Belanda mengakui kekuatan RI secara de jure

Pemerintah RI harus menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda

Belanda secara de jure harus meninggalkan seluruh pulau Jawa paling lambat 1 Januari 1948

RIS dan Belanda akan membentuk UNI Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua

Pemerintah RI harus meninggalkan daerah Jawa, Sumatera, dan Madura

Menghancurkan TNI

Menguasai persenjataan yang dimiliki rakyat Indonesia

Mengepung ibukota Indonesia

Merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor

Menghapus kedaulatan RI

AS, Tiongkok, dan Inggris

Belgia, AS, dan India

Australia, Belgia, dan AS

India, Prancis, dan AS

Perancis, Inggris, dan Australia

Belanda mengakui wilayah Indonesia

Indonesia menjadi negara Serikat

membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh raja Belanda.

wilayah Indonesia semakin sempit

Belanda mendapat bantuan dari Sekutu

Perjanjian Linggarjati

Perundingan Hooge Veluwe

Perjanjian Renville

Perjanjina Roem-Royen

Konferensi Inter-Indonesia

Negara-negara yang mendukung Indonesia

Negara-negara boneka atau negara bagian bentukkan Belanda

Wilayah-wilayah kekuasaan Belanda

Negara bagian Belanda yang berada di Asia

Daerah kekuasaan Belanda yang dijanjikan akan merdeka oleh Belanda

Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat

Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai

Irian Barat belum disa diserahkan kepada RIS

Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi

Menghentikan gerakan militer dan membebaskan para tahanan politik

RI diwakili Ir. Soekarno, Belanda oleh Herman Van Royen

RI diwakili Sri Sultan Hamengkubowono IX, Belanda oleh A. H. S. Lovink

RI diwakili oleh Ali Sastroamidjojo, Belanda oleh Van Maarseveen

RI diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda oleh Schermerhorn

RI diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo

PBB adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara di dunia

Mayoritas negara PBB adalah negara pemenang PD II

Indonesia ingin menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

Menjadi anggota PBB berarti bebas dari penjajahan Belanda

Belanda tidak akan berani menjajah Indonesia kembali apabila telah menjadi anggota PBB

1 dan 2

1 dan 3

2 dan 3

2 dan 4

3 dan 4

Amir Syarifudin

Burhanuddin Harahap

Willopo

Ali Sastroamidjojo

Djuanda Kartawidjaja

Menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar

Menghentikan aksi militernya serta membebaskan tahanan politik

Menyetujui kembalinya pemeriantah RI ke Yogyakarta

Menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia serikat

Menbentuk negara federal di daerah yang dikuasainya melalui pajak pendapatan

1, 2, dan 3

1, 3, dan 4

2, 3, dan 4

2, 4, dan 5

3, 4, dan 5

diplomasi antar negara Asia dan forum PBB

gerakan bawah tanah dan perjuangan fisik

diplomasi dalam negeri dan luar negeri

perjuangan senjata dan diplomasi

gerakan rahasia dan diplomasi

Garis yang membatasi pelayaran bagi RI apabila keluar dari Sumatera, Jawa, dan Madura

Garis yang membatasi wilayah Belanda dengan wilayah yang direbut oleh Indonesia pada Agresi Militer I

Garis wilayah kedaulatan RI berdasarkan putusan Van Mook

Garis yang ditetapkan oleh Van Mook untuk membatasi wilayah Belanda dengan Jawabarat, sumaterabarat, dan Sumatera utara

Terjadi kekosongan kekuasaan karena penangkapan terhadap Sukarno - Hatta

Presiden Sukarno telah memberi mandat kepada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI

Presiden memberi wewenang kepada Mr AA Maramis untuk membentuk Exile Government di luar negeri apabila Syarudin gagal membentuk PDRI

RI tetap eksis karena Mr Syafrudin berhasil membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatera Barat

perang terbuka

perang gerilya

perang kilat

perang semesta

perang bubat

Belanda dan RI harus menghentikan permusuhan, segera kembali ke meja perundingan dan ibukota RI harus segera dipulihkan

Belanda dan RI harus menghentikan permusuhan, Belanda harus segera membebaskan Presiden dan pemimpin lainnya yang ditawan

