Font size
WorksheetsDemokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Total questions: 144
Worksheet time: 3hrs 57mins
Apa pentingnya bagi kita memiliki sikap demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945?
Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas?
Coba kalian ingat, apakah dalam kehidupan keluarga kalian selama ini ketika membahas permasalahan selalu dilaksanakan melalui musyawarah?
Bagaimana sikap anggota keluarga ketika anggota keluarga lainnya sedang mengemukakan pendapat?
Apakah suara kalian dihargai oleh anggota keluarga?
Apakah ada perilaku saling menghormati dan memberikan kebebasan berpendapat?
Apabila dalam keluarga kalian melakukan musyawarah dalam memutuskan permasalahan, memberikan kebebasan berpendapat, dan saling menghormati pendapat, berarti keluarga kalian telah menerapkan perilaku demokratis.
Apakah bangsa Indonesia sejak dahulu telah melaksanakan demokrasi?
Apakah kelima indikator tersebut sudah dilaksanakan di Indonesia?
Apakah Indonesia itu negara demokrasi ataukah bukan?
Apa yang terjadi sehari setelah Indonesia merdeka?
Apa saja bagian dari UUD 1945?
Pembukaan
Batang Tubuh
Penjelasan
Siapa yang mengusulkan asas peri kerakyatan?
Muhammad Yamin
Ir. Sukarno
Apa yang dimaksud dengan UUD 1945 bersifat sementara?
Apa yang dilakukan PPKI setelah menetapkan UUD 1945?
Apa yang terjadi pada 2 September 1945?
Apa yang ditetapkan oleh KNIP melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945?
Apa saja perubahan yang terjadi pada UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI?
Kapan Konstitusi RIS mulai berlaku?
Apa dasar hukum pemberlakuan Konstitusi RIS?
Apa yang terjadi pada 17 Agustus 1950?
Apa saja ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949?
Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer dalam UUD RIS?
Mengapa Undang-Undang Dasar ini dinamakan sementara?
Apa saja yang terdiri dalam Sistematika UUDS 1950?
Apa yang terjadi pada masa UUDS 1950 yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil?
Apa isi dari Dekrit Presiden yang dikeluarkan Sukarno pada 5 Juli 1959?
Apa indikator demokrasi yang dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia setelah dikeluarkannya Dekrit tersebut?
Apa yang terjadi pada pemilu tahun 1955 untuk memilih DPR dan anggota konstituante?
Apa pelajaran yang dapat diambil pada periode ini?
Mengapa UUD NRI Tahun 1945 diamandemen?
Bagaimana prosedurnya?
Seperti apa hasil amandemen tersebut?
Mengapa UUD NRI Tahun 1945 perlu diubah?
Adakah dampak amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kita sebagai warga negara Indonesia?
Perubahan dari negara yang bersifat subjektif (kedaulatan dilakukan oleh MPR) berubah menjadi objektif (kedaulatan dilakukan menurut UUD). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) hasil amandemen.
Rule of law menjadi panglima tertinggi dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3). Kita semua sebagai warga negara Indonesia tunduk pada hukum dasar, yaitu UUD NRI Tahun 1945.
Tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas, tidak ada lagi lembaga tinggi negara.
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat bukan pemerintah atau negara.
Adanya check and balance sebagai kontrol lembaga.
Rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden.
Bagaimana tanggapan kalian dengan adanya wacana tersebut?
Bagaimana sebenarnya prosedur untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945?
Berdasarkan penjelasan tersebut, bagaimana peran MPR dalam proses perubahan UUD NRI Tahun 1945?
Sikap yang ditunjukan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, dalam nilai praksis Pancasila sila ke tiga adalah ....
Tidak memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
Saling mencintai sesama manusia
Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Yang bukan merupakan faktor-faktor diluar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, adalah ...
Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Penyalahgunaan kekuasaan
Rendahnya kesadaran HAM
Penyalahgunaan teknologi
Kesenjangan sosial
Menurut ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen , masa jabatan presiden adalah ......
Lima tahun, sesudahnya tidak dapat dipilih kembali
Empat tahun dan sesudahnya dapat diangkat lagi sampai waktu tidak terbatas
Enam tahun dan sesudahnya dapat diangkat lagi satu kali masa jabatan
Lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan
Delapan tahun dan sesudahnya ditentukan kemudian sesuai hasil pemilu
Lahirnya sistem pemerintahan demokrasi bertujuan untuk ....
Mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan
Membatasi kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang
Membatasi kekuasaan negara
Membatasi kekuasaan raja yang sewenang-wenang
Mengikutsertakan parpol dalam pemerintahan
Negara Indonesia adalah negara demokrasi, artinya .....
MA sebagai lembaga yudikatif
MPR sebagai lembaga negara
Kedaulatan ada di tangan rakyat
DPR sebagai lembaga pembuat UU
Presiden sebagai kepala pemerintahan
Contoh perilaku yang mendukung terhadap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dalam lingkungan masyarakat adalah .....
Ikut serta dalam setiap musyawarah keluarga
Senang ikut dalam kegiatan organisasi ekstra kulikuler
Mampu bekerja sama dengan lingkungan masyarakat
Mendukung kelancaran proses pemilu
Melaksanakan amanat rakyat
Penyampaian visi dan misi calon pemimpin politik perlu disampaikan kepada masyarakat agar ......
Disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air melalui media massa
Rakyat dapat menilai program-program yang akan dilaksanakan
Masyarakat merasa puas memiliki calon pemimpin yang berkualitas
Proses pemilihan calon pemimpin berlangsung tertib dan demokratis
Calon pemimpin tidak bertindak menyimpang dan sewenang-wenang
Sistem politik yang demokratis dan stabil dapat terbentuk apabila .....
Masyarakat memiliki budaya politik partisipan
Pemerintah memperhatikan seluruh aspirasi rakyat
Wakil-wakil rakyat mengutamakan kepentingan masyarakat
Rakyat bebas menentukan pemimpin politiknya
Tidak ada budaya money politic dalam proses politik
Sifat pemilu berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 adalah .....
Jujur, adil, dan mandiri
Nyata, mandiri, dan adil
Nasional, tetap, dan mandiri
Langsung, umum, dan tetap
Nasional, mandiri, dan langsung
Dalam sistem pemilihan umum, yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden adalah ....
Partai politik kepada KPU
Rakyat sebagai perwujudan demokrasi Pancasila
Perwakilan partai politik pada DPR
Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
Fraksi-fraksi dan komisi-komisi di MPR
Untuk mengukur apakah suatu negara atau pemerintah menjalankan tata pemerintahan demokrasi atau tidak dapat dilihat dari empat aspek, yaitu seperti di bawah ini, kecuali ...
Susunan kekuasaan negara
Penegakan hukum
Masalah kontrol rakyat
Masalah pembentukan negara
Dasar kekuasaan negara
Asas utama dari sistem demokrasi ialah .....
Adanya hak dan kewajiban manusia pada umumnya
Kekeluargaan dengan permufakatan
Kedaulatan rakyat dipegang negara
Diakuinya partisipasi rakyat dalam kehidupan negara
Musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat
Prinsip-prinsip negara hukum adalah .....
Adanya pemilihan umum
Kekuasaan legislatif di tangan parlemen
Adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintah
Dibentuknya lembaga peradilan agama dan militer
Kepala negara mempunyai hak memberikan grasi dan amnesti
Pelaksanaan negara hukum di Indonesia merupakan .......
Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea II
Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Negara hukum dalam arti sempit
Negara hukum klasik
Lembaga peradilan yang menangani masalah korupsi, namun peradilan itu pernah dinonaktifkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, kemudian sekarang peradilan ini kembali dibentuk dengan dasar peraturan perundang-undangan. Peradilan tersebut adalah .....
