WorksheetsPENDALAMAN MATERI SEJARAH DEMOKRASI LIBERAL
Total questions: 50
Worksheet time: 8mins
Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, Indonesia resmi menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, bentuk federal ini tidak bertahan lama karena mendapat penolakan dari rakyat. Faktor utama yang menyebabkan RIS cepat dibubarkan adalah ….
Adanya desakan dari PBB agar Indonesia menjadi negara kesatuan
RIS gagal melakukan pembangunan ekonomi secara merata
RIS dibentuk sebagai hasil kompromi politik antara Belanda dan Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, negara-negara bagian banyak yang melebur ke Republik Indonesia.
Peleburan negara bagian ke dalam Republik Indonesia menunjukkan ….
Strategi diplomasi Masyumi dalam politik nasional
Kegagalan politik luar negeri RIS
Menguatnya nasionalisme dan keinginan persatuan bangsa
Setelah pengakuan kedaulatan 1949, salah satu masalah berat yang dihadapi Indonesia adalah hutang luar negeri yang harus ditanggung sebagai warisan dari Hindia Belanda.
Keputusan menerima beban hutang Belanda dalam KMB menimbulkan kritik karena ….
Bertentangan dengan perjanjian internasional
Hutang itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur
Hanya menguntungkan Belanda
Diterima oleh semua partai politik Indonesia
Indonesia tidak pernah menikmati hasil pinjaman tersebut
KMB memutuskan bahwa status Irian Barat belum diserahkan kepada Indonesia, melainkan ditunda setahun kemudian. Namun kenyataannya, masalah ini berlangsung hingga 1960-an.
Hal ini menunjukkan bahwa ….
Membuktikan Indonesia sudah lepas dari pengaruh Belanda
Belanda sengaja menunda untuk mempertahankan kepentingannya di Irian Barat
Menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara terkuat di Asia
Kebijakan Politik “Dutch New Guinea”
Rakyat Indonesia tidak peduli dengan masalah Irian Barat
Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun identitas nasional yang kuat. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah ….
Menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi
Mengembangkan sistem pendidikan yang terpisah
Membentuk pemerintahan daerah yang otonom
Memperkuat militer untuk menjaga keamanan
Menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain
Dalam konteks politik pasca-KMB, muncul berbagai partai politik yang berjuang untuk kepentingan rakyat. Salah satu partai yang berperan penting dalam perpolitikan Indonesia adalah ….
Partai Nasional Indonesia (PNI)
Partai Komunis Indonesia (PKI)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai Golkar
Partai Masyumi
Setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Proses ini menunjukkan ….
Adanya kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan
Ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan federal
Keberhasilan diplomasi Indonesia di tingkat internasional
Perubahan ideologi politik di kalangan pemimpin
Pengaruh asing yang masih kuat di Indonesia
Dalam masa awal RIS, Presiden Soekarno menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan nasional karena munculnya gerakan separatis di beberapa daerah.
Gerakan separatis tersebut pada dasarnya dipicu oleh ….
Campur tangan negara asing yang tidak ingin Indonesia kuat
Keinginan daerah untuk menolak pembangunan
Kesepakatan KMB yang melarang Indonesia menjadi negara kesatuan
Perbedaan kebijakan luar negeri dengan PBB
Sistem pendidikan nasional yang lemah
RIS akhirnya dibubarkan pada 17 Agustus 1950 setelah adanya kesepakatan antara negara-negara bagian dengan Republik Indonesia.
Pembubaran RIS dan kembalinya NKRI menjadi bukti bahwa ….
Nasionalisme Indonesia lebih kuat daripada pengaruh kolonial.
PBB berhasil menengahi konflik politik di Indonesia
Pada masa pasca-KMB, Indonesia masih menghadapi intervensi politik Belanda terutama terkait Irian Barat.
Sikap politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi masalah Irian Barat menunjukkan ….
Kelemahan diplomasi yang menyebabkan isolasi internasional
Konsistensi dalam menegakkan nasionalisme dan kedaulatan
sikap yang aktif dan independen.
Kesediaan untuk kompromi dengan Belanda demi pembangunan
Sikap netral tanpa konfrontasi
Pengakuan kedaulatan 1949 menjadi awal masuknya Indonesia ke dalam percaturan internasional, termasuk menjadi anggota PBB pada tahun 1950.