DK PBB segera membentuk komisi khusus untuk Indonesia atau UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dengan hak mengambil keputusan yang mengikat

berfungsi sebagai pemerintah pusat, mengatur arus informasi, menjaga mata rantai komunikasi antar daerah, dan berbagai tugas dengan perwakilan di luar negeri

menyebarkan informasi mengenai keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI ke dunia internasional sehingga membuka mata dunia tentang keberadaan RI yang sebenarnya

melakukan pendekatan kepada dewan keamanan PBB untuk membantu persoalan yang dihadapi RI dan mempercepat diselenggaralkannya perdamaian

memberi rekomendasi kepada DK PBB dan pihak yang bersengketa

membantu pihak yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DK PBB

membantu memulihkan kekuasaan pememrintah RI dengan segera

mengawasi pemilihan umum bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan

membantu pemulihan perekonomian penduduk di wilayah yang diduduki tentara Belanda

6 jam

12 jam

24 jam

3 hari

6 hari

Mohammad Roem

Mohammad Hatta

Ahmad Soebardjo

Mohammad Natsir

Ir. Soekarno

setiap bangsa memiliki hak sesuai kehendaknya.

semua bangsa di dunia harus tunduk pada aturan PBB.

semua bangsa di dunia merupakan satu kesatuan.

semua bangsa harus mengadakan perbaikan.

setiap bangsa harus saling menghormati.

membentuk pemerintahan yang berdaulat dan konstitusi negara.

menyediakan lapangan pekerjaan untuk menghidupi rakyat.

melucuti senjata milik pasukan Jepang agar dapat dimanfaatkan rakyat.

memobilisasi rakyat agar membantu pemerintah mengisi kemerdekaan.

melindungi rakyat dari upaya penjajahan kembali bangsa Belanda di Indonesia.

1) dan 2)

1) dan 3)

2) dan 3)

2) dan 4)

3) dan 4)

belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi kinerja kabinet.

kabinet masih bersifat format sebagai syarat sebuah pemerintahan negara.

situasi keamanan tidak memungkinkan untuk menjalankan pemerintahan.

presiden belum menyusun program kerja bagi para menterinya.

para menteri dalam kabinet berasal dari partai berbeda-beda.

melucuti dan memulangkan tantara Jepang ke negaranya

mengadili penjahat-penjahat perang Jepang

membebaskan tawanan perang Jepang

menerima penyerahan Jepang

menjamin kondisi damai

keterbatasan sarana komunikasi pada masa awal kemerdekaan.

aktivitas BKR yang berkaitan dengan kegiatan bela negara masih kurang.

pemerintah pusat kurang menyosialisasi pembentukan BKR.

kepedulian rakyat perdesaan terhadap kemerdekaan Indonesia masih kurang

keterbatasan akses informasi mengenai pemerintahan dan militer Indonesia

Pasukan Sekutu tidak bersedia mengakui Indonesia secara de facto dan de jure.

Rakyat dan TKR sering diprovokasi oleh pasukan Sekutu yang berujung pertempuran.

Pasukan Sekutu bekerja sama dengan Jepang untuk menguasai kembali Indonesia.

Sekutu mengambil alih tugas TKR dan laskar perjuangan rakyat.

Sekutu diboncengi oleh NICA yang menancapkan bertujuan kekuasaannya di Indonesia kembali.

menghentikan pertempuran yang terjadi di berbagai daerah Indonesia.

melucuti dan mengirim pulang tantara Jepang yang masih ada di Indonesia.

membahas masalah pengakuan kedaulatan kemerdekan Indonesia.

membentuk pemerintahan baru yang berbentuk negara federal di Indonesia.

mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintahan Hindia Belanda.

menyerang petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air minum di Wungkal.

menjalin kerja sama dengan para interniran Sekutu di Semarang.

meracuni persediaan air minum di Wungkal dan membunuh dr. Kariadi.

meminta bantuan pasukan NICA yang telah tiba di Semarang

menahan para pemuda nasionalis yang melakukan serangan

1), 2), dan 3)

1), 3), dan 4)

2), 3), dan 4)

2), 4), dan 5)

3),4), dan 5)

peringatan yang dikeluarkan NICA.

ancaman yang disebarkan Sekutu.

ultimatum yang dikeluarkan Sekutu.

teror yang dilakukan pasukan NICA.

serangan yang dilakukan Sekutu dan NICA.

Negara-negara bagian RIS merasa belum paham dengan seluk-beluk ketatanegaraan RIS.