Peradilan Negeri
Peradilan Tinggi
Peradilan Tipikor
Peradilan HAM
Peradilan Agama
Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, artinya .....
Dalam menjatuhkan hukuman selalu memperhatikan golongan tertentu
Terlepas dari pengaruh kekuasaan lain
Terikat dengan kekuasaan pemerintah
Mempunyai kekuasaan tak terbatas
Bebas memutuskan perkara di pengadilan
Yang bukan merupakan fungsi dari lembaga peradilan adalah ....
Sebagai pengayoman
Melindungi hak asasi manusia
Mencari nafkah
Sebagai penegak keadilan dan kebenaran
Penegakan hukum
Equality before the law sebagai salah satu ciri negara hukum mempunyai pengertian.......
Kesamaan di depan hukum
Persamaan kedudukan dalam pemerintahan
Tindakan atas dasar hukum yang berlaku
Kedudukan berdasarkan status
Manusia mempunyai harkat dan derajat yang sama
Alasan setiap warga negara akan mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum karena hukum .....
Melindungi setiap tindakan pemerintah
Dapat diatur oleh warga negara
Berasal dari kehendak pengauasa dan rakyat
Hanya mengatur hubungan antara negara dengan warga negara
Melindungi dan mengakui hak setiap warga negara
Salah satu contoh bentuk kesadaran hukum warga negara dalam kehidupan sehari-hari adalah .....
Semua warga negara dijamin oleh hukum
Membayar pajak tepat pada waktunya
Menyelesaikan persengketaan melalui hukum
Semua peraturan diterapkan oleh pemerintah
Taat kepada hukum jika tidak merugikan
Demokrasi adalah Sistem Pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu adalah pandangan pengertian demokrasi menurut...
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Jan Materson
Abraham Lincoln
Aristoteles
Penerapan Demokrasi di Indonesia didasari oleh sila Pancasila, Khususnya sila ke...
1
2
3
4
5
Arti kata demos dalam makna demokrasi adalah...
Raja
Kekuasaan
Rakyat
Pemerintah
Kekuatan
Demokrasi adalah Pemerintah dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat adalah pengertian demokrasi oleh....
Carol C. Gould
Geovanni Sartori
Koentjoro Poerbopranoto
Henry Mayo
Abraham Lincoln
Kebebasan dalam mengemukakan pendapat bisa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut, kecuali ....
Memfitnah orang yang sedang terlibat perkara
Berdebat dalam sesi pemilihan capres
Menyatakan keberatan atas putusan hakim
Unjuk rasa dengan besar-besaran
Menentang kebijaksanaan pemerintah
Pada dasarnya, pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandasi sila Pancasila ke ....
2
4
1
5
2
Kekuasaan tertinggi yang ada di suatu negara dinamakan ....
Demokrasi
Kekuasaan
Kekuatan
Kedaulatan
Kemerdekaan
Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menggariskan bahwa rakyat bisa secara langsung memilih ....
Anggota Komisi Yudisial
Presiden dan Wakil Presiden
Ketua KPK dan wakil ketua
Ketua MPR dan Ketua DPR
Hakil Agung dan Hakim Konstitusi
Yang bukan ciri demokrasi dalam suatu negara adalah...
Pemerintah menjalankan kehendak rakyat
Adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah
Pemerintah menjalankan kepentingan rakyat
Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
Dibatasinya kehendak rakyat karna akan menngancam kedaulatan negara
Karakteristik demokrasi pada era kepemimpinan Soekarno adalah
Dimulai pada 1945-1965, terdapat demokrasi terpimpin, pers kurang begitu berkontribusi
Dimulai pada 1945-1965, terdapat demokrasi Pancasila, pers kurang begitu berkontribusi
Dimulai pada 1945-1965, terdapat demokrasi liberal, pers kurang begitu berkontribusi
Dimulai pada 1945-1965, terdapat demokrasi Pancasila, Pancasila dijadikan sebagai alat kekuasaan
Dimulai pada 1945-1965, terdapat demokrasi terpimpin, pers begitu berkontribusi
demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme arti dari demokrasi ....