Keanggotaan Indonesia di PBB penting karena ….
Memberikan pengakuan internasional dan akses ke kerjasama global.
Menjadi legitimasi internasional terhadap kedaulatan Indonesia.
Memberikan bantuan militer untuk Indonesia
Setelah berdirinya NKRI tahun 1950, sistem politik yang digunakan adalah Demokrasi Liberal (1950–1959).
Kelemahan utama dari sistem Demokrasi Liberal di Indonesia adalah …
Pasca KMB, Indonesia menghadapi dualisme antara semangat persatuan dan ancaman perpecahan akibat warisan kolonial.
Hal ini menggambarkan bahwa ….
Indonesia gagal mengelola perbedaan budaya
Indonesia harus kembali menjadi jajahan Belanda
Proses dekolonisasi tidak pernah tuntas
Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia secara resmi mengakhiri bentuk negara serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini benar karena...
RIS (Republik Indonesia Serikat) dibubarkan melalui keputusan presiden.
Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Indonesia.
Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan pengakuan kedaulatan.
Semua negara bagian RIS bergabung ke dalam NKRI.
Pemerintah RIS menolak keberadaan NKRI.
Pembubaran RIS dan berdirinya kembali NKRI pada 17 Agustus 1950 dipelopori oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hal ini terjadi karena...
Desakan rakyat untuk kembali ke UUD 1945.
Tekanan militer dari pihak Belanda.
Hasil pemilu pertama yang menangkan partai pro-NKRI.
Persetujuan PBB untuk pembubaran RIS.
Keinginan negara-negara bagian untuk merdeka sendiri.
Salah satu dampak langsung dari berdirinya kembali NKRI pada 17 Agustus 1950 adalah...
Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer.
Indonesia keluar dari keanggotaan PBB.
Konflik antar-negara bagian RIS berakhir.
Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh.
Keadaan ekonomi Indonesia pada 17 Agustus 1950 masih sangat lemah akibat...
Pengeluaran besar untuk membiayai perang kemerdekaan.
Boikot perdagangan dari negara-negara Asia
Nasionalisasi seluruh perusahaan asing.
Kerjasama ekonomi dengan Blok Komunis.
Kebijakan liberalisasi perdagangan yang terburu-buru.
Pada 17 Agustus 1950, sistem politik Indonesia menganut demokrasi parlementer dengan mempunyai ciri khas adalah...
Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen
Presiden memiliki kekuasaan absolut dalam pemerintahan.
MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.
Militer mendominasi kursi kabinet.
Hubungan Indonesia dengan Belanda pasca-17 Agustus 1950 memburuk karena...
Indonesia mengadopsi mata uang baru.
Belanda menawarkan kerjasama ekonomi.
Indonesia mengizinkan Belanda mengelola sumber daya alam.
Belanda masih menguasai Irian Barat.
Belanda mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Indonesia.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia pada 17 Agustus 1950 adalah...
Krisis moneter akibat inflasi tinggi.
Blokade ekonomi oleh negara-negara Barat.
Konflik dengan Malaysia terkait perbatasan..
Ancaman disintegrasi dari pemberontakan DI/TII.
Dalam bidang hukum, keadaan Indonesia pada 17 Agustus 1950 ditandai dengan...
Pengakuan kedaulatan oleh negara asing.
Pemberlakuan UUD 1945 secara permanen.
Penetapan hukum pidana baru.
Berlakunya UUD Sementara 1950 menggantikan UUD 1945.
Pembentukan lembaga legislatif baru.
Reaksi internasional terhadap berdirinya kembali NKRI pada 17 Agustus 1950 adalah...
Negara-negara Asia mendukung secara terbuka
PBB mengusulkan sanksi terhadap Indonesia.
Belanda mengirimkan pasukan tambahan ke Indonesia.
Amerika Serikat mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik.
Negara-negara Eropa menolak pengakuan terhadap Indonesia.
Keberhasilan Indonesia mempertahankan eksistensi NKRI pada 17 Agustus 1950 tidak lepas dari peran...
Latar belakang utama diterapkannya sistem demokrasi parlementer di Indonesia pasca-1950 adalah ...
Kebutuhan militer untuk mengendalikan pemerintahan.
Keinginan Soekarno untuk memperkuat kekuasaan presiden.
Pengaruh ideologi komunis Uni Soviet dalam politik Indonesia.
Hasil kompromi politik antara partai sekuler dan Islam untuk menghindari dominasi satu kelompok.
Paksaan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).
Program unggulan Kabinet Natsir (1950–1951) yang paling berdampak pada stabilitas nasional adalah...
Pembentukan aliansi militer dengan negara-negara Barat.
Pemberian otonomi penuh kepada daerah-daerah.
Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) untuk menyatukan militer.
Penghapusan semua pajak untuk perusahaan asing.
Penutupan semua sekolah swasta.
Koalisi pendukung Kabinet Natsir terdiri atas partai-partai yang berasal dari aliran...
Sosialis-religius (PKI, Masyumi, TNI).
Nasionalis-sekuler (NU, PSI, PNI).
Komunis-modernis (Murba, Masyumi, TNI).
Islam tradisional (NU, PNI, Parkindo).
Nasionalis-religius (Masyumi, NU, PNI).
Meski dipimpin oleh figur yang disegani, Kabinet Natsir tidak bertahan lama. Kegagalan menyelesaikan salah satu masalah keamanan dalam negeri menjadi alasan utama yang digunakan oleh oposisi untuk menjatuhkannya.
Penyebab utama jatuhnya Kabinet Natsir pada April 1951 adalah...
Program kontroversial Kabinet Sukiman (1951–1952) yang memicu jatuhnya pemerintahan adalah...
Penandatanganan Perjanjian Mutual Security dengan Amerika Serikat.
Jatuhnya Kabinet Sukiman disebabkan oleh reaksi keras terhadap kebijakan luar negerinya yang dianggap membahayakan kedaulatan. Oposisi terhadap kabinet ini datang dari gabungan partai yang memiliki kekuatan signifikan di parlemen.
Oposisi terbesar yang menggulingkan Kabinet Sukiman adalah gabungan partai...
Nasionalis-sekuler (PAN, PBB)
Liberal-demokrat (PD, PDI)
Konservatif-agama (PPP, PUI)
Sosialis-revolusioner (PRD, PSM)
Nasionalis-agraris (PNI, Partai Tani).
Perdana Menteri keempat pada masa Demokrasi Parlementer 1955 yang berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika adalah....
Kabinet Wilopo sering disebut sebagai "Kabinet Zaken Kabinet" karena...
Masalah utama yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Wilopo adalah....
Kegagalan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika.
Peristiwa 17 Oktober 1952 yang melibatkan tentara.
Peristiwa tanjung Morawa yang berujung bentrokan berdarah.
Kebijakan ekonomi Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, seperti upaya menyehatkan anggaran negara dengan memotong subsidi dan mencabut program-program populis, menuai kontroversi. Analisis yang paling tepat terhadap kebijakan ini adalah...
Kebijakan itu sepenuhnya didukung oleh semua kalangan masyarakat.
Kebijakan itu sangat tidak populer di kalangan rakyat kecil karena dianggap mengorbankan kepentingan mereka untuk menyelamatkan ekonomi makro.
Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat posisi politik Burhanuddin Harahap.
Program tersebut dirancang untuk meningkatkan subsidi bagi petani kecil.
Kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil secara langsung.
Salah satu kebijakan kontroversial PM Ali Sastroamidjojo (dalam kabinetnya yang kedua) adalah "Nasionalisasi" perusahaan-perusahaan asing, khususnya Belanda. Dampak sosial budaya yang paling riskan dari kebijakan ini adalah ....
Kebijakan ini memperkuat posisi perusahaan asing di pasar lokal.
Meningkatnya pengaruh perusahaan-perusahaan Barat di Indonesia.
Penurunan kualitas produk lokal akibat pengelolaan yang tidak profesional.
Menurunnya semangat kebangsaan di kalangan masyarakat.
Munculnya kesenjangan kompetensi karena pengelolaan perusahaan oleh militer dan birokrat yang kurang ahli, menggantikan manajer-manager asing.
