Font size
WorksheetsTKA PPKn SMK-SMA
Total questions: 50
Worksheet time: 40mins
Seorang kepala daerah membuat kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di wilayahnya. Kebijakan ini juga disertai sosialisasi nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Sikap ini mencerminkan penerapan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila …
Ketuhanan Yang Maha Esa
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Amandemen UUD 1945 telah dilakukan beberapa kali sejak era reformasi. Tujuan amandemen ini adalah untuk menyesuaikan konstitusi dengan dinamika perkembangan politik, hukum, dan sosial masyarakat, termasuk memperkuat peran lembaga negara dan hak-hak warga negara. Pernyataan ini menunjukkan fungsi amandemen untuk …
Mempertahankan bentuk negara secara mutlak
Menetapkan kewajiban warga negara secara rinci
Menghapus seluruh sistem ketatanegaraan yang lama
Menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman
Menetapkan bahasa nasional dan simbol negara
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat secara utuh. Pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tersebut atas nama rakyat, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu melalui otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa …
Pemerintah pusat sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia
Setiap pemerintah daerah secara merdeka
Lembaga internasional
Rakyat melalui perwakilan di tingkat kecamatan
Partai politik yang berkuasa
Indonesia memiliki beragam budaya, bahasa, dan agama. Upaya pemerintah dalam menghargai perbedaan ini, sekaligus menanamkan rasa persatuan dan toleransi, merupakan implementasi prinsip … dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedaulatan rakyat
Demokrasi Pancasila
Pemerintahan pusat-daerah
Sistem hukum nasional
Bhinneka Tunggal Ika
Seorang warga aktif mengikuti musyawarah desa, memberikan masukan dalam peren
Seorang warga aktif mengikuti musyawarah desa, memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan lingkungan, dan turut menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Sikap ini menunjukkan …
Kepatuhan terhadap hukum semata
Peran aktif warga negara dalam demokrasi
Kewajiban membayar pajak
Partisipasi dalam urusan internasional
Netralitas dalam sistem politik
Seorang guru menanamkan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial kepada murid-muridnya. Guru tersebut juga mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan organisasi sekolah yang mengutamakan kerja sama. Sikap yang ditunjukkan guru tersebut paling sesuai dengan penerapan sila …
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam suatu negara, lembaga legislatif memiliki kewenangan membuat undang-undang, sedangkan lembaga eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang tersebut. Peran masing-masing lembaga ini diatur agar tercipta keseimbangan kekuasaan. Fungsi pengaturan ini sesuai dengan tujuan …
Menetapkan hak-hak minoritas secara mutlak
Memberikan kekuasaan penuh kepada eksekutif
Menghapus sistem ketatanegaraan lama
Menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman
Menentukan partai politik yang berkuasa
Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah. Bentuk negara ini menjamin kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pemerintahan pusat sebagai wakil rakyat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa …
Pemerintah pusat sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia
Setiap pemerintah daerah secara merdeka
Lembaga internasional memiliki pengaruh dominan
Rakyat melalui perwakilan di tingkat kecamatan
Partai politik yang berkuasa menentukan kebijakan
Pemerintah mendorong pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah, pengakuan hak-hak minoritas, dan perayaan berbagai budaya lokal. Langkah ini bertujuan menumbuhkan rasa persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan implementasi prinsip …
Kedaulatan rakyat
Demokrasi Pancasila
Bhinneka Tungga
Sistem hukum nasional
Peran aktif warga negara dalam pembangunan
Langkah ini bertujuan menumbuhkan rasa persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan implementasi prinsip …
Kedaulatan rakyat
Demokrasi Pancasila
Bhinneka Tunggal Ika
Sistem hukum nasional
Peran aktif warga negara dalam pembangunan