Formal
Liberal
Langsung
Material
Presidensial
berikut yang merupakan bentuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat adalah ....
Demokrasi material
Demokrasi Liberal
Demokrasi terpimpin
Demokrasi langsung
Demokrasi Gabungan
Demokrasi parlementer di Indonesia pernah dilakukan pada periode...
1959-1965
1945-1949
1949-1959
1998-sekarang
1965-1998
Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai pada periode...
1998-sekarang
1949-1959
1945-1949
1959-1965
1965-1998
Hakikat Demokrasi adalah...
Negara berdasarkan kepentingan rakyat
Pembuatan keputusan bersama
Rakyat menguasai secara penuh kekuasaan negara
Penguasa diberi kebebasan
Rakyat menjalankan keputusan DPR
Pemegang kedaulatan dalam suatu negara demokrasi adalah...
Perdana menteri
Raja
Pemerintah
Rakyat
Presiden
Demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada masa...
Reformasi
Orde lama
Awal kemerdekaan
Orde baru
Akhir lemerdekaan
Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai yang semestinya melandasi pemerintahan demokrasi adalah…
Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga
Mendukung penggunaan kekerasan seoptimal mungkin
Menjamin perubahan masyarakat secara damai
Menyelenggarakan pergantian pemimipin secara teratur
Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat
Berikut ini dinamika demokrasi yang terjadi pada masa reformasi adalah ...
Kabinet sering jatuh bangun
Diberlakukakannya sistem pemerintahan parlementer
Berlakunya demokrasi terpeimpin
Penunjukan presiden ditentukan oleh suara rakyat dalam pemilihan umum
Membatasi partai politik menjadi 3 partai politik saja
Cara pengambilan keputusan sesuai dengan tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dapat ditempuh dengan jalan……….
Pemungutan suara
Pendekatan
Mentaati peraturan pimpinan
Musyawarah untuk mufakat
Berdasarkan persetujuan fraksi rakyat
Adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Pernyataan tersebut merupakan ....
Penggolongan hukum
Tujuan Hukum
Unsur Hukum
Karakteristik Hukum
Sumber Hukum
Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat dan hukum yurisprudensi. Keempat jenis hukum tersebut merupakan golongan hukum berdasarkan ....
Tempat berlakunya
Bentuknya
Waktu Berlakunya
Sumbernya
Sifatnya
Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum terdiri dari dua (2) jenis, yaitu ....
Nasional dan Internasional
Tertulis dan Tidak Tertulis
Positif dan Negatif
Material dan Formal
Objektif dan Subjektif
Lembaga peradilan di Indonesia yang berwenang menangani sengketa hasil Pemilu dan menguji Undang-Undang terhadap UUD NKRI Tahun 1945 adalah ....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Peradilan Umum
Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi
Dalam UU Nomor 49 Tahun 2009, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum adalah ....
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Peradilan Militer
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Peradilan Agama
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan tingkat kedua disebut juga ....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat ....
Kelima
Keempat
Ketiga
Kedua
Pertama
Berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama adalah ....
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Negeri
Pengadilan Agama
Pengadilan Militer
Pengadilan Tata Usaha Negara
Memutus pembubaran partai politik adalah wewenang ....
Mahkamah Konstitusi
DPR
Mahkamah Agung
Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi
Kesadaran memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut mencerminkan ....
Kesadaran Hukum
Perilaku Hukum
Konsep Hukum
Sikap Hukum
Kepatuhan Hukum
Sikap yang ditunjukan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, dalam nilai praksis Pancasila sila ke tiga adalah ....