RIS pada dasarnya sebuah bentuk negara transisi menuju terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ingin Bersatu sebagai satu bahasa, dan satu tanah air.

Belanda menyadari RIS tidak efektif dan karena itu menentukan masa depannya sendiri.

Ir. Sukarno dan Moh. Hatta mengancam melakukan intervensi militer terhadap negara-negara bagian yang tidak ingin bergabung ke dalam Republik Indonesia.

menggunakan produk-produk dalam negeri.

menggunakan hak pilih dalam pemilu.

mematuhi peraturan lalu lintas.

membayar pajak tepat waktu.

menjaga ketertiban umum.

wilayah Indonesia makin sempit.

wilayah Indonesia dibatasi garis demarkasi.

Indonesia harus melepaskan Irian Barat.

pembentukan Republik Indonesia Serikat.

perekonomian Indonesia makin tidak stabil.

A1), A2), dan B1)

A1), A2), dan B2)

A1), A2), dan B3)

A2), A3), dan B3)

A3), B1), dan B3)

komisi yang beranggotakan Amerika Serikat, Belgia, dan Inggris.

lembaga khusus yang menangani bangsa-bangsa terjajah.

badan arbitrase yang tidak memihak negara berselisih.

badan yang mewadahi perjuangan bangsa Indonesia.

komisi jasa baik yang membantu penyelesaian konflik Indonesia-Belanda.

kesediaan Belanda dan Indonesia menyelesaikan pertikaian secara damai.

kedaulatan Indonesia berada di tangan Belanda selama masa peralihan.

pembentukan negara-negara federal sebagai bagian negara serikat.

kesediaan Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata.

penentuan batas wilayah garis demarkasi van Mook.

keraguan pemerintah atas kemampuan TKR dalam menghadapi Belanda.

ketidak mampuan delegasi Indonesia dalam memenangkan perundingan.

tekanan KTN agar Indonesia bersedia mengakui hasil perundingan.

eksistensi Republik Indonesia secara de facto dan de jure diakui.

pembebasan Sukarno-Hatta yang diasingkan oleh Belanda.

pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

hampir seluruh anggota APRIS merupakan mantan KNIL.

pertahanan negara menjadi tugas dan wewenang Republik Indonesia.

negara federal tidak diizinkan memiliki kesatuan militer sendiri.

operasional APRIS ditanggung oleh negara-negara bagian.

Indonesia berhasil membujuk negara- negara anggota BFO.

Indonesia bersedia memberikan bantuan untuk negara-negara BFO.

Negara-negara BFO bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia.

Belanda memaksa BFO kekuasaan Belanda di wilayah BFO mengakui.

Negara-negara BFO tidak diperkenankan memiliki pemerintahan sendiri.

Pengakuan kedaulatan Belanda atas pemerintah Republik Indonesia.

Kesepakatan bahwa pemerintahan Indonesia berbentuk republic.

Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.

Pembentukan pemerintah transisi oleh Komisi Tiga Negara.

Penarikan pasukan TNIl dari kantong-kantong gerilya.

diserahkan kepada pemerintah Indonesia untuk membangun Irian Barat.

diadakan perundingan kembali satut tahun setelah penyerahan kedaulatan.

diserahkan kepada Kerajaan Belanda untuk dikelola menjadi daerah otonom.

dibentuk pemerintahan bersama antara Belanda-Indonesia untuk Irian Barat.

dikembalikan kepada masyarakat Irian Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Bandung Lautan Api

Medan Area

Merah Putih di Manado

Palagan Ambarawa

Pertempuran Surabaya

Menghambat gerak pasukan Jepang

Supaya tidak dimanfaatkan oleh Sekutu

Menghancurkan sisa pengaruh Jepang di Bandung

Menerapkan strategi bumi hangus

Tidak membutuhkan Bandung Selatan dalam perjuangan

dilatarbelakangi oleh penginjakan lencana merah putih

Jepang meracuni cadangan air minum di candi

kekecewaan terhadap hasil perundingan Linggajati

tewasnya AWS Mallaby

gugurnya Letkol Isdiman

Surabaya

Bandung

Medan

Bali

Ambarawa

Soekarno

Mohammad Hatta

Sultan Hamengkubuwono IX

Jenderal Sudirman

Ki Hajar Dewantara