Seorang warga negara berpartisipasi aktif dalam pemilu, mengikuti rapat lingkungan, dan memberikan masukan pada perencanaan pembangunan desa. Kegiatan ini menunjukkan bentuk partisipasi yang mencerminkan …
Kepatuhan terhadap hukum semata
Kewajiban membayar pajak
Netralitas dalam sistem politik
Partisipasi dalam urusan internasional
Peran aktif warga negara dalam demokrasi
Seorang guru memberikan pembelajaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Guru tersebut menekankan agar siswa memahami makna setiap sila dan dapat mengimplementasikannya dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan menumbuhkan …
Karakter dan perilaku sesuai nilai Pancasila
Kepatuhan hukum semata
Netralitas politik di sekolah
Fokus pada akademik tanpa moral
Kemandirian ekonomi siswa
Sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang dan eksekutif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pembagian tugas ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan keseimbangan antar lembaga. Fungsi ini sesuai dengan prinsip …
Kedaulatan rakyat berada di lembaga eksekutif
Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan
Pelaksanaan otonomi daerah secara bebas
Netralitas lembaga hukum
Partisipasi masyarakat dalam politik
Seorang kepala desa menyelenggarakan musyawarah terbuka untuk menentukan alokasi anggaran pembangunan, termasuk untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Warga diberikan kesempatan memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Sikap ini merupakan wujud …
Kedaulatan rakyat melalui pemerintah pusat
Netralitas lembaga negara
Penegakan hukum internasional
Partisipasi pasif warga negara
Peran aktif warga negara dalam demokrasi
Dalam upaya menjaga persatuan, pemerintah menerapkan kebijakan yang mengakui hak-hak minoritas, mendukung pendidikan multikultural, serta mendorong pelestarian budaya lokal. Langkah ini bertujuan untuk menegakkan prinsip …
Kedaulatan rakyat
Demokrasi Pancasila
Otonomi daerah
Bhinneka Tunggal Ika
Peran aktif warga negara
Seorang warga negara secara rutin mengikuti pemilu, memberikan masukan pada rapat RT/RW, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi tersebut menunjukkan penerapan hak dan kewajiban warga negara untuk …
Kepatuhan terhadap hukum semata
Fokus pada kepentingan pribadi
Berperan aktif dalam kehidupan demokrasi
Mengikuti kebijakan internasional
Memisahkan diri dari kegiatan sosial
Pemerintah mendorong masyarakat untuk aktif ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah, termasuk memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban pemilih. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan keputusan politik mencerminkan aspirasi rakyat. Penerapan partisipasi warga negara ini sesuai dengan prinsip …
Kedaulatan rakyat berada pada lembaga legislatif
Penegakan hukum secara semata-mata
Netralitas politik warga
Peran aktif warga negara dalam demokrasi
Kemandirian pemerintah daerah
Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN dan PBB. Kegiatan diplomasi, kerja sama ekonomi, dan penanganan isu global dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional dan meningkatkan posisi Indonesia di dunia. Aktivitas ini mencerminkan pemahaman tentang …
Penegakan hukum di tingkat lokal
Partisipasi masyarakat dalam politik nasional
Nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan
Otonomi daerah dalam pembangunan
Globalisasi dan hubungan internasional
Seorang kepala sekolah menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan etika dalam seluruh kegiatan sekolah. Selain itu, sekolah juga mengadakan pelatihan karakter untuk murid agar dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Upaya ini mencerminkan penerapan nilai …
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Civic virtue dan karakter bangsa
De
menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Upaya ini mencerminkan penerapan nilai …
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Civic virtue dan karakter bangsa
Demokrasi Pancasila
Kedaulatan rakyat
Dalam sebuah daerah, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendorong warga mengikuti musyawarah desa, pendidikan politik, dan program pembangunan sosial. Tujuan dari kebijakan ini adalah …
Memusatkan kekuasaan di pemerintah pusat
Meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam demokrasi
Memberikan otonomi sepenuhnya kepada daerah
Menetapkan standar internasional secara ketat
Mengurangi hak minoritas dalam pengambilan keputusan
Seorang tokoh masyarakat menekankan pentingnya persatuan, saling menghormati, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut juga aktif memberikan contoh nyata dalam menjaga kerukunan antarwarga. Sikap ini mencerminkan penerapan nilai …
Bhinneka Tunggal Ika
Demokrasi Pancasila
Peran aktif warga negara dalam pembangunan
Otonomi daerah
Kedaulatan rakyat
Pada setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, DPR bersama pemerintah secara musyawarah melakukan pembahasan dengan berpedoman pada Pancasila sebagai landasan filosofis. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu…
Menjadi dasar dalam mengambil keputusan oleh para tokoh penting bangsa
Merupakan cita-cita hukum yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia
Mengakui Pancasila sebagai ideologi negara yang telah ditetapkan pendiri bangsa
Manifestasi dari kesepakatan yang telah dirumuskan saat sebelum kemerdekaan
Menunjukkan kepada dunia bahwa ideologi Pancasila dihormati seluruh bangsa Indonesia
Seorang warga negara Indonesia memutuskan untuk menggugat Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Tindakan warga tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak…
Mengkritik pemerintah
Mengajukan judicial review
Melakukan aksi unjuk rasa
Memilih dalam pemilu
Mengusulkan RUU
Pada awal kemerdekaan Indonesia, terdapat perdebatan tajam tentang dasar negara karena perbedaan keinginan antara negara berdasarkan agama tertentu, paham sekuler, dan sosialisme. Namun pada akhirnya, Pancasila dipilih sebagai dasar dan ideologi negara. Alasan utama Pancasila diterima sebagai ideologi negara dalam situasi keberagaman ideologis tersebut karena Pancasila…
Menyatukan paham ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat
Berfungsi sebagai identitas nasional yang menghilangkan keberagaman
Menjadi dokumen resmi pertama yang ditulis dalam Pembukaan UUD 1945
Menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil
Merupakan ide
Pemerintah daerah di suatu kabupaten mengusulkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah pegunungan. Usulan tersebut kemudian disetujui dan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat. Pembangunan berjalan lancar karena adanya hubungan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat dari hubungan tersebut, yakni…
Menguatkan peran pemerintah pusat di daerah karena kesehatan merupakan urusan wajib
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat secara merata dan adil
Menjamin terlaksananya semua kewajiban pemerintah pusat di daerah pada urusan kesehatan
Memenuhi semua kebutuhan daerah dengan bantuan dana secara penuh oleh pemerintah pusat
Menyelenggarakan urusan kesehatan masyarakat yang modern dan lengkap untuk masyarakat
Platform media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dijadikan sebagai sarana menyuarakan aspirasi politik, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan ilustrasi, dampak strategis tersebut terhadap eksistensi NKRI, yaitu…
Menguatkan stabilitas nasional dengan penyebaran informasi yang cepat dan merata ke seluruh wilayah
Mendorong kemandirian masyarakat daerah dalam menentukan kebijakan politik secara otonom
Meningkatkan risiko disintegrasi apabila informasi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat
Menumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang mampu mengurangi konflik antarwilayah
Menghasilkan kebijakan publik yang dapat menyerap seluruh keinginan dari masyarakat
Salah satu hasil penting dari amandemen UUD 1945 di bawah ini adalah…
Penghapusan lembaga MPR
Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada DPR
Penambahan kekuasaan absolut presiden
Penguatan prinsip negara hukum dan HAM
Pembentukan negara federal
Pemerintah membuat kebijakan pembangunan jalan tol di wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat adat. Kendatipun demikian, jalan tol tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dari perspektif HAM dan demokrasi, kebijakan tersebut…
Sesuai dengan asas pembangunan nasional
Melindungi kepentingan ekonomi nasional
Bertentangan dengan prinsip partisipasi publik
