Font size
WorksheetsUAS PPKn kelas VII T.P 2025/2026
Total questions: 35
Worksheet time: 1hrs 29mins
Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal ...
28 Mei - 1 Juni 1945
29 Mei - 1 Juni 1945
29 Mei - 2 Juni 1945
1 Juni - 5 Juni 1945
Rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah ...
Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Perikerakyatan, Keadilan Rakyat
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Indonesia, Kemanusiaan, Kerakyatan, Keadilan sosial
Pancasila, Trisila, Ekasila
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa
Piagam Jakarta merupakan hasil kerja dari panitia ...
Panitia Sembilan
Panitia Kecil
BPUPKI
PPKI
Rumusan Ketuhanan dalam Piagam Jakarta adalah ...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
Ketuhanan yang berkebudayaan
Ketuhanan yang berkemanusiaan
BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal ...
1 Maret 1945
1 Mei 1945
1 Juli 1945
14 Agustus 1945
Ketua BPUPKI adalah ...
Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat
Ir. Soekarno
Mr. Soepomo
Mr. Mohammad Yamin
Sanksi dari pelanggaran norma kesopanan adalah ...
Penjara
Denda
Dicemooh masyarakat
Hukuman fisik
Contoh dari norma kesusilaan adalah ...
Tidak mencuri
Berpakaian sopan
Bersalaman saat bertemu
Memberi salam
Norma yang sumbernya dari hati nurani manusia adalah norma ...
Agama
Kesusilaan
Kesopanan
Hukum
Contoh dari norma hukum adalah ...
Menyeberang jalan di zebra cross
Berpakaian rapi
Menghargai orang yang lebih tua
Berkata jujur
Norma yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi tegas adalah norma ...
Hukum
Agama
Kesusilaan
Kesopanan
Berikut ini adalah fungsi utama dari norma, kecuali ...
Mengatur perilaku masyarakat
Mewujudkan ketertiban sosial
Menciptakan kebebasan tanpa batas
Mencegah konflik sosial
Norma yang berasal dari tradisi atau kebiasaan suatu kelompok masyarakat adalah ...
Norma hukum
Norma kesusilaan
Norma kesopanan
Norma agama
Sanksi yang diberikan oleh lembaga penegak hukum seperti polisi atau hakim adalah sanksi dari norma ...
Agama
Kesusilaan
Kesopanan
Hukum
Norma kesusilaan bersifat ...
Formal
Tidak tertulis
Tertulis
Mengikat secara fisik
UUD NRI Tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal ...
a. 17 Agustus 1945
b. 18 Agustus 1945
c. 29 Mei 1945
d. 1 Juni 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
29 Mei 1945
1 Juni 1945
Sebelum amandemen, UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ...
Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan
Pembukaan dan Batang Tubuh
Pembukaan dan Penjelasan
Batang Tubuh dan Penjelasan
Perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan sebanyak ...
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
Tujuan negara Indonesia, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, tertuang dalam ...
Batang Tubuh
Penjelasan
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
Piagam jakarta
Lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 adalah ...
a. MPR
b. DPR
c. Presiden
d. Mahkamah konstitusi
MPR
DPR
Presiden
Mahkamah konsitusi
Sifat dari UUD NRI Tahun 1945 adalah ...
Elastis dan fleksibel
Kaku dan tidak dapat diubah
Singkat, padat, dan supel
Terperinci dan kaku
Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat adalah ….
nilai
SOP
hukum
norma
Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat adalah ….
nilai
SOP
hukum
norma
Aturan yang bersumber pada hukum agama atau atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari norma ….
agama
hukum
kesopanan
kesusilaan
Aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikkan kalbu dan suara hati nurani, pernyataan tersebut merupakan pengertian dari norma ….
agama
kesopanan
hukum
kesusilaan
Aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan masayarakat, pernyataan tersebut merupakan pengertian dari norma ….
agama
kesusilaan
kesopanan
hukum
Rancangan Pembukaan UUD dikenal dengan nama....
Piagam Jakarta
Akta Kemerdekaan
Naskah Proklamasi
Piagam Pembukaan
Perhatikan hal-hal berikut ini :
1) mengikuti upacara di sekolah dengan khidmat.
2) membantuk kedua orang tua
3) mengikuti perlombaan 17 Agustus di tingkat RT
4) menyalurkan donasi kepada korban bencana alam
5) menghubungkan setiap materi pembelajaran dengan nilai kepahlawanan.
Nilai-nilai semangat patriotisme di lingkungan sekolah ditunjukkan pada nomor ....
1) dan 2)
1) dan 3)
1) dan 4)
1) dan 5)
Kesetiakawanan sosial merupakan prinsip persatuan dan kesatuan dalam nilai-nilai nasionalisme. Oleh karena itu, setiap warga harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan agar tetap terjaga dan harmonis. Prinsip persatuan dan kesatuan yang dapat kita wujudkan dalam lingkungan masyarakat ialah ....
membersihkan saluran depan rumah mencegah bencana banjir
mengikuti kegitan gotong royong dalam membersihkan lingkungan di tingkat RT
menegur tetangga yang tidak membuang sampah pada tempatnya
mengajak teman-teman bermain bola di lapangan
Perhatikan hal-hal berikut.
1) tidak melakukan kebut-kebutan di jalan raya
2) memiliki sifat saling menghormati dan menolong sesama
3) berbicara menggunakan bahasa yang tidak kasar
4) tidak membunyikan klakson saat melintas sebuah kegiatan keagamaan
5) saat mulai bertelepon, mengucapkan selamat pagi, siang, atau malam
norma kesopanan ditunjukkan pada nomor ....
1), 2), dan 3)
1), 3), dan 5)
2), 3), dan 4)
3), 4), dan 5)
Keutuhan suatu negara dan bangsa merupakan tanggung jawab ...
Pemerintah
Para Pejabat Negara
Seluruh aparat negara
Seluruh Anggota Masyarakat
Bhineka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia sebagai ...
Semboyan bangsa Indonesia
Pandangan hidup bangsa
Motto kehidupan
Ideologi negara
Indonesia terdiri dari daerah-daerah pedesaan dan perkotaan, pegunungan dan pesisir, pedalaman dan daerah terluar, dataran tinggi dan rendah, keberagam diatas dilihat dari segi...
Budaya
Geografis
Sejarah
Ekonomi
Istilah gender merujuk kepada perbedaan yang didasarkan pada...
Pekerjaan
Status sosial
Jenis Kelamin
agama
Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental, artinya...
aturan yang menjadi acuan dalam berperilaku
aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat
kaidah negara yang berlaku untuk selamanya
aturan pokok untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara
