Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah hukum dasar tertulis dan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan di bawahnya boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah proses perubahan atau penyempurnaan yang dilakukan terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Proses ini dilakukan setelah era Reformasi pada tahun 1998, sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan yang dianggap memiliki banyak kelemahan.

Proses amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak lima kali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rentang waktu tahun 1999 hingga 2002.

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah bagian awal dari konstitusi negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan fundamental dan historis, Dalam Pembukaan UUD 1945 memuat tentang tujuan dan dasar negara Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setiap 2 tahun sekali di ibu kota negara.

Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Setelah amandemen, kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya

Setelah dilakukan Amademen  teehadap UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua unsur tersebut.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warganegara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menerima menghianati negara, serta mampu secara Rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari dua puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Setelah dilakukan perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama tujuh tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Salah satu penyebab Presiden dan / atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanny, ia digantikan oleh oleh ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai habis masa jabatannya.

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu tiga  puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh - sungguh di hadapan Rakyat dan pendukungnya.

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Presiden dengan persetujuan Mahkamah Agung menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak ini bersifat politik dan digunakan untuk tujuan kepentingan negara, seperti menjaga stabilitas atau persatuan bangsa.

Kewenangan Presiden antara lain duta besar (diplomat yang mewakili negara di negara lain) dan konsul (pejabat yang mengurus kepentingan warga negara di luar negeri). Ini adalah bagian dari hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dalam menjalankan politik luar negeri.

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila

Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua

Bhinneka Tunggal Ika pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya Mpu Prapanca

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika hanya mengajarkan persatuan dalam agama

Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk

Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, hal ini mencerminkan keberagaman

Keberagaman suku bangsa di Indonesia menghambat persatuan nasional

Perbedaan budaya di Indonesia harus dianggap sebagai kekayaan bangsa

Keanekaragaman agama dan kepercayaan adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika

Keberagaman bahasa daerah tidak termasuk dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan toleransi antarumat beragama.

Persatuan bangsa hanya bisa tercapai jika semua orang memiliki budaya yang sama

Gotong royong merupakan salah satu perwujudan nilai Bhinneka Tunggal Ika

Menghargai perbedaan pendapat termasuk sikap menjunjung Bhinneka Tunggal Ika

Sikap diskriminatif sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika berkaitan erat dengan sila ke-3 Pancasila

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika saling melengkapi dalam menjaga persatuan

Bhinneka Tunggal Ika bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

Sila ke-1 Pancasila juga mendukung semangat Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika hanya berkaitan dengan sila ke-5 Pancasila

Bhinneka Tunggal Ika memperkuat keutuhan NKRI

Tanpa semangat Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mudah terpecah belah.

Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan perpecahan bangsa

Konflik SARA dapat diatasi dengan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika.

Semangat Bhinneka Tunggal Ika hanya berlaku di Jawa, bukan seluruh Indonesia

Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang- cabang yang bersifat check and balances merupakan Konsep yang berasal dari teori Trias Politica yang dipopulerkan oleh John Locke dan dianut oleh banyak negara demokrasi modern, termasuk Indonesia

Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan ngurus sendiri urusan pemerintah didaerah disebut otonomi daerah.

Negara merupakan Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya

Suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara ketertiban, menghormati kepribadian warga Negara ,melindungi rakyat, dan menciptakan kesejahteraan umum, merupakan definisi Negara sebagai Organisasi Kesusilaan.

Montesquie merupakan Tokoh yang berpendapat bahwa manusia pada hakikatnya merdeka dan sama, maka untuk menjamin hak-hak manusia didirikan Negara, serta hukum harus menjadi dasar Negara.

Kumpulan manusia yang hidup bermasyarakat diwilayah suatu Negara dan memiliki cita- cita untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik disebut Warga Negara

Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari Wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia.

Pentingnya membangun kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia adalah dalam rangka tidak membantu pemerintah dalam menciptakan sistem politik yang stabil dan kuat.

Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan NKRI harga mati.

Di Indonesia terdapat Kebhinekaan dalam berbagai macam budaya, adat istiadat, suku bangsa dan bahasa. Salah satu modal dalam pembangunan nasional adalah dengan persatuan dan kesatuan bangsa dan semangat toleransi serta kerja sama antarwarga negara untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.

Bela Negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Negara yang wilayahnya diapit oleh dua negara besar atau adi kuasa sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adi kuasa itu disebut negara satelit atau negara penyangga,

Berikut yang menjadi penentu status sebagai warga negara menurut hukum antara lain : Pendidikan, Pekerjaan, dan waktu tinggal di suatu negara.