Pemerintahan Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan Pemilu pertama 1955. Namun, hasil pemilu justru memunculkan tantangan baru. Kontroversi sosial-politik utama pasca-pemilu 1955 adalah ....
Semua partai politik sepakat untuk membentuk koalisi yang stabil.
Kemenangan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang disambut baik oleh semua kalangan.
Munculnya dukungan kuat untuk sistem monarki di Indonesia.
Pemilu yang diadakan setiap tahun tanpa hasil yang jelas.
Terbelahnya suara parlemen secara seimbang antara empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI) sehingga koalisi pemerintah menjadi sangat sulit dibentuk dan mudah runtuh.
Kebijakan PM Ali Sastroamidjojo dalam konflik daerah, seperti mengirim operasi militer untuk menumpas PRRI/Permesta, memiliki dampak sosial budaya yang mendalam dan kontroversial, yaitu...
Memperkuat sentralisasi kekuasaan di Jakarta dan mematikan otonomi serta kearifan lokal di daerah.
Menyebabkan peningkatan investasi asing di daerah-daerah konflik.
Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.
Mengurangi ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, dilakukan perombakan besar-besaran dalam tubuh militer (TNI) dengan memecat sejumlah perwira yang dianggap dekat dengan mantan PM Ali Sastroamidjojo. Analisis yang paling tepat terhadap kebijakan ini adalah ....
Kebijakan pendidikan PM Ali Sastroamidjojo yang seringkali disesuaikan dengan ideologi partai-partai koalisi (seperti PNI dan PKI) menimbulkan kontroversi di bidang kebudayaan karena ....
Kurikulum sering berubah mengikuti kepentingan partai berkuasa.
Upaya PM Burhanuddin Harahap dalam melakukan perundingan dengan Belanda untuk membubarkan Uni Indonesia-Belanda menuai kontroversi. Kelompok yang paling keras menentang langkah diplomasi ini adalah ....
Kelompok intelektual yang percaya bahwa perundingan akan membawa kemajuan.
Partai-partai nasionalis yang ingin memutuskan semua hubungan dengan Belanda.
Organisasi pemuda yang menginginkan pendekatan damai tanpa konfrontasi.
Kauman buruh yang mendukung hubungan dengan Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan.
Para pengusaha dan industrialis yang khawatir investasi Belanda akan kabur dari Indonesia.
Kebijakan "Misi Muhibah" PM Ali Sastroamidjojo yang aktif dalam Konferensi Asia-Afrika dan menjalin hubungan lebih dekat dengan negara-negara Komunis (seperti Tiongkok dan Yugoslavia) ditanggapi secara kontroversial di dalam negeri. Dampak politik yang memecah belah adalah ....
Kebijakan “Benteng” yang dilanjutkan kabinet ini sering dikritik karena dinilai telah memicu kesenjangan sosial-ekonomi. Kritik utama terhadap kebijakan ini adalah ....
Meningkatkan kesejahteraan petani melalui subsidi langsung.
Hanya menguntungkan segelintir pengusaha pribumi yang dekat dengan kekuasaan (kroni).
Mendorong ekspor produk lokal tanpa batasan.
Mengurangi pajak untuk semua jenis usaha kecil.
Menyediakan pelatihan gratis untuk semua tenaga kerja.
Upaya pemerintah dalam menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, seperti KPM (pelayaran) dan perusahaan perkebunan, menuai kontroversi. Dampak sosial yang paling kontroversial dari kebijakan ini adalah ....
Meningkatnya ketergantungan Indonesia pada bantuan asing untuk pengelolaan perusahaan.
Munculnya kekosongan manajemen dan keahlian teknis yang menyebabkan penurunan produksi dan PHK.
Penurunan kualitas produk ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan nasional.
Berkurangnya investasi asing di sektor perkebunan dan pelayaran.
Munculnya konflik antara buruh lokal dan manajemen asing yang tersisa.
Konstituante yang dibentuk untuk merumuskan UUD baru mengalami jalan buntu, salah satunya disebabkan oleh perdebatan sengit tentang dasar negara. Perdebatan yang paling berpotensi memecah belah secara sosial dan kultural adalah antara ....
Otonomi daerah versus desentralisasi pemerintahan.
Sistem ekonomi kapitalis versus sistem ekonomi sosialis.
