, akuntabel, dan humanis

Efisien tanpa memperhatikan aspek hukum

Tegas tanpa memperhatikan pandangan masyarakat

Mandiri tanpa perlu koordinasi lintas sektor

Melaporkan pelanggaran Perda dan Perkada kepada pihak Satpol PP

Mengawasi seluruh tugas Satpol PP di lapangan

Memberikan saran langsung kepada pelanggār Perda

Menyediakan dana tambahan untuk operasional Satpol PP

Menentukan prioritas penegakan hukum di wilayahnya

Memberikan perlindungan fisik secara penuh kepada masyarakat

Menyelesaikan konflik antar masyarakat secara langsung

Melakukan investigasi hukum terkait masalah masyarakat

Mengupayakan tindakan preventif untuk menjaga ketertiban umum

Menindak pelanggaran hukum berat tanpa melibatkan polisi

Saat menangani pelanggaran berat yang melibatkan tindakan kriminal

Saat membutuhkan tambahan dana untuk operasional

Saat ada instruksi langsung dari kepala daerah untuk melibatkan aparat lain

Saat melakukan operasi gabungan untuk menegakkan Perda

Saat masyarakat meminta keterlibatan instansi lain

Meningkatkan kewenangan pusat dalam pengelolaan daerah

Memberikan otonomi penuh kepada setiap kabupaten/kota

Menciptakan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel

Menghapuskan peran provinsi sebagai pengawas pemerintahan daerah

Mengurangi keterlibatan pemerintah pusat dalam urusan daerah

Urusan yang menjadi wewenang daerah sepenuhnya

Urusan yang tidak dapat didelegasikan kepada daerah

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat secara mutlak

Urusan yang dibagi antara pusat dan daerah secara proporsional

Urusan yang dapat dialihkan ke pihak swasta melalui perjanjian

Urusan konkuren hanya ada di daerah, sedangkan absolut ada di pusat

Urusan konkuren melibatkan pusat dan daerah, sedangkan absolut hanya di pusat

Urusan konkuren sepenuhnya dikelola oleh swasta, sedangkan absolut oleh pemerintah

Urusan konkuren lebih fleksibel dibandingkan urusan absolut

Urusan konkuren berfokus pada masalah lokal, sedangkan absolut pada masalah nasional

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengūrus urusan tertentu

Pemberian kebebasan penuh kepada pemerintah daerah tanpa pengawasan

Pengalihan semua urusan pusat kepada daerah secara langsung

Pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan swasta

Pendelegasian tugas khusus kepada pejabat daerah tertentu

Memberikan instruksi wajib kepada kepala daerah kabupaten/kota

Mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan kabupaten/kota

Menggantikan peran kepala daerah kabupaten/kota dalam situasi darurat

Menyusun Peraturan Daerah (Perda) untuk kabupaten/kota

Memberikan dana tambahan kepada kabupaten/kota tanpa syarat

Kepuasan masyarakat secara kualitatif

Jumlah anggaran yang dialokasikan

Cakupan pelayanan dasar yang sesuai dengan target SPM

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah

Jumlah peraturan daerah yang diterbitkan

Menyediakan seluruh anggaran untuk pelaksanaan SPM

Melakukan evaluasi langsung terhadap setiap pelayanan daerah

Menyusun regulasi, memberikan pendampingan, dan alokasi anggaran

Menggantikan fungsi daerah jika SPM tidak tercapai

Menyerahkan seluruh tanggung jawab pelaksanaan kepada daerah

Dengan mengurangi beban kerja dinas terkait

Dengan melakukan pengawasan dan evaluasi berkala

Dengan menyerahkan sebagai besar tugas kepada pinak ketiga

Dengan mengurangi indikator keberhasilan

Dengan hanya melibatkan instansi pusat dalam pelaksanaannya

Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat

Pemecatan kepala daerah oleh pemerintah pusat

Pengambilalihan kewenangan oleh DPRD

Teguran administratif dan pendampingan intensif

Pemberian hukuman pidana kepada kepala daerah

Mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan SPM jika daerah gagal

Menyusun target SPM bersama pemerintah pusat

Mengawasi pelaksanaan SPM dan memastikan anggaran mencukupi

Menentukan sektor prioritas SPM di luar ketentuan pusat

Menjadi pelaksana langsung SPM di masyarakat