Mendukung nilai-nilai nasionalisme
Dilindungi oleh undang-undang investasi asing
Suatu waktu, terjadi konflik antara dua kelompok masyarakat akibat penyebaran informasi hoaks melalui media sosial yang bersifat memecah belah. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah konflik tersebut adalah…
Memblokir seluruh media sosial
Menangkap semua yang terlibat konflik
Menerapkan sensor ketat pada semua berita
Meningkatkan literasi digital dan dialog antarkelompok
Menerapkan darurat sipil
Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tetap memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu…
Norma sosial masyarakat global
Nilai-nilai religius masyarakat
Ketetapan MPR
Nilai-nilai dasar Pancasila
Undang-Undang Pemerintah Daerah
Salah satu kelebihan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ialah…
Presiden dapat membubarkan parlemen sewaktu-waktu
Legislatif dan eksekutif memiliki fungsi yang menyatu
Presiden memiliki kekuasaan absolut
Kedudukan presiden tidak tergantung pada dukungan parlemen
Parlemen memiliki kekuasaan untuk menunjuk presiden
Pemerintah Indonesia secara aktif mengirimkan Pasukan Garuda sebagai bagian dari misi
pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di berbagai negara yang dilanda
konflik. Keterlibatan aktif ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari politik luar negeri
Indonesia yang bebas aktif.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, alasan strategis bagi Indonesia untuk terus berkomitmen dalam misi
perdamaian dunia adalah ....
Meningkatkan pengaruh militer Indonesia di kancah internasional
Memperoleh keuntungan ekonomi dari negara yang dibantu
Melaksanakan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Menguji kesiapan tempur Tentara Nasional Indonesia
Menjalin aliansi militer dengan negara-negara adidaya
Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka yang mampu berinteraksi dengan perkembangan
zaman dan adanya dinamika internal. Meskipun demikian, keterbukaan ini tidak berarti mengubah
nilai-nilai dasarnya.
Karakteristik utama Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ....
Nilai-nilainya dipaksakan dari luar oleh kehendak para penguasa
Bersifat kaku dan tidak dapat menerima pemikiran-pemikiran baru
Dapat digantikan dengan ideologi lain yang dianggap lebih relevan setiap saat
Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya
Menerima semua pengaruh budaya asing tanpa adanya proses penyaringan
Pemerintah berencana membangun jalan tol yang akan melewati lahan pertanian produktif milik
warga di beberapa desa. Proyek ini dianggap strategis untuk kepentingan nasional, namun di sisi
lain akan menghilangkan mata pencaharian sebagian warga.
Berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi sesuai UUD NRI Tahun 1945, langkah-langkah
yang seharusnya ditempuh pemerintah dalam situasi tersebut adalah .... (Jawaban benar lebih dari
satu)
Melakukan sosialisasi dan dialog terbuka dengan warga yang terdampak.
Memberikan ganti rugi yang layak dan adil atas lahan dan aset warga
Mengabaikan protes warga demi kelancaran proyek strategis nasional
Menyediakan program alih profesi atau pemberdayaan ekonomi bagi warga yang kehilangan
lahan.
Melakukan penggusuran paksa tanpa negosiasi untuk efisiensi waktu
Sebuah perusahaan swasta menerapkan kebijakan yang mewajibkan karyawannya untuk
berpartisipasi dalam perayaan hari besar keagamaan semua agama yang diakui di Indonesia secara
bergiliran. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa toleransi dan saling pengertian antarumat
beragama di lingkungan kerja.
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan di bawah ini terkait penerapan kebijakan
tersebut!
Kebijakan tersebut merupakan upaya positif untuk mengelola kebhinekaan sebagai modal sosial perusahaan.
(a)
Sebuah perusahaan swasta menerapkan kebijakan yang mewajibkan karyawannya untuk
berpartisipasi dalam perayaan hari besar keagamaan semua agama yang diakui di Indonesia secara
bergiliran. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa toleransi dan saling pengertian antarumat
beragama di lingkungan kerja.
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan di bawah ini terkait penerapan kebijakan
tersebut!
Tindakan perusahaan berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan.