Negara monarki versus negara republik.
Pancasila sebagai dasar negara versus Islam sebagai dasar negara.
Sistem presidensial versus sistem parlementer.
Pemerintah menghadapi berbagai pemberontakan daerah (seperti PRRI/Permesta) yang dilatarbelakangi ketimpangan pembangunan dan alokasi keuangan pusat-daerah. Kebijakan pemerintah yang dinilai sebagai penyebab utama kekecewaan daerah adalah ....
Kebijakan sentralistik yang dinilai tidak adil, dimana Jawa menikmati sebagian besar hasil devisa sementara daerah penghasil (seperti Sumatera dan Sulawesi) hanya mendapat sedikit.
Kebijakan fiskal kabinet yang mencetak uang secara berlebihan (monetisasi utang) untuk membiayai pembangunan dan defisit anggaran menyebabkan inflasi yang sangat tinggi (hiperinflasi). Dampak ekonomi-sosial yang paling menyengsarakan rakyat kecil adalah...
Daya beli masyarakat, khususnya pegawai negeri dan buruh, merosot tajam.
Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS menjadi sangat lemah.
Pengusaha pribumi mendapatkan izin impor dengan mudah.
Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan pesat.
Hutang luar negeri Indonesia meningkat tajam.
Pemerintah menghadapi berbagai pemberontakan daerah (seperti PRRI/Permesta) yang dilatarbelakangi ketimpangan pembangunan dan alokasi keuangan pusat-daerah. Kebijakan pemerintah yang dinilai sebagai penyebab utama kekecewaan daerah adalah....
Kebijakan sentralistik dianggap tidak adil karena Jawa menikmati devisa lebih besar, sedangkan daerah penghasil hanya sedikit.
Dalam bidang kebudayaan, pemerintah menyelenggarakan Konferensi Kebudayaan yang memunculkan konsep “Politik Kebudayaan Nasional”. Kritik terhadap konsep ini adalah...
penguatan identitas budaya.
dukungan terhadap budaya lokal.
pengabaian nilai-nilai tradisional.
potensi homogenisasi budaya dan pengabaian keberagaman budaya.
peningkatan keragaman budaya.
Keterlibatan TNI dalam politik dan ekonomi (dengan dibentuknya berbagai yayasan dan perusahaan militer) pada masa ini menimbulkan kontroversi. Dampak negatif utama dari praktik ini adalah ...
Meningkatnya investasi asing di sektor militer.
Terciptanya kolaborasi yang baik antara TNI dan pengusaha swasta.
TNI berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
TNI menjadi terlalu fokus pada urusan bisnis sehingga lupa pada tugas pertahanan.
Meningkatnya dukungan masyarakat terhadap TNI dalam politik.
Kebijakan luar negeri “Free and Active” yang aktif membangun hubungan dengan negara-negara Blok Timur (seperti USSR dan Cekoslowakia) menuai kontroversi domestik. Kelompok oposisi (seperti Masyumi dan PSI) menentang kebijakan ini karena ....
Percaya bahwa kerja sama dengan negara-negara Blok Timur akan mempercepat pembangunan ekonomi.
Berpendapat bahwa Indonesia harus bergabung dengan Blok Timur untuk mendapatkan dukungan militer.
Mendukung kebijakan yang memperkuat hubungan dengan negara-negara Blok Timur.
Khawatir kebijakan tersebut akan menarik Indonesia into pengaruh komunisme dan mengancam nilai-nilai keagamaan serta kapitalisme domestik.
Menganggap bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan investasi asing di Indonesia.
Perbedaan utama orientasi politik luar negeri Indonesia pada era Demokrasi Liberal dan Terpimpin tersebut adalah ....
Masa Parlementer fokus pada isu politik, masa Terpimpin fokus pada isu sosial.
Masa Parlementer menentang seluruh kebijakan internasional, masa Terpimpin mendukung seluruh kebijakan internasional.
Masa Parlementer aktif dalam kerja sama internasional, masa Terpimpin bersifat isolasionis.
Masa Parlementer mendukung Blok Barat, masa Terpimpin mendukung Blok Timur.
Masa Parlementer bersifat netral dan dinamis, masa Terpimpin condong ke Blok Timur dan bersifat konfrontatif.