Tidak memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
Saling mencintai sesama manusia
Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Yang bukan merupakan faktor-faktor diluar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, adalah ...
Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Penyalahgunaan kekuasaan
Rendahnya kesadaran HAM
Penyalahgunaan teknologi
Kesenjangan sosial
Menurut ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen , masa jabatan presiden adalah ......
Lima tahun, sesudahnya tidak dapat dipilih kembali
Empat tahun dan sesudahnya dapat diangkat lagi sampai waktu tidak terbatas
Enam tahun dan sesudahnya dapat diangkat lagi satu kali masa jabatan
Lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan
Delapan tahun dan sesudahnya ditentukan kemudian sesuai hasil pemilu
Lahirnya sistem pemerintahan demokrasi bertujuan untuk ....
Mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan
Membatasi kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang
Membatasi kekuasaan negara
Membatasi kekuasaan raja yang sewenang-wenang
Mengikutsertakan parpol dalam pemerintahan
Negara Indonesia adalah negara demokrasi, artinya .....
MA sebagai lembaga yudikatif
MPR sebagai lembaga negara
Kedaulatan ada di tangan rakyat
DPR sebagai lembaga pembuat UU
Presiden sebagai kepala pemerintahan
Contoh perilaku yang mendukung terhadap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dalam lingkungan masyarakat adalah .....
Ikut serta dalam setiap musyawarah keluarga
Senang ikut dalam kegiatan organisasi ekstra kulikuler
Mampu bekerja sama dengan lingkungan masyarakat
Mendukung kelancaran proses pemilu
Melaksanakan amanat rakyat
Penyampaian visi dan misi calon pemimpin politik perlu disampaikan kepada masyarakat agar ......
Disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air melalui media massa
Rakyat dapat menilai program-program yang akan dilaksanakan
Masyarakat merasa puas memiliki calon pemimpin yang berkualitas
Proses pemilihan calon pemimpin berlangsung tertib dan demokratis
Calon pemimpin tidak bertindak menyimpang dan sewenang-wenang
Sistem politik yang demokratis dan stabil dapat terbentuk apabila .....
Masyarakat memiliki budaya politik partisipan
Pemerintah memperhatikan seluruh aspirasi rakyat
Wakil-wakil rakyat mengutamakan kepentingan masyarakat
Rakyat bebas menentukan pemimpin politiknya
Tidak ada budaya money politic dalam proses politik
Sifat pemilu berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 adalah .....
Jujur, adil, dan mandiri
Nyata, mandiri, dan adil
Nasional, tetap, dan mandiri
Langsung, umum, dan tetap
Nasional, mandiri, dan langsung
Dalam sistem pemilihan umum, yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden adalah ....
Partai politik kepada KPU
Rakyat sebagai perwujudan demokrasi Pancasila
Perwakilan partai politik pada DPR
Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
Fraksi-fraksi dan komisi-komisi di MPR
Untuk mengukur apakah suatu negara atau pemerintah menjalankan tata pemerintahan demokrasi atau tidak dapat dilihat dari empat aspek, yaitu seperti di bawah ini, kecuali ...
Susunan kekuasaan negara
Penegakan hukum
Masalah kontrol rakyat
Masalah pembentukan negara
Dasar kekuasaan negara
Asas utama dari sistem demokrasi ialah .....
Adanya hak dan kewajiban manusia pada umumnya
Kekeluargaan dengan permufakatan
Kedaulatan rakyat dipegang negara
Diakuinya partisipasi rakyat dalam kehidupan negara
Musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat
Prinsip-prinsip negara hukum adalah .....
Adanya pemilihan umum
Kekuasaan legislatif di tangan parlemen
Adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintah
Dibentuknya lembaga peradilan agama dan militer
Kepala negara mempunyai hak memberikan grasi dan amnesti
Pelaksanaan negara hukum di Indonesia merupakan .......
Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea II
Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Negara hukum dalam arti sempit
Negara hukum klasik
Lembaga peradilan yang menangani masalah korupsi, namun peradilan itu pernah dinonaktifkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, kemudian sekarang peradilan ini kembali dibentuk dengan dasar peraturan perundang-undangan. Peradilan tersebut adalah .....
Peradilan Negeri
Peradilan Tinggi
Peradilan Tipikor
Peradilan HAM
Peradilan Agama
Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, artinya .....
Dalam menjatuhkan hukuman selalu memperhatikan golongan tertentu
Terlepas dari pengaruh kekuasaan lain
Terikat dengan kekuasaan pemerintah
Mempunyai kekuasaan tak terbatas
Bebas memutuskan perkara di pengadilan
Yang bukan merupakan fungsi dari lembaga peradilan adalah ....
Sebagai pengayoman
Melindungi hak asasi manusia
Mencari nafkah
Sebagai penegak keadilan dan kebenaran
Penegakan hukum
Equality before the law sebagai salah satu ciri negara hukum mempunyai pengertian.......
Kesamaan di depan hukum
Persamaan kedudukan dalam pemerintahan
Tindakan atas dasar hukum yang berlaku
Kedudukan berdasarkan status
Manusia mempunyai harkat dan derajat yang sama
Alasan setiap warga negara akan mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum karena hukum .....
Melindungi setiap tindakan pemerintah
Dapat diatur oleh warga negara
Berasal dari kehendak pengauasa dan rakyat
Hanya mengatur hubungan antara negara dengan warga negara
Melindungi dan mengakui hak setiap warga negara
Salah satu contoh bentuk kesadaran hukum warga negara dalam kehidupan sehari-hari adalah .....
Semua warga negara dijamin oleh hukum
Membayar pajak tepat pada waktunya
Menyelesaikan persengketaan melalui hukum
Semua peraturan diterapkan oleh pemerintah
Taat kepada hukum jika tidak merugikan
Demokrasi adalah Sistem Pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu adalah pandangan pengertian demokrasi menurut...
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Jan Materson
Abraham Lincoln
Aristoteles
Penerapan Demokrasi di Indonesia didasari oleh sila Pancasila, Khususnya sila ke...
1
2
3
4
5
Arti kata demos dalam makna demokrasi adalah...
Raja
Kekuasaan
Rakyat
Pemerintah
Kekuatan
Demokrasi adalah Pemerintah dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat adalah pengertian demokrasi oleh....
Carol C. Gould
Geovanni Sartori
Koentjoro Poerbopranoto
Henry Mayo
Abraham Lincoln
Kebebasan dalam mengemukakan pendapat bisa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut, kecuali ....
Memfitnah orang yang sedang terlibat perkara
Berdebat dalam sesi pemilihan capres
Menyatakan keberatan atas putusan hakim
Unjuk rasa dengan besar-besaran
Menentang kebijaksanaan pemerintah
Pada dasarnya, pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandasi sila Pancasila ke ....
2
4
1
5
2
Kekuasaan tertinggi yang ada di suatu negara dinamakan ....
Demokrasi
Kekuasaan
Kekuatan
Kedaulatan
Kemerdekaan
Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menggariskan bahwa rakyat bisa secara langsung memilih ....
Anggota Komisi Yudisial
Presiden dan Wakil Presiden
Ketua KPK dan wakil ketua
Ketua MPR dan Ketua DPR
Hakil Agung dan Hakim Konstitusi
Yang bukan ciri demokrasi dalam suatu negara adalah...
Pemerintah menjalankan kehendak rakyat
Adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah
Pemerintah menjalankan kepentingan rakyat
Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
Dibatasinya kehendak rakyat karna akan menngancam kedaulatan negara
Karakteristik demokrasi pada era kepemimpinan Soekarno adalah
Dimulai pada 1945-1965, terdapat demokrasi terpimpin, pers kurang begitu berkontribusi
Dimulai pada 1945-1965, terdapat demokrasi Pancasila, pers kurang begitu berkontribusi
Dimulai pada 1945-1965, terdapat demokrasi liberal, pers kurang begitu berkontribusi
Dimulai pada 1945-1965, terdapat demokrasi Pancasila, Pancasila dijadikan sebagai alat kekuasaan
Dimulai pada 1945-1965, terdapat demokrasi terpimpin, pers begitu berkontribusi
demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme arti dari demokrasi ....