(a)
Sebuah perusahaan swasta menerapkan kebijakan yang mewajibkan karyawannya untuk
berpartisipasi dalam perayaan hari besar keagamaan semua agama yang diakui di Indonesia secara
bergiliran. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa toleransi dan saling pengertian antarumat
beragama di lingkungan kerja.
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan di bawah ini terkait penerapan kebijakan
tersebut!
Upaya tersebut sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman
(a)
Setelah pemilihan umum, muncul sengketa mengenai hasil perolehan suara antara dua calon
anggota legislatif. Selain itu, sebuah undang-undang yang baru disahkan dianggap bertentangan
dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 oleh sekelompok masyarakat sipil.
Tentukan Tepat atau Tidak Tepat terkait lembaga negara yang berwenang menangani setiap kasus
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945!
Sengketa hasil pemilu legislatif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
(a)
Setelah pemilihan umum, muncul sengketa mengenai hasil perolehan suara antara dua calon
anggota legislatif. Selain itu, sebuah undang-undang yang baru disahkan dianggap bertentangan
dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 oleh sekelompok masyarakat sipil.
Tentukan Tepat atau Tidak Tepat terkait lembaga negara yang berwenang menangani setiap kasus
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945!
Peengujian undang-undang dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman
(a)
Setelah pemilihan umum, muncul sengketa mengenai hasil perolehan suara antara dua calon
anggota legislatif. Selain itu, sebuah undang-undang yang baru disahkan dianggap bertentangan
dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 oleh sekelompok masyarakat sipil.
Tentukan Tepat atau Tidak Tepat terkait lembaga negara yang berwenang menangani setiap kasus
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945!
Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu)
(a)
Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan ruang siber yang tanpa batas, di mana setiap individu
dapat membentuk komunitas digitalnya sendiri. Fenomena ini memunculkan “echo chambers” atau
ruang gema, di mana pandangan seseorang terus-menerus diperkuat oleh informasi dan opini yang
serupa, serta mengisolasi mereka dari sudut pandang yang berlawanan.
Ditinjau dari konsep Wawasan Nusantara, dampak paling mengancam dari fenomena ruang gema
tersebut adalah ....
Melemahnya perekonomian nasional akibat persaingan produk digital asing
Munculnya potensi disintegrasi bangsa akibat terkikisnya cara pandang Indonesia sebagai
satu kesatuan
Menurunnya tingkat penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda
Lambatnya adaptasi lembaga pemerintahan terhadap transformasi digital
Meningkatnya kejahatan siber yang bersifat lintas negara
Sebuah pemerintah daerah menerbitkan peraturan yang melarang segala bentuk mural atau seni
jalanan di ruang publik dengan alasan menjaga ketertiban dan keindahan kota. Kebijakan ini menuai
protes dari komunitas seniman muda yang merasa ruang berekspresi mereka untuk menyampaikan
kritik sosial menjadi terbelenggu.
Kasus tersebut mencerminkan adanya potensi benturan antar nilai dan prinsip yang terkandung
dalam Pancasila. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tentukan prinsip-prinsip yang berpotensi mengalami
ketegangan dalam implementasinya! (Jawaban benar lebih dari satu)
Hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari kedaulatan rakyat
Tanggung jawab negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.
Upaya menjaga persatuan dan kesatuan dengan mencegah potensi keresahan
Kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing.
Prinsip keadilan sosial dalam distribusi sumber daya ekonomi.
Sebuah video investigasi yang viral di media sosial menunjukkan dugaan keterlibatan seorang
pejabat tinggi dalam kasus korupsi. Publik merespons dengan kemarahan dan menuntut agar
pejabat tersebut segera ditangkap dan dihukum. Namun, aparat penegak hukum menyatakan
bahwa mereka harus mengikuti prosedur yang berlaku, seperti penyelidikan dan pengumpulan
bukti yang cukup, yang membutuhkan waktu.
Evaluasilah pernyataan berikut terkait ketegangan antara tuntutan publik dan proses penegakan
hukum dalam negara demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dengan memilih Logis atau
Tidak Logis!
