NEW
Font size
Worksheets2. PPKN SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Pernyataan berikut yang bertentangan dengan Demokrasi Pancasila adalah…
Rakyat diperbolehkan memberikan pendapatnya terhadap isi materi rancangan
kebijakan
Setiap orang berkesempatan menyampaikan pendapat secara bijak di depan umum
Penduduk berhak membentuk organisasi politik yang sesuai kebudayaan bangsa
Kedaulatan dilakukan oleh Presiden bersama Dewan Pewakilan Rakyat
Pemerintah membuat kebijakan sesuai kepentingan rakyat
Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 2 ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 UU RI
No.17 Tahun 2014 susunan dan keanggotaan MPR terdiri dari....
Anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemillihan Umum
Anggota DPR dan Anggota DPRD yang dipilih melalui Pemilihan Umum
Anggota DPD yang dipillih oleh Mahkamah Konstitusi
Anggota DPR dan DPD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum
Anggota DPR dan DPRD yang ditetapka oleh Badan Pengawas Pemiihan Umum
Perhatikan indikator-indikator berikut ini!
1)Rekrutmen politik yang tertutup
2)Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
3)Pengakuan Hak Asasi manusia yang terbatas
4)Penyelenggaran Negara yang bebas dari KKN
5)Amandemen UUD NRI Tahun 1945
Indikator yang menunjukkan pelaksanaan Demokrasi pada masa Reformasi ditunjukkanoleh angka …..
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2), 3), dan 4)
2), 4), dan 5)
.3), 4), dan 5)
Indonesia berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem
pemerintahan presidensial.Dalam sistem ini Presiden berkedudukan sebagai ….
Simbol Negara
Kepala Negara
Mandataris MPR
Kepala Pemerintahan
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Perhatikan pernyataan berikut !
1) Kebutuhan untuk mempekuat negara di kancah intenasional
2) Perkembangan politik di dalam negara yang terjadi seiring berjalannya waktu
3) Adanya tuntutan untuk menyelaraskan perkembangan suatu negara dengan negara yang lebih maju
4) Peradaban yang makin maju sehingga masyarakat mampu memberikan saran, kritik, dan berdiskusi mengenai isi UUD
5) Urgensi dalam memperjelas hukum atau membuat hukum baru yang tidak terdapat konstitusi yang telah ada
Hal yang melatarbeakangi perubahan UUDNRI Tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor ..
1 ) 2 ) dan 3)
1 ) 2 ) dan 5)
2 ) 3 ) dan 4)
2 ) 4 ) dan 5)
3 ) 4 ) dan 5)
1Berikut yang merupakan hasil dari amandemen tahap pertama Undang-Undang Dasar
1945 adalah ….
Wilayah negara
Ketentuan Pemilu
Pembatasan kekuasaan Presiden
Pembagian Pemerintahan Daerah
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Usulan terhadap perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diserahkan kepada ……
Pimpinan DPR
Pimpinan MPR
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Presiden
Perhatikan pernyataan berikut!
1). Lutfi selalu datang ke sekolah tepat waktu
2). Zaki menggunakan hak pilihnya saat pemilihan Presiden dan Waki Presiden
3). Sebagai seorang peserta didik, Melati selalu berusaha meraih prestasi
4). Yudha selalu menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan musyawarah Karang Taruna
5.) Nursukma berdiskusi dengan orangtuanya untuk menentukan Perguruan Tinggi yang akan dipilihnya
Pernyataan yang merupakan penerapan perilaku demokratis ditunjukkan oleh nomor …..
1), 2) dan 3)
1), 2) dan 4)
1), 3) dan 4)
2), 4) dan 5)
3), 4) dan 5
Dalam negara demokrasi konstitusioanal prinsip chek and balances diterapkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan antara lembaga negara yang memegang kekuasaan yaitu….
Pejabat publik dan masyarakat sipil
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
Presiden dan para menteri
Pemerintah dan Pengusaha
Pemerintah dan Warga Negara
Perjalanan panjang terkait perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan proses yang dilalui oleh para pendiri negara dalam memperjuangkan berdirinya Negara Indonesia.Perubahan yang terjadi pada UUD NRI Tahun 1945 menjadi momentum dalam….
mengenang proses pembentukan Undang-Undang Dasar pascakemerdekaan
menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdauat
memperkuat kedudukan dan pengaruh Negara Indonesia di kancah internasional
membuktikan pada dunia internasional bahwa Indonesia mampu menciptakan konsitusi sendiri
melakukan perbaikan sistem ketatanegaraan sesuai Prinsip Indonesia sebagai negara hukum
11. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Memutuskan pembubaran partai politik.
2. Menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu
3. Menguji undang-undang terhadap UUD
4. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir dengan putusan bersifat final
Lembaga negara yang memiliki kewenangan--kewenangan tersebut adalah …..
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Presiden
MPR
Berikut yang bukan termasuk jabatan pemerintahan yang dipilih melalui proses pemilu, yaitu …..
DPRD
DPR
iDPD
Presiden
Menteri
Perhatikan pernyataan-penyataan berikut!
1. MPR tunduk pada Presiden
2. Pengangkatan Presiden seumur hidup
3. Presiden membubarkan DPR
4. Dilaksanakanya ajaran Nasakom
5. Pembentukan MPRS dan DPAS
Peristiwa yang terjadi pada saat berlakunya Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan oleh nomor…..
1), 2), 3), 4)
1), 3), 4), 5)
2), 3), 4), 5)
1), 2), 3), 5)
1), 2), 4), 5)
Perhatikan pernyataan berikut!
1.Memberikan sanksi terhadap kasus pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu
2.Melakukan perencanaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu
3.Mendistribusikan logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia
4.Menghitung dan menetapkan hasil perolehan suara
5.Mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu
Pernyataan-pernyataan yang merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum ditunukkan oeh nomor ….
1, 2, 3, 4.
1, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5.
1, 2, 4, 5
semua benar
Sistem Pemerintahan Indonesia pada masa berlakunya UUDS1950 , adalah ...
.
Presidensial
Parlementer
Demokrasi Liberal
Oligarkhi
Monarkhi Konstitusional
Persyaratan bagi warga negara untuk memilih dalam pemilu diatur dalam pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 tahun 2022 terkecuali….
Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara,sudah kawin atau sudah pernah kawin
Berdomisili di wilayah NKRI dibuktikan dengan KTP-el
Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el,Paspor dan /atau surat perjalanan laksana paspor
Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sedang aktif menjadi prajurit TNI atau atau anggota POLRI.
Berbekal pengalaman pada masa Orde Baru, pada masa reformasi bangsa Indonesia bertekad menyelenggarakan pemerintahan yang benar-benar demokratis.Langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah...
Melakukan pengkajian ulang terhadap hukum di Indonesia
Melakukan pengawasan dengan menambah personal TNI
Melakukan reformasi konstitusi melalui amandemen UUD NRI Tahn1945
Melakukan pengkajian ulang terhadap hukum di Indonesia
Menindak tegas pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1)Semua warganegara berhak menduduki jabatan wakil rakyat sesuai kemampuan
yang dimiliki.
2)Warga negara memiliki hak yang sama dalam menduduki posisi di pemerintahan.
3)Setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh apparat penegak hukum.
4)Tidak bersifat diskriminatif dalam memberikan layanan kepada warga negara.
5)Tidak mengakui adanya diskriminasi di bidang hukum dan politik.
Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan hak warganegara yang tercantum
dalam pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di bidang….
Politik dan Negara
Hukum dan pendidikan
Hukum dan Kebudayaan
Pemerintahan dan Negara
Hukum dan Pemerintahan
Periodesasi UUDS Tahun 1950 berakhir ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tangga 5 Juli 1959. Berikut pernyataan yang tepat terkait dikeluarkannya Dekrit Presiden adalah ….
Dekrit dikeluarkan oleh lembaga legislatif yang berkembang
Pemerintahan semakin tidak dipercaya oleh rakyat Indonesia
Menimbulkan kecaman dari rakyat Indonesiadan Kepala Staf TNIAD
Dekrit Presiden betujuan menormalisasi keadaan Negara Indonesia
Dilatarbelakangi oleh Belanda yang memecah belah masyarakat dengan
pemerintah
Setiap warga negara berhak ikut Pilkada, berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan . Pernyataan tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal….
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 A
Pasal 27 ayat (2) Pasal 28 B ayat (1)
Pasal 28 A dan Pasal 28 B ayat (1
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3
Pasal 28 H ayat (1)