Kewarganegaraan ialah status hukum yang menunjukkan keanggotaan seseorang dalam suatu negara, yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu tersebut, serta hubungan timbal balik antara warga negara dan negara.

Nusantara dalam konteks Indonesia ialah Sebuah istilah untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia.

keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai berai Karena keadaan geografis yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Yang menjadi kesimpulan dari pernyataan bahwa NKRI ialah harga mati maknanya bahwa harga mati itu sesuatu yang bisa dinegosiasikan.

Bagi tanah air Indonesia, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti kebebasan dari penjajahan, kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, lahirnya persatuan di tengah keberagaman, serta menjadi jembatan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah puncak perjuangan bangsa dan tonggak awal terbentuknya negara berdaulat yang memiliki jati diri dan tanggung jawab untuk mengatur dirinya sendiri. Makna "tanah air" dalam konteks perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia Negeri kelahiran.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dicetuskan pertama kali oleh Mohammad Natsir, pemimpin Partai Masyumi melalui Mosi Integral Natsir.

Tahun 1965 bentuk pemerintahan Indonesia dikenal dengan istilah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang membagi menjadi 16 negara bagian. Natsir yang prihatin dengan kondisi tersebut, mengusulkan agar RIS berubah menjadi negara kesatuan Indonesia. Rupanya mosi tersebut diterima dengan baik oleh para pemimpin Indonesia kala itu. Hingga pada akhirnya, Indonesia diresmikan NKRI dan Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang begitu luas dengan beragam adat, suku, keyakinan, dan budaya. NKRI terdiri dari 30 provinsi yang terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Tiap provinsi memiliki pemerintah daerah yang berwenang mengatur wilayah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ppentingnya persatuan dan kesatuan dalam NKRI ialah Adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membantu menjaga keutuhan dan keamanan, memperkuat jati diri bangsa, menjamin kemajuan dalam segala bidang, dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman.

Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal itu karena dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat.

Berikut ini adalah nilai-nilai juang para tokoh pendiri negara antara lain Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jiwa dan semangat Merdeka, Tanpa mengharap pamrih serta Jiwa nasionalisme

Istlah “ Pancasila “ berasal dari bahasa Inggris, yaitu “ five principles “.

Lambang sila pertama Pancasila adalah padi dan kapas.

Ir. Soekarno adalah salah satu tokoh yang mengemukakan Pancasila.

Pengamalan sila pertama Pancasila adalah menghormati agama lain.

Nilai - nilai Pancasila bersifat Instrumental.

Sila keempat Pancasila harus mengutamakan suara terbanyak dalam setiap musyawarah.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila

Sila kelima Pancasila berbunyi “ Persatuan Indonesia “ .

Mengutamakan kebebasan individu atas kepentingan bersama merupakan pengamalan Pancasila.

Nilai praksis Pancasila adalah nilai yang diwujudkan dalam tindakan nyata.

Pancasila mengajarkan untuk tidak menghargai orang lain.

Pengalaman sila kelima Pancasila adalah bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.

Ditemukannya Pancasila sebagai ideologi bangsa oleh Ir. Soekarno adalah anugrah bagi bangsa Indonesia.

Tidak adanya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu hasil penerapan Pancasila sebagai sistem etika.

Pancasila adalah  lima dasar yang menbentuk ideologi dan dasar negara Indonesia, yang berasal dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius masyarakat Indonesia , serta diangkat dari kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa.

Pancasila adalah konsep lima dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Moh. Hatta.

Negara Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan, yang tertuang dalam landasan konstitusional pasal 33 dalam UUD NRI Tahun 1945.

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada awalnya disusun oleh lembaga yang dibentuk oleh Japang adalah PPKI.

Pengamalan Pancasila di era globalisasi hanya relevan dalam konteks pemantapan mental kaum milenial saja dan tidak dapat diintegrasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Salah satu upaya meningkatkan persatuan bangsa Indonesia adalah dengan mengusahakan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap segala bentuk perbedaan budaya dan suku bangsa, yang merupakan penerapan dari Pancasila sila ke empat

Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam kehidupan bernegara.

Pancasila hanya mengajarkan nilai religius dan tidak memberikan ruang bagi kebebasan berpikir.

Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pancasila dan UUD 1945 saling mendukung dalam menciptakan sistem

pemerintahan yang demokratis di Indonesia