Desakan publik untuk penghukuman cepat, meskipun didasari semangat antikorupsi, beresiko mencederai asas praduga tak bersalah
(a)
Sebuah video investigasi yang viral di media sosial menunjukkan dugaan keterlibatan seorang
pejabat tinggi dalam kasus korupsi. Publik merespons dengan kemarahan dan menuntut agar
pejabat tersebut segera ditangkap dan dihukum. Namun, aparat penegak hukum menyatakan
bahwa mereka harus mengikuti prosedur yang berlaku, seperti penyelidikan dan pengumpulan
bukti yang cukup, yang membutuhkan waktu.
Evaluasilah pernyataan berikut terkait ketegangan antara tuntutan publik dan proses penegakan
hukum dalam negara demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dengan memilih Logis atau
Tidak Logis!
Dalam negara demokrasi, penegak hukum harus memprioritaskan opini publik di atas prosedur hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat
(a)
Sebuah video investigasi yang viral di media sosial menunjukkan dugaan keterlibatan seorang
pejabat tinggi dalam kasus korupsi. Publik merespons dengan kemarahan dan menuntut agar
pejabat tersebut segera ditangkap dan dihukum. Namun, aparat penegak hukum menyatakan
bahwa mereka harus mengikuti prosedur yang berlaku, seperti penyelidikan dan pengumpulan
bukti yang cukup, yang membutuhkan waktu.
Evaluasilah pernyataan berikut terkait ketegangan antara tuntutan publik dan proses penegakan
hukum dalam negara demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dengan memilih Logis atau
Tidak Logis!
Situasi tersebut menunjukkan adanya pertarungan antara prinsip kedaulatan rakyat (tuntutan publik) dengan prinsip supremasi hukum
(a)
Dalam rangka melestarikan budaya lokal, sebuah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk
hanya memberikan izin dan pendanaan bagi penyelenggaraan acara kebudayaan yang berasal dari
suku mayoritas di daerah tersebut. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya penguatan identitas asli
daerah.
Dilihat dari perspektif Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa, risiko utama dari
penerapan kebijakan tersebut adalah ....
Menurunnya kunjungan wisatawan dari daerah lain
Memicu perasaan termarjinalkan pada kelompok minoritas yang dapat merapuhkan kohesi
sosial
Terjadinya stagnasi pada kebudayaan suku mayoritas karena tidak ada pembanding
Melanggar prinsip otonomi daerah dalam mengelola anggarannya sendiri
Menimbulkan kesulitan dalam melakukan inventarisasi aset budaya daerah
Dalam sebuah forum internasional, muncul perdebatan mengenai penerapan Hak Asasi Manusia
(HAM). Sebagian pihak berpendapat bahwa Deklarasi Universal HAM (DUHAM) harus diterapkan
secara mutlak di semua negara. Namun, delegasi Indonesia berargumen bahwa implementasi HAM
di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara
hak individu dan kewajiban sosial.
Analisislah perdebatan tersebut dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara dengan menentukan
Valid atau Tidak Valid untuk setiap pernyataan berikut!
Argumen delegasi Indonesia menunjukkan karakteristik HAM dalam
Pancasila yang menyeimbangkan hak dan kewajiban
(a)
Dalam sebuah forum internasional, muncul perdebatan mengenai penerapan Hak Asasi Manusia
(HAM). Sebagian pihak berpendapat bahwa Deklarasi Universal HAM (DUHAM) harus diterapkan
secara mutlak di semua negara. Namun, delegasi Indonesia berargumen bahwa implementasi HAM
di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara
hak individu dan kewajiban sosial.
Analisislah perdebatan tersebut dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara dengan menentukan
Valid atau Tidak Valid untuk setiap pernyataan berikut!
Pandangan yang menolak keselarasan HAM dengan Pancasila secara
implisit menganggap Pancasila sebagai ideologi tertutup
(a)