Formal
Liberal
Langsung
Material
Presidensial
berikut yang merupakan bentuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat adalah ....
Demokrasi material
Demokrasi Liberal
Demokrasi terpimpin
Demokrasi langsung
Demokrasi Gabungan
Demokrasi parlementer di Indonesia pernah dilakukan pada periode...
1959-1965
1945-1949
1949-1959
1998-sekarang
1965-1998
Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai pada periode...
1998-sekarang
1949-1959
1945-1949
1959-1965
1965-1998
Hakikat Demokrasi adalah...
Negara berdasarkan kepentingan rakyat
Pembuatan keputusan bersama
Rakyat menguasai secara penuh kekuasaan negara
Penguasa diberi kebebasan
Rakyat menjalankan keputusan DPR
Pemegang kedaulatan dalam suatu negara demokrasi adalah...
Perdana menteri
Raja
Pemerintah
Rakyat
Presiden
Demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada masa...
Reformasi
Orde lama
Awal kemerdekaan
Orde baru
Akhir lemerdekaan
Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai yang semestinya melandasi pemerintahan demokrasi adalah…
Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga
Mendukung penggunaan kekerasan seoptimal mungkin
Menjamin perubahan masyarakat secara damai
Menyelenggarakan pergantian pemimipin secara teratur
Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat
Berikut ini dinamika demokrasi yang terjadi pada masa reformasi adalah ...
Kabinet sering jatuh bangun
Diberlakukakannya sistem pemerintahan parlementer
Berlakunya demokrasi terpeimpin
Penunjukan presiden ditentukan oleh suara rakyat dalam pemilihan umum
Membatasi partai politik menjadi 3 partai politik saja
Cara pengambilan keputusan sesuai dengan tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dapat ditempuh dengan jalan……….
Pemungutan suara
Pendekatan
Mentaati peraturan pimpinan
Musyawarah untuk mufakat
Berdasarkan persetujuan fraksi rakyat
Adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Pernyataan tersebut merupakan ....
Penggolongan hukum
Tujuan Hukum
Unsur Hukum
Karakteristik Hukum
Sumber Hukum
Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat dan hukum yurisprudensi. Keempat jenis hukum tersebut merupakan golongan hukum berdasarkan ....
Tempat berlakunya
Bentuknya
Waktu Berlakunya
Sumbernya
Sifatnya
Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum terdiri dari dua (2) jenis, yaitu ....
Nasional dan Internasional
Tertulis dan Tidak Tertulis
Positif dan Negatif
Material dan Formal
Objektif dan Subjektif
Lembaga peradilan di Indonesia yang berwenang menangani sengketa hasil Pemilu dan menguji Undang-Undang terhadap UUD NKRI Tahun 1945 adalah ....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Peradilan Umum
Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi
Dalam UU Nomor 49 Tahun 2009, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum adalah ....
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Peradilan Militer
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Peradilan Agama
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan tingkat kedua disebut juga ....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat ....
Kelima
Keempat
Ketiga
Kedua
Pertama
Berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama adalah ....
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Negeri
Pengadilan Agama
Pengadilan Militer
Pengadilan Tata Usaha Negara
Memutus pembubaran partai politik adalah wewenang ....
Mahkamah Konstitusi
DPR
Mahkamah Agung
Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi
Kesadaran memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut mencerminkan ....
Kesadaran Hukum
Perilaku Hukum
Konsep Hukum
Sikap Hukum
Kepatuhan Hukum
